Lembaga Eksekutif memainkan peran penting dalam menjalankan kebijakan negara dan memastikan pemerintahan berjalan efektif. Lembaga ini terdiri atas presiden, wakil presiden, kementerian, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam mengelola pemerintahan. Lembaga Eksekutif berperan vital dalam merumuskan kebijakan, menjalankan program
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Sistem parlementer
memberikan peranan penting kepada parlemen dalam pemerintahan dan memungkinkan parlemen untuk
menjatuhkan pemerintah. Sistem presidensial memisahkan kekuasaan eksekutif dari legislatif sehingga presiden
tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Dokumen ini menjelaskan ciri-ciri utama dari kedua sistem tersebut.
Dokumen tersebut menjelaskan tiga hal penting:
1. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah.
2. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat namun pelaksanaannya diatur dalam UUD.
3. Sifat-sifat negara meliputi bersifat memaksa, monopoli, mencakup semua warga negara, dan menentukan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila, sistem presidensial, pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945, kedaulatan Negara Republik Indonesia, sifat dan hakikat kedaulatan Negara. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan Pancasila
Teks membahas perbedaan antara administrasi negara dan administrasi
pemerintahan di Indonesia dan Jerman. Di Indonesia, pelaksana RUU Administrasi
Pemerintahan adalah Instansi Pemerintah, sedangkan di Jerman pelaksananya
adalah Instansi Negara.
Dalam eksistensinya, sistem politik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan serta perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem ini memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara tegas dimana menteri hanya bertanggungjawab kepada presiden bukan parlemen. Sistem presidensial memiliki kelebihan membuat pemerintahan berjalan stabil sesuai aturan konstitusi namun juga berisiko menimbulkan bargaining antara
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Sistem parlementer
memberikan peranan penting kepada parlemen dalam pemerintahan dan memungkinkan parlemen untuk
menjatuhkan pemerintah. Sistem presidensial memisahkan kekuasaan eksekutif dari legislatif sehingga presiden
tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Dokumen ini menjelaskan ciri-ciri utama dari kedua sistem tersebut.
Dokumen tersebut menjelaskan tiga hal penting:
1. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah.
2. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat namun pelaksanaannya diatur dalam UUD.
3. Sifat-sifat negara meliputi bersifat memaksa, monopoli, mencakup semua warga negara, dan menentukan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila, sistem presidensial, pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945, kedaulatan Negara Republik Indonesia, sifat dan hakikat kedaulatan Negara. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan Pancasila
Teks membahas perbedaan antara administrasi negara dan administrasi
pemerintahan di Indonesia dan Jerman. Di Indonesia, pelaksana RUU Administrasi
Pemerintahan adalah Instansi Pemerintah, sedangkan di Jerman pelaksananya
adalah Instansi Negara.
Dalam eksistensinya, sistem politik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan serta perubahan serta perkembangan yang ada dalam faktor lingkungan
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem ini memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara tegas dimana menteri hanya bertanggungjawab kepada presiden bukan parlemen. Sistem presidensial memiliki kelebihan membuat pemerintahan berjalan stabil sesuai aturan konstitusi namun juga berisiko menimbulkan bargaining antara
Makalah ini membahas sistem pemerintahan di Indonesia. Terdapat definisi pemerintahan, organisasi sistem pemerintahan baik secara horizontal maupun vertikal, macam-macam sistem pemerintahan, dan kelebihan serta kekurangan sistem pemerintahan di Indonesia. Makalah ini juga membandingkan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Secara ringkas, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana Presiden memegang peranan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi berada pada MPR yang mengangkat dan memberhentikan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan memiliki kekuasaan yang luas.
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
Sistem pemerintahan Indonesia memiliki kelebihan seperti adanya landasan konstitusional yang jelas namun juga kelemahan seperti produk hukum dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan bekerja secara profesional. Sistem ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, India, AS, dan Pakistan yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pemerintahan eksekutif dan legislatifny
Sistem pemerintahan negara Indonesia didasarkan pada konstitusi (hukum dasar) dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden memimpin eksekutif dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Lembaga-lembaga negara seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif bekerja sama dalam kerangka konstitusi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sistem politik Indonesia mengalami perubahan sejak masa Orde Lama yang menganut sistem parlementer hingga Orde Baru yang menerapkan demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Baru, kekuasaan presiden menjadi sangat dominan sementara lembaga-lembaga lain seperti parlemen menjadi lemah. Militer juga memiliki peran politik yang besar di bawah doktrin dwifungsi yang berdampak pada pelanggaran HAM.
1. Lembaga-lembaga pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945 terdiri dari Presiden, Menteri-Menteri Negara, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan Direktorat Jenderal Departemen.
2. Presiden berperan sebagai kepala negara, mandataris MPR, dan penyelenggara tertinggi pemerintahan. Menteri-Menteri memimpin departemen dan bekerja sama dengan Presiden dalam pemerintahan. Kepala Lemb
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk-bentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi sistem presidensial dan parlementer, dengan ciri-ciri presidensial badan eksekutif tidak bergantung pada legislatif, sedangkan parlementer keduanya saling memengaruhi. Bentuk pemerintahan meliputi monarki, republik, dan demokrasi, dengan monarki dibagi menjadi absolut, konstitusional dan parlementer.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan hukum dan fungsinya. Secara garis besar dibahas tentang pelaksanaan hukum di Indonesia yang tidak konsisten, berbagai macam jabatan pemerintahan, dan fungsi-fungsi hukum seperti mengatur hubungan masyarakat dan mewujudkan keadilan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Secara garis besar menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan pembagian kekuasaan horizontal antara eksekutif (presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA, MK). Dokumen juga membandingkan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalHana Medina
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD 1945, karakteristik sistem federal dan kesatuan, serta dinamika sistem pemerintahan federal dan kesatuan di Indonesia. Secara khusus membahas bahwa sistem pemerintahan Indonesia awalnya berbeda dengan yang diatur dalam UUD 1945 yaitu menganut sistem parlementer bukan presidensial seperti yang diatur.
Dokumen tersebut membahas tentang politik strategi nasional (POLTRANAS) yang mencakup pengertian politik, strategi, dan POLTRANAS sendiri serta penyusunan dan implementasinya dalam berbagai bidang. POLTRANAS berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah pembangunan nasional dengan landasan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Penyusunannya melibatkan suprastruktur dan infrastruktur politik.
SISTEM PEMERINTAHAN
Di Indonesia sistem pemerintahan yang di anut adalah SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL sebagai pengganti dari sistem parlementer yang pernah berlaku di indonesia.
sebelum kita membahas sistem pemerintahan yang berlaku di indonesia, apasih yang dimaksud sistem pemerintahan?
Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga - lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya baik secara langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di berbagai negara, termasuk pengertian sistem pemerintahan, perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem."
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, termasuk lima lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif, konsultatif, eksaminatif, dan yudikatif serta kedudukan, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga.
Makalah ini membahas sistem pemerintahan di Indonesia. Terdapat definisi pemerintahan, organisasi sistem pemerintahan baik secara horizontal maupun vertikal, macam-macam sistem pemerintahan, dan kelebihan serta kekurangan sistem pemerintahan di Indonesia. Makalah ini juga membandingkan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945. Secara ringkas, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana Presiden memegang peranan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi berada pada MPR yang mengangkat dan memberhentikan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan memiliki kekuasaan yang luas.
MENGURAIKAN KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAJanuary YunGky
Sistem pemerintahan Indonesia memiliki kelebihan seperti adanya landasan konstitusional yang jelas namun juga kelemahan seperti produk hukum dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat dan bekerja secara profesional. Sistem ini dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Perancis, Inggris, India, AS, dan Pakistan yang memiliki karakteristik tersendiri dalam pemerintahan eksekutif dan legislatifny
Sistem pemerintahan negara Indonesia didasarkan pada konstitusi (hukum dasar) dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden memimpin eksekutif dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Lembaga-lembaga negara seperti legislatif, yudikatif, dan eksekutif bekerja sama dalam kerangka konstitusi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sistem politik Indonesia mengalami perubahan sejak masa Orde Lama yang menganut sistem parlementer hingga Orde Baru yang menerapkan demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Baru, kekuasaan presiden menjadi sangat dominan sementara lembaga-lembaga lain seperti parlemen menjadi lemah. Militer juga memiliki peran politik yang besar di bawah doktrin dwifungsi yang berdampak pada pelanggaran HAM.
1. Lembaga-lembaga pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945 terdiri dari Presiden, Menteri-Menteri Negara, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan Direktorat Jenderal Departemen.
2. Presiden berperan sebagai kepala negara, mandataris MPR, dan penyelenggara tertinggi pemerintahan. Menteri-Menteri memimpin departemen dan bekerja sama dengan Presiden dalam pemerintahan. Kepala Lemb
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan dan bentuk-bentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi sistem presidensial dan parlementer, dengan ciri-ciri presidensial badan eksekutif tidak bergantung pada legislatif, sedangkan parlementer keduanya saling memengaruhi. Bentuk pemerintahan meliputi monarki, republik, dan demokrasi, dengan monarki dibagi menjadi absolut, konstitusional dan parlementer.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan hukum dan fungsinya. Secara garis besar dibahas tentang pelaksanaan hukum di Indonesia yang tidak konsisten, berbagai macam jabatan pemerintahan, dan fungsi-fungsi hukum seperti mengatur hubungan masyarakat dan mewujudkan keadilan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Secara garis besar menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dengan pembagian kekuasaan horizontal antara eksekutif (presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA, MK). Dokumen juga membandingkan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara FederalHana Medina
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD 1945, karakteristik sistem federal dan kesatuan, serta dinamika sistem pemerintahan federal dan kesatuan di Indonesia. Secara khusus membahas bahwa sistem pemerintahan Indonesia awalnya berbeda dengan yang diatur dalam UUD 1945 yaitu menganut sistem parlementer bukan presidensial seperti yang diatur.
Dokumen tersebut membahas tentang politik strategi nasional (POLTRANAS) yang mencakup pengertian politik, strategi, dan POLTRANAS sendiri serta penyusunan dan implementasinya dalam berbagai bidang. POLTRANAS berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah pembangunan nasional dengan landasan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Penyusunannya melibatkan suprastruktur dan infrastruktur politik.
SISTEM PEMERINTAHAN
Di Indonesia sistem pemerintahan yang di anut adalah SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL sebagai pengganti dari sistem parlementer yang pernah berlaku di indonesia.
sebelum kita membahas sistem pemerintahan yang berlaku di indonesia, apasih yang dimaksud sistem pemerintahan?
Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga - lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya baik secara langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di berbagai negara, termasuk pengertian sistem pemerintahan, perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem."
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, termasuk lima lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif, konsultatif, eksaminatif, dan yudikatif serta kedudukan, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga.
2. Lembaga Eksekutif merupakan salah satu cabang pemerintahan
yang berperan penting dalam menjalankan kebijakan negara.
Dalam presentasi ini, akan dibahas secara keseluruhan
mengenai peran dan fungsi Lembaga Eksekutif dalam sistem
pemerintahan. Poin penting yang akan dibahas antara lain
adalah pembentukan dan struktur lembaga, wewenang dan
tanggung jawab, serta hubungan dengan lembaga lain.
0
1
3. Lembaga Eksekutif dibentuk melalui proses penunjukan atau pemilihan
oleh pihak yang berwenang. Pemimpin Lembaga Eksekutif biasanya
disebut eksekutif utama atau kepala negara. Tugas utama lembaga ini
adalah menjalankan kebijakan negara dan memastikan pemerintahan
berjalan efektif. Struktur Lembaga Eksekutif dapat berbeda-beda antar
negara, namun umumnya terdiri dari departemen atau kementerian
yang dipimpin oleh menteri.
02
4. • Presiden
• Wakil presiden
• Kementrian negara
• Pejabat setingkat mentri
• Lembaga pemerintahan non-pemerintahan
0
3
5. Lembaga Eksekutif memiliki wewenang untuk membuat dan
melaksanakan kebijakan negara. Mereka bertanggung jawab dalam
mengelola pemerintahan, menjalankan program-program pemerintah,
dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan
negara. Selain itu, lembaga ini juga bertugas dalam mengawasi
pelaksanaan kebijakan dan menangani isu-isu yang timbul dalam
pemerintahan. Tanggung jawab mereka meliputi kepentingan rakyat
dan pembangunan negara secara keseluruhan.
0
4
6. Presiden Indonesia adalah kepala negara yang juga berfungsi sebagai kepala
pemerintahan. Menurut UUD 1945, presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam
menjalankan pemerintahan dalam suatu negara. Sebagai kepala negara, presiden
dibantu oleh seorang wakil presiden dalam menjalankan tugasnya serta menteri-
menteri yang dipilih langsung oleh presiden. Keberjalanan sehari-hari sebuah negara
dipengaruhi oleh kebijakan presiden serta wakil dan staff-staffnya. Di beberapa
negara lain, presiden hanya berperan sebagai kepala negara sedangkan kepala
pemerintahannya di pegang oleh seorang perdana menteri. Perdana mentri tersebut
ada jika suatu negara menganut sistem Parlementer. Tetapi, Indonesia yang
menganut sistem presidensial tidak menenal seorang perdana mentri.
0
5
7. Wakil presiden adalah seorang pembantu presiden dalam
menjalankan tugasnya. Wakil presiden juga berhak untuk
menggantikan presiden dalam situasi-situasi tertentu. Apabila
presiden meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan oleh MPR,
maka wakil presiden akan menjadi kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Hal ini pernah terjadi ketika Soeharto mengundurkan
diri dan digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J Habibie.
Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung
melalui pemilihan umum seperti disebutkan dalam undang-undang
dengan masa jabatan selama 5 tahun.
0
6
8. Kementrian negara dikepalai oleh mentri yang mengurus bidang-bidang
tertentu sesuai dengan tugasnya. Para menteri ini bergabung dalam
kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Fungsi utama
dari kementrian dan mentri adalah untuk membantu keberjalanan
pemerintahan di suatu negara secara lebih spesifik. Tidak mungkin
semuanya dikontrol langsung oleh presiden dan wakil presiden. Oleh
karena itu, fungsi-fungsi yang lebih detail ini dijalankan oleh mentri
terkait Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan
memberhentikan para menteri seperti disebutkan dalam Bab V pasal 17
Undang Undang Dasar (UUD 1945).
0
7
9. Pejabat setingkat menteri juga tergabung kedalam lembaga eksekutif dan berkedudukan
dibawah presiden. Seperti kementerian negara, pejabat setingkat menteri juga betanggung
jawab langsung kepada presiden. Pejabat setingkat mentri yang ada di Indonesia antara lain
adalah
• Jaksa Agung
• Kepala Badan Intelijen Negara
• Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengamanan dan Pengendalian
• Pembangunan
• Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Sekretaris Kabinet
• Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Panglima Tentara Nasional Indonesia
08
10. 0
9
Lembaga ini juga bertanggung jawab langsung kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan. Contoh dari lembaga pemerintahan non kementerian adalah
• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
• Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
• Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Narkotik Nasional (BNN)
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
• Badan Pusat Statistik (BPS)
• Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
• Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
11. Lembaga Eksekutif memiliki peran yang vital dalam menjalankan
pemerintahan. Mereka bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan
negara, mengelola administrasi pemerintahan, dan melaksanakan
program?program pembangunan. Lembaga ini juga berperan dalam
mewakili negara dalam hubungan internasional dan menjaga keamanan
serta ketertiban dalam negeri. Melalui peran-perannya, Lembaga
Eksekutif berupaya mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan
bagi rakyat.
1
0
12. Agar kalian lebih paham mengenai tugas dan wewenang lembaga eksekutif, kita
akan mencoba untuk membahas contoh-contoh tugas mereka dalam kehidupan
sehari-hari. Contoh dari tugas dan wewenang lembaga eksekutif antara lain adalah
• Membangun dan memperbaiki jembatan
• Menyediakan sarana transportasi umum
• Membangun sekolah
1
1
13. Hubungan eksekutif dan legisatif dapat dilihat dari dua alternatif utama, yaitu sistem
pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan
diartikan sebagai cara hubungan kerja dan sekaligus hubungan fungsi antara lembaga-
lembaga negara. Menurut konsep “trias politica” kekuasaan dalam negara dibagai ada tiga
yakni, kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dengan adanya
sistem pemisahan tersebut maka didalam konsep “trias politica” terdapat suasana “check
and balance” karena masing–masing kekuasaan dapat saling mengawasi, menguji sehingga
tidak mungkin organ-organ kekuasaan itu melampaui kekuasaan yang telah ditentukan.
Dengan demikian akan terdapat pertimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga tersebut.
Konsep “trias politica” tersebut diadakan modifikasi dalam sistem pemerintahan negara-
negara barat.
12
14. Interdependensi:
Hubungan saling
ketergantungan
antara lembaga
eksekutif dan
legislatif dalam
perumusan
peraturan daerah.
Perumusan Peraturan Daerah tentang APBD
1
3
Dinamika Politik
Eksekutif Dan Legilatif
Interaksi:
Hubungan antara
lembaga, yaitu
lembaga eksekutif
dan legislatif
dalam perumusan
peraturan daerah
tentang APBD.
Negosiasi: Proses dimana
lembaga eksekutif dan
legislatif bernegosiasi
dalam struktur APBD
yang terdiri dari
pendapatan, belanja dan
biaya untuk mendapatkan
dana alokasi tentang
program yang akan
dijalankan