Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menstabilkan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok serta barang penting melalui penentuan harga acuan, penugasan lembaga pemerintah untuk membeli dan menjual barang tersebut, serta mekanisme penetapan harga acuan oleh Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait dan pelaku usaha.

1. UPAYA PERBAIKAN TATANIAGA DAN
HARGA ACUAN PRODUK TERNAK

2. 5
Menjaga stabilitas harga dan
ketersediaan bahan pokok
serta mengutamakan
penyerapan produksi dalam
negeri
Meningkatkan ekspor dan
menjaga neraca
perdagangan
Membangun dan
merevitalisasi pasar
rakyat
TIGA MANDAT PRESIDEN
Untuk Kementerian Perdagangan

3. Tujuan: (1) Jumlah Memadai, (2) Mutu Baik, dan (3) Harga Terjangkau
Kriteria Penentuan Barang Penting:
1. Sifat strategis dalam
pembangunan nasional
2. Mendukung program
pemerintah
3. Disparitas harga antardaerah
tinggi
Perubahan jenis
diusulkan
Mendag
(berkoordinasi
dgn Kementerian
lain) dan
disahkan melalui
Perubahan
Perpres
Pengaturan2:
Kewenangan
Menteri
Perdagangan
Kondisi
Normal
Mendag Menetapkan
1.Harga Acuan
2.Harga Pembelian
Pemerintah utk
Sebagian/Seluruh Harga
Parameter Kondisi
Tertentu:
1.Menggangu Kegiatan
Perdagangan Nasional
2.Gangguan Pasokan
3.Kondisi harga berada
di atas/ di bawah
harga acuan
Mendag Menetapkan Kebijakan:
1. Harga Khusus Menjelang/Saat/Setelah
Hari Besar Keagamaan atau saat gejolak
harga
2. Harga eceran tertinggi
3. Harga subsidi
Mendag Mengelola Stok dan Logistik,
melalui:
1. Optimalisasi Perdag.Antar Pulau
2. Pengawasanstok di gudang /pelabuhan
3. Penyediaan/OptimalisasiSarana
Distribusi
4. Koordinasidgn Penyedia Moda
Transportasi
5. Koordinasipenyediaan stok pemerintah
Mendag Mengelola Ekspor-Impor:
1. Ekspor (jika stok DN cukup min. 6 bulan)
2. Impor (jika DN kekurangan pasokan yg
berakibat gejolak harga)
Pengaturan
3:
Kebijakan
Penyimpana
n
Wajib Daftar bagi
Pelaku Usaha
Pendistribusian Barang
Kebutuhan Pokok dan
BarangPenting
Larangan Penimbunan Bapoktingmelebihi stok berjalan
max. 3 bulan (berdasarkan data penjualan perbulan di
kondisi normal) kecuali utk bahan baku/penolongproses
produksi
UNDANG-UNDANG NO 7
TAHUN 2014 TENTANG
PERDAGANGAN
BAB IV : Perdagangan Dalam
Negeri
Bagian Kedelapan :
Pengendalaian Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting
― Pasal 25 – 28 : Jaminan
ketersediaan dan stabilisasi
harga bapokting
― Pasal 29 : Penyimpanan
bapokting
― Pasal 30 : Permintaandata
informasi dan dilarang
manipulasi data informasi
stok bapokting
― Pasal 31 : Pemda harus
mengacu pada kebijakan
Pusat
― Pasal 32 – 34 : Pendaftaran
Bapokting sebelum
diperdagangkan
UNDANG-UNDANG NO 18
TAHUN 2012 PANGAN
BAB V : Keterjangkauan Pangan
― Pasal 51 : Tujuan
PerdaganganPangan
― Pasal 52 – 54 : Penyimpanan
Pangan Pokok
― Pasal 55 – 57 : Stabilisasi
pasokan dan harga pangan
pokok
LANDASAN HUKUM
Kondisi
Tertentu
Jenis BarangKebutuhanPokok: (1) Beras,
(2) Kedelai bahan baku Tahu/Tempe; (3)
cabe, (4) bawang merah, (5) gula, (6) minyak
goreng, (7) tepung Terigu, (8) daging sapi,
(9) daging ayam ras, (10) telur ayam ras, (11)
ikan segar (bandeng, kembung,
tongkol/tuna/cakalang)
Jenis BarangPenting: (1) Benih (padi,
jagung, kedelai), (2) pupuk, (3) gas LPG
3kg, (4) triplek, (5) semen , (6) besi baja
konstruksi, (7) baja ringan
Kriteria Penentuan Barang
Kebutuhan Pokok:
1. Alokasi Pengeluaran
Rumah Tangga Tinggi,
2. Pengaruh terhadap inflasi
3. Memiliki kandungan gizi
Menteri dibantu Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga
Pengaturan
1:
Kriteria
Penentuan
dan Jenis
Bapokting
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015
Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

4. Mendag
Harga Acuan
Harga Pembelian
Pemerintah utk
Sebagian/Seluruh Harga
KONDISI TERTENTU
• Mengganggu kegiatan perdagangan nasional
• Gangguan pasokan
• Kondisi harga berada di atas/ di bawah harga acuan
Menetapkan Kebijakan
Mengelola Stok & Logistik, melalui
Mengelola Ekspor-Impor
•Harga Khusus menjelang/saat/setelah Hari Besar
Keagamaan atau saat gejolak harga
•Harga eceran tertinggi
•Harga subsidi
•Optimalisasi perdagangan antar pulau
•Pengawasan stok di gudang/pelabuhan
•Penyediaan/optimalisasi saran distribusi
•Koordinasi dengan penyedia moda transportasi
•Koordinasi penyediaan stok pemerintah
•Ekspor (jika stok DN cukup min. 6 bulan)
• Impor (jika DN kekurangan pasokan yg berakibat gejolak harga)
Mendag Menetapkan
KONDISI NORMAL
KEWENANGAN MENTERI PERDAGANGAN

5. DASAR PENGATURAN HARGA ACUAN
Perpres No 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting,
Pasal 4
Untuk pengendalian ketersediaan Bapokting, Menteri menetapkan harga acuan
dan harga pembelian Pemerintah Pusat untuk sebagian/ seluruh Bapokting.
Perpres No 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan
Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional,
Pasal 5
• Apabila harga pasar tingkat produsen dibawah Harga Acuan/HPP, Perum
BULOG membeli dengan Harga Acuan/HPP di gudang Perum BULOG.
• Apabila harga pasar tingkat konsumen diatas Harga Acuan/HPP, Perum
BULOG diberikan fleksibilitas harga pembelian pangan.

6. PEMBELIAN DI TINGKAT PETANI
PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN
Harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan
mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup:
• Biaya bahan baku
• Tenaga kerja
• Sewa lahan
• Keuntungan
• Biaya input produksi lainnya
Harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan
mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup:
• Biaya perolehan
• Biaya transportasi dan distribusi
• Biaya retribusi/pungutan lainnya
• Keuntungan
• Biaya lainnya
PENETAPAN HARGA ACUAN

7. AKADEMISI
K/L TERKAIT
ASOSIASI
PELAKU USAHA
Menghubungi
Stakeholder
Menyiapkan
Undangan
Membuat
Bahan
Substansi
Biaya
Produksi
Pakan, perlengkapan,
peralatan, pupuk, dll
Biaya
Operasional
Tenaga kerja, listrik,
perawatan, perijinan,
dll
MENAMBAH
HPP DENGAN
Margin
Petani
Biaya
Distribusi
Melakukan legal
drafting dengan
Biro Hukum
Kemendag
Mendapatkan
rekomendasi
kebijakan
Penetapan Harga
Acuan, Harga
Khusus, HPP, HET
dan menerbitkan
Permendag
5
Rapat Lanjutan untuk
Mendapatkan Masukan
dari Tim Ahli untuk
direkomendasikan
kepada Mendag
melalui Dirjen PDN
4
Merumuskan
Harga Acuan,
Harga Eceran
Tertinggi, dan
Harga Khusus
3
Merumuskan dan
Menyamakan Persepsi
Komponen / Variabel
Pembentukan
Harga Pokok Produsen
(HPP)/ Biaya Usaha
Tani
2
Rapat Internal
Persiapan Tim Bapok
1
Permendag 57/2017
Permendag 62/2018
Permendag 96/2018
Penetapan HET Beras
Penetapan Harga Khusus Daging Ayam Ras
Harga Acuan Pembeliandi Tingkat Petani dan
Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen
MEKANISME PENETAPAN HARGA

8. PENETAPAN TIM BAPOK
Sebagaimana tertuang dalam Kepmendag No 470/M-DAG/KEP/3/2016 Tentang
Penetapan Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok
Tim Bapok melakukan evaluasi secara periodik minimal 3 bulan sekali dan/atau apabila
diperlukan dapat sewaktu-waktu guna memberikan masukan/pertimbangan kepada Menteri
Memberikan arahan
kebijakan harga ,
pengelolaan stok
dan logistik,
pengendalian
ekspor impor
Memberikan
pertimbangan &
rekomendasi kepada
Menteri berdasarkan
analisa yang dilakukan
KETUA/WAKIL KETUA
Mengoordinasikan
pelaksanaan pembahasan
masukan/ pertimbangan
kepada Menteri
SEKRETARIS
Membantu melakukan
penyiapan bahan dan materi
pendukung lainnya sebagai
bahan masukan /
pertimbangan Menteri.
a. Melakukan koordinasi dgn K/L
dan pelaku usaha terkait
masukan yg disampaikan pada
Menteri.
b. Membahas dan merumuskan
rekomendasi kebijakan harga,
pengelolaan stok & logistik,
serta pengelolaan ekspor &
impor Bapok untuk dilaporkan
kepada Menteri.
POKJA I POKJA II POKJA III
Bapok Hasil Pertanian Bapok Hasil Industri Bapok Hasil Peternakan & Perikanan
PENGARAH PANEL AHLI TIM PELAKSANA KELOMPOK KERJA (POKJA)
ANGGOTA POKJA TERDIRI DARI INSTANSI DAN ASOSIASI
TIM BAPOK TERDIRI ATAS:

9. KEADAAN
Harga tingkat petani dibawah
Harga Acuan Pembelian
di Tingkat Petani
Harga tingkat konsumen
diatas Harga Acuan Penjualan
di Tingkat Konsumen
KEMENTERIAN
PERTANIAN
BERKOORDINASI
DENGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
Menugaskan BUMN
melakukan pembelian
sesuai Harga Acuan
Pembelian di Tingkat
Petani
Menugaskan BUMN
melakukan penjualan
sesuai Harga Acuan
Penjualan di Tingkat
Konsumen
Dapat bekerjasama dengan
BUMD, Koperasi dan/atau
Swasta
KONDISI TERTENTU
JAGUNG KEDELAI
PENUGASAN
diberikan kepada
Perum BULOG
PENUGASAN
GULA
MINYAK
GORENG
BAWANG
MERAH
DAGING
SAPI
DAGING
AYAM RAS
TELUR
AYAM RAS
diberikan kepada
Perum BULOG dan/atau
BUMN lainnya

10. HARGA ACUAN (Rp/Kg)
: Harga Acuan Pembelian di Petani : Harga Acuan Penjualan di Konsumen
*: Harga jual industri pengguna
(pakan ternak)
**: Harga jual ke pengguna
(pengrajintahu/tempe, pakan)
80.000
80.000
105.000
80.000
50.000
-
-
-
-
-
Kadar Air
• 15%
• 20%
• 25%
• 30%
• 35%
3.150
3.050
2.850
2.750
2.500
4.500*
-
-
-
-
JAGUNG KEDELAI
• Lokal
• Impor
8.500
6.550
9.200**
6.800**
GULA
Harga Dasar 9.100 12.500
MINYAK GORENG
•Kemasan
Sederhana
-
-
11.000/L
BAWANG MERAH
• Konde
Basah
• Konde
Askip
• Rogol
Askip
15.000
18.300
22.500
-
-
32.000
DAGING SAPI
• Daging Beku
(Kerbau & Sapi paha
depan)
• Daging Sapi Segar/
Chilled
1. Paha Depan
2. Paha Belakang
3. Sandung Lamur
4. Tetelan
DAGING AYAM RAS
• Batas
Bawah
• Batas
Atas
19.000
***
21.000
****
35.000
***: Harga batas bawah pembelian
di peternak.
****: Harga batas atas pembelian
di peternak.
• Batas
Bawah
• Batas
Atas
19.000
***
21.000
****
24.000
***: Harga batas bawah pembelian
di peternak.
****: Harga batas atas pembelian
di peternak.
TELUR AYAM RAS

11. PAHA DEPAN
• Punuk
• Paha Depan
• Sengkel
80rb
PAHA
BELAKANG
• Penutup
• Pendasar
• Kelapa
• Tanjung
105rb
80rb
SANDUNG
LAMUR
50rb
TETELAN
80rb
DAGING BEKU
• Daging Kerbau Beku
• Daging Sapi Paha Depan Beku
(Chuck, Blade, Sengkel)
HARGA ACUAN DAGING SAPI

12. HARGA DAGING SAPI NASIONAL
PIHPS, 13 Maret 2019
> 120.000/Kg
115.000 -
120.000/Kg
110.000 -
115.000/Kg
< 110.000/Kg
Pelaku usaha di daerah surplus produksi dapat memasok lebih banyak kepada daerah yang memiliki harga yang cukup tinggi

13. PERKEMBANGAN HARGA DAGING SAPI
PIHPS, 13 Maret 2019
Jan 18 Feb 18 Mar 18 Apr 18 Mei 18 Jun 18 Jul 18 Ags 18 Sept 18 Okt 18 Nov 18 Des 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19
NASIONAL 114.200 113.950 114.150 114.300 115.300 117.350 115.550 116.150 115.600 115.750 115.850 115.900 115.650 116.350 116.650
SUMATERA 119.645 118.645 118.655 118.845 119.000 120.675 119.805 119.660 120.185 119.940 119.720 119.620 118.965 118.775 118.515
JAWA 116.108 116.400 116.450 116.675 116.717 117.325 117.825 116.908 117.175 117.225 117.133 117.100 117.217 116.733 116.800
BALI, NTB, NTT 103.817 104.033 104.283 104.133 105.067 106.217 105.800 103.183 104.550 104.550 104.550 106.483 107.383 107.733 107.617
KALIMANTAN 119.720 119.180 119.250 119.250 119.250 119.720 120.750 120.600 121.940 120.700 120.680 120.470 120.750 123.720 125.310
SULAWESI 108.342 107.108 108.067 106.808 106.925 107.533 109.692 110.233 109.583 109.733 110.183 109.583 110.008 110.300 110.233
PAPUA 108.763 109.000 109.000 111.575 110.950 116.338 113.075 114.788 112.825 113.913 114.525 114.538 115.288 115.088 116.288
100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000

14. PERATURAN PEMERINTAH
KEMENDAG
Permendag
No 20 Tahun 2018
Tentang Ketentuan
Ekspor dan Impor Hewan
dan Produk Hewan
KEMENTAN
Permentan
No 49 Tahun 2016
Tentang Pemasukan Ternak
Ruminansia Besar dalam Wilayah
Negara Republik Indonesia
Dalam rangka mendapatkan harga impor yang lebih murah, pemerintah telah
menetapkan perubahan berat sapi bakalan dari 350 kg menjadi 450 kg.
Penetapan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 2/2017
tentang perubahan Permentan No. 49/2016 tentang Pemasukan Ternak
Ruminasia Besar ke Dalam Wilayah RI.

15. ISU STRATEGIS DAGING SAPI NASIONAL
IMPORTASI DAGING BEKU
PENINGKATAN POPULASI
NASIONAL
Arahan Presiden :
Alternatif harga daging yang lebih
murah seharga Rp80.000/kg
PENYIMPANGAN
Daging beku dithawing dan
dicampur dengan daging sapi
segar untuk dijual diatas harga
yang ditetapkan
mengakibatkan
Kebijakan tidak tepat sasaran,
masyarakat tidak dapat menikmati
daging murah
Pemotongan betina produktif,
dikarenakan berkurangnya pasokan
sapi. Indikasi penurunan ke RPH
hingga 50%
Kewajiban impor sapi indukan
terhadap sapi bakalan bagi
pelaku usaha dengan rasio 1 : 5
Diperlukan data realisasi impor
guna melaksanakan audit
PASOKAN SAPI LOKAL BELUM MENCUKUPI
Penurunan
populasi sapi lokal
Skala peternakan masih kecil
(1-2 ekor/peternak)
Karakter peternakan rakyat
belum business oriented

16. POLA UTAMA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS No. 19/02/Th.XXII, 15 Februari 2019
MARGIN PERDAGANGAN DAN
PENGANGKUTAN (MPP) TAHUN 2018
Margin/Selisih Total Antara Nilai Penjualan
Dengan Nilai Pembelian Sebagai
Kompensasi Kepada Pedagang yang
Menjadi Penyalur Komoditas

17. MPP DAGING SAPI MENURUT PROVINSI TAHUN 2017
Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS No. 19/02/Th.XXII, 15 Februari 2019
Persentase MPP daging sapi sebesar 34,11% dengan persentase terbesar berada di Provinsi
Bengkulu yaitu 56,54% dan terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu 7,94%.

18. POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAGING SAPI BENGKULU
Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS No. 19/02/Th.XXII, 15 Februari 2019

19. POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAGING SAPI NTB
Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS No. 19/02/Th.XXII, 15 Februari 2019

20. DAGING BEKU
Alternatif penyediaan daging dengan harga murah melalui daging beku

21. PEDAGANG
DAGING DI
RITEL MODERN
DAN PASAR
RAKYAT
MITRA
DISTRIBUTOR
BULOG
HARGA MAKS DI
KONSUMEN
RP80.000/KG
PENUGASAN
PEMERINTAH
UNTUK IMPOR
DAGING BEKU
DALAM RANGKA
STABILISASI HARGA
MOU
EFISIENSI DISTRIBUSI DAGING BEKU
Kerjasama antara Perum BULOG dengan Distributor Daging Sapi

22. Peningkatan
Perdagangan antar Pulau/Daerah
untuk menjaga pasokan dan memperkecil disparitas harga
pangan antar daerah.
Pengembangan Gerai Maritim
dan Gerai Perbatasan
untuk peningkatan akses pangan dengan harga
yang terjangkau untuk masyarakat di wilayah
perbatasan, pedalaman dan terpencil.
Pengembangan Sarana
Prasarana Distribusi
Pembangunan gudang berpendingin, penyediaan cold box di pasar
tradisional, serta penambahan sarana angkutan/transportasi
bahan pangan.
Meningkatkan Peran Perum
Bulog dan BUMN Lainnya
dalam rangka menjaga pasokan pangan dan
stabilitas harga baik di tingkat produsen maupun
konsumen
DUKUNGAN UNTUK
KELANCARAN DISTRIBUSI KOMODITI PANGAN

23. Peternak harus membentuk kelompok usaha baik berbentuk koperasi maupun badan
usaha lainnya sehingga memudahkan untuk akses permodalan dan mulai merintis
pemasaran hasil peternakan dalam keadaan beku maupun dalam bentuk produk
olahan daging untuk mengurangi daya susut daging segar dan memberikan nilai
tambah kepada konsumen atas kualitas mutu yang terdapat pada daging beku
maupun produk olahan daging
SOLUSI ALTERNATIF TERHADAP USAHA DAN DISTRIBUSI
HASIL PETERNAKAN
KELOMPOK USAHA
AKSES PERMODALAN
PEMASARAN DAGING BEKU DAN OLAHAN
NILAI TAMBAH
KONSUMEN

24. TERIMA KASIH
: barangpokok : ditjenpdn.kemendag.go.id