Keputusan Presiden menetapkan status pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia berdasarkan pernyataan WHO. Pemerintah akan terus menjalankan kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan sesuai undang-undang terkait. Pemerintah dapat menetapkan skema pendanaan kesehatan antara pemerintah dan badan usaha untuk penanganan pandemi.
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020Web Master
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar meliputi pembatasan kegiatan sekolah, tempat kerja, keagamaan, dan fasilitas umum untuk mencegah penyebaran virus. Pembatasan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat dilaksanakan Pemerintah Daer
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PSBB dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan membatasi kegiatan di sekolah, tempat kerja, keagamaan, dan tempat umum. Gubernur dapat mengajukan usulan PSBB kepada Menteri Kesehatan yang akan menetapkannya dengan pertimbangan Gugus Tugas
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang. Pemerintah provinsi Jawa Barat wajib melaksanakan pembatasan dan mengoordinasikan persiapan sosial untuk masyarakat.
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 menjadi undang-undang, dengan pertimbangan dampak pandemi terhadap perekonomian dan sistem keuangan nasional.
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar dapat ditetapkan jika suatu wilayah memenuhi kriteria peningkatan kasus dan penyebaran COVID-19 secara signifikan. Gubernur/bupati/walikota dapat mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri Kesehatan dengan disertai data epidemiolog
Keputusan Presiden menetapkan status pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia berdasarkan pernyataan WHO. Pemerintah akan terus menjalankan kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan sesuai undang-undang terkait. Pemerintah dapat menetapkan skema pendanaan kesehatan antara pemerintah dan badan usaha untuk penanganan pandemi.
Peraturan pemerintah ri_nomor_21_tahun_2020Web Master
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar meliputi pembatasan kegiatan sekolah, tempat kerja, keagamaan, dan fasilitas umum untuk mencegah penyebaran virus. Pembatasan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat dilaksanakan Pemerintah Daer
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PSBB dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan membatasi kegiatan di sekolah, tempat kerja, keagamaan, dan tempat umum. Gubernur dapat mengajukan usulan PSBB kepada Menteri Kesehatan yang akan menetapkannya dengan pertimbangan Gugus Tugas
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang. Pemerintah provinsi Jawa Barat wajib melaksanakan pembatasan dan mengoordinasikan persiapan sosial untuk masyarakat.
Undang-undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 menjadi undang-undang, dengan pertimbangan dampak pandemi terhadap perekonomian dan sistem keuangan nasional.
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar dapat ditetapkan jika suatu wilayah memenuhi kriteria peningkatan kasus dan penyebaran COVID-19 secara signifikan. Gubernur/bupati/walikota dapat mengajukan permohonan penetapan kepada Menteri Kesehatan dengan disertai data epidemiolog
Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Presiden sebelumnya tentang pengadaan vaksin Covid-19. Perubahan tersebut menyesuaikan pengambilalihan tanggung jawab hukum pemerintah atas penyediaan vaksin dan memperjelas ruang lingkup tanggung jawab tersebut.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2021 mengubah ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 mengenai persyaratan tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik di wilayah Jawa dan Bali selama masa PPKM Level 3, 2, dan 1. Perubahan tersebut menetapkan persyaratan tes PCR H-3 untuk pesawat udara masuk dan keluar Jawa-Bali serta antar wilayah, sedangkan tes antigen H-1 unt
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
Instruksi Menteri Dalam Negeri mengubah Instruksi sebelumnya tentang pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali selama darurat COVID-19. Perubahan tersebut menambahkan sanksi bagi pelaku usaha dan orang yang melanggar protokol kesehatan, serta menjelaskan sanksi khusus untuk pemimpin daerah yang tidak menerapkan aturan pembatasan. Instruksi ini berlaku dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menekan penyebaran COVID-19, yang mencakup pembatasan kegiatan tertentu, pergerakan orang dan barang, serta peliburan sekolah dan tempat kerja. Pembatasan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pangan, dan kehid
Keputusan Presiden menetapkan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia dan mengubah statusnya menjadi penyakit endemi. Hal ini didasarkan pada penurunan kasus dan tingkat keparahan COVID-19 secara signifikan melalui penanganan yang tepat serta peningkatan imunitas masyarakat melalui pola hidup sehat dan vaksinasi. Keputusan ini mencabut penetapan darurat kesehatan dan bencana nasional COVID-19.
Keputusan Presiden menetapkan status pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Indonesia berdasarkan pernyataan WHO. Pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan sesuai undang-undang terkait. Pemerintah dapat menetapkan skema pendanaan kesehatan dan kebijakan lain untuk penanganan pandemi.
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)fahrianaris1
Keputusan Presiden menetapkan bahwa penyebaran COVID-19 telah meningkat dan meluas lintas wilayah serta berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Presiden menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 dan menetapkan upaya penanggulangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Keputusan Presiden menetapkan bahwa penyebaran COVID-19 telah menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kedaruratan ini ditetapkan untuk memfasilitasi upaya penanggulangan penyakit sesuai peraturan perundang-undangan. Presiden juga menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Peraturan Gubernur Jawa Barat menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dalam mempersiapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mendukung perekonomian masyarakat.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Kota Pekanbaru, Riau untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pembatasan ini sesuai peraturan dan mensosialisasikan pola hidup sehat. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi virus dan dapat diperpanjang jika masih ada bukti penyebaran.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat kelompok prioritas sesuai peraturan perundangan. Vaksinasi akan diawali dengan pemberitahuan lewat SMS pada 31 Desember 2020, dan penerima pemberitahuan wajib mengikuti vaksinasi kecuali tidak memenuhi kriteria.
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Arif Efendi
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 menginstruksikan kepada para kementerian, lembaga pemerintah, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan penegakan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Instruksi ini juga mewajibkan pemerintah daerah menyusun peraturan tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Presiden sebelumnya tentang pengadaan vaksin Covid-19. Perubahan tersebut menyesuaikan pengambilalihan tanggung jawab hukum pemerintah atas penyediaan vaksin dan memperjelas ruang lingkup tanggung jawab tersebut.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2021 mengubah ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 mengenai persyaratan tes PCR dan antigen bagi pelaku perjalanan domestik di wilayah Jawa dan Bali selama masa PPKM Level 3, 2, dan 1. Perubahan tersebut menetapkan persyaratan tes PCR H-3 untuk pesawat udara masuk dan keluar Jawa-Bali serta antar wilayah, sedangkan tes antigen H-1 unt
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
Instruksi Menteri Dalam Negeri mengubah Instruksi sebelumnya tentang pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali selama darurat COVID-19. Perubahan tersebut menambahkan sanksi bagi pelaku usaha dan orang yang melanggar protokol kesehatan, serta menjelaskan sanksi khusus untuk pemimpin daerah yang tidak menerapkan aturan pembatasan. Instruksi ini berlaku dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menekan penyebaran COVID-19, yang mencakup pembatasan kegiatan tertentu, pergerakan orang dan barang, serta peliburan sekolah dan tempat kerja. Pembatasan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pangan, dan kehid
Keputusan Presiden menetapkan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia dan mengubah statusnya menjadi penyakit endemi. Hal ini didasarkan pada penurunan kasus dan tingkat keparahan COVID-19 secara signifikan melalui penanganan yang tepat serta peningkatan imunitas masyarakat melalui pola hidup sehat dan vaksinasi. Keputusan ini mencabut penetapan darurat kesehatan dan bencana nasional COVID-19.
Keputusan Presiden menetapkan status pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Indonesia berdasarkan pernyataan WHO. Pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan sesuai undang-undang terkait. Pemerintah dapat menetapkan skema pendanaan kesehatan dan kebijakan lain untuk penanganan pandemi.
Keppres nomor 11 tahun 2020.pdf.pdf (2)fahrianaris1
Keputusan Presiden menetapkan bahwa penyebaran COVID-19 telah meningkat dan meluas lintas wilayah serta berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Presiden menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 dan menetapkan upaya penanggulangan sesuai peraturan perundang-undangan.
Keputusan Presiden menetapkan bahwa penyebaran COVID-19 telah menjadi kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kedaruratan ini ditetapkan untuk memfasilitasi upaya penanggulangan penyakit sesuai peraturan perundang-undangan. Presiden juga menetapkan COVID-19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Peraturan Gubernur Jawa Barat menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dalam mempersiapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mendukung perekonomian masyarakat.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Kota Pekanbaru, Riau untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pembatasan ini sesuai peraturan dan mensosialisasikan pola hidup sehat. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi virus dan dapat diperpanjang jika masih ada bukti penyebaran.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat kelompok prioritas sesuai peraturan perundangan. Vaksinasi akan diawali dengan pemberitahuan lewat SMS pada 31 Desember 2020, dan penerima pemberitahuan wajib mengikuti vaksinasi kecuali tidak memenuhi kriteria.
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Arif Efendi
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 menginstruksikan kepada para kementerian, lembaga pemerintah, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan penegakan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Instruksi ini juga mewajibkan pemerintah daerah menyusun peraturan tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten untuk mempercepat penanganan COVID-19. Pembatasan ini dilakukan karena adanya peningkatan kasus dan transmisi lokal COVID-19 di wilayah tersebut. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pembatasan sesuai peraturan dan mensosialisasikan pola hidup sehat.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020JalinKrakatau
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
renja dishub kutai kartanegara tahun 2020Web Master
Rangkuman evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut: (1) beberapa program dan kegiatan belum mencapai target yang ditetapkan karena faktor anggaran dan SDM, (2) isu penting yang dihadapi meliputi belum tercapainya standar pelayanan minimal di bidang angkutan jalan dan prasarana yang mendukungnya, (3) dip
peraturan gubernur kalimantan timur nomor 48 tahun 2020Web Master
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2020 mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dokumen ini menjelaskan subjek, kewajiban, sanksi, dan tata cara pemeriksaan deteksi Covid-19 dalam rangka mencegah penyebaran virus.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 mengatur tentang kendaraan tertentu bertenaga listrik seperti skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, unicycle, dan otoped. Aturan ini menetapkan persyaratan keselamatan, wilayah operasi, dan ketentuan penggunaan bagi kendaraan-kendaraan tersebut untuk menjamin keamanan di jalan raya.
Peraturan ini mengatur tentang pengujian tipe fisik tambahan untuk kendaraan bermotor listrik, mencakup pengujian akumulator listrik, alat pengisian ulang, perlindungan sentuh listrik, keselamatan fungsional, dan emisi hidrogen. Pengujian dilakukan terhadap sepeda motor, mobil penumpang, bus, dan kendaraan barang berdasarkan kategorinya.
Peraturan ini mengatur perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Perubahan tersebut meliputi penambahan kategori kendaraan bermotor, penggantian ban cadangan dengan teknologi pengganti, dan penyesuaian ketentuan pengujian kendaraan bermotor listrik.
surat edaran pengumuman_usulan_peserta_ujian_penyesuaian_ijazah_dan_ujian_din...Web Master
Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi baru untuk menyelamatkan bisnis dan pekerjaan. Paket ini memberi insentif pajak dan bantuan langsung untuk UMKM. Tujuannya menstabilkan ekonomi selama pandemi Covid-19.
Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi baru untuk menyelamatkan bisnis dan pekerjaan. Stimulus ini meliputi insentif pajak, bantuan langsung untuk UMKM, serta subsidi upah bagi perusahaan yang menahan PHK. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kembali dan menekan angka pengangguran.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. SALINAN
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KE,PUTUSAN PRESIT)EN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS D/SEASE
2019 (COr,'rD -19l SEBAGAI BENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh
penyebaran Corona Vints l)isease 2019 (COWD-L9)
telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan
kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang
terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada
aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia;
b. bahwa World Health Organization (WHOI telah
menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal
11 Maret 2O2O;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Presiden tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Vints Disease 2019
(COVID l9/ Sebagai Bencana Nasional.
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-tlndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731;
3. Lrndang-Undang Nomor '24 Tahun 2OO7 tentang
Penarrggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 66, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor a7231;
Mengingat
SK No 01A740 A
4. Keputusan'. .
2. Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-2-
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Vints Disease
2019 (COVID-L9) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENI'ANG PENETAPAN
BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA WRUS
DTSEASE 2019 (COVID-L9I SEBAGAI BENCANA NASIONAL.
Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh
penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-19/ sebagai
bencana nasional.
Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh
penyebaran Coron.a Virus Dsease 2019 (COWD-L9)
dilaksanakan oleh Gugus Trgas Percepatan Penanganan
Corona'Virus Disease 2019 (COVID-I?) sesuai dengan
Keputtrsan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-L9/ sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tah un 2O2O tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019
(COWD-L9) melalui sinergi antar kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah.
Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus
Tugas Percepatan Penanganan:. Corona Virus Disease 2019
(COVID-I9) di daerah, cialam menetapkan kebijakan di
daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan
Pemerintah Pr.rsat.
SK No 010748 A
KEEMPAT:
3. KEEMPAT
De
anna Djaman
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Keputusan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2O2O
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,
JOKO WIDODO
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
m dan Perundang-undangan,
SK No 010750 A