Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang ini berisi 17 bab yang mengatur berbagai aspek lingkungan hidup mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Undang-Undang ini sangat berkaitan dengan praktik Arsitektur karena arsitek harus merancang bangunan dengan memperhatikan ketentuan
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar dari Undang-undang No. 23 tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 adalah adanya penegasan yang terdapat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 mengenai prinsip-prinsip dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang berdasarkan pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.
IBC 2012 took place from 07 to 11 September 2012 in Amsterdam with a conference and exhibition for professionals engaged in the creation, management and delivery of electronic media and entertainment content worldwide.
We presented the poster "Flexible media management and publishing" at the Future Zone the latest developments of the ON:meedi:a ecosystem.
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar dari Undang-undang No. 23 tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 adalah adanya penegasan yang terdapat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 mengenai prinsip-prinsip dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang berdasarkan pada pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.
IBC 2012 took place from 07 to 11 September 2012 in Amsterdam with a conference and exhibition for professionals engaged in the creation, management and delivery of electronic media and entertainment content worldwide.
We presented the poster "Flexible media management and publishing" at the Future Zone the latest developments of the ON:meedi:a ecosystem.
UNDANG - UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP LenteraNusantara
MEDIA LENTERA NUSANTARA
Alamat Cangkir Driyorejo Gresik – Jawa Timur – Indonesia
KONSULTASI GRATIS
Telp : 081553742783 Agung Suyatno, SH
Email : Lenteranusantara77@gmail.com
UU 32 no. 2009 Peraturan Undang Undang Tentang Lingkungan HidupPT.Jasa Prima Perkasa
Undang Undang No 32 Tahun 2009 Peraturan Undang Undang Tentang Lingkungan Hidup , UU 32 no. 2009 Peraturan Undang Undang Tentang Lingkungan Hidup , Peraturan Pemerintah Tentang Lingkungan Hidup ,
Aturan Pemerintah Tentang Lingkungan Hidup.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
3. Pengertian lingkungan
hidup
• lingkungan hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lainnya.
4. Mengapa perlu dibuat Undang-
Undang mengenai lingkungan
hidup? :
• Lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak asasi setiap warga Negara
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam
pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Kualitas
lingkungan hidup yang semakin menurun telah
mengancam kelangsungan perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga
perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan
ingkungan hidup yang sungguh-sungghuh dan
konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
5. • Agar lebih menjamin kepastian hukum dan
memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap
keseluruhan ekosistem, berdasarkan pertimbangan
itulah maka pemerintah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Isi dari Undang-Undang itu sendiri:
• Undang-Undang yang mengatur mengenai lingkungan hidup
yg kita ambil disini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Isinya sendiri ada 17 BAB , berikut perinciannya :
• BAB I Ketentuan Umum
• BAB II Asas, Tujuan, dan ruang lingkup
• BAB III Perencanaan
• BAB IV Pemanfaatan
• BAB V Pengendalian
• BAB VI pemeliharaan
7. • BAB VII Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• BAB VIII Sistem Informasi
• BAB IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
• BAB X Hak, Kewajiban dan larangan
• BAB XI Peran Masyarakat
• BAB XII Pengawasan dan Sanksi Administratif
• BAB XIII Penyelesaian Sengketa lingkungan
• BAB XIV Penyidikan dan Pembuktian
• BAB XV Ketentuan Pidana
• BAB XVI Ketentuan Peralihan
• BAB XVII Ketentuan Penutup
8. D. hubungannya dengan
Arsitektur
• Undang-Undang mengenai lingkungan
hidup ini jelas sangat erat hubungannya
dengan Arsitektur, dimana seorang
arsitek yang tugasnya merancang suatu
bangunan mesti mengetahui hal-hal yang
berkaitan dengan lingkungan hidup, agar
tidak merusak lingkungan hidup sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku.
9. PENJELASANATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIANOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
1.UMUM
• Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia
harus diselanggarakan berdasarkan prinsip pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan
amanah pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya
alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia
saat ini dan masih diandalkan yang akan datang. Oleh karena
itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan
secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tesebut harus
dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam
tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan
berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi
(economically viable), diterima secara social (socially
acceptable), dan ramah lingkungan (environtmentally sound).
10. • Proses pembangunan yang diselenggarakan
dengan cara tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas
kehidupan generasi masa kini dan yang akan
datang. Aktivitas pembangunan yang dilakukan
dalam berbagai bentuk usaha atau kegiatan pada
dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap
lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam
proses pelaksanaan pembangunan, dampak
terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh
berbagai aktivitas pembangunan tesebut dianalisis
sejak awal perencanaannya, sehingga langkah
pengendalian dampak negatif dan
mengembangkan dampak positif dapat disiapkan
sedini mungkin.
11. • Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain
untuk memberikan perlindungan terhadap
lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,
meningkatkan upaya pengemdalian usaha atau
kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan
hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme,
dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan
perizinan untuk usaha atau kegiatan, dan
memberikan kepastian hukum dalam usaha atau
kegiatan
12. Contoh kasus yang berhubungan
dengan lingkungan hidup :
• Penyelesaian sengketa lingkungan. Hal ini sering
kita jumpai di sekitar kita. Peraturannya terdapat
pada BAB XIII pasal 8, isinya :
• Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat
ditempuh melalui pengadilan atau diuar pengadilan.
• Pillihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang
bersengketa.
• Gugatan melaui pengadilan hanya dapat ditempuh
apabila upaya penyelesaian sengketa diluar
pengadilan yang diplih dinyatakan tidak berhasil
oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
13. • Bagian kedua, Penyelesaian sengketa lingkungan Hidup di
Luar Pengadilan, pasal 85
• Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan
mengenai :
• Bentuk dan besarnya ganti rugi
• Tindakan pemullihan akibat dan/atau
perusakan;pencemaran
• Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya
pencemaran
• Tindakan dampak untuk negatif mecegah terhadap
timbulnya lingkungan hidup.
• Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku
terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini.
• Dalam penyelasaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter
untuk membantu menyelesaikan sengketa llingkungan
hidup.