Dokumen ini membahas tentang standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, dan penjaminan mutu pendidikan menurut KTSP. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian kelulusan siswa dan mencakup kompetensi untuk seluruh mata pelajaran. Penilaian pendidikan terdiri atas penilaian oleh guru, sekolah, dan pemerintah melalui Ujian Nasional. Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan
Dokumen menjelaskan standar penilaian pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan. Terdiri dari penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah melalui ujian nasional. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria kompetensi untuk menentukan kelulusan siswa.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi lulusan dan penilaian hasil belajar peserta didik di Indonesia. Terdapat delapan standar pendidikan nasional yang mencakup standar isi, proses, lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Penilaian dilakukan di tingkat kelas, sekolah dan nasional untuk menentukan kelulusan peserta didik."
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isiAmrizal Ahmad
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut menjelaskan delapan tingkat kompetensi yang harus dicapai siswa mulai dari TK hingga SMA beserta deskripsi kompetensi inti untuk masing-masing tingkat.
Permendikbud tahun2014 nomor104_lampiran penilaian hasil belajarWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Pedoman ini memberikan panduan kepada pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penilaian siswa. Penilaian bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, menentukan ketuntasan belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan k
Dokumen tersebut membahas tentang peminatan peserta didik mulai dari SD hingga SMK. Peminatan ditentukan berdasarkan prestasi belajar, minat, bakat, dan rekomendasi guru BK dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Proses penetapan peminatan dilakukan melalui seleksi administrasi, akademik, dan wawancara."
Dokumen menjelaskan standar penilaian pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan. Terdiri dari penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah melalui ujian nasional. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria kompetensi untuk menentukan kelulusan siswa.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi lulusan dan penilaian hasil belajar peserta didik di Indonesia. Terdapat delapan standar pendidikan nasional yang mencakup standar isi, proses, lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Penilaian dilakukan di tingkat kelas, sekolah dan nasional untuk menentukan kelulusan peserta didik."
06. b. salinan lampiran permendikbud no. 64 th 2013 ttg standar isiAmrizal Ahmad
Dokumen tersebut merupakan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen tersebut menjelaskan delapan tingkat kompetensi yang harus dicapai siswa mulai dari TK hingga SMA beserta deskripsi kompetensi inti untuk masing-masing tingkat.
Permendikbud tahun2014 nomor104_lampiran penilaian hasil belajarWinarto Winartoap
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Pedoman ini memberikan panduan kepada pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil penilaian siswa. Penilaian bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, menentukan ketuntasan belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan k
Dokumen tersebut membahas tentang peminatan peserta didik mulai dari SD hingga SMK. Peminatan ditentukan berdasarkan prestasi belajar, minat, bakat, dan rekomendasi guru BK dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Proses penetapan peminatan dilakukan melalui seleksi administrasi, akademik, dan wawancara."
Dokumen tersebut memberikan panduan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Panduan ini menjelaskan pengertian penilaian hasil belajar, prinsip, teknik, mekanisme dan prosedur penilaian, serta penjabaran penilaian pada masing-masing mata pelajaran dengan mengacu pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
PP No. 32 Tahun 2013 memperbaharui PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan mengatur kurikulum tidak lagi sebagai bagian dari standar isi, melainkan mengacu pada empat standar. Peraturan ini juga mengatur pengecualian Ujian Nasional dan kelulusan berdasarkan penilaian sekolah untuk SD/MI.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan panitia pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional di SMAN 3 Kuningan tahun pelajaran 2012/2013.
Lampiran Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian,alvinnoor
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan tentang Standar Penilaian Pendidikan yang menjelaskan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
07. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesAmrizal Ahmad
1. Dokumen tersebut merangkum Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Dokumen ini membahas tentang perencanaan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, dan prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Model peminatan amat berguna sebagai petunjuk, bahkan pedoman manakala sekolah harus menentukan peminatan peserta didik dalam implemntasi Kurikulum 2013.
Referensi ini semoga bermanfaat sebagai rujukan.
Paparan sosialisasi program peningkatan mutu x 2018 (1)Pur Wanto
Acara sosialisasi program peningkatan mutu SMA Negeri 48 Jakarta memberikan informasi tentang target peningkatan mutu akademik dan non-akademik, peraturan akademik sekolah, jadwal pelajaran dan ekstrakurikuler, serta program seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Dokumen tersebut membahas kebijakan evaluasi pendidikan di Indonesia melalui Ujian Nasional yang bertujuan menilai kompetensi lulusan secara nasional, meliputi standar kelulusan, penyelenggaraan, dan perjalanannya sejak Indonesia merdeka."
Dokumen tersebut membahas kebijakan evaluasi pendidikan di Indonesia meliputi UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, PP No 19 Tahun 2005 tentang SNP, dan Permendiknas No 20 Tahun 2007 mengenai standar penilaian yang mencakup penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah melalui Ujian Nasional."
Standar Nasional Pendidikan mengatur berbagai aspek pendidikan di Indonesia, termasuk standar kompetensi lulusan, isi, proses, sarana prasarana, dan pengelolaan pendidikan. Standar ini bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional.
Dokumen tersebut memberikan panduan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Panduan ini menjelaskan pengertian penilaian hasil belajar, prinsip, teknik, mekanisme dan prosedur penilaian, serta penjabaran penilaian pada masing-masing mata pelajaran dengan mengacu pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
PP No. 32 Tahun 2013 memperbaharui PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan mengatur kurikulum tidak lagi sebagai bagian dari standar isi, melainkan mengacu pada empat standar. Peraturan ini juga mengatur pengecualian Ujian Nasional dan kelulusan berdasarkan penilaian sekolah untuk SD/MI.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan panitia pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional di SMAN 3 Kuningan tahun pelajaran 2012/2013.
Lampiran Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian,alvinnoor
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan tentang Standar Penilaian Pendidikan yang menjelaskan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
07. b. salinan lampiran permendikbud no. 65 th 2013 ttg standar prosesAmrizal Ahmad
1. Dokumen tersebut merangkum Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah versi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Dokumen ini membahas tentang perencanaan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, dan prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Model peminatan amat berguna sebagai petunjuk, bahkan pedoman manakala sekolah harus menentukan peminatan peserta didik dalam implemntasi Kurikulum 2013.
Referensi ini semoga bermanfaat sebagai rujukan.
Paparan sosialisasi program peningkatan mutu x 2018 (1)Pur Wanto
Acara sosialisasi program peningkatan mutu SMA Negeri 48 Jakarta memberikan informasi tentang target peningkatan mutu akademik dan non-akademik, peraturan akademik sekolah, jadwal pelajaran dan ekstrakurikuler, serta program seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Dokumen tersebut membahas kebijakan evaluasi pendidikan di Indonesia melalui Ujian Nasional yang bertujuan menilai kompetensi lulusan secara nasional, meliputi standar kelulusan, penyelenggaraan, dan perjalanannya sejak Indonesia merdeka."
Dokumen tersebut membahas kebijakan evaluasi pendidikan di Indonesia meliputi UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, PP No 19 Tahun 2005 tentang SNP, dan Permendiknas No 20 Tahun 2007 mengenai standar penilaian yang mencakup penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah melalui Ujian Nasional."
Standar Nasional Pendidikan mengatur berbagai aspek pendidikan di Indonesia, termasuk standar kompetensi lulusan, isi, proses, sarana prasarana, dan pengelolaan pendidikan. Standar ini bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang standar nasional pendidikan Indonesia yang mencakup 8 lingkup standar yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum pada berbagai jenjang pendidikan.
Peraturan Pemerintah ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, termasuk mengubah definisi istilah-istilah yang digunakan dan memperjelas ruang lingkup standar-standar yang diatur.
1. Standar Nasional Pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, termasuk standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
2. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan diatur dalam panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendid
Dokumen tersebut membahas tentang standar nasional pendidikan yang mencakup lingkup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan."
Dokumen tersebut membahas tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup delapan standar, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum pada berbagai jenjang pendidikan.
Perubahan PP No. 19 Tahun 2005 Menjadi PP No. 32 Tahun 2013 Guss No
PP No. 32/2013 memperkenalkan perubahan-perubahan penting terhadap PP No. 19/2005 mengenai standar nasional pendidikan, antara lain: menghapus kedudukan kurikulum sebagai bagian dari standar isi; mengatur kompetensi lulusan secara lebih terstruktur; mengatur penilaian yang seragam untuk semua mata pelajaran; mengecualikan Ujian Nasional untuk SD; dan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daer
PP No. 32/2013 memperkenalkan perubahan-perubahan penting terhadap PP No. 19/2005 mengenai standar nasional pendidikan, antara lain: menghapus kedudukan kurikulum sebagai bagian dari standar isi; mengatur kompetensi lulusan secara lebih terstruktur; mengatur penilaian yang seragam untuk semua mata pelajaran; mengecualikan Ujian Nasional untuk SD; dan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daer
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang standar penilaian pendidikan yang mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa di tingkat pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Peraturan ini menetapkan berbagai jenis penilaian seperti ulangan harian, tengah semester, akhir semester, serta ujian sekolah dan nasional. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan prinsip, teknik, dan prosedur penila
This document discusses the negative effects of air pollution from car-dependent communities. It notes that while many people move to the suburbs to escape city pollution, car-dependent suburbs can negatively impact air quality. The document was chosen because air pollution is an interesting and important contemporary issue that can endanger health. It suggests reducing car usage and using public transportation or bicycles instead to help overcome this problem.
The members presenting are Nichollas C. Dewanto, Yosua Kristian H, and Elias Duyala. They chose to discuss the topic of game addiction because it is a current issue, they are interested in helping students who are addicted to video games, and want to respect different perspectives on this phenomenon. Their presentation will focus on defining game addiction, its symptoms, treatments, and scope.
The document discusses the benefits of using the internet for students' reading comprehension. It shows that most students use the internet for browsing, social networks, downloading, and games. The majority of students found new friends, data for assignments, and learning sources from using the internet. However, only a small minority of English lecturers were found to use the internet as a teaching medium for reading. In conclusion, the benefits of using the internet included making new friends, finding information for assignments, expanding learning sources, and improving reading skills.
Soccer balls are made through a three step process: 1) A bladder is made from butyl or latex by pouring the material into a mold. 2) Rubber or synthetic leather is cut into panels to form the outer cover. 3) The bladder is placed inside the panels and the remaining panels are sewn together to fully enclose the bladder, forming the completed soccer ball.
The poem "The Road Not Taken" by Robert Frost describes a traveler facing a decision between two diverging roads in a yellow wood. The traveler considers the qualities of each road carefully, such as how one road bent further into the trees while the other seemed more worn. In the end, the traveler chooses the less frequently traveled road, believing this choice will make all the difference. The poem uses this scenario to represent important life decisions and choosing a path that may be less common but leads to personal growth and impact.
This document discusses several endangered and extinct animal species. It provides information on white sturgeon, Sumatran orangutans, Pinta Island tortoises, ivory-billed woodpeckers, and Javan tigers as almost extinct or recently extinct animals. The document also discusses reasons for species extinction like human hunting, habitat destruction, pollution, and pesticide use. It explains problems with species extinction such as imbalances in food chains and loss of genetic diversity. Tips are provided on actions individuals can take to help endangered species like donating, volunteering, and practicing population control.
1. Sosialisasi KTSP
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
• Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman
penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan.
• Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk
seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.
• Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa
menekankan pada kemampuan membaca dan menulis
yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
• Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.
2. Sosialisasi KTSP
• Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan
dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti
pendidikan lebih lanjut.
• Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan
menengah umum bertujuan untuk meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia,
serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti
pendidikan lebih lanjut.
• Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan
menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia,
serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti
pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
3. Sosialisasi KTSP
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
• Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah terdiri atas:
– penilaian hasil belajar oleh pendidik;
– penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan;
dan
– penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
4. Sosialisasi KTSP
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK
1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara
berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan
perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan
tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan
kenaikan kelas. Penilaian ini digunakan untuk:
– menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
– bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
– memperbaiki proses pembelajaran.
2. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan
akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap
untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian
peserta didik; serta
b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur
aspek kognitif peserta didik.
5. Sosialisasi KTSP
3. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan,
penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan
karakteristik materi yang dinilai
4. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika
dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku
dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi
psikomotorik peserta didik.
5. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani,
olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap
untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi
peserta didik; dan
b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek
kognitif peserta didik.
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK
6. Sosialisasi KTSP
6. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP
menerbitkan panduan penilaian untuk:
a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian;
c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi;
d. kelompok mata pelajaran estetika; dan
e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan
kesehatan.
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK
7. Sosialisasi KTSP
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN
PENDIDIKAN
1. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan
menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk
semua mata pelajaran.
2. Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran
pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan
kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan
kesehatan merupakan penilaian akhir untuk
menentukan kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan.
3. Penilaian akhir mempertimbangkan hasil penilaian
peserta didik oleh pendidik
8. Sosialisasi KTSP
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH SATUAN
PENDIDIKAN
4. Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran
pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi
dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk
menentukan kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan.
5. Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah, peserta
didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih
besar dari nilai batas ambang kompetensi yang
dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran
agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata
pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran
jasmani, olah raga, dan kesehatan.
9. Sosialisasi KTSP
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH
1. Penilaian ini bertujuan untuk menilai pencapaian
kompetensi lulusan secara nasional pada mata
pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran
ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam
bentuk ujian nasional.
2. Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan,
dan akuntabel.
3. Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali
dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun
pelajaran.
10. Sosialisasi KTSP
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH
4. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu
pertimbangan untuk:
a. pemetaan mutu program dan/atau satuan
pendidikan;
b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
c. penentuan kelulusan peserta didik dari program
dan/atau satuan pendidikan;
d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan
pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan
mutu pendidikan.
5. Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan
menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan
berhak mengikuti ujian nasional dan berhak
mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari
satuan pendidikan.
11. Sosialisasi KTSP
6. Setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian
nasional tanpa dipungut biaya.
7. Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian
nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan
oleh BSNP.
8. Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan
hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan
pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PEMERINTAH
12. Sosialisasi KTSP
UJIAN NASIONAL
Mata pelajaran yang diujikan:
1. Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian
Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika,
dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
2. Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat,
Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
4. Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan
Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan
Kewarganegaraan.
13. Sosialisasi KTSP
UJIAN NASIONAL
5. Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat,
Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata
pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
6. Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata
pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika,
dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program
pendidikan.
7. Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat,
Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan
yang menjadi ciri khas program pendidikan.
14. Sosialisasi KTSP
KELULUSAN
Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada
pendidikan dasar dan menengah setelah:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir
untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran
agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata
pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran
jasmani, olah raga, dan kesehatan;
c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. lulus Ujian Nasional.
15. Sosialisasi KTSP
PENJAMINAN MUTU
1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu
pendidikan.
2. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk
memenuhi atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan.
3. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara
bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu
program penjaminan mutu yang memiliki target dan
kerangka waktu yang jelas.
16. Sosialisasi KTSP
4. Menteri yang menangani urusan pemerintahan di
bidang agama mensupervisi dan membantu satuan
pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu.
5. Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu
satuan pendidikan yang berada di bawah
kewenangannya untuk meyelenggarakan atau
mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan
penjaminan mutu.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan
membantu satuan pendidikan yang berada di bawah
kewenangannya untuk meyelenggarakan atau
mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan
penjaminan mutu.
PENJAMINAN MUTU
17. Sosialisasi KTSP
7. BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan
rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada
program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi,
dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam
melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
9. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah
Daerah dan Perguruan tinggi.
10. Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu
satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur
pendidikan.
PENJAMINAN MUTU
18. Sosialisasi KTSP
11. Penyelenggaraan satuan pendidikan yang
tidak mengacu kepada Standar Nasional
Pendidikan ini dapat memperoleh
pengakuan dari Pemerintah atas dasar
rekomendasi dari BSNP.
12. Rekomendasi dari BSNP tersebut
didasarkan pada penilaian khusus.
PENJAMINAN MUTU