SlideShare a Scribd company logo
NAMA KELOMPOK 5:
1. ROCKY B. WONGKAR / 100212041
2. CAESAR C. WULLUR / 13021102100
3. FADILLAH D. ELDIJA / 13021102045
4. RISKA B. PAYUYU / 13021102062
5. KARTIKA PULUKADANG / 13021102086
6. VIKA MAKARAU / 13021102096
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Pengertian lingkungan
hidup
• lingkungan hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lainnya.
Mengapa perlu dibuat Undang-
Undang mengenai lingkungan
hidup? :
• Lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak asasi setiap warga Negara
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam
pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Kualitas
lingkungan hidup yang semakin menurun telah
mengancam kelangsungan perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga
perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan
ingkungan hidup yang sungguh-sungghuh dan
konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
• Agar lebih menjamin kepastian hukum dan
memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap
keseluruhan ekosistem, berdasarkan pertimbangan
itulah maka pemerintah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Isi dari Undang-Undang itu sendiri:
• Undang-Undang yang mengatur mengenai lingkungan hidup
yg kita ambil disini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Isinya sendiri ada 17 BAB , berikut perinciannya :
• BAB I Ketentuan Umum
• BAB II Asas, Tujuan, dan ruang lingkup
• BAB III Perencanaan
• BAB IV Pemanfaatan
• BAB V Pengendalian
• BAB VI pemeliharaan
• BAB VII Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• BAB VIII Sistem Informasi
• BAB IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
• BAB X Hak, Kewajiban dan larangan
• BAB XI Peran Masyarakat
• BAB XII Pengawasan dan Sanksi Administratif
• BAB XIII Penyelesaian Sengketa lingkungan
• BAB XIV Penyidikan dan Pembuktian
• BAB XV Ketentuan Pidana
• BAB XVI Ketentuan Peralihan
• BAB XVII Ketentuan Penutup
D. hubungannya dengan
Arsitektur
• Undang-Undang mengenai lingkungan
hidup ini jelas sangat erat hubungannya
dengan Arsitektur, dimana seorang
arsitek yang tugasnya merancang suatu
bangunan mesti mengetahui hal-hal yang
berkaitan dengan lingkungan hidup, agar
tidak merusak lingkungan hidup sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku.
PENJELASANATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIANOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
1.UMUM
• Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia
harus diselanggarakan berdasarkan prinsip pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan
amanah pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya
alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia
saat ini dan masih diandalkan yang akan datang. Oleh karena
itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan
secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tesebut harus
dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam
tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan
berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi
(economically viable), diterima secara social (socially
acceptable), dan ramah lingkungan (environtmentally sound).
• Proses pembangunan yang diselenggarakan
dengan cara tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas
kehidupan generasi masa kini dan yang akan
datang. Aktivitas pembangunan yang dilakukan
dalam berbagai bentuk usaha atau kegiatan pada
dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap
lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam
proses pelaksanaan pembangunan, dampak
terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh
berbagai aktivitas pembangunan tesebut dianalisis
sejak awal perencanaannya, sehingga langkah
pengendalian dampak negatif dan
mengembangkan dampak positif dapat disiapkan
sedini mungkin.
• Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain
untuk memberikan perlindungan terhadap
lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,
meningkatkan upaya pengemdalian usaha atau
kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan
hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme,
dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan
perizinan untuk usaha atau kegiatan, dan
memberikan kepastian hukum dalam usaha atau
kegiatan
Contoh kasus yang berhubungan
dengan lingkungan hidup :
• Penyelesaian sengketa lingkungan. Hal ini sering
kita jumpai di sekitar kita. Peraturannya terdapat
pada BAB XIII pasal 8, isinya :
• Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat
ditempuh melalui pengadilan atau diuar pengadilan.
• Pillihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang
bersengketa.
• Gugatan melaui pengadilan hanya dapat ditempuh
apabila upaya penyelesaian sengketa diluar
pengadilan yang diplih dinyatakan tidak berhasil
oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
• Bagian kedua, Penyelesaian sengketa lingkungan Hidup di
Luar Pengadilan, pasal 85
• Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan
mengenai :
• Bentuk dan besarnya ganti rugi
• Tindakan pemullihan akibat dan/atau
perusakan;pencemaran
• Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya
pencemaran
• Tindakan dampak untuk negatif mecegah terhadap
timbulnya lingkungan hidup.
• Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku
terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini.
• Dalam penyelasaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter
untuk membantu menyelesaikan sengketa llingkungan
hidup.

More Related Content

What's hot

Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Dedy Wiranto
 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penataan Ruang
 
Uu 32 tahun_2009
Uu 32 tahun_2009Uu 32 tahun_2009
Uu 32 tahun_2009
Ardhita Gendys Pardana
 
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPolingMODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPolingInarotul Faiza
 
Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1
Mariske Myeke Tampi
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahhukum_lingkungan
 
Presentasi hukum lingkungan
Presentasi hukum lingkunganPresentasi hukum lingkungan
Presentasi hukum lingkungan
Yuli Aulia
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
Iko Matussuniah
 
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)walhiaceh
 
Uu 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Uu 32 tahun 2009  tentang perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidupUu 32 tahun 2009  tentang perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidup
Uu 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Rizki Fitrianto
 
Uu 32 2009 pplh
Uu 32 2009 pplhUu 32 2009 pplh
Uu 32 2009 pplh
Agus Fattah Riadi
 
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Asri Sekar Septanti
 
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bua...
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bua...Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bua...
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bua...
Nadya Silva Calestin
 

What's hot (13)

Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 
Uu 32 tahun_2009
Uu 32 tahun_2009Uu 32 tahun_2009
Uu 32 tahun_2009
 
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPolingMODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
 
Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliah
 
Presentasi hukum lingkungan
Presentasi hukum lingkunganPresentasi hukum lingkungan
Presentasi hukum lingkungan
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
 
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
 
Uu 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Uu 32 tahun 2009  tentang perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidupUu 32 tahun 2009  tentang perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidup
Uu 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 
Uu 32 2009 pplh
Uu 32 2009 pplhUu 32 2009 pplh
Uu 32 2009 pplh
 
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
 
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bua...
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bua...Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bua...
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu bua...
 

Viewers also liked

IBC Futurezone 2012 - ON:meedi:a presents flexible media management and publi...
IBC Futurezone 2012 - ON:meedi:a presents flexible media management and publi...IBC Futurezone 2012 - ON:meedi:a presents flexible media management and publi...
IBC Futurezone 2012 - ON:meedi:a presents flexible media management and publi...
IN2 search interfaces development Ltd.
 
The Future of Texas: The Fastest Growing State in the Union
The Future of Texas: The Fastest Growing State in the UnionThe Future of Texas: The Fastest Growing State in the Union
The Future of Texas: The Fastest Growing State in the Union
WorldFuture2015
 
Virus informaticos - laura salcedo medina 10a
Virus informaticos - laura salcedo medina 10aVirus informaticos - laura salcedo medina 10a
Virus informaticos - laura salcedo medina 10a
laura sofia salcedo medina
 
my friend has just found out his girlfriend of 3 months is two months pregnant!?
my friend has just found out his girlfriend of 3 months is two months pregnant!?my friend has just found out his girlfriend of 3 months is two months pregnant!?
my friend has just found out his girlfriend of 3 months is two months pregnant!?
furtiveglossary68
 
Hot_Topic_Follensbee
Hot_Topic_FollensbeeHot_Topic_Follensbee
Hot_Topic_FollensbeeBlake Miller
 
Ley para la protección del niño niña y adolescente presentacion
Ley para la protección del niño niña y adolescente presentacionLey para la protección del niño niña y adolescente presentacion
Ley para la protección del niño niña y adolescente presentacion
Genesis Azuaje
 
Renault
RenaultRenault
Индекс эмоций
Индекс эмоцийИндекс эмоций
Индекс эмоций
4Service Group
 
Оценка узнаваемости торговых марок
Оценка узнаваемости торговых марокОценка узнаваемости торговых марок
Оценка узнаваемости торговых марок
BCGroup Russia
 

Viewers also liked (11)

IBC Futurezone 2012 - ON:meedi:a presents flexible media management and publi...
IBC Futurezone 2012 - ON:meedi:a presents flexible media management and publi...IBC Futurezone 2012 - ON:meedi:a presents flexible media management and publi...
IBC Futurezone 2012 - ON:meedi:a presents flexible media management and publi...
 
The Future of Texas: The Fastest Growing State in the Union
The Future of Texas: The Fastest Growing State in the UnionThe Future of Texas: The Fastest Growing State in the Union
The Future of Texas: The Fastest Growing State in the Union
 
Certificate Gamification
Certificate GamificationCertificate Gamification
Certificate Gamification
 
Virus informaticos - laura salcedo medina 10a
Virus informaticos - laura salcedo medina 10aVirus informaticos - laura salcedo medina 10a
Virus informaticos - laura salcedo medina 10a
 
my friend has just found out his girlfriend of 3 months is two months pregnant!?
my friend has just found out his girlfriend of 3 months is two months pregnant!?my friend has just found out his girlfriend of 3 months is two months pregnant!?
my friend has just found out his girlfriend of 3 months is two months pregnant!?
 
Hot_Topic_Follensbee
Hot_Topic_FollensbeeHot_Topic_Follensbee
Hot_Topic_Follensbee
 
Sky city 2
Sky city 2Sky city 2
Sky city 2
 
Ley para la protección del niño niña y adolescente presentacion
Ley para la protección del niño niña y adolescente presentacionLey para la protección del niño niña y adolescente presentacion
Ley para la protección del niño niña y adolescente presentacion
 
Renault
RenaultRenault
Renault
 
Индекс эмоций
Индекс эмоцийИндекс эмоций
Индекс эмоций
 
Оценка узнаваемости торговых марок
Оценка узнаваемости торговых марокОценка узнаваемости торговых марок
Оценка узнаваемости торговых марок
 

Similar to Hukum pranata prestt

Penjelasan Uu/32/09
Penjelasan Uu/32/09Penjelasan Uu/32/09
Penjelasan Uu/32/09
People Power
 
Ruu Pplh 1 Sep.10.00 Wib B
Ruu Pplh 1 Sep.10.00 Wib BRuu Pplh 1 Sep.10.00 Wib B
Ruu Pplh 1 Sep.10.00 Wib BPeople Power
 
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUndang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
infosanitasi
 
Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan linkungan
Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan linkunganUndang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan linkungan
Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan linkungantriturno
 
UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  LINGKUNGAN HIDUP UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  LINGKUNGAN HIDUP
UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
LenteraNusantara
 
Uu 32 tahun_2009_(pplh) (2)
Uu 32 tahun_2009_(pplh) (2)Uu 32 tahun_2009_(pplh) (2)
Uu 32 tahun_2009_(pplh) (2)
DONALD VERNANDO RARUNG
 
Uu tahun 2009 no. 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Uu tahun 2009 no. 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupUu tahun 2009 no. 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Uu tahun 2009 no. 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Legal Akses
 
PPT-UEU-Hukum-Lingkungan-Pertemuan-1.pptx
PPT-UEU-Hukum-Lingkungan-Pertemuan-1.pptxPPT-UEU-Hukum-Lingkungan-Pertemuan-1.pptx
PPT-UEU-Hukum-Lingkungan-Pertemuan-1.pptx
mejakamar1
 
Uu no.32 tahun 2009
Uu no.32 tahun 2009Uu no.32 tahun 2009
Uu no.32 tahun 2009
Deden Ismayadi
 
UU RI NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UU RI NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPUU RI NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UU RI NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPcsr-semenindonesia
 
UU no. 32 thn 2009 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(3)
UU no. 32 thn 2009 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(3)UU no. 32 thn 2009 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(3)
UU no. 32 thn 2009 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(3)
Ayu Rahmawati
 
Uu 32 tahun_2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Uu 32 tahun_2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupUu 32 tahun_2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Uu 32 tahun_2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
rovrywattimury
 
Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...
Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...
Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...
Penataan Ruang
 
UU 32 no. 2009 Peraturan Undang Undang Tentang Lingkungan Hidup
UU 32 no. 2009 Peraturan Undang Undang Tentang Lingkungan HidupUU 32 no. 2009 Peraturan Undang Undang Tentang Lingkungan Hidup
UU 32 no. 2009 Peraturan Undang Undang Tentang Lingkungan Hidup
PT.Jasa Prima Perkasa
 
Kebijakan Konservasi
Kebijakan KonservasiKebijakan Konservasi
Kebijakan Konservasi
WiraDharma12
 
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)Surono Way
 
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Sylvester Saragih
 
15, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
15, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 201915, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
15, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
riskiariyani2976
 
Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup
Undang undang nomor 32 tahun 2009  tentang pengelolaan lingkungan hidupUndang undang nomor 32 tahun 2009  tentang pengelolaan lingkungan hidup
Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup
Rizki Fitrianto
 
UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
Mas Kris
 

Similar to Hukum pranata prestt (20)

Penjelasan Uu/32/09
Penjelasan Uu/32/09Penjelasan Uu/32/09
Penjelasan Uu/32/09
 
Ruu Pplh 1 Sep.10.00 Wib B
Ruu Pplh 1 Sep.10.00 Wib BRuu Pplh 1 Sep.10.00 Wib B
Ruu Pplh 1 Sep.10.00 Wib B
 
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUndang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 
Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan linkungan
Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan linkunganUndang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan linkungan
Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan linkungan
 
UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  LINGKUNGAN HIDUP UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  LINGKUNGAN HIDUP
UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 
Uu 32 tahun_2009_(pplh) (2)
Uu 32 tahun_2009_(pplh) (2)Uu 32 tahun_2009_(pplh) (2)
Uu 32 tahun_2009_(pplh) (2)
 
Uu tahun 2009 no. 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Uu tahun 2009 no. 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupUu tahun 2009 no. 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Uu tahun 2009 no. 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 
PPT-UEU-Hukum-Lingkungan-Pertemuan-1.pptx
PPT-UEU-Hukum-Lingkungan-Pertemuan-1.pptxPPT-UEU-Hukum-Lingkungan-Pertemuan-1.pptx
PPT-UEU-Hukum-Lingkungan-Pertemuan-1.pptx
 
Uu no.32 tahun 2009
Uu no.32 tahun 2009Uu no.32 tahun 2009
Uu no.32 tahun 2009
 
UU RI NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UU RI NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPUU RI NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UU RI NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 
UU no. 32 thn 2009 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(3)
UU no. 32 thn 2009 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(3)UU no. 32 thn 2009 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(3)
UU no. 32 thn 2009 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(3)
 
Uu 32 tahun_2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Uu 32 tahun_2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupUu 32 tahun_2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Uu 32 tahun_2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 
Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...
Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...
Uu32 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkunganUndang-undang No. 32 Tahun 2...
 
UU 32 no. 2009 Peraturan Undang Undang Tentang Lingkungan Hidup
UU 32 no. 2009 Peraturan Undang Undang Tentang Lingkungan HidupUU 32 no. 2009 Peraturan Undang Undang Tentang Lingkungan Hidup
UU 32 no. 2009 Peraturan Undang Undang Tentang Lingkungan Hidup
 
Kebijakan Konservasi
Kebijakan KonservasiKebijakan Konservasi
Kebijakan Konservasi
 
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
 
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)Uu 32 tahun 2009 (pplh)
Uu 32 tahun 2009 (pplh)
 
15, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
15, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 201915, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
15, hbl, riski ariyani, hapzi ali, umb, 2019
 
Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup
Undang undang nomor 32 tahun 2009  tentang pengelolaan lingkungan hidupUndang undang nomor 32 tahun 2009  tentang pengelolaan lingkungan hidup
Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup
 
UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
 

Recently uploaded

AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 

Recently uploaded (17)

AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 

Hukum pranata prestt

  • 1. NAMA KELOMPOK 5: 1. ROCKY B. WONGKAR / 100212041 2. CAESAR C. WULLUR / 13021102100 3. FADILLAH D. ELDIJA / 13021102045 4. RISKA B. PAYUYU / 13021102062 5. KARTIKA PULUKADANG / 13021102086 6. VIKA MAKARAU / 13021102096
  • 3. Pengertian lingkungan hidup • lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
  • 4. Mengapa perlu dibuat Undang- Undang mengenai lingkungan hidup? : • Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan ingkungan hidup yang sungguh-sungghuh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
  • 5. • Agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, berdasarkan pertimbangan itulah maka pemerintah mengesahkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • 6. Isi dari Undang-Undang itu sendiri: • Undang-Undang yang mengatur mengenai lingkungan hidup yg kita ambil disini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isinya sendiri ada 17 BAB , berikut perinciannya : • BAB I Ketentuan Umum • BAB II Asas, Tujuan, dan ruang lingkup • BAB III Perencanaan • BAB IV Pemanfaatan • BAB V Pengendalian • BAB VI pemeliharaan
  • 7. • BAB VII Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • BAB VIII Sistem Informasi • BAB IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah • BAB X Hak, Kewajiban dan larangan • BAB XI Peran Masyarakat • BAB XII Pengawasan dan Sanksi Administratif • BAB XIII Penyelesaian Sengketa lingkungan • BAB XIV Penyidikan dan Pembuktian • BAB XV Ketentuan Pidana • BAB XVI Ketentuan Peralihan • BAB XVII Ketentuan Penutup
  • 8. D. hubungannya dengan Arsitektur • Undang-Undang mengenai lingkungan hidup ini jelas sangat erat hubungannya dengan Arsitektur, dimana seorang arsitek yang tugasnya merancang suatu bangunan mesti mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup, agar tidak merusak lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
  • 9. PENJELASANATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN 1.UMUM • Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselanggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tesebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima secara social (socially acceptable), dan ramah lingkungan (environtmentally sound).
  • 10. • Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tesebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan mengembangkan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.
  • 11. • Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengemdalian usaha atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme, dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha atau kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha atau kegiatan
  • 12. Contoh kasus yang berhubungan dengan lingkungan hidup : • Penyelesaian sengketa lingkungan. Hal ini sering kita jumpai di sekitar kita. Peraturannya terdapat pada BAB XIII pasal 8, isinya : • Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diuar pengadilan. • Pillihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. • Gugatan melaui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diplih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
  • 13. • Bagian kedua, Penyelesaian sengketa lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, pasal 85 • Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai : • Bentuk dan besarnya ganti rugi • Tindakan pemullihan akibat dan/atau perusakan;pencemaran • Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran • Tindakan dampak untuk negatif mecegah terhadap timbulnya lingkungan hidup. • Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. • Dalam penyelasaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa llingkungan hidup.