Download to read offline
Materi 1. 2023-10-26 Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Obat dan Vaksin Jabar.pdf
- 1. Disampaikan pada : PertemuanKoordinasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Obat dan Vaksin Direktorat Pengelolaan & Pelayanan Kefarmasian 26 Oktober 2023
- 2. Komitmen transformasi sistemkesehatan dilaksanakan tersinergi pusat dan daerah 2
- 3. Transformasi diharapkan dapatmenjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses layanan primer 3 Keluhan Masyarakat (Survey GTZ dan Bappenas ) • Keterbatasan akses, jarak terlalu (terutama di DTPK) serta sarana prasarana, obat, • Sistem rujukan yang sulit • Dokter jaga tidak ada • Jam layanan tidak tepat waktu • Waktu tunggu yang lama (Survey cepat ke 5 Puskesmas tentang sarana, prasarana, alkes, obat-obatan dan manajemen Puskesmas oleh Tim Pokja) Keluhan Petugas Kesehatan • Keterbatasan sarpras, obat, dan SDM • Rendahnya pemahaman manajemen • Pembiayaan yang dirasa kurang dan tidak fleksibel • Keterbatasan pembinaan dari Dinas Kesehatan Keluhan Pemegang Program • Adanya ego program sehingga pelaksanaan kurang optimal dilapangan • Rendahnya kemampuan manajerial, analisis data, dan koordinasi lintas program pada SDM kesehatan • Anggaran yang kaku (Wawancara pemegang program Unirt Utama)
- 4. Dasar Hukum 4 Penyediaan obat,vaksin, alat kesehatan dan suplemen kesehatan program nasional merupakan urusan pemerintah pusat Undang-Undang RI No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan Perbekalan Kesehatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Fasyankes termasuk rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS menyampaikan rencana kebutuhan obat (RKO) tahun berikutnya melalui sistem e-monev obat dan diverifikasi secara berjenjang oleh Dinkes Kab/Kota, Provinsi dan Kemenkes. Permenkes RI No 5/2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik Permenkes RI No 28/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pelayanan kesehatan bagi peserta penderita penyakit HIV dan AIDS, Tuberculosis (TB), malaria serta kusta dan korban narkotika yang memerlukan rehabilitasi medis, pelayanannya dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merupakan bagian dari pembayaran kapitasi dan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tetap dapat diklaimkan sesuai tarif INA-CBGs, sedangkan obatnya menggunakan obat program Obat penyakit kronis yang ditetapkan oleh Menteri dapat diberikan melalui IF di FKRTL atau apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Permenkes RI No 3/2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN
- 5. Perbekalan Kesehatan 5 (Pasal 314UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan) Tanggungjawab Ketersediaan Obat • Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan Perbekalan Kesehatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan. • Tanggung jawab terhadap ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengelolaan Perbekalan Kesehatan. • Pengelolaan Perbekalan Kesehatan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, penyediaan, dan pendistribusian. • Pengelolaan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, kemanfaatan/khasiat, mutu, dan harga. Pengelolaan Perbekalan Kesehatan Menjamin keamanan, manfaat, mutu dan harga
- 6. Konsep Pelayanan Obat 6 PerpresNo. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan • Dalam hal terjadi permasalahan pengadaan obat, alkes, dan/atau BMHP yang dapat berpotensi terjadinya kekosongan obat maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Fasilitas Kesehatan melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan permasalahan dan kewenangannya. Pasal 61 Potensi Kekosongan Obat • Pengadaan obat, alkes, dan/ atau BMHP oleh Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk program Jaminan Kesehatan dilakukan melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik. • Pengadaan dapat dilakukan secara manual berdasarkan katalog elektronik apabila belum dilakukan secara e-Purchasing. Pasal 60 Pengadaan Obat • Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas Kesehatan bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan, dan BMHP dalam penyelenggaraan JKN sesuai dengan kewenangannya. Tanggungjawab Ketersediaan Obat Pasal 58 • Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri. • Daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dituangkan dalam formularium nasional atau kompendium alkes. Pasal 59 Pedoman Daftar Obat
- 7. 7 Permenkes 42 Tahun2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK NonFisik Bidang Kesehatan TA 2023 Menu Kefarmasian dan BHP, termasuk BMHP Data Dasar Sumber Data Kapasitas Fiskal (rendah dan sangat rendah) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Bobot jumlah kabupaten/kota Data Krisna Bappenas Rencana Kebutuhan Obat (RKO) usulan daerah RKO e-Monev Obat Jumlah Penduduk Data Penduduk BPS Jumlah Puskesmas Data Pusdatin
- 8. Perubahan Pengaturan DanaAlokasi Umum 8 UU RI Nomor 1 Tahun 2022 Redesign DAU untuk pemerataan keuangan antar- daerah, mendorong pola belanja yang lebih baik dan percepatan ekualisasi layanan publik daerah PAGU DAU Ditetapkan minimal 26% dari PDN Netto Ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan dan target pembangunan nasional FORMULA ALOKASI DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal DAU = Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Potensi Pendapatan Daerah PENGGUNAAN Block Grant (tidak ditentukan penggunaannya) Terdiri dari DAU yang penggunaannya tidak ditentukan (block grant) dan DAU yang penggunaannya ditentukan (spesific grant) Sebelumnya
- 9. 9 Disadur dari KementerianKeuangan, 9 Feb 2023
- 10. 10 Disadur dari KementerianKeuangan, 9 Feb 2023
- 11. KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN2021 11 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Disadur dari Kementerian Dalam Negeri, 9 Feb 2023
- 12. KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN2021 12 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Disadur dari Kementerian Dalam Negeri, 9 Feb 2023
- 13. 13 Diberitahukan kepada pimpinan DPRD Disadurdari Kementerian Dalam Negeri, 9 Feb 2023
- 14. 14 Disadur dari KementerianKeuangan, 9 Feb 2023
- 15. Permenkes Nomor 5Tahun 2019 15 Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik Pengadaan Obat 1.Pengadaan obat oleh institusi pemerintah dan swasta dilakukan melalui e- Purchasing 2.FKTP milik swasta dan Apotek yang bekerjasama dgn BPJS hanya dapat melakukan pengadaan obat PRB Pemantauan dan Evaluasi 1.Dilakukan melalui e- Monev Obat . 2.Pada pengadaan obat dilakukan terhadap data: a.Realisasi pemenuhan pesanan obat. b.Realisasi pendistribusian obat. c.Realisasi penerimaan obat. d.Realisasi pembayaran obat. Pembinaan dan Pengawasan Menteri, Gubernur dan Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing Perencanaan Obat Institusi pemerintah dan swasta wajib menyampaikan RKO kepada Menteri, paling lambat bulan April tahun sebelumnya, menggunakan e-Monev Obat Institusi pemerintah dan swasta yang tidak menyampaikan RKO dikenakan sanksi penghentian sementara transaksi e-Purchasing. Diaktifkan kembali setelah menyampaikan RKO tahun berjalan.
- 16. e-Monev Obat 16 01 02 03 04 05 Satker Pemerintah Pusatdan Daerah FKTP dan FKTRL Pusat & Daerah FKTP dan FKTRL Swasta bekerjasama dengan BPJS Apotik PRB bekerjasama dengan BPJS Industri farmasi dan PBF Industri Farmasi Input komitmen produksi dan laporan pemesanan obat Pedagang Besar Farmasi Input pengiriman obat ke Satker dan Faskes Satker dan Fasilitas Kesehatan Input RKO tahun berikutnya Input konfirmasi penerimaan & pembayaran obat 1 2 3 • Tugas dan Tanggung Jawab Institusi dalam E-Monev Obat
- 17. Rencana Kebutuhan Obat(RKO) Secara Elektronik Melalui aplikasi e-Monev Obat (http://monevkatalogobat.kemkes.go.id) MEKANISME BOTTOM-UP Verifikasi berjenjang difasilitasi DinkesKab/Kota – Dinkes Prov – Pusat Pemerintah dan swasta yg bekerjasama dg BPJS, termasuk Apotek PRB FASILITAS KESEHATAN Mengacu pada Fornas, sesuai tingkat fasilitas kesehatan (Faskes Tk1, Tk 2. dan Tk 3) ITEM 623 item zat aktif dalam 1.059 bentuk sediaan/ kekuatan PRB: 91 item dalam 162 sediaan/ kekuatan Fornas 2021*) *) dengan Addendum Tahun 2022
- 18. 18 Verifikasi Rencana KebutuhanObat (RKO) Secara Berjenjang Tipe dan Data fasyankes dan/atau Dinkes Kab/Kota yang akan diverifikasi Kesesuaian perencanaan jenis dan jumlah item obat yang diusulkan --> membandingkan data rencana kebutuhan dan rencana pengadaan Ketepatan waktu pengumpulan RKO Jenis obat, terutama item obat program yang diadakan oleh pusat Verifikasi RKO dilakukan untuk memastikan bahwa data yang disampaikan sudah benar dan akurat Adapun beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan verifikasi RKO adalah : Data Pendukung : RKO dari instansi pemerintah dan swasta yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan ROP Dinkes Kabupaten/Kota Target dan sasaran program Persentase capaian program pada tahun sebelumnya Angka kesakitan/data kasus tahun berjalan Pemakaian rata-rata per bulan di Instalasi Farmasi Provinsi Data sisa stok dan masa kedaluwarsa obat program di Instalasi Farmasi Provinsi sesuai dengan periode perencanaan yang akan diverifikasi Jumlah prediksi penerimaan obat program di Instalasi Farmasi Provinsi tahun berjalan. Data penerimaan obat program per periode di Instalasi Farmasi Provinsi. Data pendukung tambahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing program
- 19. Penambahan Fitofarmaka padaRKO Elektronik No Kelas Terapi Nama Produk Komposisi Satuan 1 Sistem Kardiovaskular Kombinasi ekstrak Herba seledri (Apii graveolentis herba) dan ekstrak Daun kumis kucing (Orthosiphonis staminei folium) Tiap kapsul mengandung: - 92 mg ekstrak Apii graveolentis herba - 28 mg ekstrak Orthosiphonis staminei folium Kapsul 2 Sistem Metabolik Fraksi dari ekstrak campuran Daun bungur (Lagerstroemiae speciosae folium) dan Kulit kayu manis (Cinnamomi burmannii cortex) Tiap kapsul mengandung 100 mg fraksi dari ekstrak campuran Lagerstroemiae speciosae folium dan Cinnamomi burmannii cortex (1:3) Kapsul 3 Sistem Pencernaan Fraksi dari ekstrak Kulit kayu manis (Cinnamomi burmannii cortex) Tiap kaplet mengandung 250 mg fraksi dari ekstrak Cinnamom burmannii cortex Kaplet 4 Sistem Imun Ekstrak Herba meniran (Phyllanthi niruri herba) Tiap kapsul mengandung 50 mg ekstrak Phyllanti niruri herba Kapsul Tiap 5 ml sirup mengandung 25 mg ekstrak Phyllanthi niruri herba Botol 5 Nutrisi Kombinasi ekstrak Ikan gabus (Ophiocephali striati), ekstrak Buah jeruk (Citri sinensidis fructus), dan ekstrak Rimpang kunyit (Curcumae longae rhizome) Bentuk sediaan serbuk dalam kemasan saset. Tiap saset mengandung: - 5 g ekstrak Ophiocephali striati - 4,5 g ekstrak Citri sinensidis fructus - 0,05 g ekstrak Curcumae longae rhizome Sachet Sudah ditambahkan di Template RKO E-Monev Tahun 2024 untuk FKTP dan FKRTL
- 20. Perhitungan Rencana KebutuhanFitofarmaka Komposisi Aturan Pakai Kebutuhan /Pasien Jumlah Prediksi Pasien Persentase Target Kombinasi (%) Total Kebutuhan Fraksi dari ekstrak campuran Daun bungur (Lagerstroemiae speciosae folium) dan Kulit kayu manis (Cinnamomi burmannii cortex) 1 x 1 kapsul sehari 540 100 5 2.700 1. Sumber Jumlah Prediksi Pasien dari rekam medis/laporan tahunan pasien DM tahun 2022 2. Besaran persentase target kombinasi (sebagai komplementer dalam terapi), dipertimbangkan dalam TPOT dengan berbagai aspek, termasuk kontraindikasi Metode Morbiditas Keterangan
- 21. Proses Penyediaan Obatdan Vaksin Program 21 Usulan kebutuhan obat dari Program Pusat & Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi Perencanaan Kebutuhan 1 Evaluasi terhadap : NIE, ketersediaan anggaran, spesifikasi teknis, kesiapan industri Perencanaan Pengadaan 2 a. Proses pengadaan: e-katalog atau cara lain sesuai Perpres Pengadaan Barang/Jasa b. Pendistribusian Proses Pengadaan 3
- 22. Perencanaan Kebutuhan Obat& Vaksin Program 22 • Mengisi matriks rencana kebutuhan obat program (ROP) • Mengunggah dan mengirimkan matriks pada E- Monev Obat https://monevkatalogobat.kemkes.go.id / Dinkes Kab/Kota Dinkes Provinsi Kemenkes • Meninjau rencana kebutuhan yang dikirimkan Dinkes Kab/Kota • Mengisi data yang dibutuhkan (sisa stok, rata- rata pemakaian, penerimaan) dan mengirimkannya ke Kementerian Kesehatan melalui E-monev Obat https://monevkatalogobat.k emkes.go.id/ • Program Pusat melakukan desk dengan Dinkes Provinsi hingga menghasilkan Berita Acara. • Program Pusat bersurat ke Dit. Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian terkait usulan kebutuhan obat sesuai hasil desk. • Dit. Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian mengajukan usulan pengadaan.
- 23. Daftar Obat ProgramKesehatan 23 Diadakan oleh Kementerian Kesehatan Efavirenz tab 600 mg Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg Lopinavir 100 mg + Ritonavir 25 mg Nevirapin 200 mg Tenofovir tab 300 mg Zidovudin kaps 100 mg Lamivudin tab 150 mg Zidovudin 300 mg + Lamivudin 150 mg Efavirenz tab 200 mg Tenofovir 300 mg + Emiricitabine 200 mg Zidovudin 60 mg +Lamivudine 30 mg + Nevirapine 50 mg Ped Triple FDC Tenofovir 300 mg + Lamivudin 300 mg + Efivirenz 600 mg Rilpivirine tab 25 mg Tenofovir 300 mg + Lamivudin 300 mg + Dolutegravir 50 mg Dolutegravir 50 mg AIDS & PMS OAT FDC Kat. 1 OAT FDC Kat. 2 OAT FDC Kat. Anak OAT Kombipak Dewasa OAT Kombipak Anak TB FILARIASIS & KECACINGAN MALARIA Artesunate injeksi 60 mg Primakuin tab 15 mg Kina tab 200 mg Kina injeksi 25% Doksisiklin tab 100 mg DHP (Dehidro Artemisin + Piperaquin) DEC tab 100 mg Albendazol tab 400 mg Albendazol susp 200 mg/5 ml Vaksin Hepatitis B Vaksin BCG Vaksin Polio 10 dosis (b-OPV) Vaksin DT Vaksin Td Vaksin IPV Vaksin DPT-HB-Hib Vaksin MR Vaksin HPV Vaksin PCV Vaksin JE Vaksin Rotavirus IMUNISASI Diazepam tab 5 mg Diazepam inj 5 mg/ml Amitriptilin tab 25 mg Klozapine tab 25 mg Flufenazine Dekanoat inj 25 mg/ml Haloperidol Dekanoat inj 50 mg/ml Haloperidol inj 5 mg/ml Haloperidol tab5 mg Klorpromazin HCL tab 100 mg Risperidon tab 2 mg Trifluoperazine HCL tab 5 mg Triheksifenidil tab 2 mg Metadon 10 mg/ml KES. JIWA Garam Oralit Zinc tab disp 20 mg DIARE KUSTA & FRAMBUS IA Azitromisiin tab 500 mg Rifampisin tab 300 mg Rifampisin tab 450 mg Rifampisin tab 600 mg HEPATITIS Daklatasvir tab 30 mg Daklatasvir tab 60 mg Sofosbuvir tab 400 mg Elbasvir 50 mg + Grazoprevir 100 mg RABIES Vaksin Anti Rabies Serum Anti Rabies
- 24. Daftar Obat ProgramKesehatan 24 Diadakan oleh Dinkes Provinsi melalui DAK Non Fisik Oksitosin inj 10 IU/ml Metil Ergometrin Maleat inj 0,20 mg/ml Magnesium Sulfat inj 40% Magnesium sulfat inj 20% Kalsium Glukonat inj 10% Metronidazol infus 5 mg/ml KES. IBU Retinol (Vitamin A) 100.000 IU Retinol (Vitamin A) 200.000 IU Tablet Tambah Darah Mineral Mix GIZI Fitomenadion (Vit. K1) injeksi 2 mg/mL Levo Tiroksin tab 50 mcg Oksitetrasiklin HCl Salep mata 1% Fenobarbital injeksi 50 mg/mL Diazepam injeksi 5 mg/mL Ampisilin inj 1000 mg/vial Gentamisin inj 40 mg/ml KES. ANAK
- 25. Rekapitulasi PKM danApotek Kerjasama BPJS Kesehatan 25 Data referensi online per Mei 2023 No Provinsi Apotek Swasta RF PKM Grand Total % PKM PRB 1 Jawa Tengah 170 145 315 46% 2 Dki Jakarta 45 20 65 31% 3 Papua 14 6 20 30% 4 Nusa Tenggara Timur 31 10 41 24% 5 Sulawesi Selatan 59 17 76 22% 6 Sumatera Utara 65 18 83 22% 7 Sumatera Barat 44 7 51 14% 8 Jawa Timur 231 32 263 12% 9 Kepulauan Bangka Belitung 10 1 11 9% 10 Papua Barat 10 1 11 9% 11 Kalimantan Tengah 22 2 24 8% 12 Banten 47 4 51 8% 13 Riau 33 1 34 3% 14 Kalimantan Timur 40 1 41 2% 15 Jawa Barat 209 5 214 2% 16 Bali 43 1 44 2% 17 Bengkulu 11 11 0% 18 D I Yogyakarta 34 34 0% 19 Gorontalo 11 11 0% 20 Jambi 19 19 0% 21 Kalimantan Barat 29 29 0% 22 Kalimantan Selatan 41 41 0% 23 Kalimantan Utara 9 9 0% 24 Kepulauan Riau 34 34 0% 25 Lampung 37 37 0% 26 Maluku 6 6 0% 27 Maluku Utara 13 13 0% 28 NAD 45 45 0% 29 Nusa Tenggara Barat 25 25 0% 30 Sulawesi Barat 5 5 0% 31 Sulawesi Tengah 28 28 0% 32 Sulawesi Tenggara 10 10 0% 33 Sulawesi Utara 49 49 0% 34 Sumatera Selatan 50 50 0% 1.529 271 1.800 15% Grand Total • Terdapat 16 Provinsi yang sudah memiliki PKM PRB bekerjasama dengan BPJS Kesehatan • BPJS Kesehatan belum memberikan data jumlah PKM PRB yang sudah BLUD dan non BLUD • Belum ada pemerataan PKM PRB di seluruh provinsi, terutama wilayah perifer • Jumlah Puskesmas yang sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan PRB adalah 271 ruang farmasi Puskesmas, tetapi sampai dengan saat ini, dari jumlah tersebut belum semua melaksanakan pelayanan PRB dikarenakan terkendala pada RKO yang saat ini hanya berisikan daftar obat untuk FKTP sesuai dengan Formularium Nasional dan Formularium Fitofarmaka (tidak mencakup obat PRB) serta terkendala dengan kepemilikan akun e-purchasing. • BPJS Kesehatan memprioritaskan Puskesmas BLUD untuk bekerja sama karena pola keuangan dan pembiayaan Puskesmas BLUD lebih fleksibel.
- 26. Surat Penyampaian RKOdan ROP Tahun 2024 26 RKO (18 Januari 2023) ROP (30 Januari 2023)
- 27. 27 Update 13 Juli2022 dan 18 Mei 2023 Capaian nasional: 2023: 75,92% 2024: 90,15% 94.12% 93.77% 64.62% 88.48% 75.53% 66.88% 100% 100% 83.06% 96.96% 89.01% 90.58% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% Dinkes Provinsi Dinkes Kab/Kota Apotek PRB RS Pemerintah RS Swasta RS TNI/POLRI 2023 2024 Pelaporan RKO Nasional Tahun 2023 dan 2024
- 28. Capaian Provinsi :83% Pelaporan RKO Provinsi Jabar Tahun 2023 Rumah Sakit Pemerintah Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab/Kota Rumah Sakit TNI/Polri 28 Rumah Sakit Swasta 0 66 2 281 26 13 1 184 5 Apotek PRB Pelaporan RKO Provinsi Jabar Tahun 2024 Rumah Sakit Pemerintah Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab/Kota Rumah Sakit TNI/Polri 28 Rumah Sakit Swasta 0 64 0 252 14 12 0 149 9 Apotek PRB Capaian Provinsi : 85% Update 18 Mei 2023
- 29. Timeline Penyusunan RKOdan ROP Tahun 2024 29 W1 W2 W3 W4 JANUARI Pendistribusian surat permintaan RKO dan input RKO melalui E-Monev 24 17 W1 W2 W3 W4 FEBRUARI Faskes mengirimkan RKO dengan status terkirim ke Dinkes Kab/Kota 03 MARET Dinkes Kab/Kota memverifikasi RKO Faskes yang masuk dan meneruskannya ke Dinkes Provinsi 31 Dinkes Provinsi memverifikasi RKO Dinkes Kab/Kota yang masuk dan meneruskannya ke Kementerian Kesehatan RI 05 APRIL 18 Kegiatan Penyusunan RKO Nasional Review Data RKO Nasional 01 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 02 MEI Finalisasi Data RKO Nasional JUNI Data siap diserahkan sebagai dokumen pendukung usulan Katalog Obat Pendistribusian surat permintaan ROP dan input ROP melalui E-Monev* 01 Dinkes Kab/Kota mengirimkan ROP dengan status terkirim ke Dinkes Provinsi 14 Dinkes Provinsi memverifikasi ROP Dinkes Kab/Kota yang masuk dan meneruskannya ke Kementerian Kesehatan RI 21 23 Kegiatan Desk DAK Gizi, Kesbu, Kesnak 20 Kegiatan Desk Program Lainnya Program Pusat dan Provinsi mengirimkan surat usulan hasil desk ke Dit. Penyanfar 07 RKO ROP
- 30. Harapan Perbaikan dalam PenyusunanRKO melalui E-Monev • Registrasi akun E-Monev • Perencanan obat mendekati kebutuhan • Verifikasi RKO yang sudah dibuat • Pelaporan tepat waktu Faskes • Perencanaan obat mendekati kebutuhan • Verifikasi RKO yang sudah dibuat • Verifikasi RKO Faskes di wilayahnya • Pelaporan tepat waktu Dinkes Kab/Kota •Perencanaan obat mendekati kebutuhan •Verifikasi data RKO Kab/Kota dan Faskes di wilayahnya •Pelaporan tepat waktu Dinkes Prov Kementerian Kesehatan akan menyampaikan feedback status pelaporan RKO Tahun 2024 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia. Rekapitulasi RKO Nasional Tahun 2024 akan disampaikan sebagai data dukung usulan katalog obat tahun 2024 Tindak Lanjut
- 31. Penutup 31 Akurasi penyusunan rencanakebutuhan obat yang disampaikan dalam aplikasi E-Monev Obat perlu terus ditingkatkan dengan menerapkan verifikasi secara berjenjang dengan partisipasi aktif dari Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Provinsi 1 Dinas Kesehatan Kab/Kota diharapkan dapat menginventarisir Fasyankes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan di wilayahnya, untuk selanjutnya berkoordinasi dalam penyampaian RKO guna meningkatkan kepatuhan pelaporan RKO 2 Kementerian Kesehatan akan selalu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam tata kelola obat, untuk itu diperlukan dukungan dan kerjasama dengan seluruh stakeholder sehingga pelayanan JKN serta program kesehatan dapat berjalan dengan optimal 3
- 32. Help desk E-MonevObat Web: http://monevkatalogobat.kemkes.go.id/ Email: monevkatalogobat@kemkes.go.id No. HP 082311656136 (jam kerja) Telp. (021) 5214872
- 33. Mekanisme MemperolehAkun e-PurchasingBagi Faskes Swasta Faskes login ke e-monev Faskes Swasta melakukan registrasi akses purchasing melalui menu “profil” Pengajuan Akses Purchasing Verifikasi dilakukan oleh Kemkes meliputi data faskes, RKO, SK PPK, SK PP, dan Bukti Status Kepegawaian Faskes swasta dapat melihat status melalui menu Pengajuan Akses Purchasing DITOLAK Sebab: - Belum mengirimkan RKO - SK PPK, PP, Bukti Status Kepegawaian tidak sesuai DITERIMA LPSE Kementerian Kesehatan akan membuatkan akun e- purchasing Filterisasi dan approval akun e-purchasing User ID dan Password dapat dilihat di menu pengajuan akses purchasing http://monevkatalogobat.kemkes.go.id Pembuatan Akun Verifikasi Administrasi Proses Selesai