Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang Bahagian Pembangunan Bumiputera di bawah Kementerian Kerja Raya. Ia menjelaskan visi, misi, struktur organisasi, fungsi utama dan program-program Bahagian Pembangunan Bumiputera untuk memantau dasar-dasar Bumiputera dan membangunkan usahawan Bumiputera dalam industri pembinaan. Dokumen ini juga menyoroti beberapa program seperti program padanan dan kajian ketirisan
Dokumen ini membahas kerangka acuan kerja pengawasan teknis pekerjaan preservasi jalan di Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Lingkup pekerjaan pengawasan mencakup persiapan, pelaksanaan pengawasan lapangan, dan pengendalian pekerjaan fisik untuk memastikan pekerjaan sesuai rencana dan spesifikasi. Tujuannya adalah menjamin mutu teknis pekerjaan sehingga kinerja jalan terp
Dokumen tersebut membahas strategi penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, meliputi penyiapan standar, pelatihan, pilot project, dan kerja sama antar lembaga. Tujuannya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur secara digital, kolaboratif, dan terintegrasi.
Dokumen ini membahas kerangka acuan kerja pengawasan teknis pekerjaan preservasi jalan di Kabupaten Dairi-Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Lingkup pekerjaan pengawasan mencakup persiapan, pelaksanaan pengawasan lapangan, dan pengendalian pekerjaan fisik untuk memastikan pekerjaan sesuai rencana dan spesifikasi. Tujuannya adalah menjamin mutu teknis pekerjaan sehingga kinerja jalan terp
Dokumen tersebut membahas strategi penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, meliputi penyiapan standar, pelatihan, pilot project, dan kerja sama antar lembaga. Tujuannya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur secara digital, kolaboratif, dan terintegrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian pelaksanaan proyek pembangunan rumah susun, mencakup regulasi rumah susun, permasalahan umum dalam pelaksanaan proyek, penyelenggaraan bangunan gedung dan peran konsultannya, pre-construction meeting, unsur pengendalian pelaksanaan, administrasi proyek, manajemen waktu, mutu, biaya, show cause meeting, dan contoh berita acara pemeriksaan bangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proyek konstruksi, meliputi berbagai aspek seperti pengenalan bahaya-bahaya yang umum terjadi, strategi pencegahan kecelakaan, dan unsur-unsur penting dalam mengimplementasikan program K3 di setiap proyek konstruksi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem manajemen mutu dan struktur organisasi badan pembinaan konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Dokumen ini menjelaskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan konstruksi serta pihak yang dibina seperti penyedia jasa dan pengguna jasa. Dokumen ini juga menjelaskan latar belakang pentingnya penerapan sistem manajemen mutu dalam konstruksi.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya untuk proyek konstruksi. Dokumen ini menjelaskan tahapan penerapan SMK3, dasar hukum, pihak-pihak terkait beserta peran dan tanggung jawab masing-masing, serta beberapa ketentuan penting mengenai penerapan SMK3 dalam kontrak proy
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui:
1. Harmonisasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi oleh pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi oleh pemerintah daerah
Dokumen tersebut merupakan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. RK3K ini berisi kebijakan K3, organisasi pengelolaan K3, perencanaan K3 termasuk identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, serta pengendalian operasional K3 untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan secara aman.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pengadaan yang meliputi perencanaan pengadaan, jenis kontrak, dan prinsip-prinsip pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang tenaga kerja di bidang jasa konstruksi nasional dan perkembangan regulasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
2. Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi nasional mencapai 5,4 juta orang dengan komposisi beragam keahlian.
3. Peraturan tentang LPJK mengalami perubahan melalui berbagai peraturan pemerintah dan kementerian.
Dokumen tersebut membahas beberapa isu terkait keselamatan kerja dan kegagalan bangunan pada proyek konstruksi di Indonesia pada tahun 2017-2018, termasuk beberapa permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasinya seperti peningkatan kompetensi tenaga ahli, pengawasan yang lebih ketat, serta strategi pembinaan untuk para pelaku industri konstruksi.
Buku panduan ini membahasikan sistem perakaunan perniagaan dan cara mencatat transaksi secara sistematis untuk memudahkan penyediaan penyata kewangan. Ia menjelaskan lima kumpulan akaun utama yaitu aset, liabiliti, modal, hasil, dan belanja beserta contoh-contohnya. Termasuk cara mencatat transaksi tunai, bank, penghutang, pemiutang, dan lejar am untuk mengawal hutang dan piutang serta
Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian pelaksanaan proyek pembangunan rumah susun, mencakup regulasi rumah susun, permasalahan umum dalam pelaksanaan proyek, penyelenggaraan bangunan gedung dan peran konsultannya, pre-construction meeting, unsur pengendalian pelaksanaan, administrasi proyek, manajemen waktu, mutu, biaya, show cause meeting, dan contoh berita acara pemeriksaan bangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proyek konstruksi, meliputi berbagai aspek seperti pengenalan bahaya-bahaya yang umum terjadi, strategi pencegahan kecelakaan, dan unsur-unsur penting dalam mengimplementasikan program K3 di setiap proyek konstruksi.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem manajemen mutu dan struktur organisasi badan pembinaan konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Dokumen ini menjelaskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan konstruksi serta pihak yang dibina seperti penyedia jasa dan pengguna jasa. Dokumen ini juga menjelaskan latar belakang pentingnya penerapan sistem manajemen mutu dalam konstruksi.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya untuk proyek konstruksi. Dokumen ini menjelaskan tahapan penerapan SMK3, dasar hukum, pihak-pihak terkait beserta peran dan tanggung jawab masing-masing, serta beberapa ketentuan penting mengenai penerapan SMK3 dalam kontrak proy
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui:
1. Harmonisasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
2. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi oleh pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi oleh pemerintah daerah
Dokumen tersebut merupakan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. RK3K ini berisi kebijakan K3, organisasi pengelolaan K3, perencanaan K3 termasuk identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, serta pengendalian operasional K3 untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan secara aman.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pengadaan yang meliputi perencanaan pengadaan, jenis kontrak, dan prinsip-prinsip pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang tenaga kerja di bidang jasa konstruksi nasional dan perkembangan regulasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
2. Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi nasional mencapai 5,4 juta orang dengan komposisi beragam keahlian.
3. Peraturan tentang LPJK mengalami perubahan melalui berbagai peraturan pemerintah dan kementerian.
Dokumen tersebut membahas beberapa isu terkait keselamatan kerja dan kegagalan bangunan pada proyek konstruksi di Indonesia pada tahun 2017-2018, termasuk beberapa permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasinya seperti peningkatan kompetensi tenaga ahli, pengawasan yang lebih ketat, serta strategi pembinaan untuk para pelaku industri konstruksi.
Buku panduan ini membahasikan sistem perakaunan perniagaan dan cara mencatat transaksi secara sistematis untuk memudahkan penyediaan penyata kewangan. Ia menjelaskan lima kumpulan akaun utama yaitu aset, liabiliti, modal, hasil, dan belanja beserta contoh-contohnya. Termasuk cara mencatat transaksi tunai, bank, penghutang, pemiutang, dan lejar am untuk mengawal hutang dan piutang serta
Dokumen tersebut membahasakan konsep produktiviti dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ia menjelaskan definisi produktiviti sebagai nilai yang dihasilkan dalam waktu tertentu, dan mengidentifikasi sumber daya manusia, pengurusan, struktur organisasi, bahan baku, pengetahuan, modal, peralatan, dan metode sebagai faktor-faktor kunci yang mempengaruhi tingkat produktivitas. Dokumen tersebut juga
Dokumen tersebut membahas tentang pengiraan kos produk yang meliputi kos bahan, kos buruh, dan kos overhead. Ia menjelaskan cara menghitung setiap komponen biaya tersebut secara terperinci dengan contoh-contoh.
Dokumen tersebut membahas tentang penentuan harga produk berdasarkan biaya produksi dan metode penghitungan harga jual untuk pasar domestik dan ekspor. Termasuk contoh penghitungan harga jual berdasarkan biaya produksi dan marjin keuntungan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jual.
The document discusses the benefits of using wax as a protective finish for wood furniture. It provides perspectives from woodworking experts who believe that wax forms an abrasion layer that protects the underlying finish from scratches and dents. Wax is recommended over other furniture care products because it does not leave a residue that attracts dust. While lemon oil and aerosol sprays may shine the surface, wax provides true protection. The document provides tips on applying and maintaining a wax finish to preserve an expensive refinished furniture surface.
Shellac is a finish made from the lac bug that is dissolved in alcohol to create different consistencies or "cuts" by varying the ratio of shellac flakes to alcohol. A lighter 1 lb cut is recommended for beginners. To make a 1 pint batch of 1 lb cut shellac, use a 2:16 ratio of 2 oz of shellac flakes to 16 oz of alcohol. Several thin coats are better than fewer thick coats. The dissolved shellac should be strained and allowed to stand before use. Different colored shellac flakes can be mixed together. Shellac should be applied with long strokes in the grain and allowed to dry between coats. After finishing, the shellac can be rubbed with steel wool or pumice
This document lists various types and grit sizes of sand paper and sanding discs available from different countries. It includes water proof sand paper from China and Germany with grit sizes ranging from 80 to 1200, as well as emery cloth, glass sand paper, and sanding discs from Germany with various grit sizes and dimensions.
1) Rottenstone is used for polishing, antiquing, and finishing fine furniture. It can be used to create an antique look on gilt finishes and dust mats.
2) An excellent glass polish recipe uses rottenstone along with alcohol, ivory liquid, and water to dissolve dirt and grease while polishing.
3) Rottenstone is the final compound used to produce a high gloss finish on surfaces like lacquer and shellac, and can also be used to remove dirt from furniture when combined with furniture polish.
Installing wallpaper requires proper preparation of walls by filling holes, sanding, and priming. It also requires the right tools like a razor blade, plumb bob, and seam roller. The process involves establishing a straight vertical line, cutting strips to length and matching patterns, applying paste or prepasted adhesive, hanging strips smoothly from the top down while removing air bubbles, and trimming edges neatly at ceilings and baseboards. Special techniques are needed for corners, doors, windows, outlets and applying borders.
This document provides instructions for French polishing wood furniture. It discusses the materials and process involved. Shellac from lac insects is the key ingredient in French polish. The surface must be properly prepared before applying multiple thin coats of shellac dissolved in alcohol using a special cotton-wrapped pad. Applying the polish in different motions and allowing drying time between coats results in a fine, mirror-like finish on the wood. Practice is required to master the technique of French polishing.
This document provides instructions for preparing furniture for refinishing. It recommends removing all parts that will not be refinished, then using a commercial paint or varnish remover to take off the old finish. The old finish should be carefully scraped off using long strokes following the grain of the wood. All surfaces, including carvings and turnings, must be finished removing the old coat. The piece should then be rinsed and allowed to dry completely before refinishing.
Oil based varnish is one of the best choices for a topcoat finish for amateur woodworkers who cannot afford spray equipment or space for a spray booth. While varnish takes longer to dry than other finishes, it provides very good resistance to abrasion, wear, heat, solvents and water vapor. The main disadvantages are its slow drying time, which can cause dust issues, and that it tends to yellow over time. Brushing is the best application method for varnish, and foam brushes work well. Proper preparation, application technique and environmental conditions are important for achieving a high quality finish when using oil based varnish.
This document discusses various finishing equipment including spraying equipment, wood care products, fillers and adhesives. It describes the EagleSpray HVLP turbine spray system and Lynx-3 HVLP conversion spray guns which can be used to spray a variety of materials while reducing overspray. It also mentions products for cleaning and conditioning wood like Briwax and Kotton Klenser cleaners. Finally, it discusses epoxy fillers and adhesives like Quickwood and Repairitquik for repairing wood, as well as super thin and thick cyanoacrylate glues from Zap for bonding porous surfaces.
This document discusses color theory as it relates to furniture finishing. It begins with a brief history of color theory from ancient Greek philosophers to Sir Isaac Newton's discoveries in the 17th century. It then defines key color terminology like hue, value, chroma, primary/secondary/tertiary colors, warm/cool colors, and complementary colors. It also explains Newton's color wheel and the Prang color system used in furniture finishing. The document concludes by discussing color mixing and recommended pigments to include in a color palette for matching and adjusting wood stain colors.
This document provides a calculator for determining the number of board feet in lumber of various lengths and thicknesses. It explains that 1 board foot is equal to a board that is 12 inches long, 12 inches wide, and 1 inch thick. Thickness over 1 inch is multiplied by the calculated board feet.
3. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
VISI
Pewujudan satu masyarakat usahawan binaan
Bumiputera tulen yang terdiri daripada kontraktor,
golongan professional, pembekal dan pengeluar
bahan binaan; yang komited dan berdaya maju,
yang boleh menyumbang kepada pencapaian
sebenar Masyarakat Perdagangan dan
Perindustrian Bumiputera ( MPPB )
3
4. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
MISI
Memberi “makna” Bumiputera kepada
Memberi “makna” Bumiputera kepada
kontraktor-kontraktor Bumiputera yang
kontraktor-kontraktor Bumiputera yang
dianugerahkan kerja atas tiket Bumiputera
dianugerahkan kerja atas tiket Bumiputera
* KONTRAKTOR YANG MENDAPAT KERJA ATAS TIKET BUMIPUTERA AKAN
MEMBERI FAEDAH KEPADA BUMIPUTERA YANG LAIN.
4
5. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
OBJEKTIF
Sebagai pemudahcara bagi
membangunkan Usahawan
Industri Binaan (UIB)Bumiputera.
a)Kontraktor Kerja
b)Sub-kontraktor Kerja
c)Peruncit Bahan Binaan
d)Pembekal/pengeluar bahan binaan;dan
e)JuruPerunding Industri Binaan
5
6. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
CAWANGAN PENGURUSAN DAN DASAR
• Menguruskan urusan pentadbiran, kewangan dan kakitangan;
• Menguruskan hal-ehwal perkhidmatan dan kompetensi serta kursus
pegawai dan kakitangan.
• Menguruskan hal-ehwal Buletin Bulanan BPB.
• Menguruskan penyediaan kertas Kabinet, Jawapan soalan Parlimen
• Menguruskan isu-isu dan kajian berhubungkait dengan ketirisan di
dalam pelaksanaan projek di bawah KKR.
• Memantau program dan aktiviti-aktiviti Cawangan negeri.
• Menjadi urusetia dan memantau pembayaran balik pinjaman
SKWAK;
• Mengadakan program sahabat bersama agensi-agensi kerajaan
bagi menangani isu-isu industri binaan Bumiputera
6
7. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
CAWANGAN KONTRAKTOR
• Menjalankan proses auditan penyertaan kontraktor
Bumiputera
• Menentukan taraf tender
• Menyelaras pengumpulan pengkalan data kontraktor
bumiputera tulen
• Menyelaraskan program permuafakatan kontraktor
• Mengadakan program rakan bersama persatuan dan
kontraktor
• Menyediakan Program Penggredan Kontraktor
• Menyediakan Laporan Ketirisan di dalam projek KKR
• Menyediakan Khidmat Nasihat Perundingan kepada
kontraktor
• Pusat aduan kontraktor Bumiputera 7
8. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
CAWANGAN PENGELUAR& PEMBEKAL
• Menguruskan produk talk di antara pembekal dan kontraktor;
• Memudahcara usaha mempromosi produk binaan keluaran
Bumiputera
• Menjadi urusetia program rangkaian pembekal(Trade Hub)
• Melaksanakan proses auditan dan pendaftaran pengeluar,
pembekal dan hardware bumiputera
• Membantu pembekal membangunkan produk mengikut
speksifikasi yang ditetapkan oleh agensi persijilan
• Memantau perolehan bahan-bahan binaan di dalam projek
KKR
• Pusat aduan pengeluar dan pembekal Bumiputera
8
9. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
CAWANGAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA NEGERI
• Melaksanakan pentadbiran dan pengurusan kewangan di
negeri masing-masing
• Melaksanakan proses auditan kontraktor-kontraktor
bumiputera
• Menganjurkan program padanan di antara kontraktor dan
pembekal
• Mengadakan Sessi Dialog dengan kontraktor dan pembekal di
peringkat negeri
• Menyediakan kertas ulasan Proses Rayuan LAD
• Menyediakan laporan pemantauan SKWAK pada setiap bulan
9
10. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
FUNGSI UTAMA
MEMANTAU DASAR-DASAR BUMIPUTERA DALAM
a INDUSTRI BINAAN KKR
MERANGKA DAN MELAKSANAKAN PROGRAM BAGI
b
MENCAPAI OBJEKTIF BPB
SEBAGAI PUSAT MAKLUMAT INDUSTRI
c
BINAAN BUMIPUTERA KKR
10
11. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
MEMANTAU DASAR-DASAR BUMIPUTERA DALAM
INDUSTRI BINAAN KKR
Memantau Dasar Penyertaan 30% Bumiputera Dalam
1
Pelaksanaan Projek KKR dan Program-Program
Mengurangkan Ketirisan
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
Memantau Pelaksanaan Pengagihan 10% Nilai Projek KKR
2
untuk Kontraktor Kelas F
Memantau Penyertaan 60% Bumiputera Dalam
3 Pelaksanaan Projek Penswastaan
11
12. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
MEMANTAU DASAR-DASAR BUMIPUTERA
DALAM INDUSTRI BINAAN KKR
Memantau Dasar Penyertaan 30% Bumiputera Dalam
1 Pelaksanaan Projek KKR dan Program-Program
Mengurangkan Ketirisan
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
12
14. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
KAJIAN KETIRISAN
1. Objektif kajian ini adalah untuk menjelaskan ketirisan yang
berlaku terhadap projek-projek yang dilaksanakan oleh
kontraktor-kontraktor Bumiputera bagi projek-projek di bawah
penyeliaan JKR bagi tahun 2006.
2. Kajian ini tertumpu kepada dua bidang pembinaan iaitu
pembinaan bangunan dan pembinaan jalanraya / jambatan.
3. Fokus BPB KKR adalah kepada 4 perkara utama iaitu:
i) Subkontraktor
ii) Pembekal/Pengeluar Bahan Binaan
iii) Jentera / Mesin
iv) Pengurusan
14
15. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Nilai keseluruhan kajian pada tahun 2006 ialah RM 917 Juta, iaitu
RM 154 juta dari sektor bangunan dan RM 763 juta dari sektor
jalanraya / jambatan
Melibatkan 51 dari 400 syarikat kontraktor. Jumlah sampel ini
diperolehi dari syarikat yang mahu memberikan kerjasama dalam
kajian ini.
Ketirisan dalam projek-projek bangunan adalah 74.73% iaitu
bersamaan dengan RM 115 juta.
Ketirisan dalam projek-projek jalanraya adalah 82.32% iaitu
bersamaan RM 628 juta.
Purata ketirisan keseluruhan ialah 81% iaitu bersamaan RM 743
Juta. Yang meliputi:
15
16. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Pecahan Komponennya adalah:-
i) Komponen bahan binaan di mana ketirisan berlaku
pada kadar 38.9% iaitu bersamaan RM 356 Juta;
ii) Komponen Jentera ketirisan berlaku pada
kadar 18.3% iaitu bersamaan RM 168 juta ;
iii) Komponen subkontraktor ketirisan berlaku pada
kadar 23.9% iaitu bersamaan RM 219 juta ;
iv) Pengurusan syarikat ~ Tiada ketirisan berlaku.
16
23. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
MEMANTAU DASAR-DASAR BUMIPUTERA
DALAM INDUSTRI BINAAN KKR
Memantau Pelaksanaan Pengagihan 10% Nilai Projek KKR
2 untuk Kontraktor Kelas F
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
23
25. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
MEMANTAU DASAR-DASAR BUMIPUTERA DALAM
INDUSTRI BINAAN KKR
3 Memantau Penyertaan 60% Bumiputera Dalam
Pelaksanaan Projek Penswastaan
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
25
26. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
MERANGKA DAN MELAKSANAKAN PROGRAM
BAGI MENCAPAI OBJEKTIF BPB
1 Program Matchmaking
2 Pemantauan Projek-Projek Binaan
Program Trading Hub Bahan Penswastaan
3 Program Permuafakatan Kontraktor
4 Pelaksanaan Dasar – Dasar Melalui SKWAK
26
27. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
MERANGKA DAN MELAKSANAKAN PROGRAM
BAGI MENCAPAI OBJEKTIF BPB
1 Program Matchmaking
Program Trading Hub Bahan Binaan
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
Program Permuafakatan Kontraktor
Pelaksanaan Dasar – Dasar Melalui SKWAK
27
28. Program Matchmaking
PAD
AN KONTRAKTOR
AN
PENGELUAR
PENGELUAR PADANAN
PEMBEKAL
PEMBEKAL
HARDWARE
HARDWARE
AN
AN
D
PA
28
29. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Tujuan
Mewujudkan rangkaian niaga antara kontraktor
dengan pengeluar, pembekal dan pengusaha kedai
hardware Bumiputera.
Menggalakkan kontraktor untuk membeli bahan
binaan daripada pengeluar, pembekal Bumiputera.
Meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam projek-
projek pembinaan supaya jurang ketirisan dapat
dikurangkan.
Meningkatkan ekonomi Bumiputera dalam sektor
binaan.
Mewujudkan usahawan Bumiputera yang berdaya
maju dan berdaya tahan
29
30. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Mekanisme Pelaksanaan
• Mengaturkan perjumpaan antara
kontraktor dengan pengeluar/pembekal
Bumiputera.
• Menerapkan semangat kerjasama antara
kedua-dua pihak.
• Sesi taklimat produk
pengeluar/pembekal bumiputera kepada
kontraktor.
• Pemantauan pelaksanaan program.
30
31. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Pelaksanaan
Tahun 2006
Bulan Bilangan
Kontraktor Pengeluar/Pembekal Jumlah
JULAI 23 13 36
OGOS 97 75 172
SEPTEMBER 75 54 129
OKTOBER 23 18 41
NOVEMBER 101 79 180
JUMLAH 319 239 558
31
32. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Pelaksanaan ( Samb…)
Tahun 2007
Bulan Bilangan
Kontraktor Pengeluar/Pembekal Jumlah
JANUARI 529 56 585
FEBRUARI 19 29 48
MAC 567 127 694
APRIL 210 112 304
MEI 58 45 103
JUMLAH 1383 369 1631
32
33. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Pencapaian
• Penglibatan
Darisegi penglibatan kontraktor dan pengeluar/Pembekal/Hardware
semakin bertambah dari tahun 2006 dari 558 kepada 1631 pada
tahun 2007.
• Jualan
Darisegi jualan, terdapat beberapa pengeluar/pembekal mula
mendapat hasil jualan
( Contoh : Mass Composite (Tangki Air) = RM 579,961.40,
RNG Arrange ( Thermal Shield) = RM 23, 013.75
Burnmark Eng. (Bingkai Pintu&Tingkap) = RM 105,000.00) 33
34. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Pencapaian (Sambungan)
• Kesedaran
Darisegi kesedaran, kontraktor dan pengeluar/pembekal/hardware
mula faham dan mengetahui peranan BPB dalam usaha
membangunkan usahawan Bumiputera dalam industri Binaan.
• Kerjasama
Kerajaan negeri turut memberi sokongan kepada program yang
dijalankan dan telah bekerjasama dalam menubuhkan syarikat
trading Hub di bawah kerajaan negeri.
( Contoh : Negeri Melaka ( Syarikat Melaka Bekal Sdn Bhd),
Selangor ( Dataran Usahawan Sdn Bhd)
34
41. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
MERANGKA DAN MELAKSANAKAN PROGRAM
BAGI MENCAPAI OBJEKTIF BPB
Program Matchmaking
2 Program Trading Hub Bahan Binaan
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
Program Permuafakatan Kontraktor
Pelaksanaan Dasar – Dasar Melalui SKWAK
41
42. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
TRADING HUB
Adalah satu pusat urusniaga bahan binaan
yang dikeluarkan oleh Bumiputera di bawah
pemantauan BPB dan kerajaan negeri.
42
43. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Tujuan
a) Memastikan kontraktor membeli bahan
binaan daripada pengeluar/pembekal
Bumiputera.
b) Mengawal harga bahan binaan.
c) Melicinkan kaedah bayaran urusniaga.
43
44. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Kumpulan Sasaran
1. Anak Syarikat Kerajaan Negeri.
2. Pengeluar Bumiputera
3. Pembekal Bumiputera
4. Pengusaha Kedai Hardware Bumiputera
5. Kontraktor sebagai pembeli.
44
45. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Pelaksanaan
Negeri Status/Syarikat Trading Hub Negeri
Johor Perjumpaan dengan Exco Kerajaan Negeri telah
diadakan
Kedah Perjumpaan dengan Exco Kerajaan Negeri telah
diadakan. Konsortium Usahawan Bahan Binaan
Utara dicadangkan sebagai Trading Hub di Kedah.
Melaka Melaka Bekal Sdn Bhd ( Telah dilancarkan oleh
Ketua Menteri)
Pulau Pinang Peringkat perbincangan dengan Timbalan Ketua
Menteri.
Selangor Dataran Usahawan Sdn. Bhd
Terengganu 10/6/2007- Perjumpaan dengan YB Menteri Besar
Terengganu telah diadakan. Kerajaan negeri
mencadangkan Yayasan pembangunan Negeri 45
sebagai pengendali Trading Hub.
48. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
MERANGKA DAN MELAKSANAKAN PROGRAM
BAGI MENCAPAI OBJEKTIF BPB
Program Matchmaking
Program Trading Hub Bahan Binaan
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
3 Program Permuafakatan Kontraktor
Pelaksanaan Dasar – Dasar Melalui SKWAK
49
50. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Kumpulan Sasaran
1. Kontraktor Kelas A,B dan C.
2. Syarikat Juruperunding Industri Binaan
Bumiputera.
51
51. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
Status Pelaksanaan
Dua negeri telah melaksanakan program ini:-
1. Negeri Johor – 30 syarikat Kontraktor Kelas A.
2. Negeri Selangor- 60 syarikat Kontraktor Kelas A
52
54. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
MERANGKA DAN MELAKSANAKAN PROGRAM
BAGI MENCAPAI OBJEKTIF BPB
Program Matchmaking
Program Trading Hub Bahan Binaan
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
Program Permuafakatan Kontraktor
4 Pelaksanaan Program SKWAK
55
55. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
SKWAK
PERKARA KOD 54201(KKR) KOD 54202(CIDB) JUMLAH
JUMLAH DANA
JUMLAH DANA 5,000,000
5,000,000 5,000,000.00
5,000,000.00 10,000,000.00
10,000,000.00
JUMLAH PINJAMAN
JUMLAH PINJAMAN 5,620,414.29
5,620,414.29
BAKI SEMASA
BAKI SEMASA 2,696,683.23
2,696,683.23 1,682,902.48
1,682,902.48 4,379,585.71
4,379,585.71
JUMLAH PEMINJAM DARI TAHUN 1989:
JUMLAH PEMINJAM DARI TAHUN 1989: JUMLAH:
JUMLAH:
418 KONTRAKTOR MENDAPAT
418 KONTRAKTOR MENDAPAT RM 65.2 JUTA
RM 65.2 JUTA
FAEDAH SKWAK
FAEDAH SKWAK
JUMLAH PEMINJAM SEMASA: 41 KONTRAKTOR
JUMLAH PEMINJAM SEMASA: 41 KONTRAKTOR 56
YANG DIPANTAU
YANG DIPANTAU
59. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
SEBAGAI PUSAT MAKLUMAT INDUSTRI
BINAAN BUMIPUTERA KKR
1 Direktori Kontraktor
2 Direktori Pengeluar, Pembekal & Pengusaha Kedai Hardware
3 Portal BPB
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
4 Pengredan Kontraktor
5 Laporan Kajian Ketirisan, Matchmaking
6 Buletin
60
60. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
SEBAGAI PUSAT MAKLUMAT INDUSTRI
BINAAN BUMIPUTERA KKR
1 Direktori Kontraktor
Direktori Pengeluar, Pembekal & Pengusaha Kedai Hardware
Portal BPB
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
Pengredan Kontraktor
Laporan Kajian Ketirisan, Matchmaking
Buletin
61
62. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
SEBAGAI PUSAT MAKLUMAT INDUSTRI
BINAAN BUMIPUTERA KKR
Direktori Kontraktor
2 Direktori Pengeluar, Pembekal & Pengusaha Kedai Hardware
Portal BPB
Pengredan Kontraktor
Laporan Kajian Ketirisan, Matchmaking
Buletin
63
64. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
SEBAGAI PUSAT MAKLUMAT INDUSTRI
BINAAN BUMIPUTERA KKR
Direktori Kontraktor
Direktori Pengeluar, Pembekal & Pengusaha Kedai Hardware
3 Portal BPB
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
Pengredan Kontraktor
Laporan Kajian Ketirisan, Matchmaking
Buletin
65
65. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
SEBAGAI PUSAT MAKLUMAT INDUSTRI
BINAAN BUMIPUTERA KKR
Direktori Kontraktor
Direktori Pengeluar, Pembekal & Pengusaha Kedai Hardware
Portal BPB
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
4 Pengredan Kontraktor
Laporan Kajian Ketirisan, Matchmaking
Buletin
66
66. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
SEBAGAI PUSAT MAKLUMAT INDUSTRI
BINAAN BUMIPUTERA KKR
Direktori Kontraktor
Direktori Pengeluar, Pembekal & Pengusaha Kedai Hardware
Portal BPB
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
Pengredan Kontraktor
5 Laporan Kajian Ketirisan, Matchmaking
Buletin
67
67. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
SEBAGAI PUSAT MAKLUMAT INDUSTRI
BINAAN BUMIPUTERA KKR
Direktori Kontraktor
Direktori Pengeluar, Pembekal & Pengusaha Kedai Hardware
Portal BPB
Pemantauan Projek-Projek Penswastaan
Pengredan Kontraktor
Laporan Kajian Ketirisan, Matchmaking
6 Buletin
68
69. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
ISU- ISU USAHAWAN BINAAN
BUMIPUTERA
KONTRAKTOR SELESA DENGAN KEADAAN SEKARANG
TIADA SEMANGAT PATRIOTISM
PERSATUAN TIDAK EFEKTIF
KONTRAKTOR KURANG KEMAHIRAN
NETWORKING
KEWANGAN
70
70. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
STRATEGI
SOKONGAN PEMIMPIN POLITIK
MENDAPATKAN KOMITMEN DARI AGENSI KERAJAAN
DI BAWAH KKR
MEMPERKASAKAN BPB- ( RE-ORGANISASI)
MEMPERKASAKAN SOKONGAN AGENSI LUAR-EPU,ICU,MOF,MECD
MENSYARATKAN KONTRAKTOR PEMINJAM SKWAK
MEMPEROLEHI BAHAN/PERKHIDMATAN BUMIPUTERA
MEMASUKKAN SYARAT “PROJECT AUDITING” DAN KLAUSA
PENYERTAAN BUMIPUTERA KE DALAM SYARAT-SYARAT KONTRAK
MEMBERI INSENTIF KEPADA KONTRAKTOR 71
YANG DIGREDKAN TINGGI OLEH BPB
72. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
STRATEGI
SOKONGAN PEMIMPIN POLITIK
MENDAPATKAN KOMITMEN DARI AGENSI KERAJAAN
DI BAWAH KKR
MEMPERKASAKAN BPB- (PROGRAM FIKIR, RE-ORGANISASI, )
MENDAPATKAN SOKONGAN AGENSI LUAR-EPU,ICU,MOF,MECD
MENSYARATKAN KONTRAKTOR PEMINJAM SKWAK
MEMPEROLEHI BAHAN/PERKHIDMATAN BUMIPUTERA
MEMASUKKAN SYARAT “PROJECT AUDITING” DAN KLAUSA
PENYERTAAN BUMIPUTERA KE DALAM SYARAT-SYARAT KONTRAK
MEMBERI INSENTIF KEPADA KONTRAKTOR 73
YANG DIGREDKAN TINGGI OLEH BPB
73. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
STRATEGI
SOKONGAN PEMIMPIN POLITIK
MENDAPATKAN KOMITMEN DARI AGENSI KERAJAAN
DI BAWAH KKR
MEMPERKASAKAN BPB- (PROGRAM FIKIR, RE-ORGANISASI, )
MENDAPATKAN SOKONGAN AGENSI LUAR-EPU,ICU,MOF,MECD
MENSYARATKAN KONTRAKTOR PEMINJAM SKWAK
MEMPEROLEHI BAHAN/PERKHIDMATAN BUMIPUTERA
MEMASUKKAN SYARAT “PROJECT AUDITING” DAN KLAUSA
PENYERTAAN BUMIPUTERA KE DALAM SYARAT-SYARAT KONTRAK
MEMBERI INSENTIF KEPADA KONTRAKTOR 74
YANG DIGREDKAN TINGGI OLEH BPB
76. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
STRATEGI
SOKONGAN PEMIMPIN POLITIK
MENDAPATKAN KOMITMEN DARI AGENSI KERAJAAN
DI BAWAH KKR
MEMPERKASAKAN BPB- (PROGRAM FIKIR, RE-ORGANISASI, )
MENDAPATKAN SOKONGAN AGENSI LUAR-EPU,ICU,MOF,MECD
MENSYARATKAN KONTRAKTOR PEMINJAM SKWAK
MEMPEROLEHI BAHAN/PERKHIDMATAN BUMIPUTERA
MEMASUKKAN SYARAT “PROJECT AUDITING” DAN KLAUSA
PENYERTAAN BUMIPUTERA KE DALAM SYARAT-SYARAT KONTRAK
MEMBERI INSENTIF KEPADA KONTRAKTOR 77
YANG DIGREDKAN TINGGI OLEH BPB
77. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
STRATEGI
SOKONGAN PEMIMPIN POLITIK
MENDAPATKAN KOMITMEN DARI AGENSI KERAJAAN
DI BAWAH KKR
MEMPERKASAKAN BPB- (PROGRAM FIKIR, RE-ORGANISASI, )
MENDAPATKAN SOKONGAN AGENSI LUAR-EPU,ICU,MOF,MECD
MENSYARATKAN KONTRAKTOR PEMINJAM SKWAK
MEMPEROLEHI BAHAN/PERKHIDMATAN BUMIPUTERA
MEMASUKKAN SYARAT “PROJECT AUDITING” DAN KLAUSA
PENYERTAAN BUMIPUTERA KE DALAM SYARAT-SYARAT KONTRAK
MEMBERI INSENTIF KEPADA KONTRAKTOR 78
YANG DIGREDKAN TINGGI OLEH BPB
78. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
STRATEGI
SOKONGAN PEMIMPIN POLITIK
MENDAPATKAN KOMITMEN DARI AGENSI KERAJAAN
DI BAWAH KKR
MEMPERKASAKAN BPB- (PROGRAM FIKIR, RE-ORGANISASI, )
MENDAPATKAN SOKONGAN AGENSI LUAR-EPU,ICU,MOF,MECD
MENSYARATKAN KONTRAKTOR PEMINJAM SKWAK
MEMPEROLEHI BAHAN/PERKHIDMATAN BUMIPUTERA
MEMASUKKAN SYARAT “PROJECT AUDITING” DAN KLAUSA
PENYERTAAN BUMIPUTERA KE DALAM SYARAT-SYARAT KONTRAK
MEMBERI INSENTIF KEPADA KONTRAKTOR 79
YANG DIGREDKAN TINGGI OLEH BPB
79. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
STRATEGI
SOKONGAN PEMIMPIN POLITIK
MENDAPATKAN KOMITMEN DARI AGENSI KERAJAAN
DI BAWAH KKR
MEMPERKASAKAN BPB- (PROGRAM FIKIR, RE-ORGANISASI, )
MENDAPATKAN SOKONGAN AGENSI LUAR-EPU,ICU,MOF,MECD
MENSYARATKAN KONTRAKTOR PEMINJAM SKWAK
MEMPEROLEHI BAHAN/PERKHIDMATAN BUMIPUTERA
MEMASUKKAN SYARAT “PROJECT AUDITING” DAN KLAUSA
PENYERTAAN BUMIPUTERA KE DALAM SYARAT-SYARAT KONTRAK
MEMBERI INSENTIF KEPADA KONTRAKTOR 80
YANG DIGREDKAN TINGGI OLEH BPB
80. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
STRATEGI
(SAMBUNGAN)
MEMPERKUKUHKAN PERSATUAN
MEMPERLUASKAN MAKLUMAT USAHAWAN
INDUSTRI BINAAN BUMIPUTERA MELALUI PORTAL
PENALTI KEPADA KONTRAKTOR YANG MENJUAL PROJEK
MEKANISMA PEMBAYARAN MELALUI KAEDAH
DEBIT KAD KEPADA PEMINJAM SKWAK
81
81. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
STRATEGI
(SAMBUNGAN)
MEMPERKUKUHKAN PERSATUAN
MEMPERLUASKAN MAKLUMAT USAHAWAN
INDUSTRI BINAAN BUMIPUTERA MELALUI PORTAL
PENALTI KEPADA KONTRAKTOR YANG MENJUAL PROJEK
MEKANISMA PEMBAYARAN MELALUI KAEDAH
DEBIT KAD KEPADA PEMINJAM SKWAK
82
82. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
STRATEGI
(SAMBUNGAN)
MEMPERKUKUHKAN PERSATUAN
MEMPERLUASKAN MAKLUMAT USAHAWAN
INDUSTRI BINAAN BUMIPUTERA MELALUI PORTAL
PENALTI KEPADA KONTRAKTOR YANG MENJUAL PROJEK
MEKANISMA PEMBAYARAN MELALUI KAEDAH
DEBIT KAD KEPADA PEMINJAM SKWAK
83
83. BAHAGIAN PEMBANGUNAN BUMIPUTERA
STRATEGI
(SAMBUNGAN)
MEMPERKUKUHKAN PERSATUAN
MEMPERLUASKAN MAKLUMAT USAHAWAN
INDUSTRI BINAAN BUMIPUTERA MELALUI PORTAL
PENALTI KEPADA KONTRAKTOR YANG MENJUAL PROJEK
MEKANISMA PEMBAYARAN MELALUI KAEDAH
DEBIT KAD KEPADA PEMINJAM SKWAK
84