1. MANAJEMEN
KEBIJAKAN PUBLIK

2. Makassar Menuju Kota
Metropolitan Bentorpolitan ?

3. Kondisi pembangunan kota
Makassar?
 Makassar Dalam Angka 2012: pertumbuhan
Makassar mencapai 9% pertahun. Dan
Diklaim tertinggi di Indonesia

4. BENARKAH?

5. Perlu di ingat!
Keberhasilan ini tentu tak serta merta
menghilangkan berbagai macam pekerjaan
rumah bagi Pemerintah.

6. Pengangguran

7. Kemiskinan

8. Kemacetan

9. Kemacetan ini diperparah lagi
dengan hadirnya “keluarga baru”

10. Keadaan bentor di Kota Makassar kian
tak terkendali
 Saat ini jumlah bentor di Makassar mencapai angka
11.000 - 13.000 unit.
 Pertumbuhan bentor yang semakin tinggi ini
menandakan tingginya jumlah pencari kerja di
Makassar.
 Pilihan menjadikan bentor sebagai potensi kerja
disebabkan karena mudahnya menjadi tukang bentor
itu sendiri.
 Menjadi tukang bentor tidak memerlukan jenjang
pendidikan yang tinggi, keahlian khusus

11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun
2012 tentang pengendalian operasional
kendaraan Bentor dalam wilayah Makassar
Lima wilayah bentor beroperasi:
 Kecamatan Tamalanrea,
 Biringkanaya,
 Tamalate,
 Panakukkang, dan
 Manggala

12. Namun….

13. Van Dijk dalam buku
Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor
Informal di Kota
“Keseriusan Pemerintah dalam
mengelola segala potensi yang
dimiliki oleh daerah dapat terlihat
dari kebijakan-kebijakan apa saja
yang dikeluarkan”.

14. 1. PEMERINTAH MEMBERIKAN
STANDARISASI PROTOIPE BENTOR
YANG LAYAK.
 Pemerintah dapat bekerjasama dengan sejumlah
perguruan tinggi dan politeknik yang ada di
Makassar tentang pembuatan standarisasi prototipe
bentor
 Hambatan : Pengemudi bentor merasa akan merasa
rugi karena mengeluarkan modal yang cukup besar
untuk memiliki bentor yang telah ada

15. 2. PEMERINTAH MENGENDALIKAN
PRODUKSI BENTOR SEDINI MUNGKIN
 Mengindentifikasi pabrik-pabrik bentor dan
mengatur produksi bentor termasuk bentor-bentor
yang disuplai dari luar daerah
 Pemerintah harus memberhentikan produksi bentor
dengan model sekarang pertahun 2012, sehingga
2013 nanti bentor yang diproduksi adalah bentor
yang memiliki standarisasi keamanan dan
kenyamanan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
 Hambatan: Cara ini akan menuai pro kontra dan bisa
berpotensi konflik

16. Lanjutan
 Apabila langkah ini menemui jalan buntu, jika perlu
pemerintah pun harus membeli bentor-bentor yang
telah diproduksi sebelumnya dan menjualnya kembali
ke daearah lain yang membutuhkan dan tentu saja
yang daerahnya belum sepadat Makassar.

17. 3. Pemerintah harus membenahi dan
menguatkan kembali posisi regulasi
 Regulasi kebijakan sangat perlu adanya, tetapi ketika
regulasi seakan tidak memiliki power maka perlua
adanya penguatan kembali, sehingga legalisasi ini
memiliki konsekuensi sangsi maupun dapat diarahkan
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
 Dalam regulasi ini pun dapat diatur mengenai aspek
kelembagaan, sudah mesti dipikirkan bagaimana
mengatur sektor ini menjadi formal, dalam artian bisa
memberi dampak penambahan retribusi pada daerah
(yang selama ini belum diperketat)

18. Lanjutan
 Melalui regulasi, pengelolaan jaminan sosial dapat
diatur dengan lebih baik. Pengelolaan jaminan sosial
bisa dengan mengorganisasi keanggotaan secara
partisipatif dengan mendaftarkan anggota lembaga
tersebut ke dalam jejaring asuransi yang lebih pro
poor.
 Membentuk lembaga sosial yang menaungi tukang
bentor ini akan lebih memperkuat posisi tawar bagi
tukang bentor di hadapan dikte pasar dan Negara

19. Lanjutan
 Hambatan: efek yang timbul dari kebijakan ini yaitu
keberdaan tukang bentor nantinya akan dipolitisir
oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan individu
 Kelompok ini pun akan dimanfaatkan oleh elit-elit
tertentu untuk mempresure pemerintah dalam
menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya.