MANAJEMEN
SUMBER DAYA
MANUSIA
(M-SDM)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Tim Reformasi Birokrasi
BKPSDM Kabupaten Gowa
Tahun 2021
1
PENATAAN MSDM
Monitoring dan Evaluasi
Penataan Sistem
Manajemen
SDM
Layanan Unggulan
Peringkat Jabatan
• Redefinisi Visi; Misi dan Strategi
• Restrukturisasi
• Analisis Beban Kerja
• Restrukturisasi
• Redefinisi Visi; Misi dan Strategi
• Analisis Beban Kerja
• Penyusunan Tatalaksana (SOP)
• Elektronisasi Dokumentasi
• Analisis Jabatan
• Evaluasi Jabatan
• Asesmen Kompetensi Individu
• Membangun sistem penilaian kerja
• Mengembangkan sistem rekrutmen dan
seleksi
• Mengembangkan pola pelatihan dan
pengembangan
• Memperkuat pola rotasi, mutasi dan
promosi
• Memperkuat pola karir
• Membangun/memperkuat database
pegawai
Manajemen Perubahan
Penataan Organisasi
Penataan Proses Kerja
Penataan Sistem
Manajemen SDM
Penataan Peraturan
Perundang-undangan
2
PENGERTIAN
MSDM
“Serangkaian kebijakan mengelola SDM secara
optimal mulai dari:
1.Pemetaan Kompetensi Jabatan;
2.Perencanaan SDM;
3.Rekrutmen;
4.Seleksi;
5.Penempatan;
6.Peningkatan Kualitas;
7.Kinerja Individu; dan
8.Perencanaan Karir.
Secara terintegrasi untuk mencapai tujuan
organisasi”.
3
PROSES M-SDM (1/2)
BKPSDM
Tugas &
Fungsi
Analisa Jabatan
Peta Kompetensi Jabatan
Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan Evaluasi Jabatan
Peringkat Jabatan
4
Kepala
BKPSD
M
Bidang Bidang Bidang Bidang
PROSES M-SDM (2/2)
Perencanaan
SDM
Rekrutmen
Seleksi
Orientasi
Pendidikan/
Pelatihan
Penempatan
Peningkatan
Kualitas
Peta Kompetensi
Individual
Performance
Perencanaan Karir
Peringkat Jabatan
Kompensasi
Jabatan
Tunjangan Jabatan
5
6
PROGRAM PENINGKATAN MSDM
7
PRINSIP DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI
 Keterkaitan antara Diklat dengan kebutuhan
kompetensi jabatan
 Sesuai kebutuhan organisasi
 Disetarakan dengan pengembangan karir
 Menciptakan kesamaan visi dan pola pikir dalam
mewujudkan tujuan organisasi
 Meningkatkan pelaksanaan jabatan secara
profesional dilandasi pada etika dan kultur organisasi
yang sehat
8
JENIS KOMPETENSI SDM
9
ALUR KAMUS KOMPETENSI ORGANISASI
10
KAMUS KOMPETENSI KEMENAG
11
MANFAAT KOMPETENSI
12
 Memperjelas standar kerja dan harapan yang
ingin dicapai dalam organisasi.
 Memaksimalkan kinerja dan produktivitas
pegawai dan organisasi.
 Sebagai alat seleksi dan evaluasi pegawai.
 Sebagai dasar pengembangan sistem
remunerasi.
 Memudahkan adaptasi terhadap
perubahan. kerja dengan
nilai-
 Menyelaraskan
perilaku nilai
organisasi.
PEMBANGUNAN POLA KARIR
(ROTASI, MUTASI, PROMOSI)
13
PENGERTIAN
menunjukan keterkaitan dan keserasian antara jabatan
pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi,
serta masa jabatan sejak pengangkatan pertama dalam
jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
Hakekatnya adalah lintasan perkembangan dan kemajuan
pegawai dengan pola gerakan posisi pegawai baik secara
horizontal maupun vertikal yang selalu mengarah pada
tingkat atau jenjang posisi yang lebih tinggi. PNS diangkat
dalam jabatan dan pangkat pada Jabatan Struktural atau
Jabatan Fungsional.
14
Pola karier PNS
menggambarkan
adalah pola pembinaan
PNS alur
perkembangan karier
yang
yang
Pola Mutasi Jabatan
Karir
15
ASPEK-ASPEK PERTIMBANGAN
POLA MUTASI JABATAN KARIR PNS
16
•
•
•
•
•
•
Persyaratan administrasi menurut peraturan
perundang-undangan yang mengatur perpindahan
jabatan struktural atau jabatan fungsional,
Unsur prestasi kerja,
Jangka waktu menduduki jabatan dan lokasi unit
kerja,
Peringkat jabatan,
Hukuman disiplin PNS, dalam hal PNS yang
bersangkutan pernah dikenakan sanksi atas
pelanggaran disiplin pegawai,
Persyaratan khusus yang ditentukan unit
eselon I.
PENATAAN SDM
17
PRINSIP PENATAAN SDM
18
• Memberdayakan pegawai secara optimal dalam
organisasi.
• Memperhatikan beban kerja yang ada dan
memperkirakan beban kerja yang akan datang.
• Memperhatikan kualifikasi pendidikan dan
pelatihan yang diperlukan dalam organisasi.
• Memperhatikan kebijakan dalam pengadaan
pegawai misalnya minus growth atau zero growth
dengan memperhatikan formasi pegawai yang
tersedia.
INTI PENATAAN PEGAWAI
• Penerapan merit system (prestasi kerja)
dalam manajemen sumberdaya manusia.
• Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
sistem, pendidikan dan latihan yang
efektif.
• Standarisasi dan peningkatan kinerja.
• Pola karir yang jelas, terukur, dan
terencana.
19
REKRUTMEN
20
Serangkaian kegiatan
pencarian sejumlah SDM
yang memenuhi syarat
dalam jumlah tertentu
yang akan diseleksi untuk
mengisi lowongan jabatan
yang ada.
 Mengumumkan
pendaftaran
peserta, seleksi,
pemeriksaan
lembar ujian, dan
hasil ujian, melalui
media yang mudah
diakses oleh
masyarakat.
 Sistem yang transparan,
sederhana, sesuai
kompetensi, dan
berbasis IT.
 Pelaksanaan ujian
secara serentak
dan mudah
dijangkau peserta.
 Pemeriksaan lembar
ujian secara
objektif.
 Pengumuman hasil
ujian secara
serentak dan
terbuka
menampilkan data
ranking kelulusan
NILAI DASAR BUDAYA KERJA
Komitmen dan
konsisten
Wewenang dan
tanggung jawab
Keihlasan dan kejujuran
Integritas dan
profesionalisme
Kreativitas dan kepekaan
Kepemimpinan
dan keteladanan
Kebersamaan dan
 Rasionalitas dan
kecerdasan emosi
 Keteguhan dan
ketegasan
 Disiplin dan keteraturan
kerja
 Keberanian dan kearifan
 Dedikasi dan loyalitas
 Semangat dan motivasi
 Ketekunan dan kesabaran
 Keadilan dan keterbukaan
 Penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi 21
•
•
•
•
•
•
•
•
PEMBANGUNAN ASSESSMENT
CENTER
22
Pengertian Assessment
Center
23
“Proses, prosedur atau metode
pendekatan untuk menilai dan
mengukur kompetensi
seseorang”
Tujuan
1.Memotret profil kompetensi
seorang pegawai secara
objektif
2. Memetakan profil
kompetensi
seluruh pegawai dalam
organisasi
CENTER
24
Menggunakan beberapa jenis teknik dan metode assessment
Assessment dilakukan berdasarkan suatu acuan tertentu yang
bersifat multikriteria
Keterlibatan lebih dari satu asesor untuk mengoptimalkan
derajat objektivitas penilaian
Kesertaan sejumlah assesse dalam situasi simulasi
Informasi dan Data yang diperoleh diintegrasikan sehigga
tersusun suatu rekomendasi mengenai assessee
• Menghimpun indikasi terbaik mengenai kompetensi seseorang
yang aktual maupun potensial
• Agar perform pada jabatan atau tingkat jabatan tertentu
APLIKASI ASSESSMENT CENTER
25
ASSESSMENT
CENTER
26
1. Membuat rancangan sarana fisik
2. Membuat Model dan Kamus Kompetensi
3. Membuat Standar Kompetensi Jabatan
4. Membuat alat ukur (tools) yang akan digunakan
5. Melatih dan mensertifikasi pengelola (tim)
Assessment Center Kementerian Agama
RI
6. Melakukan proses pengukuran kompetensi SDM (Uji
coba proses Assessment Center)
7. Implementasi
Implementasi
Uji Coba
Implementasi
Persiapan
Implementasi
Desain dan
Konstruksi
METODOLOGI PELAKSANAAN AC
27
• Desain Fisik
• Model Kompetensi
• Desain & Konstruksi
Instrumen •
•
• Model Kompetensi
• Instrumen
Assessment Center
Tim Asesor
Materi Pelatihan
• Assessor
• Administrasi
• Alat Ukur/ Tools
•
• Rencana Kerja
Kegiatan AC
• Sarana Fisik
• Model Kompetensi
• Instrumen AC
• Materi Pelatihan
Kesiapan Pelaksanaan
Program AC:
•Waktu, Tempat
Pelaksanaan
•Alat Ukur/ Tools
•Sistem
Pelaporan
•
•
Laporan Asesmen
Individu
• Umpan Balik
(Review)
Kesiapan para
Asesor
•
•
Transfer of
Knowledge
Dokumentasi
PEMBANGUNAN
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
(SIMPEG)
28
PENGERTI
AN
29
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
merupakan prasyarat bagi pengembangan SDM
dalam suatu organisasi modern.
SIMPEG meliputi:
 perangkat keras;
 perangkat lunak;
 jejaring komputer;
 prosedur operasi; dan
 regulasi.
KEGIATAN PENGEMBANGAN SIMPEG
30
 Pelatihan tenaga SIMPEG;
 Pembenahan dan moderenisasi alat SIMPEG;
 Pembenahan SOP pertukaran data;
 Penerapan standarisasi pengkodean database
kepegawaian untuk memudahkan
pertukaran data antar-unit;
 Penerapan pelaporan data dari unit kerja eselon I
ke Sekretariat Jenderal;
 Pengembangan aplikasi baru SIMPEGTM;
 Pengembangan dan integrasi sistem aplikasi
assessment center.
PROSES PEMBENAHAN DAN PENGEMBANGAN
SIMPEG
31
TANTANGAN PENGEMBANGAN SIMPEG
32
 Penerapan standarisasi struktur dan konstrain database
kepegawaian pada setiap database kepegawaian
mengharuskan adanya modifikasi atau customisasi pada
aplikasi end user. Perlu penyediaan waktu, tenaga dan
biaya yang tidak sedikit.
 Peralihan ke sistem baru akan membangkitkan resistensi
setiap unit eselon I yang sudah merasa cukup mapan
dan terpenuhi kebutuhan operasionalnya oleh sistem
yang sudah ada terhadap penerapan sistem baru.
 Membutuhkan persiapan lebih dini terhadap penyediaan
SDM yang mampu mengoperasionalkan, memelihara,
dan mengembangkan sistem yang baru. Perlu
perencanaan matang dari segi peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM di bidang IT.
33
TERIMA KASIH
Wassala
m
Tim Reformasi Birokrasi Pusat
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama
2010
34

managementsdm-120814002705-phpapp02.pptx

  • 1.
    MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (M-SDM) BADAN KEPEGAWAIANDAN PENGEMBANGAN SDM Tim Reformasi Birokrasi BKPSDM Kabupaten Gowa Tahun 2021 1
  • 2.
    PENATAAN MSDM Monitoring danEvaluasi Penataan Sistem Manajemen SDM Layanan Unggulan Peringkat Jabatan • Redefinisi Visi; Misi dan Strategi • Restrukturisasi • Analisis Beban Kerja • Restrukturisasi • Redefinisi Visi; Misi dan Strategi • Analisis Beban Kerja • Penyusunan Tatalaksana (SOP) • Elektronisasi Dokumentasi • Analisis Jabatan • Evaluasi Jabatan • Asesmen Kompetensi Individu • Membangun sistem penilaian kerja • Mengembangkan sistem rekrutmen dan seleksi • Mengembangkan pola pelatihan dan pengembangan • Memperkuat pola rotasi, mutasi dan promosi • Memperkuat pola karir • Membangun/memperkuat database pegawai Manajemen Perubahan Penataan Organisasi Penataan Proses Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Penataan Peraturan Perundang-undangan 2
  • 3.
    PENGERTIAN MSDM “Serangkaian kebijakan mengelolaSDM secara optimal mulai dari: 1.Pemetaan Kompetensi Jabatan; 2.Perencanaan SDM; 3.Rekrutmen; 4.Seleksi; 5.Penempatan; 6.Peningkatan Kualitas; 7.Kinerja Individu; dan 8.Perencanaan Karir. Secara terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi”. 3
  • 4.
    PROSES M-SDM (1/2) BKPSDM Tugas& Fungsi Analisa Jabatan Peta Kompetensi Jabatan Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan Evaluasi Jabatan Peringkat Jabatan 4 Kepala BKPSD M Bidang Bidang Bidang Bidang
  • 5.
    PROSES M-SDM (2/2) Perencanaan SDM Rekrutmen Seleksi Orientasi Pendidikan/ Pelatihan Penempatan Peningkatan Kualitas PetaKompetensi Individual Performance Perencanaan Karir Peringkat Jabatan Kompensasi Jabatan Tunjangan Jabatan 5
  • 6.
  • 7.
  • 8.
    PRINSIP DIKLAT BERBASISKOMPETENSI  Keterkaitan antara Diklat dengan kebutuhan kompetensi jabatan  Sesuai kebutuhan organisasi  Disetarakan dengan pengembangan karir  Menciptakan kesamaan visi dan pola pikir dalam mewujudkan tujuan organisasi  Meningkatkan pelaksanaan jabatan secara profesional dilandasi pada etika dan kultur organisasi yang sehat 8
  • 9.
  • 10.
    ALUR KAMUS KOMPETENSIORGANISASI 10
  • 11.
  • 12.
    MANFAAT KOMPETENSI 12  Memperjelasstandar kerja dan harapan yang ingin dicapai dalam organisasi.  Memaksimalkan kinerja dan produktivitas pegawai dan organisasi.  Sebagai alat seleksi dan evaluasi pegawai.  Sebagai dasar pengembangan sistem remunerasi.  Memudahkan adaptasi terhadap perubahan. kerja dengan nilai-  Menyelaraskan perilaku nilai organisasi.
  • 13.
  • 14.
    PENGERTIAN menunjukan keterkaitan dankeserasian antara jabatan pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Hakekatnya adalah lintasan perkembangan dan kemajuan pegawai dengan pola gerakan posisi pegawai baik secara horizontal maupun vertikal yang selalu mengarah pada tingkat atau jenjang posisi yang lebih tinggi. PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat pada Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional. 14 Pola karier PNS menggambarkan adalah pola pembinaan PNS alur perkembangan karier yang yang
  • 15.
  • 16.
    ASPEK-ASPEK PERTIMBANGAN POLA MUTASIJABATAN KARIR PNS 16 • • • • • • Persyaratan administrasi menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur perpindahan jabatan struktural atau jabatan fungsional, Unsur prestasi kerja, Jangka waktu menduduki jabatan dan lokasi unit kerja, Peringkat jabatan, Hukuman disiplin PNS, dalam hal PNS yang bersangkutan pernah dikenakan sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai, Persyaratan khusus yang ditentukan unit eselon I.
  • 17.
  • 18.
    PRINSIP PENATAAN SDM 18 •Memberdayakan pegawai secara optimal dalam organisasi. • Memperhatikan beban kerja yang ada dan memperkirakan beban kerja yang akan datang. • Memperhatikan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang diperlukan dalam organisasi. • Memperhatikan kebijakan dalam pengadaan pegawai misalnya minus growth atau zero growth dengan memperhatikan formasi pegawai yang tersedia.
  • 19.
    INTI PENATAAN PEGAWAI •Penerapan merit system (prestasi kerja) dalam manajemen sumberdaya manusia. • Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem, pendidikan dan latihan yang efektif. • Standarisasi dan peningkatan kinerja. • Pola karir yang jelas, terukur, dan terencana. 19
  • 20.
    REKRUTMEN 20 Serangkaian kegiatan pencarian sejumlahSDM yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu yang akan diseleksi untuk mengisi lowongan jabatan yang ada.  Mengumumkan pendaftaran peserta, seleksi, pemeriksaan lembar ujian, dan hasil ujian, melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.  Sistem yang transparan, sederhana, sesuai kompetensi, dan berbasis IT.  Pelaksanaan ujian secara serentak dan mudah dijangkau peserta.  Pemeriksaan lembar ujian secara objektif.  Pengumuman hasil ujian secara serentak dan terbuka menampilkan data ranking kelulusan
  • 21.
    NILAI DASAR BUDAYAKERJA Komitmen dan konsisten Wewenang dan tanggung jawab Keihlasan dan kejujuran Integritas dan profesionalisme Kreativitas dan kepekaan Kepemimpinan dan keteladanan Kebersamaan dan  Rasionalitas dan kecerdasan emosi  Keteguhan dan ketegasan  Disiplin dan keteraturan kerja  Keberanian dan kearifan  Dedikasi dan loyalitas  Semangat dan motivasi  Ketekunan dan kesabaran  Keadilan dan keterbukaan  Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 21 • • • • • • • •
  • 22.
  • 23.
    Pengertian Assessment Center 23 “Proses, proseduratau metode pendekatan untuk menilai dan mengukur kompetensi seseorang” Tujuan 1.Memotret profil kompetensi seorang pegawai secara objektif 2. Memetakan profil kompetensi seluruh pegawai dalam organisasi
  • 24.
    CENTER 24 Menggunakan beberapa jenisteknik dan metode assessment Assessment dilakukan berdasarkan suatu acuan tertentu yang bersifat multikriteria Keterlibatan lebih dari satu asesor untuk mengoptimalkan derajat objektivitas penilaian Kesertaan sejumlah assesse dalam situasi simulasi Informasi dan Data yang diperoleh diintegrasikan sehigga tersusun suatu rekomendasi mengenai assessee • Menghimpun indikasi terbaik mengenai kompetensi seseorang yang aktual maupun potensial • Agar perform pada jabatan atau tingkat jabatan tertentu
  • 25.
  • 26.
    ASSESSMENT CENTER 26 1. Membuat rancangansarana fisik 2. Membuat Model dan Kamus Kompetensi 3. Membuat Standar Kompetensi Jabatan 4. Membuat alat ukur (tools) yang akan digunakan 5. Melatih dan mensertifikasi pengelola (tim) Assessment Center Kementerian Agama RI 6. Melakukan proses pengukuran kompetensi SDM (Uji coba proses Assessment Center) 7. Implementasi
  • 27.
    Implementasi Uji Coba Implementasi Persiapan Implementasi Desain dan Konstruksi METODOLOGIPELAKSANAAN AC 27 • Desain Fisik • Model Kompetensi • Desain & Konstruksi Instrumen • • • Model Kompetensi • Instrumen Assessment Center Tim Asesor Materi Pelatihan • Assessor • Administrasi • Alat Ukur/ Tools • • Rencana Kerja Kegiatan AC • Sarana Fisik • Model Kompetensi • Instrumen AC • Materi Pelatihan Kesiapan Pelaksanaan Program AC: •Waktu, Tempat Pelaksanaan •Alat Ukur/ Tools •Sistem Pelaporan • • Laporan Asesmen Individu • Umpan Balik (Review) Kesiapan para Asesor • • Transfer of Knowledge Dokumentasi
  • 28.
  • 29.
    PENGERTI AN 29 Sistem Informasi ManajemenKepegawaian (SIMPEG) merupakan prasyarat bagi pengembangan SDM dalam suatu organisasi modern. SIMPEG meliputi:  perangkat keras;  perangkat lunak;  jejaring komputer;  prosedur operasi; dan  regulasi.
  • 30.
    KEGIATAN PENGEMBANGAN SIMPEG 30 Pelatihan tenaga SIMPEG;  Pembenahan dan moderenisasi alat SIMPEG;  Pembenahan SOP pertukaran data;  Penerapan standarisasi pengkodean database kepegawaian untuk memudahkan pertukaran data antar-unit;  Penerapan pelaporan data dari unit kerja eselon I ke Sekretariat Jenderal;  Pengembangan aplikasi baru SIMPEGTM;  Pengembangan dan integrasi sistem aplikasi assessment center.
  • 31.
    PROSES PEMBENAHAN DANPENGEMBANGAN SIMPEG 31
  • 32.
    TANTANGAN PENGEMBANGAN SIMPEG 32 Penerapan standarisasi struktur dan konstrain database kepegawaian pada setiap database kepegawaian mengharuskan adanya modifikasi atau customisasi pada aplikasi end user. Perlu penyediaan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.  Peralihan ke sistem baru akan membangkitkan resistensi setiap unit eselon I yang sudah merasa cukup mapan dan terpenuhi kebutuhan operasionalnya oleh sistem yang sudah ada terhadap penerapan sistem baru.  Membutuhkan persiapan lebih dini terhadap penyediaan SDM yang mampu mengoperasionalkan, memelihara, dan mengembangkan sistem yang baru. Perlu perencanaan matang dari segi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang IT.
  • 33.
  • 34.
    TERIMA KASIH Wassala m Tim ReformasiBirokrasi Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama 2010 34