Kelompok Pengelola Hutan Adat Guguk dibentuk untuk mengelola hutan adat setelah mendapat pengakuan hukum dari pemerintah. Kelompok ini bekerja sama dengan LSM KKI Warsi untuk memperjuangkan pengakuan hutan adat dan menyelesaikan konflik dengan perusahaan kayu.

1. KELOMPOK PENGELOLA HUTAN
ADAT GUGUK
625120057_KARINA_Cx

2. HUTAN ADAT GUGUK
nenek moyang
HUTAN ADAT GUGUK
makam dalam hutan
pemukiman yang terdiri
dari gubuk-gubuk
Tradisi yang kuat
Adat tidak mati
Pertemuan khanduri

4. Pemanfaatan HHBK dan Minyak Kepayang

6. Hutanku, Adatku, Untukku
“Satu tetes airnya, satu
bangsa tanahnya, satu
ekor ikannya adalah
milik maskyarat adat
daerah tersebut. Ke air
sama-sama diberikan
ikan, ke darat sama-
sama dipaomo”
Semua kekayaan alam
menjadi hak
masyarakat. Selain
hak, juga ada
kewajiban termasuk
pembayaran pajak
pada pemerintah
setempat.
Kutipan Datu Abubakar Artinya

7. Awal Terbentuknya Kelompok Pengelola Hutan Adat
Guguk dan kerja samanya dengan WARSI
Ketegangan memuncak ketika perusahaan melakukan pendekatan represif, dimana
klimaksnya terjadi ketika ada anggota masyarakat yang sedang mengambil kayu ramuan (bahan
untuk membuat rumah) ditangkap dan diancam akan dibunuh. Tindakan anarkis hampir saja
dilakukan masyarakat yang secara terus menerus merasa tertekan.
Dengan difasilitasi oleh KKI Warsi, akhirnya diperoleh kesepakatan antara masyarakat
dengan perusahaan. Perusahaan akan membayar denda adat dan melakukan pembinaan desa di
sekitar areal konsesi karena telah mengeksploitasi hutan di tanah adat. Disepakati juga bahwa
kawasan hutan yang ada di sekitar Bukit Tapanggang dan sekitarnya menjadi hutan adat. Sejak saat
itu masyarakat Guguk berjuang untuk mendapatkan pengakuan hutan adatnya dari berbagai pihak.
Pengakuan Hutan Adat desa Guguk dan Pengelolaannya Kembali difasilitasi oleh KKI
Warsi, akhirnya perjuangan masyarakat adat desa Guguk untuk mempertahankan keberadaan hutan
adatnya telah mendapat pengakuan dari Bupati Merangin dengan Surat Keputusan Bupati Merangin
No. 287 tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai Hutan Adat Masyarakat
Hukum Adat Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Setelah mendapatkan payung
hukum pengelolaan hutan adat mereka, masyarakat desa Guguk menerbitkan Surat Keputusan
Bersama No. 01.KB/VIII/2003 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Hutan Adat. Surat
Keputusan yang diambil melalui musyawarah adat yang dihadiri oleh Lembaga Adat, Badan
Perwakilan Desa, dan Kepala Desa turut menunjukkan bentuk keseriusan masyarakat dalam
mengelola hutan adatnya.