Keputusan Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kurikulum inti pendidikan tinggi yang mengatur kompetensi lulusan, elemen kompetensi, dan penyusunan kurikulum inti setiap program studi oleh perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Keputusan ini menggantikan penetapan kurikulum inti oleh Menteri Pendidikan Nasional dan memberikan kerangka acuan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
6 3 1_kikd_agribisnis perikanan air tawar_compiledYunawati Baskoro
Dokumen tersebut menjelaskan tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK/MAK. Terdiri dari dua Kompetensi Inti yaitu Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual) dan Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial), serta sejumlah Kompetensi Dasar yang terkait dengan implementasi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
3 1 2_kikd_teknik komputer dan jaringan_compiledAsep Maolana
Dokumen tersebut menjelaskan tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK/MAK. Terdiri dari dua Kompetensi Inti yaitu sikap spiritual dan sikap sosial, serta berbagai Kompetensi Dasar yang mencakup pengetahuan dan keterampilan beragama.
Dokumen tersebut membahas tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk bidang keahlian di SMK/MAK. Terdapat dua Kompetensi Inti yaitu Kompetensi Inti Spiritual dan Kompetensi Inti Sosial beserta beberapa Kompetensi Dasar yang masing-masing mengatur tentang pengetahuan dan perilaku yang harus dimiliki siswa."
Dokumen tersebut merupakan pedoman standar pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan program sekolah termasuk visi, misi, tujuan, rencana kerja jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan berlaku mulai diundangkan.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional menetapkan kurikulum inti pendidikan tinggi yang mengatur kompetensi lulusan, elemen kompetensi, dan penyusunan kurikulum inti setiap program studi oleh perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Keputusan ini menggantikan penetapan kurikulum inti oleh Menteri Pendidikan Nasional dan memberikan kerangka acuan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
6 3 1_kikd_agribisnis perikanan air tawar_compiledYunawati Baskoro
Dokumen tersebut menjelaskan tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK/MAK. Terdiri dari dua Kompetensi Inti yaitu Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual) dan Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial), serta sejumlah Kompetensi Dasar yang terkait dengan implementasi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
3 1 2_kikd_teknik komputer dan jaringan_compiledAsep Maolana
Dokumen tersebut menjelaskan tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK/MAK. Terdiri dari dua Kompetensi Inti yaitu sikap spiritual dan sikap sosial, serta berbagai Kompetensi Dasar yang mencakup pengetahuan dan keterampilan beragama.
Dokumen tersebut membahas tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk bidang keahlian di SMK/MAK. Terdapat dua Kompetensi Inti yaitu Kompetensi Inti Spiritual dan Kompetensi Inti Sosial beserta beberapa Kompetensi Dasar yang masing-masing mengatur tentang pengetahuan dan perilaku yang harus dimiliki siswa."
Dokumen tersebut merupakan pedoman standar pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan program sekolah termasuk visi, misi, tujuan, rencana kerja jangka menengah dan tahunan, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang terdiri dari Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya dan berlaku mulai diundangkan.
3. permendiknas no. 24 2006 dan no. 6 tahun 2007 (pelaksanaan 22,23) MA'ARIF NU CILACAP
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum sendiri dengan standar lebih tinggi atau mengadopsi model kurikulum yang disusun Balitbang Depdiknas. Peraturan ini juga mengatur jadwal pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta tugas instansi
Permendikbud th. 2016 no. 022 ttg. standar proses dikdasmenYadi Pura
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar proses pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menetapkan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi tersebut tercantum dalam lampiran peraturan ini, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri Pendidikan dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan, dan pembinaan pendidikan tinggi. Selain itu, dokumen ini juga mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta serta program studi yang diselenggarakan.
Peraturan ini menetapkan standar isi pendidikan dasar dan menengah yang meliputi lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Standar isi ini tercantum dalam lampiran peraturan ini. Satuan pendidikan dasar dan menengah harus menyesuaikan dengan standar isi ini dalam waktu 3 tahun. Peraturan sebelumnya dicabut.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG) yang bertujuan mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi mengajar sesuai standar nasional. Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Calon peserta harus memiliki kualifikasi akademik S1 Kependidikan atau nonkependid
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG) yang bertujuan mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi mengajar sesuai standar nasional. Peraturan ini mengatur tentang lembaga penyelenggara, kualifikasi peserta didik, kuota, kurikulum, dan beban belajar PPG.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG) yang bertujuan mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi mengajar sesuai standar. PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Menteri. Calon peserta harus berlatar belakang pendidikan S1 terkait dan lulus seleksi. Struktur kurikulum PPG mencakup
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 mengatur tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG) yang bertujuan mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi mengajar sesuai standar. PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Calon peserta PPG harus memiliki kualifikasi akadem
3. permendiknas no. 24 2006 dan no. 6 tahun 2007 (pelaksanaan 22,23) MA'ARIF NU CILACAP
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Satuan pendidikan dapat mengembangkan kurikulum sendiri dengan standar lebih tinggi atau mengadopsi model kurikulum yang disusun Balitbang Depdiknas. Peraturan ini juga mengatur jadwal pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta tugas instansi
Permendikbud th. 2016 no. 022 ttg. standar proses dikdasmenYadi Pura
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan standar proses pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kriteria pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 menetapkan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi tersebut tercantum dalam lampiran peraturan ini, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri Pendidikan dalam pengaturan, perencanaan, pengawasan, dan pembinaan pendidikan tinggi. Selain itu, dokumen ini juga mengatur tentang pendirian perguruan tinggi negeri dan swasta serta program studi yang diselenggarakan.
Peraturan ini menetapkan standar isi pendidikan dasar dan menengah yang meliputi lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Standar isi ini tercantum dalam lampiran peraturan ini. Satuan pendidikan dasar dan menengah harus menyesuaikan dengan standar isi ini dalam waktu 3 tahun. Peraturan sebelumnya dicabut.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG) yang bertujuan mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi mengajar sesuai standar nasional. Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Calon peserta harus memiliki kualifikasi akademik S1 Kependidikan atau nonkependid
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG) yang bertujuan mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi mengajar sesuai standar nasional. Peraturan ini mengatur tentang lembaga penyelenggara, kualifikasi peserta didik, kuota, kurikulum, dan beban belajar PPG.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG) yang bertujuan mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi mengajar sesuai standar. PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Menteri. Calon peserta harus berlatar belakang pendidikan S1 terkait dan lulus seleksi. Struktur kurikulum PPG mencakup
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 mengatur tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG) yang bertujuan mempersiapkan calon guru agar memiliki kompetensi mengajar sesuai standar. PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Calon peserta PPG harus memiliki kualifikasi akadem
Permen nomor 87 tahun 2014 akreditasi prog studi perguruan tinggiWinarto Winartoap
Dokumen tersebut merupakan peraturan menteri tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Peraturan ini mengatur tentang sistem akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
Dokumen tersebut merupakan panduan penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi. Panduan ini menjelaskan dasar hukum dan kerangka acuan penyusunan CP meliputi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan unsur-unsur penyusunan CP seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Dokumen tersebut membahas tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk bidang keahlian di SMK/MAK. Dokumen tersebut menetapkan 9 Kompetensi Inti spiritual dan sosial serta 48 Kompetensi Dasar yang mencakup pengetahuan dan keterampilan beragama.
Teacher education in computer assisted language learning : a sociocultural and linguistic perspective / Euline Cutrim Schmid.
We explain how to create three Learning Designs that are reusable lesson plans in the fields of information technology, language learning and science.
When teaching English language learners, keep in mind that vocabulary, grammar and pronunciation develop faster when there are opportunities for interaction in the classroom using the language being learned.
Peraturan ini mengatur kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional. Peserta didik dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada semua mata pelajaran, lulus ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan, dan lulus ujian nasional dengan kriteria nilai akhir mata pelajaran
Peraturan ini mengatur tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional. Peserta didik dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada semua mata pelajaran, lulus ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan, dan lulus ujian nasional dengan kriteria nilai akhir mata pel
Peraturan ini mengatur tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional. Peserta didik dinyatakan lulus jika telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada semua mata pelajaran, lulus ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan, dan lulus ujian nasional dengan kriteria nilai akhir mata pel
1. 253
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 045/U/2002
TENTANG
KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang :
a. bahwa kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi
merupakan rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan
program studi yang ditempuh;
b. bahwa Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 232/U/2000;
c. bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b perlu menambah rambu-rambu penyusunan kurikulum inti
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
232/U/2000;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Nomor 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Nomor 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai
Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
MEMUTUSKAN:
2. 254
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KURIKULUM
INTI PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kompetensi adalah seperangkat tindakan
cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap
mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
Pasal 2
(1) Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas :
a. kompetensi utama;
b. kompetensi pendukung;
c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
(2) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas :
a. landasan kepribadian;
b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
c. kemampuan berkarya;
d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan
keterampilan yang dikuasai;
e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian
dalam berkarya.
Pasal 3
(1) Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama.
(2) Kurikulum inti suatu program studi bersifat :
a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
c. berlaku secara nasional dan internasional;
d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan
pengguna lulusan.
(3) Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan
kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program
studi.
Pasal 4
3. 255
(1) Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan
mengenai :
a. nama program studi;
b. ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan
lainnya;
c. fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
d. persyaratan akademis dosen;
e. substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen
kompetensi;
f. proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen
kompetensi;
g. sistem evaluasi berdasarkan kompetensi;
h. kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.
(2) Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditinjau dari gatra:
a. nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan;
b. keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama lainnya.
Pasal 5
Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama
dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-
80% : 20-40% : 0-30%.
Pasal 6
(1) Penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program
Pascasarjana, dan program diploma berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
(2) Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi
sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama
masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
Pasal 7
Dengan berlakunya Keputusan ini, kurikulum inti yang berlaku secara nasional untuk setiap
program studi pada program sarjana, program Pascasarjana, dan program diploma yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Menteri Pendidikan
4. 256
Nasional masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kurikulum inti oleh kalangan
perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
Pasal 8
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2002
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD
A. MALIK FADJAR