Hukum acara perdata slide

1. HUKUM ACARA PERDATA
Disampaikan pada acara :
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) kerjasama Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare– DPC PERADI RAB Mks
Tanggal , 25 September 2021
Makassar
Oleh :
Dr. Muhammad Ilyas , SH, MH.

2. Pengertian gugatan
 adalah suatu tuntutan hak yang diajukan
oleh penggugat kepada tergugat melalui
pengadilan.
 Tuntutan hak yang mengandung sengketa
dan diajukan ke pengadilan untuk
mendapatkan putusan.

3. Syarat & Isi Gugatan
Syarat gugatan :
 gugatan dalam bentuk tertulis;
 diajukan oleh orang yang berkepentingan;
 diajukan ke pengadilan yang berwenang.
Isi Gugatan :
 Identitas para pihak;
 dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi
berisi tentang peristiwa & hub. Hukum;
 tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan
subsider/tambahan.

4. Syarat untuk diajukannya suatu gugatan
a. Diajukan oleh yang punya kepentingan dan
hubungan dengan perkara tersebut;
b. Diajukan secara tertulis dan lisan (tapi sebaiknya
tulisan);
c. Orang yang belum dewasa dapat diwakili oleh
wali;
d. Orang yang dibawah pengampuan dapat diwakili
oleh pengampunya;
e. Badan Hukum diajukan oleh pengurusnya
(direksi).

5. Isi gugatan:
a. Identitas para pihak;
b. Fundamentum petendi/posita (uraian
kejadian/peristiwa/duduknya perkara
dan hubungan hukum yang menjadi
dasar yuridis dari tuntutan);
c. Petitum (tuntutan: pokok,
tambahan).

6. H a l : Gugatan
Kepada Yang Terhormat,
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
di
Makassar
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
MUH.ILYAS BILLAH,SH,MH.
Adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Yayasan Wakaf UMI
(PKBH YW-UMI), berkantor di Jalan Kakatua No.27 Kampus I UMI Makassar, dalam hal ini sah
bertindak dan mewakili Pemberi Kuasa dalam Jabatannya sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan
(PT) Pupuk Sriwidjaja yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Palembang Jalan Mayor Zen
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Makassar, selanjutnya disebut PENGGUGAT.-------------------------------------------------

7. Dengan ini mengajukan gugatan kepada :
1. PT. Asindoindah Griyatama, berkantor di Jalan Letjend.
Hertasning No.4 Makassar, selanjutnya disebut Tergugat I;------
2. PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), berkantor di
Jalan Kakatua No. 25 Makassar, sebagai pemilik rumah di Jalan
Asoka III No.19 Kompleks Perumahan Asoka Panakkukang Mas
Makassar (obyek sengketa), selanjutnya disebut Tergugat II;----
3. PT. Asuransi Jasa Tania, berkantor di Jalan Pengayoman No. A
5 (depan Carrefour Pengayoman) Makassar, sebagai pemilik
rumah di Jalan Asoka III No.17 Kompleks Perumahan Asoka
Panakkukang Mas Makassar (obyek sengketa), selanjutnya
disebut Tergugat III;---------------------------------------------------
4. Rudy Yaury, beralamat di Jalan Asoka III No.15 B Kompleks
Perumahan Asoka Panakkukang Mas Makassar(obyek sengketa)
, selanjutnya disebut Tergugat IV;------------------------------------
5. Ny.Diah, beralamat di Jalan Asoka II No. 8 Kompleks
Perumahan Asoka Panakkukang Mas Makassar (obyek
sengketa), selanjutnya disebut Tergugat V.-------------------------

8. Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :----------
1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 2.000
M2, dengan batas-batas :---------------------------------------------------
Sebelah Utara : tanah milik Kol.Bachtiar;----------------------------
Sebelah Timur : tanah milik Kol.Bachtiar;----------------------------
Sebelah Selatan : tanah milik Dr.M.Natsir Said,SH;-------------------
Sebelah Barat : tanah milik M.Dachlan Mustafa,-------------------
terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota
Makassar (dahulu Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang,
Kota Madya Ujung Pandang). Dimana tanah tersebut diperoleh
Penggugat dengan dasar membeli dari Drs.H.Yusuf Kalla
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 167b/III/3/KP/II/1981, tanggal
23 Februari 1981 antara Drs.H.Yusuf Kalla sebagai Penjual dengan
Ir.Amir Sayat atas nama PT.PUSRI SRIWIJAYA (PT.PUSRI) sebagai
Pembeli dihadapan PPAT Camat Panakkukang Drs.Abd.Syukur
Wahid kala itu;---------------------------------------------------------------

9. 2. Bahwa tanah seluas 2000 M2 tersebut di atas, telah diterbitkan pula Sertifikat
HGB diatas tanah tersebut oleh Kepala Kantor Agraria Ujung Pandang dengan
Sertifikat HGB Nomor : 20/99 Panaikang, tanggal 17-10-1981, Gambar Situasi
No.2869, luas 2000 M2, atas nama Penggugat;---------------------------------------
3. Bahwa luas tanah 2000 M2 yang tercantum dalam Akta Jual Beli dan Sertifikat
HGB tersebut, oleh Penggugat hanya menguasai tanah tersebut seluas 1.459
M2, sedangkan sisanya seluas 541 M2 telah dikuasai oleh Tergugat I tanpa izin
dan tanpa sepengetahuan Penggugat dengan cara mendirikan beberapa unit
bangunan rumah diatasnya, yang dikenal sekarang dengan nama Kompleks
Perumahan Asoka Panakkukang Mas;-------------------------------------------------
4. Bahwa tindakan mendirikan beberapa unit rumah yang dilakukan oleh
Tergugat I dan telah dialihkan dengan cara menjual kepada tergugat II, III, IV,
dan V adalah merupakan tindakan melawan hukum;-------------------------------
5. Bahwa untuk itu, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah
sebagian dari luas tanah yang tercantum dalam Akta Jual beli Nomor :
167b/III/3/KP/II/1981, tanggal 23 Februari 1981 dan Sertifikat HGB Nomor :
20/99 Panaikang, Gambar Situasi No.2869, tanggal 17-10-1981, yakni seluas
541 M2 yang telah dikuasai dengan melawan hukum oleh tergugat I, II, III, IV
dan V yang terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota
Makassar (dahulu Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Madya
Ujung Pandang), dengan batas-batas sebagai berikut :-----------------------------

10. Sebelah Utara : jalan dan Perumahan Asoka; ---------------------
Sebelah Timur : perumahan PT.PUSRI;-----------------------------
Sebelah Selatan : sudut perumahan Asoka III B.20 dan tanah
kosong perumahan Tulip;-------------------------
Sebelah Barat : perumahan Asoka.---------------------------------
6. Bahwa ternyata Tergugat I telah mengakui obyek sengketa
adalah milik Penggugat sesuai hasil kesepakatan dalam suatu
pertemuan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I;---------
7. Bahwa walaupun Penggugat telah mengupayakan penyelesaian
secara kekeluargaan, namun para tergugat tetap pada
pendiriannya , sehingga untuk memperoleh kepastian hukum
maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ;------
8. Bahwa karena para tergugat telah menguasai obyek sengketa
dengan melawan hukum, maka berdasar hukum jika para
tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk
menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan
kosong sempurna, bebas dari segala barang dan orang yang ada
di atasnya; ----------------------------------------------------------------

11. 9. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat serta untuk
menjaga para tergugat jangan sampai mengalihkan obyek
sengketa tersebut pada saat perkara ini sedang
berlangsung, maka mohon kiranya Pengadilan
meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek
sengketa tersebut;------------------------------------------------
10.Bahwa karena para tergugat menguasai tanah milik
penggugat dengan melawan hukum, maka segala surat-
surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa
yang terbit atas nama para tergugat adalah tidak sah dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;---------------
11. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-
bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini
pula Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan
menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu,
meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uit
voerbaar bij voorraad);-------------------------------------------

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati
Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar
c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutuskan sebagai berikut :--------------------------------------------------
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------------------
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakkan
oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap obyek sengketa adalah sah
dan berharga;--------------------------------------------------------------------
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa, yakni tanah
seluas 541 M2, terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang,
Kota Makassar, dengan batas-batas :-----------------------------------------
Sebelah Utara : jalan dan perumahan Asoka;---------------------------
Sebelah Timur : perumahan PT.PUSRI;----------------------------------
Sebelah Selatan : sudut perumahan Asoka III B.20 dan tanah kosong
perumahan Tulip;---------------------------------------
Sebelah Barat : perumahan Asoka.--------------------------------------
adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
167b/III/3/KP/II/1981, tanggal 23 Februari 1981 dan sertifikat HGB
No.2099/Panaikang, Gambar Situasi No.2869, tanggal 17-10-1981;--------

13. 4. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai obyek
sengketa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat
adalah perbuatan melawan hukum.---------------------------
5. Menyatakan, segala surat-surat yang berhubungan dengan
tanah obyek sengketa yang terbit atas nama para tergugat
adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;----------------------------------------------------------
6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang
memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah
obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong
sempurna, bebas dari segala barang dan orang yang ada di
atasnya;------------------------------------------------------------
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun
kasasi (uit voerbaar bij voorraad);------------------------------

14. 8. Menghukum para tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar
segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-------------------------------
DAN/ATAU : Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).---------------------------------------------
Makassar, Juni 2009
Hormat kami
Kuasa Penggugat,
Muh. Ilyas Billah,SH,MH.

15. Macam-macam Eksepsi/tangkisan
dalam Hukum Acara Perdata yaitu:
Eksepsi mengenai kompetensi relatif :
Eksepsi yang menyatakan bahwa PN tidak berwenang mengadili perkara.
Diajukan sebelum tergugat menjawab pokok perkara.
Eksepsi mengenai kompetensi absolut :
Eksepsi yang menyatakan bahwa PN tidak berwenang untuk mengadili
perkara tsb (psl 143 HIR), eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat
diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan
hakim wajib karena jabatannya (tanpa harus diminta oleh tergugat).
Eksepsi Deklinatoir (mengelakkan) :
Hakim tidak berwenang (psl 133, 134) jika benar maka gugatan penggugat
diputus tidak dapat diterima. Dalam hal ini penggugat dapat mengajukan
gugatan baru pada pengadilan yang berwenang.

16. Eksepsi Dilatoir (menangguhkan, menunda):
contoh, tergugat menyatakan bahwa gugatan diajukan prematur,
belum saatnya. Kalau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima, penggugat dapat menggugat kembali setelah tiba
saatnya.
Eksepsi Peremptoir (menyudahi, menyelesaikan):
Contoh daluwarsa, kalau oleh hakim gugatan tersebut ditolak,
maka penggugat tidak dapat mengajukan gugatan lagi.
Eksepsi Diskualifikatoir:
Penggugat dianggap tidak mempunyai kedudukan yang dimaksud
dalam gugatan.
Eksepsi ne bis in idem:
Eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang sekarang seluruhnya
sama dengan perkara yang terdahulu diputus yaitu baik objeknya,
persoalannya maupun pihak-pihaknya sama (nebis in idem).

17. Tuntutan tambahan supaya:
a. Agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
b.Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu
meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding
(uitvoobaar bij voorad);
c. Agar tergugat dihukum membayar bunga moratoir
(kealpaan) apabila tuntutan yang dimintakan oleh
penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu.
Bunga ini dibebankan sebagai ganti kerugian karena
terlambat memenuhi isi perjanjian dan diperhitungkan
sejak diajukan gugatan ke pengadilan (pasal 1250 BW);
d.Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom)
apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah
uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang
dikalahkan dihukum untuk membayar uang paksa selama
ia tidka memenuhi putusan sejak putusan itu mempunyai
kekuatan hukum tetap.

18. Gugatan akan gugur:
a. Jika si penggugat tidak hadir;
b. Walaupun telah dipanggil dengan
patut;
c. Tidak menghadap pengadilan pada
hari yang telah ditentukan, atau
d. Tidak juga menyuruh orang lain
menghadap selaku wakilnya.

19. Beberapa azas dari Hukum Acara Perdata yang lazim
dan sudah banyak dipergunakan dalam Peradilan
Perdata. Azas itu terdiri atas:
a. Hakim bersifat menunggu (pasif) :
- Yang bekepentinganlah yang mengajukan, hakim
menunggu (index ne procedat ex officio). (Vide, pasal
118 HIR, 142 RBG).
- Ruang lingkup dan luas pokok sengketa ditentukan para
pihak.
- Para pihak dapat mengakhiri sendiri sengketa,
sedangkan hakim tidak. (Vide, pasal 130 HIR, 154 RBG).
- Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang
memutus lebih dari yang dituntut. (Vide, pasal 178 ayat
(2) dan (3) HIR). (beda dengan pidana bisa lebih berat).
- Para pihak yang harus membuktikan.

20. b. Sifat terbukanya persidangan :
- Sidang terbuka untuk umum;
- Jika putusan tidak dibaca didepan umum berarti tidak sah dan
dapat batal demi hukum.
c. Hakim harus mendengar kedua belah pihak (Vide, pasal 132a, 121 ayat
(2) HIR).
d. Putusan disertai alasan-alasan : Harus disertai alasan putusan (pasal
315 HIR) jika tidak maka bisa banding/kasasi.
e. Beracara dikenakan biaya :
- Berperkara kena biaya (Pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR).
- Yang tidak mampu, bisa gratis/prodeo (Pasal 237 HIR).
f. Tidak ada keharusan mewakilkan :
- Para pihak tidak diwajibkan mewakilkan, tetapi dapat juga dengan
kuasanya (Pasal 123 HIR).

21. Pencabutan Gugatan
Dapat terjadi :
 sebelum pemeriksaan perkara oleh hakim;
 dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara dengan
syarat disetujui oleh pihak tergugat;
Perubahan Surat Gugatan dapat dilakukan dgn syarat:
 tidak boleh mengubah kejadian materil yang jadi
dasar gugatan;
 bersifat mengurai atau tidak menambah tuntutan.

22. Kesempatan atau waktu melakukan perubahan gugatan
dibagi jadi 2 (dua) tahap :
1. sebelum tergugat mengajukan jawaban dapat
dilakukan tanpa perlu izin tergugat;
2. sesudah tergugat mengajukan jawaban harus dengan
izin tergugat jika tidak disetujui perubahan tetap
dapat dilakukan dengan ketentuan :
a. tidak menyebabkan kepentingan kedua belah pihak
dirugikan terutama tergugat;
b. tidak menyimpang dari kejadian materil sebagai
penyebabtimbulnya perkara;
c. tidak boleh menimbulkan keadaan baru dalam
positanya.

23. Penggabungan/Kumulasi Gugatan
Kumulasi ada 2 (dua) :
1. Kumulasi Subjektif : para pihak lebih
dari satu orang (pasal 127 HIR/151
Rbg);
2. Kumulasi Objektif : penggabungan
beberapa tuntutan.

24. Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan
dalam hal:
a. hakim tidak berwenang secara relatif untuk
memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara
bersama-sama dalam gugatan;
b. satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan
khusus, sedangkan tuntutan lainnya diperiksa
menurut acara biasa;
c. tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan
bersama-sama dengan tuntutan tentang
eigendom dalam satu gugatan.

25. Tujuan penggabungan gugatan :
a. menghindari kemungkinan putusan yang berbeda atau berlawanan;
b. untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat & biaya
ringan.
Kompetensi
Adalah kewenangan mengadili dari badan peradilan.
Kompetensi ada 2 (dua) :
a. Kompetensi Mutlak/absolut : yaitu dilihat dari beban tugas masing2
badan peradilan;
b. Kompetensi relatif : yaitu dari wilayah hukum masing2 peradilan.
c. Menurut pasal 118 HIR/142 Rbg kompetensi relatif adalah pengadilan
negeri ditempat tinggal tergugat (asas actor sequitor forum rei).

26. Para pihak berperkara
Ada 2 pihak : Penggugat dan tergugat , dapat
langsung berperkara di pengadilan dan dapat
diwakilkan.
Untuk itu dapat dibedakan atas :
1. Pihak materil : yang punya kepentingan langsung
(Penggugat-Tergugat);
2. Pihak Formil : mereka yang beracara di
pengadilan yaitu penggugat, tergugat dan kuasa
hukum.

27.  turut tergugat : pihak yang tidak menguasai objek
perkara tapi akan terikat dengan putusan hakim.
Perwakilan dalam Perkara Perdata :
 dalam sistim HIR/Rbg beracara di muka pengadilan
dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat
dengan surat kuasa;
 menurut UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat,
kuasa hukum itu diberikan kepada advokat;
 advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk
melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa
yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan
pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di
pengadilan.

28. Surat Kuasa
Adalah suatu dokumen dimana isinya seseorang menunjuk
dan memberikan wewenang pada orang lain untuk
melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya.
Macam-macam surat kuasa :
 surat kuasa umum : surat yang menerangkan bahwa
pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal2 yang bersifat
umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan
dengan titik berat pengurusan;
 surat kuasa khusus : kuasa yang menerangkan bahwa
pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal2 tertentu saja.
Dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus.

29. Isi Surat Kuasa Khusus :
1. identitas pemberi kuasa dan penerima
kuasa;
2. apa yang menjadi pokok perkara;
3. dijelaskan tentang kekhususan isi kuasa;
4. hak substitusi/pelimpahan(pengganti).

30. CONTOH : SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini :----------------------------------------------------------------------
MUH. USMAN SAMAILA (ahli waris dari alm. Tjama bin Batjo), Pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Blok I Jalan Bangkala Dalam I Nomor 6, Perumnas Antang, Kelurahan
Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai PEMBERI
KUASA.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dengan ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada :------------------------------------------
----------------------------------------- MUH. ILYAS BILLAH, S.H, M.H.----------------------------------
---------------------------------------- ANDI AMIRULLAH, S.H ---------------------------------------------
Adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Yayasan
Wakaf UMI (PKBH YW-UMI), berkantor di Jalan Kakatua No.27 Kampus I UMI, Kota
Makassar, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.------------------------------------------

31. K H U S U S
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
mewakili Pemberi Kuasa selaku PENGGUGAT dalam perkara perdata mengenai tanah darat
yang terletak di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Persil No.18
d.II, Kohir No.481 CI, luas 12.500 M2 (1,25 Ha) yang batas-batasnya akan diuraikan dalam
gugatan, melawan :-----------------------------------------------------------------------------------------
DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA C.q. KOMANDO
DAERAH MILITER (KODAM) VII WIRABUANA, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo,
Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;------------------------------------
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 2, Kota
Makassar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk itu Penerima Kuasa berhak menghadap pada Pengadilan Negeri Makassar, menghadiri
sidang-sidangnya, membuat, menanda-tangani serta mengajukan gugatan, membuat,
menandatangani dan mengajukan Replik, mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi-saksi
mengajukan atau menolak saksi-saksi, mengajukan atau menolak alat-alat bukti, membuat,
menandatangani serta mengajukan segala permohonan, akta-akta dan surat-surat lainnya,
melakukan pembayaran-pembayaran, menerima uang dan menandatangani kwitansi, memohon
sita-jaminan, sita-eksekusi dan pelaksanaan sita eksekusi, mewakili atau mendampingi Pemberi
Kuasa dalam setiap rapat/pertemuan/sidang dalam rangka mediasi, mengajukan
kesimpulan/konklusi, memohon putusan, meminta dijalankannya putusan dan meminta salinan
putusan.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32. Penerima Kuasa berhak pula memeriksa berkas perkara, menyatakan banding, menghadap
pada Pengadilan Tinggi Makassar, membuat, menandatangani dan mengajukan memori
banding dan/atau kontra memori banding, menyatakan kasasi, menghadap pada Mahkamah
Agung RI, membuat, menandatangani dan mengajukan kasasi dan/atau kontra memori
kasasi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tegasnya, Penerima Kuasa berhak melakukan segala tindakan hukum yang dipandang baik
dan benar demi untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa, satu dan lain hal surat kuasa ini
diberikan dengan hak substitusi. -------------------------------------------------------------------------
Makassar, Rabu 13 Januari 2010
Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,
MUH. ILYAS BILLAH, S.H, M.H. MUH. USMAN SAMAILA
ANDI AMIRULLAH, S.H.

33. Sekian dan
Terima Kasih