Dokumen tersebut membahas beberapa arahan kebijakan baru dalam kurikulum merdeka untuk mentransformasi pendidikan Indonesia, termasuk mengganti Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, memberikan fleksibilitas kepada guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, serta melonggarkan persyaratan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Kurikulum merdeka

1. KURIKULUM
MERDEKA
M o h a m m a d A l i

2. Kebijakan
Merdeka
Belajar
Merupakan langkah
untuk mentransformasi
pendidikan demi
terwujudnya Sumber
Daya Manusia (SDM)
Unggul Indonesia yang
memiliki Profil Pelajar
Pancasila.

3. Kebijakan
Merdeka
Belajar
Pokok-pokok

4. Ujian
Sekolah
Berstandar
Nasional
(USBN)
• Situasi saat ini
• USBN membatasi penerapan memberikan
keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan
kelulusan, sesuai dengan semangat UU
Sisdiknas
• Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis
kompetensi, perlu asesmen yang lebih holistik
untuk mengukur kompetensi anak
• Arahan kebijakan baru
• USBN akan diganti dengan ujian (asesmen)
yang diselenggarakan hanya oleh sekolah
• Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat
dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau
bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif,
seperti portofolio dan penugasan (tugas
kelompok, karya tulis, dsb.)

5. Ujian
Nasional
(UN)
• Situasi saat ini
• Materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung
menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran
• UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orangtua karena
menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN
seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem
pendidikan nasional, bukan penilaian siswa.
• UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum
menyentuh karakter siswa secara menyeluruh
• Arahan kebijakan baru
• UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan
Survei Karakter
• Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah
(misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan
sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak
bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang
selanjutnya
• Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti
PISA dan TIMSS

6. Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran
(RPP)
• Situasi saat ini
• Guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku
• RPP memiliki terlalu banyak komponen – Guru diminta untuk
menulis dengan sangat rinci (satu dokumen RPP bisa
mencapai lebih dari 20 halaman)
• Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru, yang
seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan
mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri
• Arahan kebijakan baru
• Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan
dan mengembangkan format RPP
• 3 komponen inti (komponen lainnya bersifat pelengkap dan
dapat dipilih secara mandiri):
• Tujuan pembelajaran
• Kegiatan pembelajaran
• Asesmen
• Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga
guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan
mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri

7. Peraturan
Penerimaan
Peserta Didik
Baru (PPDB)
Zonasi
• Rancangan Peraturan
• Membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk
mengakomodasi ketimpangan akses dan
kualitas di berbagai daerah:
• Jalur zonasi : minimal 50%
• Jalur afirmasi: minimal 15%
• Jalur perpindahan: maksimal 5%
• Jalur prestasi (sisanya 0-30%, disesuaikan
dengan kondisi daerah)
• Implementasi
• Daerah berwenang menentukan proporsi final
dan menetapkan wilayah zonasi
• Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu
diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah
daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang
kekurangan guru
AR A H A N K E B I J AK A N B AR U

8. Kurikulum
Merdeka
Sebagai bagian dari upaya
pemulihan pembelajaran
dikembangkan sebagai
kerangka kurikulum yang
lebih fleksibel, sekaligus
berfokus pada materi
esensial dan pengembangan
karakter dan kompetensi
peserta didik

9. Krisis Pembelajaran Saat Ini

10. Karakteristik
Kurikulum
Merdeka
• Pembelajaran berbasis projek untuk
pengembangan soft skills dan karakter
sesuai profil pelajar Pancasila
• Fokus pada materi esensial sehingga ada
waktu cukup untuk pembelajaran yang
mendalam bagi kompetensi dasar seperti
literasi dan numerasi.
• Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan
pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai
dengan kemampuan peserta didik dan
melakukan penyesuaian dengan konteks
dan muatan lokal.
• Aplikasi/platform yang menyediakan
berbagai referensi bagi guru untuk dapat
terus mengembangkan praktik mengajar
secara mandiri dan berbagi praktik baik.

11. Lokasi Implementasi Kurikulum Merdeka

12. Penerapan Kurikulum Merdeka didukung melalui penyediaan beragam
perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru,
kepala sekolah, dan dinas pendidikan.

13. Karakteristik Kurikulum Merdeka di PAUD, SD, dan
SMP (dan yang sederajat)

14. Karakteristik Kurikulum Merdeka di PAUD, SD, dan
SMP (dan yang sederajat)

15. Modul
Ajar
salah satu jenis perangkat
ajar yang memuat rencana
pelaksanaan pembelajaran,
untuk membantu
mengarahkan proses
pembelajaran mencapai
Capaian Pembelajaran (CP).

16. Tujuan
Pengembangan
Modul Ajar
• Bertujuan untuk menyediakan
perangkat ajar yang dapat memandu
guru melaksanakan pembelajaran.
• Dalam penggunaannya, guru memiliki
kemerdekaan untuk:
• Memilih atau memodifikasi modul ajar
yang sudah disediakan pemerintah
untuk menyesuaikan dengan
karakteristik murid, atau
• Menyusun sendiri modul ajar sesuai
dengan karakteristik murid

17. Kriteria Modul
Ajar
1.Esensial: pemahaman konsep dari setiap mata
pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas
disiplin.
2.Menarik, bermakna, dan menantang:
menumbuhkan minat belajar dan melibatkan
murid secara aktif dalam proses belajar;
berhubungan dengan pengetahuan dan
pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga
tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu
mudah untuk tahap usianya.
3.Relevan dan kontekstual: berhubungan
dengan pengetahuan dan pengalaman yang
dimiliki sebelumnya, serta sesuai dengan
konteks waktu dan lingkungan murid.
4.Berkesinambungan: keterkaitan alur kegiatan
pembelajaran sesuai dengan fase belajar murid.

18. Komponen
Modul Ajar
• Modul ajar sekurang-kurangnya berisi
tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran
(yang mencakup media pembelajaran yang
akan digunakan), asesmen, serta informasi
dan referensi belajar lainnya yang dapat
membantu guru dalam melaksanakan
pembelajaran.
• Komponen modul ajar bisa ditambahkan
sesuai dengan mata pelajaran dan
kebutuhannya.
• Guru di satuan pendidikan diberi kebebasan
untuk mengembangkan komponen dalam
modul ajar sesuai dengan konteks
lingkungan dan kebutuhan belajar murid

19. Terima
kasih