Peraturan ini mengatur tentang penegakan disiplin pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang jam kerja, pelanggaran jam kerja, dan ketentuan pemberian serta pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai LIPI.

1. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)
PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 03/E/2012
TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan disiplin,
mendorong profesionalitas, dan meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perlu menetapkan Peraturan
Kepala LIPI tentang Penegakan Disiplin dalam rangka Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LIPI;
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 258);
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di
Lingkungan Lembaga Pemerintah;
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
52 Tahun 2005;
Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

2. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala LIPI ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disingkat LIPI, adalah Lembaga
Pemerintah Nonkementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu
pengetahuan.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LIPI
serta Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan LIPI, diangkat berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian/aparatur negara.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Tingkat Pusat adalah Kepala LIPI.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang disiplin Pegawai diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman
disiplin.
5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar
peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang disiplin Pegawai.
6. Tunjangan Kinerja adalah pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tunjangan kinerja.
7. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, disampaikan secara
tertulis, dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh atasan langsung
pegawai yang bersangkutan, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan II Peraturan ini.
Pasal 2
Peraturan Kepala LIPI ini bertujuan untuk menjadi acuan penegakan disiplin dalam rangka
pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan LIPI.
BAB II
HARI DAN JAM KERJA
Bagian Kesatu
Ketentuan Hari dan Jam Kerja
Pasal 3
(1) Hari kerja di lingkungan LIPI adalah 5 (lima) hari kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan
hari Jumat.
(2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Hari Senin s.d. Hari Kamis jam 07.30 – 16.00
Waktu istirahat
jam 12.00 – 13.00
b. Hari Jumat
jam 07.30 – 16.30
Waktu istirahat
jam 11.30 – 13.00
(3) Ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dikecualikan bagi satuan kerja LIPI di daerah karena menyesuaikan dengan aturan
pemerintah daerah setempat atau karena alasan tertentu sepanjang tidak mengurangi
jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan seizin pejabat Eselon I
terkait.
Pasal 4
(1) Pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta mengisi daftar hadir
dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik.
(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua)
kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja serta waktu lain yang
ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja.
(3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami
kerusakan/tidak berfungsi;
b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik;

3. c. tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau
d. terjadi keadaan kahar (force majeure).
(4) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan
suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat
dihindarkan berupa bencana alam dan kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat
dilakukan sebagaimana mestinya.
Bagian Kedua
Pelanggaran Jam Kerja
Pasal 5
Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, meninggalkan tempat kerja pada
waktu jam kerja, dan/atau pulang kerja sebelum waktunya tanpa alasan yang sah, dinyatakan
tidak mematuhi jam kerja.
Pasal 6
(1) Apabila dipandang perlu, Kepala Satuan Kerja dapat mengatur ketentuan mengenai
toleransi jam keterlambatan paling banyak selama 60 (enam puluh) menit untuk 1 (satu) hari
kerja tanpa mengurangi akumulasi jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) pada hari kerja tersebut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Kekurangan jumlah jam kerja efektif wajib diganti langsung pada hari kerja keterlambatan
tersebut.
(3) Pengaturan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk keadaan
tertentu dan/atau dengan alasan yang sah.
Pasal 7
(1) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5
dengan jumlah kumulatif 5 (lima) hari kerja, diberikan teguran lisan.
(2) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5
dengan jumlah kumulatif 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, diberikan teguran
tertulis.
(3) Pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5
dengan jumlah kumulatif 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja, diberikan
pernyataan tidak puas secara tertulis.
(4) Perhitungan tidak mematuhi jam kerja karena terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja
sebelum waktunya dengan jumlah kumulatif 7,5 (tujuh setengah) jam, dinyatakan 1 (satu)
hari kerja tidak masuk kerja.
(5) Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir pada saat masuk kerja atau daftar hadir pada saat
pulang kerja tanpa alasan yang sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk kerja
atau pulang kerja sebelum waktunya selama 3 (tiga) jam 45 (empat puluh lima) menit.
Pasal 8
(1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung secara kumulatif mulai bulan
Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
(2) Apabila sebelum akhir tahun secara kumulatif Pegawai melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, dijatuhi Hukuman Disiplin Pegawai sesuai peraturan yang
berlaku.
Pasal 9
Pejabat yang ditunjuk untuk menangani sistem kehadiran elektronik di masing-masing Satuan
Kerja LIPI wajib:
a. setiap akhir bulan menyampaikan hasil rekapitulasi mengenai kehadiran Pegawai kepada
Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi
dan Kepegawaian;
b. hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk keperluan tertentu
disampaikan juga kepada atasan langsung; dan
c. atasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b melaksanakan prosedur penjatuhan
Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang melanggar jam kerja dan melakukan pembinaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pasal 10
(1) Pemberian Hukuman Disiplin dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Atasan langsung dari pejabat yang berwenang wajib meminta pertanggungjawaban
pelaksanaan pemberian Hukuman Disiplin.
(3) Apabila pejabat yang berwenang tidak melaksanakan pemberian Hukuman Disiplin, maka
pelaksanaan pemberian Hukuman Disiplin dilakukan oleh atasan langsung dari pejabat
yang berwenang.
Pasal 11
Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman
Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi secara hirarki.
Pasal 12
Setiap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang, tembusannya
disampaikan kepada:
a. atasan langsung dari pejabat yang berwenang; dan
b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.
BAB III
TUNJANGAN KINERJA
Pasal 13
Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada Pegawai yang mempunyai
tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan LIPI, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 14
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak diberikan kepada:
a. Pegawai di lingkungan LIPI yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di
lingkungan LIPI;
b. Pegawai di lingkungan LIPI yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c. Pegawai di lingkungan LIPI yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan
diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
d. Pegawai di lingkungan LIPI yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di
luar lingkungan LIPI;
e. Pegawai di lingkungan LIPI yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam
bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
Pasal 15
(1) Pegawai di lingkungan LIPI yang menerima Tunjangan Kinerja dikenakan pemotongan
Tunjangan Kinerja apabila:
a. Pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
b. Pegawai terlambat masuk kerja tanpa alasan yang sah;
c. Pegawai pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah;
d. Pegawai meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja tanpa alasan yang sah;
e. Pegawai dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau
f. Pegawai tidak menghasilkan kinerja sebagaimana yang ditargetkan.
(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf e dinyatakan dalam % (perseratus).
(3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dinilai dan
ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja atau oleh Pejabat yang berwenang.
Pasal 16
(1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a,
diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1
(satu) hari tidak masuk kerja.

5. (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf b, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan
pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0,5% (setengah perseratus);
b. keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit atau lebih dikenakan pemotongan Tunjangan
Kinerja sebesar 0,5% (setengah perseratus) untuk setiap kelipatan 30 (tiga puluh) menit,
dan paling banyak pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk
setiap harinya.
(3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dan/atau meninggalkan tempat kerja pada
waktu jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan d,
diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. meninggalkan tempat kerja 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit
dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0,5% (setengah perseratus);
b. meninggalkan tempat kerja 31 (tiga puluh satu) menit atau lebih dikenakan pemotongan
Tunjangan Kinerja sebesar 0,5% (setengah perseratus) untuk setiap kelipatan 30 (tiga
puluh) menit, dan paling banyak pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua
perseratus) untuk setiap harinya.
(4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan.
Pasal 17
(1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 16 ayat (1), bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dengan
alasan sebagai berikut:
a. menjalani cuti tahunan, menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat) kedinasan, atau
menjalani tugas kedinasan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja;
b. karena sakit, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus)
untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
c. menjalani cuti bersalin, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua
perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
d. menjalani cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya, dikenakan pemotongan Tunjangan
Kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
e. menjalani cuti karena alasan penting atau cuti besar, dikenakan pemotongan Tunjangan
Kinerja sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; atau
f. menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani hak masa persiapan pensiun, atau
penerima uang tunggu, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100%
(seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
(2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/bidan, puskesmas, atau rumah sakit
yang merawat.
Pasal 18
(1) Pegawai yang menjalani tugas belajar di luar negeri, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar
50% (lima puluh perseratus).
(2) Pegawai yang menjalani tugas belajar di dalam negeri dan dibebaskan dari tugas pokok,
diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus).
(3) Pegawai yang menjalani tugas belajar di dalam negeri yang tidak dibebaskan dari tugas
pokok berdasarkan keterangan tertulis dari atasan langsung, diberikan Tunjangan Kinerja
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16,
dikenakan pemotongan paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus).
Pasal 19
(1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf d, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. Hukuman Disiplin ringan, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja,
yaitu:
1) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi
Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
2) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi
Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan

6. 3) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi
Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
b. Hukuman Disiplin sedang, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja,
yaitu:
1) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi
Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
2) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi
Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi
Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)
tahun.
c. Hukuman Disiplin berat, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja, yaitu:
1) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang izin perkawinan dan perceraian;
2) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai
dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama
3 (tiga) tahun;
3) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai
dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah;
4) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai
dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
5) sebesar 100% (seratus perseratus), jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian
tidak dengan hormat dan tidak mengajukan Banding Administratif ke Badan
Pertimbangan Kepegawaian.
(2) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c angka 5) diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan putusan
selain pemberhentian atau pembatalan Hukuman Disiplin, Tunjangan Kinerja Pegawai yang
bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan
untuk tetap melaksanakan tugas.
(3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya administratif
yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai Pegawai yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang
menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Pasal 20
(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a,
dan huruf c angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4), diberlakukan terhitung mulai bulan
berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
(2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b
angka 1) dan angka 2), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima
belas) setelah Pegawai menerima Hukuman Disiplin, apabila Pegawai yang dijatuhi
Hukuman Disiplin tidak mengajukan keberatan.
(3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b
angka 1) dan angka 2), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas
keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin mengajukan
keberatan.
(4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b
angka 3), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan
Hukuman Disiplin ditetapkan.
(5) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c
angka 5), diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah
Pegawai menerima Hukuman Disiplin.
(6) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diberlakukan
terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan.

7. Pasal 21
Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari 1 (satu) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 pada bulan yang bersamaan, terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan
pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan Hukuman Disiplin yang paling berat.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang sebelum berlakunya
Peraturan Kepala LIPI ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan tetap berlaku.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Penilaian Kinerja Pegawai sebelum berlakunya Peraturan Kepala LIPI ini, secara umum
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.
Pasal 24
Peraturan Kepala LIPI ini berlaku pada tanggal ditetapkan, yang secara efektif mulai
dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2013.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2012
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Cap
ttd.
LUKMAN HAKIM
NIP 19530923 198203 1 001

8. LAMPIRAN I
FORMAT SURAT KETERANGAN
PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN *)
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:
N am a
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Satuan Kerja
:
:
:
:
:
Dengan ini mengajukan Permohonan Izin untuk tidak masuk kerja/iIzin pulang sebelum
waktunya/pemberitahuan terlambat masuk kerja/………………………………………….........*)
selama …….. hari/jam/menit, pada hari ………….., tanggal ………………………....... dengan
alasan, yaitu ………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………….........................
Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.
Menyetujui/Tidak Menyetujui*)
………………………………….
Hormat kami,
……………………………
…………………………………
NIP ……………………………
……………………………
NIP ……………………….
*) Coret yang tidak perlu

9. LAMPIRAN II
FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
UNIT ESELON I
:
UNIT ESELON II
:
UNIT ESELON III
:
TEGURAN TERTULIS
Nomor ……………
N am a
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Satuan Kerja
:
:
:
:
:
Dengan ini kepada Saudara diberikan TEGURAN TERTULIS sesuai dengan Pasal 7
ayat (2) Peraturan Kepala LIPI Nomor ………………./2012, karena Saudara pada tanggal
………………………… telah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai
dengan 10 (sepuluh) hari kerja dan diberlakukan Pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai
Peraturan Kepala LIPI Nomor …………../2012.
………………………… 20 ………..
………………………………………
NIP …………………………………