SlideShare a Scribd company logo
1 of 83
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

                                            PUTUSAN
                                       No. 06/Pdt.G/2011/PN.Sel

      DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA


---------Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata
pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
gugatan antara: -----------------------------------------------------------------------------
Masde Loise Sipahutar,  pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sriwijaya Indah
                        Blok D No. 3, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan
                        Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai
                        PENGGUGAT, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
                        Khusus tanggal 24 Januari 2011 no.
                        03/SK.PN.SEL/ADV.AT/I/2011 diwakili oleh kuasa
                        hukumnya, Abdul Thayib, SH., Advokat beralamat di
                        Jalan Sakura Raya Blok G No. 5, BTN Sweta Indah,
                        Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai
                        KUASA PENGGUGAT;----------------------------------------
                                  Melawan
1.   Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jalan Prof. Muh.

                                     Yamin, SH., No. 57, Selong, Kabupaten Lombok Timur,

                                     selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; -----------------

2.   Amaq Herjan,                    beralamat di Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan

                                     Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut

                                     sebagai TERGUGAT II; ---------------------------------------

3.   Amaq Mahsun,                    beralamat di Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru,

                                     Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai

                                     TERGUGAT III; ------------------------------------------------

4.   Jumeran,                        umur 48 tahun, beralamat di Dasan Telone, Desa Sekaroh,

                                     Kecamatan         Jerowaru,        Kabupaten         Lombok         Timur,

                                     selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV; ---------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

5.   Nurliana,                       umur      28     tahun,     beralamat       di   Pemongkong,          Desa

                                     Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok

                                     Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V; -------

                                     Dalam hal ini Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus
                                     Nomor 180/25/KUM/2011 tanggal 24 Februari 2011, dan
                                     Tergugat II s/d Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa
                                     Khusus Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Sel tanggal 28 Februari
                                     2011, diwakili oleh Kuasa-kuasa Hukumnya: H. As’ad,
                                     SH., MH., M. Mahsan, SH., MH., AL Muzanni, SH., dan
                                     M. Zainuddin, SH., MH., Advokat-advokat dari Kantor H.
                                     As’ad, SH., MH., & Partner, beralamat di Jalan Perintis,
                                     Gg. Masjid No. 01, Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik,
                                     Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
                                     KUASA PARA TERGUGAT; ---------------------
         Pengadilan Negeri tersebut; ---------------------------------------------------------------
         Setelah membaca berkas perkara; --------------------------------------------------------
         Setelah mendengarkan kedua belah pihak; ----------------------------------------------
         Setelah memeriksa bukti-bukti surat; ----------------------------------------------------
         Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; --------------------------

---------------------------- TENTANG DUDUK PERKARA -----------------------------------
---------Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1
Februari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Februari 2011 di
bawah register perkara nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Sel; -----------------------------------------
---------Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk
Penggugat dan Tergugat I hadir kuasa hukumnya masing-masing, sedangkan Tergugat II
sampai dengan Tergugat V tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil
secara sah dan patut; ---------------------------------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa sebelum memulai acara pemeriksaan persidangan, Majelis
Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) Rechtreglement Buiten gewesten ( RBg ) dan
Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah
melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan
menunjuk mediator Hakim Ibu Rina Indrajanti, SH., MH, akan tetapi perdamaian tidak
tercapai; -----------------------------------------------------------------------------------------
-------- Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dengan mediasi selesai, untuk
Tergugat II, III, IV, dan V hadir di persidangan dengan mewakilkan kepada kuasa hukum
yang sama dengan Kuasa Hukum Tergugat I, yang untuk selanjutnya hadir di
persidangan mewakili kepentingan seluruh Tergugat tersebut;--------------------------------


Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

---------Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan mediasi tidak
mencapai kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan
dengan perbaikan gugatan tertanggal 11 Februari 2011, yang pada pokoknya sebagai
berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah ladang yang diperoleh melalui

     ikatan jual-beli, yaitu: --------------------------------------------------------------------------

     A. Tanah ladang yang tercantum atas nama Amaq Herjan, SHM No. 1494, luas

           14.090 m², dengan batas-batas: ----------------------------------------------------------

        Sebelah utara                : tanah Amaq Misbah; -------------------------------------------
        Sebelah timur                : sempadan; -------------------------------------------------------
        Sebelah barat                : tanah Amaq Mustar alias Amaq Mahsun; ------------------
        Sebelah selatan              : tanah Amaq Sumi alias Jumrah; -----------------------------
     B. Tanah ladang yang            tercantum atas nama Amaq Mahsun, SHM No. 154, luas

           20.000 m², dengan batas-batas: ----------------------------------------------------------

        Sebelah utara                : tanah LL. Mustar/ tanah Inaq Sarni; -------------------------
        Sebelah timur                : tanah Amaq Misbah/tanah Amaq Herjan; -------------------
        Sebelah barat                : tanah PT. Paloma Agung/laut; --------------------------------
        Sebelah selatan              : tanah Jumeran; --------------------------------------------------
     C. Tanah ladang yang           tercantum atas nama Jumeran, SHM No. 1505, luas 13.800

           m² dengan batas-batas: --------------------------------------------------------------------

           Sebelah utara   : tanah Mustar alias Amaq Mahsun;---------------------------
           Sebelah timur  : tanah Amaq Sumi alias Jumrah/tanah Bapak Agus
                             Asmuni; ----------------------------------------------------------
        Sebelah barat     : laut; ---------------------------------------------------------------
        Sebelah selatan   : tanah Nurliana/tanah makam (kuburan); --------------------
     D. Tanah ladang atas nama Nurliana, SHM No. 1508, luas 18.848 m², dengan

           batas-batas: ---------------------------------------------------------------------------------

        Sebelah utara      : tanah Jumeran/Bapak Agus Asmuni; ------------------------
        Sebelah timur      : laut; --------------------------------------------------------------
        Sebelah barat      : tanah makam (kuburan); --------------------------------------
        Sebelah selatan    : laut; --------------------------------------------------------------
     E. Tanah ladang atas nama Agus Asmuni, SHM No. 1507, luas 3.840 m², dengan

           batas-batas: ---------------------------------------------------------------------------------

Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

        Sebelah utara       : tanah Jumrah alias Amaq Sumi; -----------------------------
        Sebelah timur       : laut; ---------------------------------------------------------------
        Sebelah barat       : tanah Jumeran; --------------------------------------------------
        Sebelah selatan     : laut dan tanah Nurliana; ---------------------------------------
     F. Tanah ladang atas nama Jumrah alias Amaq Sumi, SHM No. 1506, luas 10.000

           m², dengan batas-batas: -------------------------------------------------------------------

        Sebelah utara       : tanah Amaq Herjan; -------------------------------------------
        Sebelah timur       : laut; -------------------------------------------------------------
        Sebelah barat       : tanah Amaq Mahsun; -----------------------------------------
        Sebelah selatan     : tanah Agus Asmuni; -------------------------------------------
     G. Tanah ladang atas nama Amaq Misbah, SHM No. 1495, luas 16.900 m², dengan

           batas-batas: ---------------------------------------------------------------------------------

        Sebelah utara                : tanah Inaq Sarni; ------------------------------------------------
        Sebelah timur                : laut; ---------------------------------------------------------------
        Sebelah barat                : tanah Amaq Mahsun; ------------------------------------------
        Sebelah selatan              : tanah Amaq Herjan; --------------------------------------------
     H. Tanah ladang atas           nama Inaq Sarni, SHM No. 1503, luas 12.110 m², dengan

           batas-batas: ---------------------------------------------------------------------------------

       Sebelah utara       : tanah Ahmad Yani; --------------------------------------------
       Sebelah timur       : laut; --------------------------------------------------------------
       Sebelah barat       : tanah Lalu Muhtar; ---------------------------------------------
       Sebelah selatan     : tanah Amaq Misbah/Amaq Mahsun; ------------------------
   Bahwa tanah-tanah tersebut terletak di Dusun Teranjah-anjah Desa Persiapan
   Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut
   sebagai obyek sengketa;-----------------------------------------------------------------------
2. Bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh Penggugat melalui pengikatan jual-beli yang

     dilakukan dihadapan notaris, sehingga pengikatan jual-beli antara Penggugat dengan

     pemilik semula yang tersebut pada posita angka 1 adalah sah menurut hukum

     perdata, oleh karena perikatan jual-beli merupakan persetujuan akan melakukan jual-

     beli; ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa meskipun baru merupakan perikatan untuk persetujuan akan melakukan jual-

     beli terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 1, akan tetapi

Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

     secara de facto obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh pihak Penggugat sejak

     saat ditanda tangani akta-akta perikatan jual-beli; -----------------------------------------

4. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

     (Tergugat I) mengambil tanah milik Penggugat tersebut untuk dijadikan tempat

     relokasi masyarakat Gili Sunut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan telah

     membangun sebanyak ± 40 unit rumah permanen dari rencana yang akan dibangun

     sebanyak 105 unit; ------------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak hanya

     sekedar mengambil tanah milik Penggugat yang diperoleh melalui perikatan jual-

     beli, akan tetapi telah melakukan permohonan penitipan pembayaran (konsinyasi)

     dan Tergugat 2, 3, 4, dan 5 sebagai Termohon sedangkan Penggugat sebagai Turut

     Termohon;----------------------------------------------------------------------------------------

      − Bahwa Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan dari Tergugat untuk

           melakukan pembayaran, sehingga telah ada penolakan pembayaran dari pihak

           Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1404 Ayat (1) KUHPerdata;--

      − Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1405 angka 1 KUHPerdata penawaran harus

           dilakukan kepada yang berpiutang atau kepada orang yang berkuasa

           menerimanya. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas obyek-obyek sengketa

           sehingga Penggugatlah yang berhak untuk melakukan penawaran bukan orang

           lain sesuai dengan akte perikatan jual-beli; --------------------------------------------

      − Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan secara patut dari Juru

           Sita Pengadilan Negeri Selong; ----------------------------------------------------------


Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

6. Bahwa selain itu alasan-alasan dalam permohonan konsinyasi adalah tidak benar,

     fiktif dan mengada-ada karena Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat I)

     melalui oknum-oknum aparatnya telah memaksakan kehendak untuk tercapainya

     maksud serta tujuan orang lain sebagai pemilik modal; -----------------------------------

7. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengambilan

     obyek sengketa khususnya Peraturan Presidan No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan

     Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu: ------------

     ---------------------------------------------------------------------------------

     a. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I tidak termasuk dalam kategori

         pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf

         Perpres No. 36 tahun 2005; ----------------------------------------------------------------

     b. Bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 9 Ayat (1) Perpres No. 36 tahun 2005

         yaitu Penggugat sebagai pemegang hak atau tanah obyek-obyek sengketa tidak

         pernah diajak musyawarah secara langsung; -------------------------------------------

8. Bahwa selain membangun rumah-rumah permanen di atas tanah obyek sengketa

     pada posita angka 1 A, B, C, dan D (dari penetapan konsinyasi) Tergugat I

     Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga telah membangun di atas tanah milik

     Penggugat yang tersebut pada posita angka 1 E, F, G, dan H yang tidak termasuk

     dalam penetapan konsinyasi, dan dengan demikian perbuatan Tergugat I Pemerintah

     Kabupaten Lombok Timur telah mengambil dan membangun di atas tanah milik

     Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum; ---------------------------------------




Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

9. Bahwa untuk menghindari agar tanah sengketa tersebut tidak dipindahtangankan

     kepada orang lain maka sudah sepatutnya diletakkan sita jaminan (conservatoir

     beslag); -------------------------------------------------------------------------------------------

10. Bahwa perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak hanya

     membangun rumah-rumah permanen di atas tanah milik Penggugat, akan tetapi telah

     pula melakukan penebangan pohon-pohon, pengambilan tanah-tanah urug serta

     merusak tekstur dan bentuk tanah, sehingga Penggugat sangat dirugikan baik moril

     maupun materil yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar

     rupiah); -------------------------------------------------------------------------------------------

11. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Putusan Pengadilan

     yang mengabulkan gugatan Penggugat kiranya dapat dilaksanakan terlebih dahulu

     meskipun Tergugat melakukan upaya hukum lainnya; ------------------------------------

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon Putusan sebagai berikut:----------
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruh; -------------------------------------------------

2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh

     berdasarkan ikatan jual-beli; ------------------------------------------------------------------

3. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Pemerintah

     Kabupaten Lombok Timur yang melakukan konsinyasi kepada Tergugat 2, 3, 4, dan

     5 adalah perbuatan melawan hukum; --------------------------------------------------------

4. Menyatakan permohonan yang dilakukan oleh Tergugat I Pemerintah Kabupaten

     Lombok Timur melalui Pengadilan Negeri Selong untuk mengadakan konsinyasi

     adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; ---------------------------------




Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok

     Timur membangun rumah-rumah permanen di atas tanah milik Penggugat yang

     tersebut dalam obyek sengketa poin 1 a, b, c, dan d adalah perbuatan melawan

     hukum; -------------------------------------------------------------------------------------------

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok

     Timur membangun rumah-rumah permanen di atas tanah milik Penggugat tersebut

     dalam obyek sengketa poin 1 e, f, g, dan h adalah tanpa hak dan melawan hukum;---

7. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

     hukum sehingga merugikan Penggugat baik moril maupun materil karena itu

     dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar

     rupiah) dan dibayar secara tanggung renteng; --------------------------------------

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan; ------------------------------------------------

9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk

     menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun

     kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian; ------------------------

10. Menyatakan hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para

     tergugat melakukan upaya hukum banding dan/atau kasasi;------------------------------

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

     perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------------

12. Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya; ---------------------------------------------

---------Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dan perbaikannya tersebut, Kuasa
Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----------------
 I. Dalam Eksepsi: ----------------------------------------------------------------------------------


Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

     1. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in object karena tanah yang dibebaskan

           oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat I) untuk lokasi

           relokasi masyarakat Gili Sunut seluas ± 66.038 m² adalah hak milik dari 4

           (empat) orang yaitu: -----------------------------------------------------------------------

        1). Amaq Hirjan dengan SHM No. 1494, seluas 14.090 m²; ---------------------
        2). Amaq Mahsun dengan SHM No. 1504, seluas 20.000 m²; -------------------
        3). Jumeran dengan SHM No. 1505, seluas 13.800 m²; --------------------------
        4). Nurliana dengan SHM No. 1508, seluas 18.148 m²; -------------------------
        Dengan demikian tidak ada relevansinya untuk menjadikan tanah ladang pada
        angka 1 huruf E, F, G, dan H (hak milik dari Agus Asmuni, Amaq Sumi, Amaq
        Misbah, dan Inaq Sarni) sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo; -----------
     2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tidak mempunyai

           hubungan hukum dengan tanah sengketa pada angka 1 huruf E, F, G, dan H,

           karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur hanya membebaskan

           tanah seluas ± 66.038 m², hak milik dari Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran,

           dan Nurliana untuk lokasi relokasi masyarakat Gili Sunut, tidak termasuk tanah

           sengketa pada angka 1 huruf E, F, G, dan H (hak milik dari Agus Asmuni, Amaq

           Sumi, Amaq Misbah, dan Inaq Sarni), dengan demikian menggugat tanah

           sengketa pada angka 1 huruf E, F, G, dan H pada Pemerintah Daerah Kabupaten

           Lombok Timur (Tergugat I) adalah salah sasaran; ------------

II. Dalam Pokok Perkara: -------------------------------------------------------------------------
    1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-

           dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat; ------------

     2. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah ladang tersebut pada angka 1

           huruf A s/d D, yang benar bahwa tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D

           adalah hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh

           melalui alas hak pembebasan tanah yang dilakukan secara sah menurut hukum;-
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

     3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 tidak beralasan menurut hukum,

           karena Penggugat hanya melakukan perjanjian ikatan jual-beli dan belum

           ditindaklanjuti ke perjanjian jual-beli yang dibuktikan dengan akta jual-beli yang

           dibuat di depan pejabat yang berwenang, sehingga perjanjian ikatan jual-beli

           tersebut belum menjadi alas hak yang sah untuk memiliki tanah ladang pada

           angka 1 huruf A s/d D, selain itu perjanjian ikatan jual-beli antara Amaq Hirjan,

           Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana dengan Masde Loise Sipahutar

           mengandung cacat hukum baik formil maupun materil, karena: -------------------

           3.1 Di dalam akta perjanjian ikatan jual-beli dinyatakan Masde Loise Sipahutar

                bertempat tinggal di Desa Pemongkong, padahal baik secara de yure

                maupun secara de facto Masde Loise Sipahutar tidak ada tercatat sebagai

                penduduk Desa Pemongkong; --------------------------------------------

           3.2 Demikian juga Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana tidak

                kenal dan tidak pernah bertemu dengan Masde Loise Sipahutar, sehingga

                mereka sesungguhnya tidak pernah ada kesepakatan untuk melakukan

                perjanjian ikatan jual-beli terhadap tanah ladang angka 1 huruf A s/d D;----

           3.3 Di dalam akta perjanjian ikatan jual-beli dinyatakan bahwa harga jual-beli

                tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D telah dibayar lunas, padahal

                faktanya ada yang belum dibayar sama sekali dan ada yang dibayar baru

                sebagian; ------------------------------------------------------------------------------

     4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang pada

           intinya menyatakan secara de facto obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh

           pihak Penggugat sejak saat ditandatangani akta-akta ikatan jual-beli; -------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

        Yang benar meskipun Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana
        telah menandatangani perjanjian ikatan jual-beli baik dihadapan Notaris
        Komang Suarta, SH. di Mataram dan dihadapan Notaris Faniyah, SH., di
        Selong, namun secara faktual tanah sengketa pada angka 1 huruf A s/d D tetap
        dikuasai oleh para pemiliknya yaitu Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan
        Nurliana sampai dengan tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D tersebut
        dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui ganti
        rugi yang disepakati yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per
        hektar, barulah setelah para pemilik menerima uang ganti rugi dari Pemerintah
        Daerah Kabupaten Lombok Timur kepemilikan dan penguasaan tanah ladang
        sengketa pada angka 1 huruf A a/d D baik secara de yure maupun secara de
        facto telah berpindah dari pemilik semula yaitu Amaq Hirjan, Amaq Mahsun,
        Jumeran, dan Nurliana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur; --
        -------------------------------------------------------------------------------------
     5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5. 1 tidak beralasan menurut hukum,

           karena jauh sebelum dilakukan konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Selong,

           Sekda Kabupaten Lombok Timur telah memanggil Penggugat sampai empat kali

           panggilan untuk membicarakan tanah sengketa, namun Penggugat tidak pernah

           sekalipun memenuhi panggilan tersebut; -------------------------------

        Demikian pula tidak benar dan tidak beralasan dalil gugatan Penggugat pada
        angka 5. 2 karena penawaran tanah ladang sengketa pada angka 1 huruf A s/d D
        telah dilakukan secara tepat dan benar oleh Tergugat I kepada pemiliknya yaitu
        Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana, sedangkan dalil gugatan
        Penggugat pada angka 5. 3 tidak beralasan menurut hukum, karena Pengadilan
        Negeri Selong telah memanggil Penggugat secara patut, namun Penggugat tidak
        pernah menghadiri sidang tanpa alasan; -----------------------------------------
     6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 tidak beralasan menurut hukum,

           karena permohonan konsinyasi oleh Tergugat I kepada Pengadilan Negeri

           Selong telah sesuai dengan prosedur hukum, sehingga permohonan konsinyasi

           tersebut adalah sah menurut hukum (rechmatige); ----------------------------------

     7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) tidak beralasan menurut

           hukum, karena: ----------------------------------------------------------------------------




Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

           7.1 Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak ada relevansinya

               untuk mempermasalahkan apakah pembebasan tanah sengketa pada angka 1

               huruf A s/d D masuk kategori pengadaan tanah untuk kepentingan umum

               sebagaimana dimaksud oleh Perpres No. 36 tahun 2005;

           7.2 Penggugat bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa pada angka

               1 huruf A s/d D tetapi tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D semula

               adalah hak milik Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana,

               sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk diajak musyawarah oleh

               Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, baik langsung maupun tidak

               langsung dalam rangka pembebasan tanah sengketa pada angka 1 huruf A

               s/d D;------------------------------------------------------------------------------------

     8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8, karena Tergugat I

           hanya membebaskan tanah ladang sengketa pada angka 1 huruf A s/d D hak

           milik Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana, dan tidak pernah

           membebaskan tanah ladang pada angka 1 huruf E, F, G, dan H hak milik dari

           Agus Asmuni, Jumerah alias Amaq Sumi, Amaq Misbah, dan Inaq Sarni;--------

     9. Bahwa permohonan Penggugat pada angka 9 agar terhadap tanah sengketa

           diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) adalah tidak beralasan menurut

           hukum, karena tanah sengketa pada angka 1 huruf A. B, C, dan D adalah hak

           milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh melalui

           pembebasan tanah yang dilakukan melalui prosedur yang sah menurut hukum,

           sehingga tuntutan Penggugat agar terhadap tanah sengketa pada angka 1 huruf A

           s/d D sepatutnya untuk ditolak; -------------------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

     10. Bahwa permohonan ganti rugi dari Penggugat tidak memenuhi syarat menurut

           hukum karena dalam permohonan ganti rugi tidak diuraikan secara rinci

           terhadap kerugian yang diderita. Selain itu permohonan ganti rugi tersebut tidak

           beralasan hukum, karena tanah sengketa pada angka 1 huruf A, B, C, dan D

           adalah hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh

           melalui pembebasan tanah yang dilakukan melalui prosedur yang sah menurut

           hukum, sehingga permohonan ganti rugi tersebut haruslah ditolak; ---------------

     11. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat pada angka 11 tidak beralasan

           menurut hukum, karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak; --------------------

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Kuasa Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim
memberikan Putusan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------
I. Dalam Eksepsi: ----------------------------------------------------------------------------------

     1. Menerima eksepsi Para Tergugat; --------------------------------------------------------

     2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ---------------------------------

     3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

          perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------------

II. Dalam Pokok Perkara: -------------------------------------------------------------------------

     1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya; -------------------------------

     2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;----------------------------------------------

     3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

           perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------

---------Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa
Penggugat mengajukan replik tertanggal 06 April 2011 yang intinya menyatakan tetap
pada gugatan dengan perbaikannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -------


Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

---------Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan
duplik tertanggal 20 April 2011 yang intinya menyatakan tetap pada jawabannya,
sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; ---------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai
berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------
1.   Bukti P – 1. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

                          (PPAT) I Komang Suartha, SH., No. 08, tanggal 16 Mei 2007,

                          tentang Perjanjian Ikatan Jual-beli antara Amaq Herjan dengan

                          Masde Loise Sipahutar; ----------------------------------------

2.   Bukti P – 1. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

                          (PPAT) I Komang Suartha, SH., No. 09, tanggal 16 Mei 2007,

                          tentang Pemberian Kuasa dari Amaq Herjan kepada Masde Loise

                          Sipahutar; -------------------------------------------------------------------

3.   Bukti P – 2. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

                          (PPAT) Fanniyah, SH., No. 115, tanggal 15 Mei 2007, tentang

                          Pengikatan Jual-beli antara Mustar alias Amaq Mahsun dengan

                          Masde Loise Sipahutar; ----------------------------------------------------

4.   Bukti P - 2. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

                          (PPAT) Fanniyah, SH., No. 116, tanggal 15 Mei 2007, tentang

                          Pemberian Kuasa dari Mustar alias Amaq Mahsun kepada Masde

                          Loise Sipahutar; -------------------------------------------------------------

5.   Bukti P – 3. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 121

                          tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Jumeran

                          dengan Masde Loise Sipahutar; -------------------------------------------


Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

6.   Bukti P – 3. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 122

                          tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Jumeran kepada

                          Masde Loise Sipahutar;--------------------------------------------

7.   Bukti P – 4. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 113,

                          tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Nurliana

                          dengan Masde Loise Sipahutar; -------------------------------------------

8.   Bukti P – 4. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 114,

                          tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Nurliana kepada

                          Masde Loise Sipahutar;--------------------------------------------

9.   Bukti P – 5. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 117,

                          tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Agus

                          Asmuni dengan Masde Loise Sipahutar; ---------------------------------

10. Bukti P – 5. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 118,

                          tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Agus Asmuni

                          kepada Masde Loise Sipahutar; -------------------------------------------

11. Bukti P – 6. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 103,

                          tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Amaq

                          Sumi alias Jumrah dengan Masde Loise Sipahutar; --------------------

12. Bukti P – 6. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 104,

                          tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Amaq Sumi

                          alias Jumrah kepada Masde Loise Sipahutar; ---------------------------




Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

13. Bukti P – 7. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT I Komang Suartha, SH., No.

                          10, tanggal 16 Mei 2007, tentang Perjanjian Ikatan Jual-beli antara

                          Amaq Misbah dengan Masde Loise Sipahutar; ------------------------

14. Bukti P – 7. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT I Komang Suartha, SH., No.

                          11, tanggal 16 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Amaq

                          Misbah kepada Masde Loise Sipahutar;---------------------------------

15. Bukti P – 8. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 107,

                          tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Inaq Sarni

                          dengan Masde Loise Sipahutar; -----------------------------------

16. Bukti P – 8. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH. No. 108,

                          tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Inaq Sarni

                          kepada Masde Loise Sipahutar; -------------------------------------------

17. Bukti P – 9           : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1494, , atas sebidang tanah

                          pertanian seluas 14.090 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,

                          Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Hirjan, penerbitan

                          sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------------------

18. Bukti P – 10          : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1504, atas sebidang tanah

                          pertanian seluas 20.000 m ² Desa Pemongkong, Kecamatan

                          Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Mahsun,

                          penerbitan sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------------------

19. Bukti P – 11          : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1505, atas sebidang tanah

                          pertanian seluas 13.800 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,


Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

                          Kabupaten Lombok Timur, atas nama Jumeran, penerbitan

                          sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------------------

20. Bukti P – 12          : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1508, atas sebidang tanah

                          pertanian seluas 18.148 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,

                          Kabupaten Lombok Timur, atas nama Nurliana, penerbitan

                          sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------------------

21. Bukti P – 13          : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1507, atas sebidang tanah

                          pertanian seluas 3.840 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,

                          Kabupaten Lombok Timur, atas nama Agus Asmuni, penerbitan

                          sertifikat tanggal 25 April 2007; ------------------------------------------

22. Bukti P – 14          : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1506, atas sebidang tanah

                          pertanian seluas 10.000 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,

                          Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Sumi alias Jumrah,

                          penerbitan sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------

23. Bukti P – 15          : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1495, atas sebidang tanah

                          pertanian seluas 16.900 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,

                          Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Misbah, penerbitan

                          sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------------------

24. Bukti P – 16          : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1508, atas sebidang tanah

                          pertanian seluas 12.110 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,

                          Kabupaten Lombok Timur, atas nama Inaq Sarni, penerbitan

                          sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------------------


Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

25. Bukti P – 17          : Fotocopy Surat Pernyataan Jumeran tanggal 29 Januari 2011

                          tentang pengakuan Jumeran terhadap penjualan tanah SHM No.

                          1505 seluas 13.800 m² kepada Masde Loise Sipahutar; ---------------

26. Bukti P – 18          : Fotocopy Surat Pernyataan Amaq Herjan tahun 2011 tentang

                          pengakuan Amaq Herjan terhadap penjualan tanah SHM No. 1494

                          seluas 14.090 m² kepada Masde Loise Sipahutar; ---------------------

27. Bukti P – 19          : Fotocopy Surat Pernyataan Mustar alias Amaq Mahsun tanggal 29

                          Januari 2011 tentang pengakuan Mustar alias Amaq Mahsun

                          terhadap penjualan tanah SHM No. 1504 seluas 20.000 m² kepada

                          Masde Loise Sipahutar; ----------------------------------------------------

28. Bukti P – 20          : Fotocopy Surat Pernyataan Nurliana tanggal 29 Januari 2011

                          tentang pengakuan Nurliana terhadap penjualan tanah SHM No. 113

                          seluas 18.148 m² kepada Masde Loise Sipahutar; -----------------

29. Bukti P – 21          : Fotocopy Surat Ketua Tim Penyidik POLDA Nusa Tenggara Barat

                          No. B/250/IX/2010/Dit Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 ditujukan

                          kepada Masde Loise Sipahutar perihal pemberitahuan perkembangan

                          hasil penyidikan; ------------------------------------------

30. Bukti P – 22          : Fotocopy peta lokasi tanah obyek sengketa tanggal 26 April 2011;

31. Bukti P – 23          : Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 10 Maret 2007

                          antara Amaq Rohan, dkk. dengan Amaq Kesu, dkk., yang dibukukan

                          dan didaftarkan di Notaris Fanniyah, SH No. DAFT.7216/III/2007

                          tanggal 17 Maret 2007;----------------------------

32. Bukti P – 24          : Fotocopy dari foto (tanpa keterangan); ---------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

33. Bukti P – 25          : Fotocopy dari foto dengan keterangan “pertemuan perdamaian

                          Ujung Bolong, di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten

                          Lombok Timur (rumah Bapak Musa, SH.);-----------------------------

34. Bukti P – 26          : Fotocopy dari foto dengan keterangan “pertemuan perdamaian

                          Ujung Bolong, di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten

                          Lombok Timur (rumah Bapak Musa, SH.);-----------------------------

35. Bukti P – 27          : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,

                          SH., kepada Amaq Rohan sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga

                          juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -------------

36. Bukti P – 28          : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,

                          SH., kepada Sahrul alias A. Watan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua

                          puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ----------

37. Bukti P – 29          : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,

                          SH., kepada Amaq Suar sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas

                          juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ------------------

38. Bukti P – 30          : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,

                          SH., kepada Amaq Dorman sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan

                          belas juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -----------

39. Bukti P – 31          : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,

                          SH., kepada Amaq Winejam sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas

                          juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -----------




Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

40. Bukti P – 32          : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,

                          SH., kepada Mahsun sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta

                          rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -----------------------

41. Bukti P – 33          : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,

                          SH., kepada Amaq Genet sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta

                          rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -----------------------

42. Bukti P – 34          : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,

                          SH., kepada Novi/Amaq Irep sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas

                          juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -----------

43. Bukti P – 35 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,

                          SH., kepada Haji Zaidun Junaidi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua

                          puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -----

44. Bukti P – 36          : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,

                          SH., kepada Amaq Keman sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta

                          rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ------------------

45. Bukti P – 37          : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,

                          SH. kepada Amaq Sobel sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta

                          rupiah) untuk pembayaran tanah di Ujung Bolong; --------------------

-------- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai
yang cukup berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985
tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan
Tarif Bea Meterai, serta bukti berupa fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -
-------- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang dibawah
sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya
sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------
1. Saksi Amaq Anto: -------------------------------------------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

   −     Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah 4 (empat) bidang tanah

         yang terletak di Dusun Teanjah-anjah, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru,

         Kabupaten Lombok Timur, yang masing-masing telah bersertifikat atas nama

         Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana, saksi mengetahui batas-

         batas tanah obyek sengketa tersebut; -----------------------------------------------------

   −     Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Amaq Hirjan berasal dari Kakeknya

         yang bernama Amaq Mawi, kemudian diturunkan kepada bapaknya Amaq Hirjan

         yang bernama Amaq Misbah, baru kemudian turun kepada Amaq Hirjan; --------

   −     Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Amaq Mahsun berasal dari bapaknya

         yang bernama Amaq Nursam, dimana Amaq Nursam memiliki 3 (tiga) orang anak

         yaitu Amaq Mahsun, Amaq Har, dan Amaq Sahir; ------------------------------

   −     Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Jumeran berasal dari bapaknya, yang

         memperoleh tanah tersebut dari membuka hutan;---------------------------------------

   −     Bahwa tanah yang sertifikatnya atas nama Nurliana diperoleh Nurliana dengan

         cara membuka lahan bersama suaminya; -----------------------------------------------

   −     Bahwa tanah-tanah yang dibuka lahannya tersebut asalnya adalah tanah negara,

         tetapi masyarakat mendapat izin dari Desa; ---------------------------------------------

   −     Bahwa tanah tersebut kemudian dijual kepada Ibu Loise (Penggugat) sekitar tahun

         2005 dihadapan Notaris Fanniyah, SH., dimana saksi yang saat itu menjadi Ketua

         Rukun Tetangga (RT) Telok Bulan (termasuk wilayah tanah sengketa berada)

         diminta oleh masyarakat untuk menyaksikan jual-beli; ----------------------




Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

   −     Bahwa setelah jual-beli, tanah tersebut dikuasai oleh Ibu Loise tetapi dipelihara

         oleh masyarakat Desa Pemongkong untuk menggembala ternak atas suruhan Ibu

         Loise;------------------------------------------------------------------------------------------

   −     Bahwa jual-beli tersebut dilakukan secara bersama-sama termasuk juga tanah-

         tanah lainnya di luar obyek sengketa, waktu itu saudara-saudara dari para penjual

         juga datang, Jumeran datang bersama bapaknya, dan Nurliana datang bersama

         suaminya;-------------------------------------------------------------------------------------

   −     Bahwa pada waktu jual-beli dilakukan tanah-tanah tersebut belum bersertifikat,

         baru berupa surat menggarap, dan kemudian dibuatkan akta perikatan jual-beli

         baru sertifikat-sertifikat tersebut dibuat;-------------------------------------------------

   −     Bahwa saksi melihat penyerahan uang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari

         harga yang disepakati, diserahkan di Kantor Notaris Fanniyah, SH, dan sisanya

         diserahkan setelah 3 (tiga) bulan kemudian oleh Pak Musa (anggota polisi) dan

         saksi tidak menyaksikan pembayaran kedua itu;----------------------------------------

   −     Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Loise saat di Kantor Notaris tersebut;--

   −     Bahwa saksi tidak ingat berapa harga yang disepakati oleh kedua belah pihak;---

   −     Bahwa pada waktu pembicaraan jual-beli di kantor notaris tersebut tidak ada

         pihak yang menyatakan keberatan atas jual-beli itu; -----------------------------------

   −     Bahwa kemudian hari muncul pihak-pihak yang keberatan atas penjualan tersebut,

         yaitu orang-orang yang sebelumnya menggarap tanah sengketa di bagian tanah

         Amaq Hirjan, kemudian diadakan pertemuan di Kantor Desa dan menghasilkan

         kesepakatan damai, dimana orang-orang yang juga mengklaim tanah tersebut juga

         menerima pembayaran dari pihak Ibu Loise (Penggugat);-----
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

   −     Bahwa setelah penyelesaian pembayaran kedua baru tanah sengketa tersebut

         dikuasai oleh Ibu Loise dengan menyuruh orang lain untuk memeliharanya;-------

   −     Bahwa saat ini di atas tanah sengketa sudah dibangun rumah-rumah dan yang

         sudah berdiri berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) unit rumah yang dibangun mulai

         sejak tahun 2010, dan saksi dengar dari masyarakat bahwa yang membangun

         rumah-rumah tersebut adalah Pemda; ----------------------------------------------------

   −     Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program Pemerintah Kabupaten Lombok

         Timur untuk relokasi masyarakat Gili (Pulau) Sunut ke tanah yang menjadi

         sengketa sekarang, dan saksi juga tidak mengetahui pembayaran ganti rugi oleh

         Pemkab kepada Amaq Hirjan, dkk.;-----------------------------------------------------

   −     Bahwa saksi menjadi Ketua RT Telok Bulan sejak tahun 2007 – 2009, sekarang

         saksi tidak menjabat lagi, tetapi masih tetap tinggal di sana;--------------------------

   −     Bahwa selain keempat bidang tanah tersebut tidak ada tanah lain yang dibangun

         oleh Pemda, dan tanah atas nama Lalu Agus Asmuni, Amaq Misbah, dan Inaq

         Sarni tidak menjadi obyek sengketa;------------------------------------------------------


2. Saksi Lalu Muhammad Nasir: ----------------------------------------------------------------

   −     Bahwa saksi tinggal di Pemongkong sejak tahun 1995; -------------------------------

   −     Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah yang berada di

         dekat makam Teranjah-anjah, Desa Persiapan Sekaroh, Jerowaru, sebanyak 4

         (empat) obyek masing-masing atas nama Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran,

         dan Nurliana; --------------------------------------------------------------------------------



Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

   −     Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Hirjan diperoleh Amaq Hirjan karena ia

         yang pertama merambah tanah tersebut sekitar tahun 1971/1972, tetapi saksi tidak

         tahu izin perambahannya, sebelumnya tanah tersebut adalah tanah negara;--

   −     Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Hirjan tersebut kemudian dijual kepada

         Masde Loise (Penggugat) sekitar tahun 2005/2006 yang dilakukan di

         Notaris/PPAT Fanniyah, SH. di Pancor dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua

         puluh lima juta rupiah) per hektar melalui perantara yang bernama Kamarudin;---

   −     Bahwa Amaq Hirjan juga datang menghadap ke notaris waktu jual-beli itu;-------

   −     Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Mahsun adalah milik Amaq Mahsun

         sendiri, yang berasal dari merambah bersama orang tuanya yang bernama Amaq

         Jumeran dan mereka dulu berumah di sekitar pemakaman Teranjah-anjah; --------

   −     Bahwa tanah Amaq Mahsun tersebut juga dijual kepada Penggugat yang jual-

         belinya juga dilakukan di Notaris; -------------------------------------------------------

   −     Bahwa tanah sengketa atas nama Jumeran juga diperolehnya dengan cara

         merambah, sedangkan tanah sengketa atas nama Nurliana saksi tidak tahu

         memperoleh tanah darimana yang saksi tahu Nurliana adalah isteri mantan Kepala

         Desa Pemongkong; ----------------------------------------------------------------

   −     Bahwa saksi menjadi saksi pada saat jual-beli antara para pemilik tanah dengan

         Penggugat di Kantor Notaris, dan saksi juga menyaksikan pembayaran dari

         Penggugat kepada para penjual yang dilakukan secara bersama-sama di Kantor

         Notaris sebagai pembayaran pertama dengan harga Rp. 6.300.000,00 (enam juta

         tiga ratus ribu rupiah) per hektar; ---------------------------------------------------------


Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

   −     Bahwa sebelum ke Kantor Notaris, para penjual dikumpulkan dan dipertemukan

         di rumah Kamaruddin, dihadiri oleh semua pemilik tanah termasuk Amaq Hirjan,

         Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana yang seluruhnya berjumlah belasan orang;

   −     Bahwa saat itu di rumah Kamaruddin juga hadir aparat desa yang bernama Rustan

         (Kaur Kesra), Lalu Muchtar (Kaur Pemerintahan), dan Sekdes, tanpa dihadiri oleh

         Kepala Desa;------------------------------------------------------------------

   −     Bahwa di Kantor Notaris, Penggugat bertemu langsung dengan para penjual untuk

         transaksi pembayaran;---------------------------------------------------------------

   −     Bahwa setelah pembayaran di Kantor Notaris, baru muncul pihak yang keberatan,

         yaitu orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pemilik asal dari tanah-tanah

         sengketa tersebut yang berjumlah 11-12 orang, namun terhadap hal itu sudah

         dilakukan perdamaian di kantor polisi yang dikordinir oleh Bapak Musa yang

         menjabat sebagai Kasatserse saat itu;---------------------------------------

   −     Bahwa saksi juga melihat langsung pembayaran kepada orang-orang yang

         keberatan tersebut, dan setelah pihak yang berkeberatan itu menerima uang dari

         penggugat, permasalahan selesai dan pembayaran terhadap pihak-pihak yang

         keberatan tersebut atas dasar perdamaian dengan Amaq Hirjan dan kawan-kawan

         adalah menjadi pelunasan pembayaran jual-beli tanah; --------------------------------

   −     Bahwa pada waktu jual-beli tanah-tanah tersebut belum bersertifikat, tetapi

         sekarang sudah bersertifikat atas nama Amaq Mahsun, Amaq Hirjan, Nurliana,

         dan Jumeran;---------------------------------------------------------------------------------

   −     Bahwa setelah terjadinya perdamaian, tanah-tanah sengketa digarap dan

         dikerjakan oleh Kamaruddin atas suruhan Penggugat sampai tahun 2009, setelah
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

         itu tanah dirambah oleh orang bernama Lalu Mukarap sampai tahun 2010,

         sementara sebelumnya Lalu Mukarap tidak pernah menggarap tanah itu, sehingga

         Lalu Mukarap telah merampas tanah milik Penggugat dan ia ditangkap oleh

         POLDA NTB dalam perkara penipuan;---------------------------------------------

   −     Bahwa saksi hanya mendengar-dengar kalau sekarang di atas tanah sengketa

         sudah dibangun bangunan-bangunan rumah; --------------------------------------------

   −     Bahwa saksi tidak tahu masalah konsinyasi dari Pemda Lombok Timur;-----------


3. Saksi AKP Musa, SH.: -------------------------------------------------------------------------

   −     Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa terletak di Dusun Ujung Bolong, yang

         dulunya termasuk Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok

         Timur; -----------------------------------------------------------------------------------------

   −     Bahwa tanah-tanah yang dipermasalahkan sekarang adalah yang berasal dari

         Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Nurliana, dan Jumeran; --------------------------------

   −     Bahwa di dekat lokasi tanah sengketa juga terdapat tanah-tanah Amaq Agus

         Asmuni, Amaq Sumi, Amaq Misbah, dan Inaq Sarni; ---------------------------------

   −     Bahwa Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Nurliana, dan Jumeran menjual tanah

         mereka kepada Penggugat pada tahun 2006-2007 dengan harga yang disepakati

         sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar yang dilakukan

         dihadapan Notaris dan dibuatkan Akta Perikatan Jual-beli, bukan Akta Jual-beli,

         dan waktu itu belum ada sertifikat tanahnya, baru sekitar satu tahun kemudian

         dibuatkan sertifikat-sertifikat tanahnya; -------------------------------------



Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

   −     Bahwa setelah pembayaran pertama, muncul keberatan dari orang-orang yang

         mengklaim sebagai penggarap pertama yaitu: ------------------------------------------

         • Amaq Rohan mengaku sebagai penggarap pertama tanah atas nama Amaq

             Hirjan; ------------------------------------------------------------------------------------

         •    Amaq Mijah mengaku sebagai penggarap pertama tanah atas nama Amaq

              Mahsun;-----------------------------------------------------------------------------------

         •    Amaq Lesah mengaku sebagai pernggarap pertama tanah atas nama Jumeran;-

              ---------------------------------------------------------------------------------

         •    Amaq Irep mengaku sebagai penggarap pertama tanah atas nama Nurliana; --

   −     Bahwa keberatan dari pihak Amaq Rohan, dkk tersebut adalah didasarkan bahwa

         pihak Amaq Rohan, dkk. adalah sebagai pihak yang pertama kali membuka tanah

         sengketa tersebut sekitar tahun 1970-an yang dibuktikan dengan adanya bukti

         berupa pipil tahun 1974/1978; -------------------------------------------------------------

   −     Bahwa terhadap permasalahan tersebut dilakukanlah upaya perdamaian dengan

         cara musyawarah di rumah saksi antara pihak Amaq Hirjan dkk, dengan pihak

         Amaq Rohan, dkk., yang difasilitasi oleh Sekdes, dan saksi sendiri yang

         mendapatkan kuasa bawah tangan dari pihak Amaq Rohan, dkk; --------------------

   −     Bahwa upaya perdamaian tersebut menghasilkan kesepakatan damai, yang

         kemudian dibuatkan surat kesepakatan damai di Kantor Notaris Fanniyah, SH.,

         dimana dalam perdamaian tersebut saksi yang hadir mewakili kepentingan Amaq

         Rohan, dkk karena saksi telah menerima kuasa;-----------------------------------------

   −     Bahwa saksi membenarkan bukti P – 23 sebagai surat perdamaian yang

         dimaksudkan oleh saksi, yang intinya adalah pihak Amaq Rohan, dkk. sepakat
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

         dengan pihak Amaq Hirjan, dkk., bahwa Amaq Rohan, dkk akan menerima sisa

         pelunasan jual-beli tanah dari Penggugat; -----------------------------------------------

   −     Bahwa pihak Ibu Loise tidak terlibat dalam kesepakatan damai itu, baru setelah

         adanya kesepakatan Ibu Loise dilibatkan;------------------------------------------------

   −     Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran tahap I, karena saksi baru mengikuti

         permasalahan ini setelah pembayaran tahap I dimana Amaq Hirjan cs. (Penggarap

         I) menerima pembayaran sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari

         harga seluruhnya sekitar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); --------------

         -------------------------------------------------------------------------

   −     Bahwa yang saksi ketahui adalah pembayaran tahap II setelah adanya kesepakatan

         damai Amaq Rohan, dkk. dengan Amaq Hirjan, dkk, dimana Amaq Rohan, dkk

         (pihak penggarap I) menerima pembayaran sebesar Rp. 189.000.000,00 (seratus

         delapan puluh sembilan juta rupiah);------------------------

   −     Bahwa uang pembayaran yang kedua sebesar Rp. 189.000.000,00 (seratus delapan

         puluh sembilan juta rupiah) saksi terima dari Ibu Loise (Penggugat) melalui

         pengacaranya, kemudian uang itu saksi serahkan kepada Amaq Rohan, dkk., yang

         saksi serahkan kepada masing-masing orang di rumah saksi sendiri, dengan bukti

         kwitansi-kwitansi (saksi membenarkan bukti P – 27 s/d P – 37); ---

   −     Bahwa setelah pedamaian dan pembayaran tahap II tersebut selesai, setahu saksi

         permasalahan sudah selesai dan tanah dikuasai oleh pihak Ibu Loise (Penggugat)

         yang saksi ketahui langsung;---------------------------------------------------------------




Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

     −     Bahwa saksi mendengar adanya masalah lagi terkait dengan adanya pembangunan

           rumah-rumah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur di atas tanah

           sengketa setelah adanya perkara di pengadilan ini; ---------------------

Terhadap keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut Kuasa Penggugat
membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya
dalam kesimpulan; -----------------------------------------------------------------------------------

---------Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai
berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------
1.       Bukti T – 1      : Fotocopy Surat Pernyataan Amaq Hirjan tanggal 09 Desember

                          2009 tentang kesediaan menyerahkan tanah kepada Pemkab lombok

                          Timur untuk relokasi; -------------------------------------------------------

2.       Bukti T – 2      : Fotocopy Surat Pernyataan Amaq Mahsun tanggal 09 Desember

                          2009 tentang kesediaan menyerahkan tanah kepada Pemkab lombok

                          Timur untuk relokasi; -------------------------------------------------------

3.       Bukti T – 3      : Fotocopy Surat Pernyataan Jumeran tanggal 09 Desember 2009

                          tentang kesediaan menyerahkan tanah kepada Pemkab lombok

                          Timur untuk relokasi; -------------------------------------------------------

4.       Bukti T – 4      : Fotocopy Surat Pernyataan Nurliana tanggal 09 Desember 2009

                          tentang kesediaan menyerahkan tanah kepada Pemkab lombok

                          Timur untuk relokasi; -------------------------------------------------------

5.       Bukti T – 5      : Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No.

                          01/Pen/Pdt.KONS/2010/PN.Sel tanggal 12 Mei 2010 tentang

                          penawaran pembayaran konsinyasi kepada Amaq Hirjan, dkk;------




Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

6.   Bukti T – 5. a : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, No.

                          900/71/Tapem/2010 tanggal 21 April 2010 yang ditujukan kepada

                          Ketua Pengadilan Negeri Selong, perihal permohonan konsinyasi;--

7.   Bukti T – 5. b : Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Konsinyasi Uang Ganti Rugi

                          Tanah Lokasi Relokasi Penduduk Gili Sunut di Desa Pemongkong,

                          Kecamatan         Jerowaru,       Kabupaten         Lombok        Timur,       Nomor

                          02/PPT/2010 tanggal 19 Januari 2010; ----------------------------------

8.   Bukti T – 6          : Fotocopy kwitansi pembayaran dari Panitera/Sekertaris Pengadilan

                          Negeri Selong (Bendaharawan uang pihak ke-3) kepada Jumeran,

                          tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu

                          juta rupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah seluas 13.800 m²

                          SHM No. 1505 atas nama Jumeran; -------------------------

9.   Bukti T – 7          : Fotocopy kwitansi pembayaran dari Panitera/Sekertaris Pengadilan

                          Negeri Selong kepada Amaq Hirjan, tanggal 10 Juni 2010 sebesar

                          Rp. 42.270.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu

                          rupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah seluas 14.090 m² SHM

                          No. 1494 atas nama Jumeran; -----------------

10. Bukti T – 8           : Fotocopy kwitansi pembayaran dari dari Panitera/Sekertaris

                          Pengadilan Negeri Selong (Bendaharawan uang pihak ke-3) kepada

                          Amaq Mahsun, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 60.000.000,00

                          (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah

                          seluas 20.000 m² SHM No. 1504 atas nama Amaq Mahsun; ---------


Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

11. Bukti T – 9           : Fotocopy kwitansi pembayaran dari Panitera/Sekertaris Pengadilan

                          Negeri Selong kepada Nurliana, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp.

                          54.444.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh

                          empat ribu rupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah seluas

                          18.148 m² SHM No. 1508 atas nama Nurliana; ---------

12. Bukti T – 10          : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Pemongkong Nomor

                          Pem.2/151/2009 Desember 2009, yang menerangkan bahwa pada

                          Register Induk Penduduk Desa Pemongkong tidak ditemukan nama

                          Masde Loise Sipahutar; ----------------------------------------------------

13. Bukti T – 11          : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Pemongkong Nomor

                          Pem.2/151/2009 Desember 2009, yang menerangkan bahwa Amaq

                          Misbah, dkk. sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Tanjah-

                          anjah, Desa Pemongkong sesuai SHM; -------------------------

14. Bukti T – 12          : Fotocopy Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten

                          Lombok Timur No. 580/16/PPT/2009 tanggal 31 Desember 2009

                          tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Hak Atas Tanah

                          Untuk Keperluan Relokasi Penduduk Gili Sunut;---------------

15. Bukti T – 13          : Fotocopy Surat Persetujuan Penanaman Modal Badan Koordinasi

                          Penanaman Modal (BKPM) Nomor 604/I/PMA/2009 tanggal 26 Mei

                          2009 atas nama perusahaan PT. Ocean Blue Resorts Indonesia;

16. Bukti T – 14          :       Fotocopy       Keputusan         Bupati      Lombok        Timur       Nomor

                          188.45/335/LHPM/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Pembentukan

                          Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pengkajian, Pemanfaatan Gili
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

                          Sunut Dusun Temeak Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru,

                          Kabupaten Lombok Timur; ------------------------------------------------

17. Bukti T – 15          : Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kawasan

                          Pariwisata Sunut Resort antara Pemkab Lombok Timur dan PT.

                          Ocean Blue Resorts Indonesia No. 181/23/BLHPM/2009, No.

                          03/OBRI/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009; -------------------------

18. Bukti T – 16          : Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan dan

                          Fasilitas Pendukung Dalam Rangka Relokasi Penduduk Gili Sunut

                          tanggal 22 Agustus 2009, total senilai Rp. 5.500.000.000,00 (lima

                          milyar lima ratus ribu rupiah); ---------------------------------------------

19. Bukti T – 17          : Fotocopy Surat Pernyataan masyarakan Gili Sunut tanggal 3

                          Oktober 2009 berikut lampirannya, tentang kesediaan direlokasi ke

                          Teanjah-anjah; ---------------------------------------------------------------

20. Bukti T – 18          : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor

                          188.45/524/KBPDN/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang

                          Pembentukan Tim Teknis Supervisi Relokasi Penduduk Gili Sunut

                          Desa Persiapan Sekaroh Kecamatan Jerowaru; -------------------------

21. Bukti T – 19          : Fotocopy Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Tim Supervisi

                          Relokasi Penduduk Gili Sunut, tanggal 7 Januari 2010 berikut

                          lampiran daftar hadir; -------------------------------------------------------

22. Bukti T – 20          : Fotocopy Surat PLT Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten

                          Lombok Timur, No. 600/699/2009 tanggal 3 Desember 2009


Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

                          ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal informasi data

                          lokasi pemindahan penduduk Gili Sunut Desa Pemongkong; --------

23. Bukti T – 21          :     Fotocopy        Keputusan          Bupati        Lombok         Timur        No.

                          188.45/516/TAPEM/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang

                          Penetapan Lokasi Relokasi Penduduk Gili Sunut Desa Persiapan

                          Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;----------

24. Bukti T – 22          :     Fotocopy        Keputusan          Bupati        Lombok         Timur        No.

                          188.45/152/TAPEM/2008                tanggal       9     April      2008      tentang

                          Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Timur

                          berikut lampiran daftar panitia; -------------------------------------------

25. Bukti T – 23          : Fotocopy Surat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok

                          Timur, No. 01/PPT/2010 tanggal 03 Maret 2010 ditujukan kepada

                          Bupati Lombok Timur, perihal konsinyasi uang ganti rugi pada tanah

                          relokasi penduduk Gili Sunut; --------------------------------------

26. Bukti T – 24          : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur No.

                          005/33/LHPM.pm/IX/2009 tanggal 07 September 2009 ditujukan

                          kepada Masde Loise Sipahutar perihal panggilan; ---------------------

27. Bukti T – 25          : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur No.

                          005/11/LHPM.pm/IX/2009 tanggal 12 September 2009 ditujukan

                          kepada Masde Loise Sipahutar, perihal panggilan II; ------------------

28. Bukti T – 26          : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur No.

                          005/02/LHPM.pm/IX/2009 tanggal 28 September 2009 ditujukan

                          kepada Masde Loise Sipahutar, perihal panggilan III; -----------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

29. Bukti T – 27          : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur No.

                          005/19/LHPM.pm/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009, perihal

                          panggilan; --------------------------------------------------------------------

30. Bukti T – 28          : Fotocopy Tanda Terima Surat, dengan kop surat Sekertariat Daerah

                          Kabupaten Lombok Timur; --------------------------------------

-------- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat
tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor
24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta bukti berupa fotocopy telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya; ----------------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang dibawah
sumpah di persidangan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------

1.   Saksi Lalu Yasin: -----------------------------------------------------------------------------

     −     Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah

           Kabupaten Lombok Timur; --------------------------------------------------------------

     −     Bahwa awalnya ada perjanjian investasi antara pihak Pemda Kab. Lotim dengan

           investor PT. Ocean Blue Indonesia yang intinya akan mengelola Gili Sunut

           sebagai kawasan wisata; ----------------------------------------------------------

     −     Bahwa oleh karena di dalam Gili Sunut telah dihuni oleh penduduk, maka

           Pemda Kab. Lotim membuat kesepakatan dengan investor bahwa Pemda

           berkewajiban menyediakan lahan untuk relokasi penduduk Gili Sunut di tempat

           lain, sedangkan investor berkewajiban membangun perumahan untuk penduduk

           di tempat relokasi tersebut; ---------------------------------------------------------------

     −     Bahwa untuk menyediakan lahan tersebut, Bupati Lombok Timur membentuk

           panitia pengadaan tanah dengan membentuk 3 (tiga) tim, yaitu tim I bernama
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

           tim pengkajian, tim II bernama tim Supervisi, dan tim III bernama tim

           pembebasan tanah atau yang dikenal dengan nama tim 9, dan saksi diberi tugas

           sebagai anggota tim pengkajian; --------------------------------------------------------

     −     Bahwa tim 9 mencari tempat untuk relokasi, dan dari beberapa alternatif yang

           diberikan, setelah ditawarkan kepada penduduk Gili Sunut, mereka hanya mau

           direlokasi ke Dusun Tanjah-anjah, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru tempat

           yang sekarang menjadi obyek sengketa ini, dengan pertimbangan bahwa

           penduduk Gili Sunut umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan, jadi hanya

           cocok untuk tinggal di dekat pantai seperti Tanjah-anjah, selain itu sebagian

           besar penduduk Gili Sunut asal muasalnya dari Tanjah-anjah, dan banyak

           keluarga mereka yang dimakamkan di Tanjah-anjah;-----------------------

     −     Bahwa kemudian tim mengadakan penelitian tentang kepemilikan tanah di

           Tanjah-anjah tersebut, dan diperoleh data yang belum valid bahwa tanah

           tersebut yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah masing-masing atas nama

           pemiliknya Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana (Tergugat II

           s/d Tergugat V) yang akan dijual kepada pihak Ibu Masde Loise Sipahutar

           (Penggugat); ------------------------------------------------------------------------------

     −     Bahwa saksi membenarkan bukti T – 1 s/d T – 4 berupa surat pernyataan

           Tergugat II s/d Tergugat V yang bersedia menyerahkan tanah kepada Pemda;---

     −     Bahwa kemudian tim mengkonfirmasi kepada Amaq Hirjan, dkk. yang

           menyatakan bahwa proses jual-beli dengan pihak Penggugat belum tuntas

           karena mereka menyatakan belum menerima uang pembayaran dari Penggugat;


Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

     −     Bahwa kemudian tim memanggil pihak Penggugat untuk melakukan mediasi,

           namun ia tidak pernah datang walaupun panggilan telah dilakukan sebanyak 4

           (empat) kali, bahkan Penggugat sempat menelepon dan mengatakan bahwa ia

           tidak ada hubungan apa-apa dengan Pemerintah Daerah Lotim;--------------------

     −     Bahwa selanjutnya tim mengecek ke Badan Pertanahan Nasional di Selong, dan

           diperoleh informasi bahwa sertifikat atas keempat bidang tanah di Tanjah-anjah

           tersebut masing-masing atas nama Tergugat II s/d Tergugat V, dan oleh karena

           di BPN tidak terdapat data tentang pengalihan hak milik atas tanah-tanah

           tersebut, BPN berpendapat tanah tersebut masih hak milik Tergugat II s/d

           Tergugat V; --------------------------------------------------------------------------------

     −     Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut, setelah diselidiki oleh

           Tim Relokasi/Pengkajian, dan dicek lagi oleh Tim Supervisi, ternyata status

           kepemilikan atas tanah-tanah tersebut masih belum jelas, sehingga Tim 9

           menyimpulkan bahwa tanah-tanah tersebut masih dalam status sengketa

           kepemilikan antara Tergugat II s/d Tergugat V dengan Penggugat;----------------

     −     Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden, apabila dalam pengadaan tanah untuk

           kepentingan        umum       tanah      dinyatakan       dalam       status    sengketa,       maka

           penyelesaiannya dilakukan dengan cara Konsinyasi ke Pengadilan Negeri;------

     −     Bahwa kemudian pada akhir tahun 2009 Panitia Pengadaan melakukan

           konsinyasi ke Pengadilan Negeri Selong sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh

           juta rupiah) per hektar; --------------------------------------------------------------------

     −     Bahwa pada saat konsinyasi tersebut dilakukan, yang secara fisik menguasai

           tanah-tanah tersebut adalah Tergugat II s/d Tergugat V; ----------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

     −     Bahwa Pengadilan Negeri Selong mengeluarkan Surat Penetapan Konsinyasi,

           dan kemudian uang konsinyasi diterima oleh Tergugat II s/d Tergugat V sesuai

           dengan luas tanah masing-masing; ------------------------------------------------------

     −     Bahwa setelah konsinyasi, tanah diserahkan kepada pihak Pemda Kab. Lotim,

           namun sertifikatnya tidak diserahkan, karena menurut Tergugat II s/d Tergugat

           V mereka tidak tahu-menahu perihal sertifikat tersebut; -----------------------------

     −     Bahwa panitia pengadaan tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya

           perselisihan yang melibatkan Amaq Hirjan, dkk. dengan pihak lain selain

           Penggugat yang mengklaim kepemilikan atas tanah itu juga;---------------

     −     Bahwa saksi melakukan pemeriksaan data di Kantor Desa Pemongkong dan

           Kantor Camat Jerowaru, Penggugat tersebut ternyata bukan penduduk di Desa

           Pemongkong, sedangkan saksi mengetahui dari Notaris Fanniyah. SH., jika

           Penggugat menggunakan domisili di Desa Pemongkong;----------------------------

     −     Bahwa selain pembangunan rumah-rumah untuk relokasi penduduk, investor

           juga akan membangun fasilitas sosial, sekolah, masjid, dan jalan, serta tempat

           pelelangan ikan;---------------------------------------------------------------------------

     −     Bahwa pembangunan rumah-rumah penduduk tersebut dilakukan oleh

           masyarakat sendiri dengan biaya yang berasal dari investor, dimana bahan-bahan

           bangunan disiapkan oleh Hulaimi, orang yang ditugasi oleh investor, dan untuk

           tukang dicari oleh masyarakat sendiri dengan biaya dari investor untuk jasa

           tukang sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per unit

           rumah hingga selesai; ----------------------------------------------------------------


Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
                  pnselong.org

2.   Saksi Muhasim: --------------------------------------------------------------------------------

     −     Bahwa saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemda Kab. Lotim;---------

     −     Bahwa saksi dulu menjadi anggota tim 9 dalam pengadaan tanah relokasi

           penduduk Gili Sunut;----------------------------------------------------------------------

     −     Bahwa awalnya ada penawaran dari investor perusahaan asing bernama PT.

           Ocean Blue Resort Indonesia untuk berinvestasi mengembangkan Gili (Pulau)

           Sunut menjadi kawasan wisata, kemudian investor tersebut mengajukan

           permohonannya kepada Bupati, lalu dibuatlah perjanjian investasi dimana

           Pemda bertugas menyiapkan tanah untuk relokasi, kemudian Bupati membentuk

           tim pengkajian, tim supervisi, dan tim relokasi penduduk Gili Sunut;--------------

           -------------------------------------------------------------------------

     −     Bahwa tim melakukan musyawarah dengan penduduk Gili Sunut dan

           mengajukan alternatif tempat relokasi di wilayah Temeang, Desa Sekaroh,

           wilayah lokasi transmigrasi, dan wilayah Ujung Kelor, Kekadusan Temeang,

           namun ketiga opsi tersebut tidak disetujui oleh penduduk Gili Sunut, dan mereka

           hanya mau direlokasi ke Tanjah-anjah karena pencaharian mereka sebagai

           nelayan sehingga menginginkan direlokasi ke tempat yang juga dekat dengan

           pantai, selain itu di keluarga mereka dulunya juga tinggal di Tanjah-anjah dan

           ada yang dimakamkan di sana;-----------------------------------------------

     −     Bahwa tim supervisi melakukan penelitian tentang kepemilikan tanah di Tanjah-

           anjah, dan kemudian tim melakukan konsultasi ke Kantor Badan Pertanahan

           Nasional di Selong dan diperoleh informasi bahwa tanah-tanah tersebut adalah

           milik Amaq Hirjan, dkk., dan belum pernah dialihkan ke pihak lain, selanjutnya
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06
Putusan pdt 06

More Related Content

What's hot

MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdf
MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdfMK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdf
MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdfbatreaaa
 
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)Ahmad Kahar
 
Contoh surat perjanjian pengikat jual beli tanah
Contoh surat perjanjian pengikat jual beli tanahContoh surat perjanjian pengikat jual beli tanah
Contoh surat perjanjian pengikat jual beli tanahPaul Aurel
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataTopan Erlando
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Taufik Budi Permana
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatNakano
 
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfProposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfAndri Marpaung SH
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Surat kuasa-khusus
Surat kuasa-khususSurat kuasa-khusus
Surat kuasa-khususravelptik
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatNakano
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Anggaran dasar lbh sang pati
Anggaran dasar lbh sang patiAnggaran dasar lbh sang pati
Anggaran dasar lbh sang patimarshal cotex
 
Perjanjian sewa menyewa
Perjanjian sewa menyewaPerjanjian sewa menyewa
Perjanjian sewa menyewaBudi Krisnawan
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdatasuiggetsu
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 

What's hot (20)

MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdf
MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdfMK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdf
MK dan Karakteristik Hukum Acara MK (1).pdf
 
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Contoh Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
 
Contoh surat perjanjian pengikat jual beli tanah
Contoh surat perjanjian pengikat jual beli tanahContoh surat perjanjian pengikat jual beli tanah
Contoh surat perjanjian pengikat jual beli tanah
 
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI  ( CONTOH )AKTA JUAL BELI  ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
 
Replik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdataReplik dalam perkara perdata
Replik dalam perkara perdata
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
surat kuasa tergugat
surat kuasa tergugatsurat kuasa tergugat
surat kuasa tergugat
 
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfProposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
Surat kuasa-khusus
Surat kuasa-khususSurat kuasa-khusus
Surat kuasa-khusus
 
Replik
ReplikReplik
Replik
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugat
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Anggaran dasar lbh sang pati
Anggaran dasar lbh sang patiAnggaran dasar lbh sang pati
Anggaran dasar lbh sang pati
 
Akta perjanjian sewa mobil
Akta perjanjian sewa mobilAkta perjanjian sewa mobil
Akta perjanjian sewa mobil
 
Perjanjian sewa menyewa
Perjanjian sewa menyewaPerjanjian sewa menyewa
Perjanjian sewa menyewa
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 
14 p-hum-2009
14 p-hum-200914 p-hum-2009
14 p-hum-2009
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 

More from Eka Ramadhani

Rencana strategis tahun 2010 2014
Rencana strategis tahun 2010 2014Rencana strategis tahun 2010 2014
Rencana strategis tahun 2010 2014Eka Ramadhani
 
Rencana kinerja tahunan 2012
Rencana kinerja tahunan 2012Rencana kinerja tahunan 2012
Rencana kinerja tahunan 2012Eka Ramadhani
 
Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2012
Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2012Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2012
Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2012Eka Ramadhani
 
Pengukuran kinerja tahun 2012
Pengukuran kinerja tahun 2012Pengukuran kinerja tahun 2012
Pengukuran kinerja tahun 2012Eka Ramadhani
 
Penetapan kinerja tahun 2013
Penetapan kinerja tahun 2013Penetapan kinerja tahun 2013
Penetapan kinerja tahun 2013Eka Ramadhani
 
Matriks rencana strategis tahun 2010 2014
Matriks rencana strategis tahun 2010 2014Matriks rencana strategis tahun 2010 2014
Matriks rencana strategis tahun 2010 2014Eka Ramadhani
 
Laporan tahunan pn selong 2011
Laporan tahunan pn selong  2011Laporan tahunan pn selong  2011
Laporan tahunan pn selong 2011Eka Ramadhani
 
Laporan tahunan pn selong 2011
Laporan tahunan pn selong  2011Laporan tahunan pn selong  2011
Laporan tahunan pn selong 2011Eka Ramadhani
 
Laporan tahunan pn selong 2011
Laporan tahunan pn selong  2011Laporan tahunan pn selong  2011
Laporan tahunan pn selong 2011Eka Ramadhani
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraEka Ramadhani
 

More from Eka Ramadhani (14)

Rencana strategis tahun 2010 2014
Rencana strategis tahun 2010 2014Rencana strategis tahun 2010 2014
Rencana strategis tahun 2010 2014
 
Rencana kinerja tahunan 2012
Rencana kinerja tahunan 2012Rencana kinerja tahunan 2012
Rencana kinerja tahunan 2012
 
Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2012
Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2012Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2012
Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2012
 
Pengukuran kinerja tahun 2012
Pengukuran kinerja tahun 2012Pengukuran kinerja tahun 2012
Pengukuran kinerja tahun 2012
 
Penetapan kinerja tahun 2013
Penetapan kinerja tahun 2013Penetapan kinerja tahun 2013
Penetapan kinerja tahun 2013
 
Matriks rencana strategis tahun 2010 2014
Matriks rencana strategis tahun 2010 2014Matriks rencana strategis tahun 2010 2014
Matriks rencana strategis tahun 2010 2014
 
Iku pnsel
Iku pnselIku pnsel
Iku pnsel
 
Lakip tahun 2012
Lakip   tahun 2012Lakip   tahun 2012
Lakip tahun 2012
 
Laporan tahunan pn selong 2011
Laporan tahunan pn selong  2011Laporan tahunan pn selong  2011
Laporan tahunan pn selong 2011
 
Laporan tahunan pn selong 2011
Laporan tahunan pn selong  2011Laporan tahunan pn selong  2011
Laporan tahunan pn selong 2011
 
Laporan tahunan pn selong 2011
Laporan tahunan pn selong  2011Laporan tahunan pn selong  2011
Laporan tahunan pn selong 2011
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkara
 
Layanan
LayananLayanan
Layanan
 
Korupsi puguh
Korupsi puguhKorupsi puguh
Korupsi puguh
 

Putusan pdt 06

  • 1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org PUTUSAN No. 06/Pdt.G/2011/PN.Sel DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ---------Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: ----------------------------------------------------------------------------- Masde Loise Sipahutar, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sriwijaya Indah Blok D No. 3, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2011 no. 03/SK.PN.SEL/ADV.AT/I/2011 diwakili oleh kuasa hukumnya, Abdul Thayib, SH., Advokat beralamat di Jalan Sakura Raya Blok G No. 5, BTN Sweta Indah, Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai KUASA PENGGUGAT;---------------------------------------- Melawan 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jalan Prof. Muh. Yamin, SH., No. 57, Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; ----------------- 2. Amaq Herjan, beralamat di Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; --------------------------------------- 3. Amaq Mahsun, beralamat di Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; ------------------------------------------------ 4. Jumeran, umur 48 tahun, beralamat di Dasan Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV; --------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 5. Nurliana, umur 28 tahun, beralamat di Pemongkong, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V; ------- Dalam hal ini Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/25/KUM/2011 tanggal 24 Februari 2011, dan Tergugat II s/d Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Sel tanggal 28 Februari 2011, diwakili oleh Kuasa-kuasa Hukumnya: H. As’ad, SH., MH., M. Mahsan, SH., MH., AL Muzanni, SH., dan M. Zainuddin, SH., MH., Advokat-advokat dari Kantor H. As’ad, SH., MH., & Partner, beralamat di Jalan Perintis, Gg. Masjid No. 01, Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai KUASA PARA TERGUGAT; --------------------- Pengadilan Negeri tersebut; --------------------------------------------------------------- Setelah membaca berkas perkara; -------------------------------------------------------- Setelah mendengarkan kedua belah pihak; ---------------------------------------------- Setelah memeriksa bukti-bukti surat; ---------------------------------------------------- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -------------------------- ---------------------------- TENTANG DUDUK PERKARA ----------------------------------- ---------Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Februari 2011 di bawah register perkara nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Sel; ----------------------------------------- ---------Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir kuasa hukumnya masing-masing, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat V tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; --------------------------------------------------------------------------------- ---------Menimbang, bahwa sebelum memulai acara pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) Rechtreglement Buiten gewesten ( RBg ) dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk mediator Hakim Ibu Rina Indrajanti, SH., MH, akan tetapi perdamaian tidak tercapai; ----------------------------------------------------------------------------------------- -------- Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dengan mediasi selesai, untuk Tergugat II, III, IV, dan V hadir di persidangan dengan mewakilkan kepada kuasa hukum yang sama dengan Kuasa Hukum Tergugat I, yang untuk selanjutnya hadir di persidangan mewakili kepentingan seluruh Tergugat tersebut;-------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 3. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org ---------Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perbaikan gugatan tertanggal 11 Februari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah ladang yang diperoleh melalui ikatan jual-beli, yaitu: -------------------------------------------------------------------------- A. Tanah ladang yang tercantum atas nama Amaq Herjan, SHM No. 1494, luas 14.090 m², dengan batas-batas: ---------------------------------------------------------- Sebelah utara : tanah Amaq Misbah; ------------------------------------------- Sebelah timur : sempadan; ------------------------------------------------------- Sebelah barat : tanah Amaq Mustar alias Amaq Mahsun; ------------------ Sebelah selatan : tanah Amaq Sumi alias Jumrah; ----------------------------- B. Tanah ladang yang tercantum atas nama Amaq Mahsun, SHM No. 154, luas 20.000 m², dengan batas-batas: ---------------------------------------------------------- Sebelah utara : tanah LL. Mustar/ tanah Inaq Sarni; ------------------------- Sebelah timur : tanah Amaq Misbah/tanah Amaq Herjan; ------------------- Sebelah barat : tanah PT. Paloma Agung/laut; -------------------------------- Sebelah selatan : tanah Jumeran; -------------------------------------------------- C. Tanah ladang yang tercantum atas nama Jumeran, SHM No. 1505, luas 13.800 m² dengan batas-batas: -------------------------------------------------------------------- Sebelah utara : tanah Mustar alias Amaq Mahsun;--------------------------- Sebelah timur : tanah Amaq Sumi alias Jumrah/tanah Bapak Agus Asmuni; ---------------------------------------------------------- Sebelah barat : laut; --------------------------------------------------------------- Sebelah selatan : tanah Nurliana/tanah makam (kuburan); -------------------- D. Tanah ladang atas nama Nurliana, SHM No. 1508, luas 18.848 m², dengan batas-batas: --------------------------------------------------------------------------------- Sebelah utara : tanah Jumeran/Bapak Agus Asmuni; ------------------------ Sebelah timur : laut; -------------------------------------------------------------- Sebelah barat : tanah makam (kuburan); -------------------------------------- Sebelah selatan : laut; -------------------------------------------------------------- E. Tanah ladang atas nama Agus Asmuni, SHM No. 1507, luas 3.840 m², dengan batas-batas: --------------------------------------------------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 4. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org Sebelah utara : tanah Jumrah alias Amaq Sumi; ----------------------------- Sebelah timur : laut; --------------------------------------------------------------- Sebelah barat : tanah Jumeran; -------------------------------------------------- Sebelah selatan : laut dan tanah Nurliana; --------------------------------------- F. Tanah ladang atas nama Jumrah alias Amaq Sumi, SHM No. 1506, luas 10.000 m², dengan batas-batas: ------------------------------------------------------------------- Sebelah utara : tanah Amaq Herjan; ------------------------------------------- Sebelah timur : laut; ------------------------------------------------------------- Sebelah barat : tanah Amaq Mahsun; ----------------------------------------- Sebelah selatan : tanah Agus Asmuni; ------------------------------------------- G. Tanah ladang atas nama Amaq Misbah, SHM No. 1495, luas 16.900 m², dengan batas-batas: --------------------------------------------------------------------------------- Sebelah utara : tanah Inaq Sarni; ------------------------------------------------ Sebelah timur : laut; --------------------------------------------------------------- Sebelah barat : tanah Amaq Mahsun; ------------------------------------------ Sebelah selatan : tanah Amaq Herjan; -------------------------------------------- H. Tanah ladang atas nama Inaq Sarni, SHM No. 1503, luas 12.110 m², dengan batas-batas: --------------------------------------------------------------------------------- Sebelah utara : tanah Ahmad Yani; -------------------------------------------- Sebelah timur : laut; -------------------------------------------------------------- Sebelah barat : tanah Lalu Muhtar; --------------------------------------------- Sebelah selatan : tanah Amaq Misbah/Amaq Mahsun; ------------------------ Bahwa tanah-tanah tersebut terletak di Dusun Teranjah-anjah Desa Persiapan Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;----------------------------------------------------------------------- 2. Bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh Penggugat melalui pengikatan jual-beli yang dilakukan dihadapan notaris, sehingga pengikatan jual-beli antara Penggugat dengan pemilik semula yang tersebut pada posita angka 1 adalah sah menurut hukum perdata, oleh karena perikatan jual-beli merupakan persetujuan akan melakukan jual- beli; ------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Bahwa meskipun baru merupakan perikatan untuk persetujuan akan melakukan jual- beli terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 1, akan tetapi Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 5. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org secara de facto obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh pihak Penggugat sejak saat ditanda tangani akta-akta perikatan jual-beli; ----------------------------------------- 4. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat I) mengambil tanah milik Penggugat tersebut untuk dijadikan tempat relokasi masyarakat Gili Sunut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan telah membangun sebanyak ± 40 unit rumah permanen dari rencana yang akan dibangun sebanyak 105 unit; ------------------------------------------------------------------------------ 5. Bahwa perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak hanya sekedar mengambil tanah milik Penggugat yang diperoleh melalui perikatan jual- beli, akan tetapi telah melakukan permohonan penitipan pembayaran (konsinyasi) dan Tergugat 2, 3, 4, dan 5 sebagai Termohon sedangkan Penggugat sebagai Turut Termohon;---------------------------------------------------------------------------------------- − Bahwa Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan dari Tergugat untuk melakukan pembayaran, sehingga telah ada penolakan pembayaran dari pihak Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1404 Ayat (1) KUHPerdata;-- − Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1405 angka 1 KUHPerdata penawaran harus dilakukan kepada yang berpiutang atau kepada orang yang berkuasa menerimanya. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas obyek-obyek sengketa sehingga Penggugatlah yang berhak untuk melakukan penawaran bukan orang lain sesuai dengan akte perikatan jual-beli; -------------------------------------------- − Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan secara patut dari Juru Sita Pengadilan Negeri Selong; ---------------------------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 6. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 6. Bahwa selain itu alasan-alasan dalam permohonan konsinyasi adalah tidak benar, fiktif dan mengada-ada karena Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat I) melalui oknum-oknum aparatnya telah memaksakan kehendak untuk tercapainya maksud serta tujuan orang lain sebagai pemilik modal; ----------------------------------- 7. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengambilan obyek sengketa khususnya Peraturan Presidan No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu: ------------ --------------------------------------------------------------------------------- a. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I tidak termasuk dalam kategori pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf Perpres No. 36 tahun 2005; ---------------------------------------------------------------- b. Bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 9 Ayat (1) Perpres No. 36 tahun 2005 yaitu Penggugat sebagai pemegang hak atau tanah obyek-obyek sengketa tidak pernah diajak musyawarah secara langsung; ------------------------------------------- 8. Bahwa selain membangun rumah-rumah permanen di atas tanah obyek sengketa pada posita angka 1 A, B, C, dan D (dari penetapan konsinyasi) Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga telah membangun di atas tanah milik Penggugat yang tersebut pada posita angka 1 E, F, G, dan H yang tidak termasuk dalam penetapan konsinyasi, dan dengan demikian perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mengambil dan membangun di atas tanah milik Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum; --------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 7. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 9. Bahwa untuk menghindari agar tanah sengketa tersebut tidak dipindahtangankan kepada orang lain maka sudah sepatutnya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag); ------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Bahwa perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak hanya membangun rumah-rumah permanen di atas tanah milik Penggugat, akan tetapi telah pula melakukan penebangan pohon-pohon, pengambilan tanah-tanah urug serta merusak tekstur dan bentuk tanah, sehingga Penggugat sangat dirugikan baik moril maupun materil yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); ------------------------------------------------------------------------------------------- 11. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat kiranya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum lainnya; ------------------------------------ Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon Putusan sebagai berikut:---------- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruh; ------------------------------------------------- 2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan ikatan jual-beli; ------------------------------------------------------------------ 3. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang melakukan konsinyasi kepada Tergugat 2, 3, 4, dan 5 adalah perbuatan melawan hukum; -------------------------------------------------------- 4. Menyatakan permohonan yang dilakukan oleh Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Pengadilan Negeri Selong untuk mengadakan konsinyasi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; --------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 8. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membangun rumah-rumah permanen di atas tanah milik Penggugat yang tersebut dalam obyek sengketa poin 1 a, b, c, dan d adalah perbuatan melawan hukum; ------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur membangun rumah-rumah permanen di atas tanah milik Penggugat tersebut dalam obyek sengketa poin 1 e, f, g, dan h adalah tanpa hak dan melawan hukum;--- 7. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat baik moril maupun materil karena itu dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan dibayar secara tanggung renteng; -------------------------------------- 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan; ------------------------------------------------ 9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian; ------------------------ 10. Menyatakan hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para tergugat melakukan upaya hukum banding dan/atau kasasi;------------------------------ 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; --------------------------------------------------------------------------------------- 12. Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya; --------------------------------------------- ---------Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dan perbaikannya tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------------- I. Dalam Eksepsi: ---------------------------------------------------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 9. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 1. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in object karena tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat I) untuk lokasi relokasi masyarakat Gili Sunut seluas ± 66.038 m² adalah hak milik dari 4 (empat) orang yaitu: ----------------------------------------------------------------------- 1). Amaq Hirjan dengan SHM No. 1494, seluas 14.090 m²; --------------------- 2). Amaq Mahsun dengan SHM No. 1504, seluas 20.000 m²; ------------------- 3). Jumeran dengan SHM No. 1505, seluas 13.800 m²; -------------------------- 4). Nurliana dengan SHM No. 1508, seluas 18.148 m²; ------------------------- Dengan demikian tidak ada relevansinya untuk menjadikan tanah ladang pada angka 1 huruf E, F, G, dan H (hak milik dari Agus Asmuni, Amaq Sumi, Amaq Misbah, dan Inaq Sarni) sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo; ----------- 2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa pada angka 1 huruf E, F, G, dan H, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur hanya membebaskan tanah seluas ± 66.038 m², hak milik dari Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana untuk lokasi relokasi masyarakat Gili Sunut, tidak termasuk tanah sengketa pada angka 1 huruf E, F, G, dan H (hak milik dari Agus Asmuni, Amaq Sumi, Amaq Misbah, dan Inaq Sarni), dengan demikian menggugat tanah sengketa pada angka 1 huruf E, F, G, dan H pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat I) adalah salah sasaran; ------------ II. Dalam Pokok Perkara: ------------------------------------------------------------------------- 1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat; ------------ 2. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah ladang tersebut pada angka 1 huruf A s/d D, yang benar bahwa tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D adalah hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh melalui alas hak pembebasan tanah yang dilakukan secara sah menurut hukum;- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 10. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 tidak beralasan menurut hukum, karena Penggugat hanya melakukan perjanjian ikatan jual-beli dan belum ditindaklanjuti ke perjanjian jual-beli yang dibuktikan dengan akta jual-beli yang dibuat di depan pejabat yang berwenang, sehingga perjanjian ikatan jual-beli tersebut belum menjadi alas hak yang sah untuk memiliki tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D, selain itu perjanjian ikatan jual-beli antara Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana dengan Masde Loise Sipahutar mengandung cacat hukum baik formil maupun materil, karena: ------------------- 3.1 Di dalam akta perjanjian ikatan jual-beli dinyatakan Masde Loise Sipahutar bertempat tinggal di Desa Pemongkong, padahal baik secara de yure maupun secara de facto Masde Loise Sipahutar tidak ada tercatat sebagai penduduk Desa Pemongkong; -------------------------------------------- 3.2 Demikian juga Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Masde Loise Sipahutar, sehingga mereka sesungguhnya tidak pernah ada kesepakatan untuk melakukan perjanjian ikatan jual-beli terhadap tanah ladang angka 1 huruf A s/d D;---- 3.3 Di dalam akta perjanjian ikatan jual-beli dinyatakan bahwa harga jual-beli tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D telah dibayar lunas, padahal faktanya ada yang belum dibayar sama sekali dan ada yang dibayar baru sebagian; ------------------------------------------------------------------------------ 4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan secara de facto obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh pihak Penggugat sejak saat ditandatangani akta-akta ikatan jual-beli; ------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 11. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org Yang benar meskipun Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana telah menandatangani perjanjian ikatan jual-beli baik dihadapan Notaris Komang Suarta, SH. di Mataram dan dihadapan Notaris Faniyah, SH., di Selong, namun secara faktual tanah sengketa pada angka 1 huruf A s/d D tetap dikuasai oleh para pemiliknya yaitu Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana sampai dengan tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui ganti rugi yang disepakati yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar, barulah setelah para pemilik menerima uang ganti rugi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur kepemilikan dan penguasaan tanah ladang sengketa pada angka 1 huruf A a/d D baik secara de yure maupun secara de facto telah berpindah dari pemilik semula yaitu Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur; -- ------------------------------------------------------------------------------------- 5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5. 1 tidak beralasan menurut hukum, karena jauh sebelum dilakukan konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Selong, Sekda Kabupaten Lombok Timur telah memanggil Penggugat sampai empat kali panggilan untuk membicarakan tanah sengketa, namun Penggugat tidak pernah sekalipun memenuhi panggilan tersebut; ------------------------------- Demikian pula tidak benar dan tidak beralasan dalil gugatan Penggugat pada angka 5. 2 karena penawaran tanah ladang sengketa pada angka 1 huruf A s/d D telah dilakukan secara tepat dan benar oleh Tergugat I kepada pemiliknya yaitu Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana, sedangkan dalil gugatan Penggugat pada angka 5. 3 tidak beralasan menurut hukum, karena Pengadilan Negeri Selong telah memanggil Penggugat secara patut, namun Penggugat tidak pernah menghadiri sidang tanpa alasan; ----------------------------------------- 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 tidak beralasan menurut hukum, karena permohonan konsinyasi oleh Tergugat I kepada Pengadilan Negeri Selong telah sesuai dengan prosedur hukum, sehingga permohonan konsinyasi tersebut adalah sah menurut hukum (rechmatige); ---------------------------------- 7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) tidak beralasan menurut hukum, karena: ---------------------------------------------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 12. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 7.1 Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak ada relevansinya untuk mempermasalahkan apakah pembebasan tanah sengketa pada angka 1 huruf A s/d D masuk kategori pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud oleh Perpres No. 36 tahun 2005; 7.2 Penggugat bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa pada angka 1 huruf A s/d D tetapi tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D semula adalah hak milik Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk diajak musyawarah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka pembebasan tanah sengketa pada angka 1 huruf A s/d D;------------------------------------------------------------------------------------ 8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8, karena Tergugat I hanya membebaskan tanah ladang sengketa pada angka 1 huruf A s/d D hak milik Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana, dan tidak pernah membebaskan tanah ladang pada angka 1 huruf E, F, G, dan H hak milik dari Agus Asmuni, Jumerah alias Amaq Sumi, Amaq Misbah, dan Inaq Sarni;-------- 9. Bahwa permohonan Penggugat pada angka 9 agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tanah sengketa pada angka 1 huruf A. B, C, dan D adalah hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh melalui pembebasan tanah yang dilakukan melalui prosedur yang sah menurut hukum, sehingga tuntutan Penggugat agar terhadap tanah sengketa pada angka 1 huruf A s/d D sepatutnya untuk ditolak; ------------------------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 13. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 10. Bahwa permohonan ganti rugi dari Penggugat tidak memenuhi syarat menurut hukum karena dalam permohonan ganti rugi tidak diuraikan secara rinci terhadap kerugian yang diderita. Selain itu permohonan ganti rugi tersebut tidak beralasan hukum, karena tanah sengketa pada angka 1 huruf A, B, C, dan D adalah hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh melalui pembebasan tanah yang dilakukan melalui prosedur yang sah menurut hukum, sehingga permohonan ganti rugi tersebut haruslah ditolak; --------------- 11. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat pada angka 11 tidak beralasan menurut hukum, karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak; -------------------- Berdasarkan alasan-alasan di atas, Kuasa Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------- I. Dalam Eksepsi: ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Menerima eksepsi Para Tergugat; -------------------------------------------------------- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; --------------------------------- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------- II. Dalam Pokok Perkara: ------------------------------------------------------------------------- 1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya; ------------------------------- 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;---------------------------------------------- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; --------------------------------------------------------------------------------- ---------Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 06 April 2011 yang intinya menyatakan tetap pada gugatan dengan perbaikannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; ------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 14. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org ---------Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 20 April 2011 yang intinya menyatakan tetap pada jawabannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; --------------------------------------------------- ---------Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Bukti P – 1. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I Komang Suartha, SH., No. 08, tanggal 16 Mei 2007, tentang Perjanjian Ikatan Jual-beli antara Amaq Herjan dengan Masde Loise Sipahutar; ---------------------------------------- 2. Bukti P – 1. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) I Komang Suartha, SH., No. 09, tanggal 16 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Amaq Herjan kepada Masde Loise Sipahutar; ------------------------------------------------------------------- 3. Bukti P – 2. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fanniyah, SH., No. 115, tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Mustar alias Amaq Mahsun dengan Masde Loise Sipahutar; ---------------------------------------------------- 4. Bukti P - 2. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fanniyah, SH., No. 116, tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Mustar alias Amaq Mahsun kepada Masde Loise Sipahutar; ------------------------------------------------------------- 5. Bukti P – 3. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 121 tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Jumeran dengan Masde Loise Sipahutar; ------------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 15. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 6. Bukti P – 3. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 122 tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Jumeran kepada Masde Loise Sipahutar;-------------------------------------------- 7. Bukti P – 4. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 113, tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Nurliana dengan Masde Loise Sipahutar; ------------------------------------------- 8. Bukti P – 4. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 114, tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Nurliana kepada Masde Loise Sipahutar;-------------------------------------------- 9. Bukti P – 5. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 117, tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Agus Asmuni dengan Masde Loise Sipahutar; --------------------------------- 10. Bukti P – 5. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 118, tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Agus Asmuni kepada Masde Loise Sipahutar; ------------------------------------------- 11. Bukti P – 6. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 103, tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Amaq Sumi alias Jumrah dengan Masde Loise Sipahutar; -------------------- 12. Bukti P – 6. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 104, tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Amaq Sumi alias Jumrah kepada Masde Loise Sipahutar; --------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 16. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 13. Bukti P – 7. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT I Komang Suartha, SH., No. 10, tanggal 16 Mei 2007, tentang Perjanjian Ikatan Jual-beli antara Amaq Misbah dengan Masde Loise Sipahutar; ------------------------ 14. Bukti P – 7. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT I Komang Suartha, SH., No. 11, tanggal 16 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Amaq Misbah kepada Masde Loise Sipahutar;--------------------------------- 15. Bukti P – 8. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 107, tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Inaq Sarni dengan Masde Loise Sipahutar; ----------------------------------- 16. Bukti P – 8. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH. No. 108, tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Inaq Sarni kepada Masde Loise Sipahutar; ------------------------------------------- 17. Bukti P – 9 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1494, , atas sebidang tanah pertanian seluas 14.090 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Hirjan, penerbitan sertifikat tanggal 25 April 2007; ----------------------------- 18. Bukti P – 10 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1504, atas sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m ² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Mahsun, penerbitan sertifikat tanggal 25 April 2007; ----------------------------- 19. Bukti P – 11 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1505, atas sebidang tanah pertanian seluas 13.800 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 17. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org Kabupaten Lombok Timur, atas nama Jumeran, penerbitan sertifikat tanggal 25 April 2007; ----------------------------- 20. Bukti P – 12 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1508, atas sebidang tanah pertanian seluas 18.148 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Nurliana, penerbitan sertifikat tanggal 25 April 2007; ----------------------------- 21. Bukti P – 13 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1507, atas sebidang tanah pertanian seluas 3.840 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Agus Asmuni, penerbitan sertifikat tanggal 25 April 2007; ------------------------------------------ 22. Bukti P – 14 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1506, atas sebidang tanah pertanian seluas 10.000 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Sumi alias Jumrah, penerbitan sertifikat tanggal 25 April 2007; ----------------- 23. Bukti P – 15 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1495, atas sebidang tanah pertanian seluas 16.900 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Misbah, penerbitan sertifikat tanggal 25 April 2007; ----------------------------- 24. Bukti P – 16 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1508, atas sebidang tanah pertanian seluas 12.110 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Inaq Sarni, penerbitan sertifikat tanggal 25 April 2007; ----------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 18. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 25. Bukti P – 17 : Fotocopy Surat Pernyataan Jumeran tanggal 29 Januari 2011 tentang pengakuan Jumeran terhadap penjualan tanah SHM No. 1505 seluas 13.800 m² kepada Masde Loise Sipahutar; --------------- 26. Bukti P – 18 : Fotocopy Surat Pernyataan Amaq Herjan tahun 2011 tentang pengakuan Amaq Herjan terhadap penjualan tanah SHM No. 1494 seluas 14.090 m² kepada Masde Loise Sipahutar; --------------------- 27. Bukti P – 19 : Fotocopy Surat Pernyataan Mustar alias Amaq Mahsun tanggal 29 Januari 2011 tentang pengakuan Mustar alias Amaq Mahsun terhadap penjualan tanah SHM No. 1504 seluas 20.000 m² kepada Masde Loise Sipahutar; ---------------------------------------------------- 28. Bukti P – 20 : Fotocopy Surat Pernyataan Nurliana tanggal 29 Januari 2011 tentang pengakuan Nurliana terhadap penjualan tanah SHM No. 113 seluas 18.148 m² kepada Masde Loise Sipahutar; ----------------- 29. Bukti P – 21 : Fotocopy Surat Ketua Tim Penyidik POLDA Nusa Tenggara Barat No. B/250/IX/2010/Dit Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 ditujukan kepada Masde Loise Sipahutar perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan; ------------------------------------------ 30. Bukti P – 22 : Fotocopy peta lokasi tanah obyek sengketa tanggal 26 April 2011; 31. Bukti P – 23 : Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 10 Maret 2007 antara Amaq Rohan, dkk. dengan Amaq Kesu, dkk., yang dibukukan dan didaftarkan di Notaris Fanniyah, SH No. DAFT.7216/III/2007 tanggal 17 Maret 2007;---------------------------- 32. Bukti P – 24 : Fotocopy dari foto (tanpa keterangan); --------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 19. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 33. Bukti P – 25 : Fotocopy dari foto dengan keterangan “pertemuan perdamaian Ujung Bolong, di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (rumah Bapak Musa, SH.);----------------------------- 34. Bukti P – 26 : Fotocopy dari foto dengan keterangan “pertemuan perdamaian Ujung Bolong, di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (rumah Bapak Musa, SH.);----------------------------- 35. Bukti P – 27 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa, SH., kepada Amaq Rohan sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ------------- 36. Bukti P – 28 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa, SH., kepada Sahrul alias A. Watan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ---------- 37. Bukti P – 29 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa, SH., kepada Amaq Suar sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ------------------ 38. Bukti P – 30 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa, SH., kepada Amaq Dorman sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ----------- 39. Bukti P – 31 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa, SH., kepada Amaq Winejam sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ----------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 20. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 40. Bukti P – 32 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa, SH., kepada Mahsun sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ----------------------- 41. Bukti P – 33 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa, SH., kepada Amaq Genet sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ----------------------- 42. Bukti P – 34 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa, SH., kepada Novi/Amaq Irep sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ----------- 43. Bukti P – 35 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa, SH., kepada Haji Zaidun Junaidi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ----- 44. Bukti P – 36 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa, SH., kepada Amaq Keman sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ------------------ 45. Bukti P – 37 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa, SH. kepada Amaq Sobel sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran tanah di Ujung Bolong; -------------------- -------- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta bukti berupa fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; - -------- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------- 1. Saksi Amaq Anto: ------------------------------------------------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 21. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org − Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Dusun Teanjah-anjah, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang masing-masing telah bersertifikat atas nama Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana, saksi mengetahui batas- batas tanah obyek sengketa tersebut; ----------------------------------------------------- − Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Amaq Hirjan berasal dari Kakeknya yang bernama Amaq Mawi, kemudian diturunkan kepada bapaknya Amaq Hirjan yang bernama Amaq Misbah, baru kemudian turun kepada Amaq Hirjan; -------- − Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Amaq Mahsun berasal dari bapaknya yang bernama Amaq Nursam, dimana Amaq Nursam memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Amaq Mahsun, Amaq Har, dan Amaq Sahir; ------------------------------ − Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Jumeran berasal dari bapaknya, yang memperoleh tanah tersebut dari membuka hutan;--------------------------------------- − Bahwa tanah yang sertifikatnya atas nama Nurliana diperoleh Nurliana dengan cara membuka lahan bersama suaminya; ----------------------------------------------- − Bahwa tanah-tanah yang dibuka lahannya tersebut asalnya adalah tanah negara, tetapi masyarakat mendapat izin dari Desa; --------------------------------------------- − Bahwa tanah tersebut kemudian dijual kepada Ibu Loise (Penggugat) sekitar tahun 2005 dihadapan Notaris Fanniyah, SH., dimana saksi yang saat itu menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) Telok Bulan (termasuk wilayah tanah sengketa berada) diminta oleh masyarakat untuk menyaksikan jual-beli; ---------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 22. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org − Bahwa setelah jual-beli, tanah tersebut dikuasai oleh Ibu Loise tetapi dipelihara oleh masyarakat Desa Pemongkong untuk menggembala ternak atas suruhan Ibu Loise;------------------------------------------------------------------------------------------ − Bahwa jual-beli tersebut dilakukan secara bersama-sama termasuk juga tanah- tanah lainnya di luar obyek sengketa, waktu itu saudara-saudara dari para penjual juga datang, Jumeran datang bersama bapaknya, dan Nurliana datang bersama suaminya;------------------------------------------------------------------------------------- − Bahwa pada waktu jual-beli dilakukan tanah-tanah tersebut belum bersertifikat, baru berupa surat menggarap, dan kemudian dibuatkan akta perikatan jual-beli baru sertifikat-sertifikat tersebut dibuat;------------------------------------------------- − Bahwa saksi melihat penyerahan uang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga yang disepakati, diserahkan di Kantor Notaris Fanniyah, SH, dan sisanya diserahkan setelah 3 (tiga) bulan kemudian oleh Pak Musa (anggota polisi) dan saksi tidak menyaksikan pembayaran kedua itu;---------------------------------------- − Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Loise saat di Kantor Notaris tersebut;-- − Bahwa saksi tidak ingat berapa harga yang disepakati oleh kedua belah pihak;--- − Bahwa pada waktu pembicaraan jual-beli di kantor notaris tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas jual-beli itu; ----------------------------------- − Bahwa kemudian hari muncul pihak-pihak yang keberatan atas penjualan tersebut, yaitu orang-orang yang sebelumnya menggarap tanah sengketa di bagian tanah Amaq Hirjan, kemudian diadakan pertemuan di Kantor Desa dan menghasilkan kesepakatan damai, dimana orang-orang yang juga mengklaim tanah tersebut juga menerima pembayaran dari pihak Ibu Loise (Penggugat);----- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 23. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org − Bahwa setelah penyelesaian pembayaran kedua baru tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Ibu Loise dengan menyuruh orang lain untuk memeliharanya;------- − Bahwa saat ini di atas tanah sengketa sudah dibangun rumah-rumah dan yang sudah berdiri berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) unit rumah yang dibangun mulai sejak tahun 2010, dan saksi dengar dari masyarakat bahwa yang membangun rumah-rumah tersebut adalah Pemda; ---------------------------------------------------- − Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk relokasi masyarakat Gili (Pulau) Sunut ke tanah yang menjadi sengketa sekarang, dan saksi juga tidak mengetahui pembayaran ganti rugi oleh Pemkab kepada Amaq Hirjan, dkk.;----------------------------------------------------- − Bahwa saksi menjadi Ketua RT Telok Bulan sejak tahun 2007 – 2009, sekarang saksi tidak menjabat lagi, tetapi masih tetap tinggal di sana;-------------------------- − Bahwa selain keempat bidang tanah tersebut tidak ada tanah lain yang dibangun oleh Pemda, dan tanah atas nama Lalu Agus Asmuni, Amaq Misbah, dan Inaq Sarni tidak menjadi obyek sengketa;------------------------------------------------------ 2. Saksi Lalu Muhammad Nasir: ---------------------------------------------------------------- − Bahwa saksi tinggal di Pemongkong sejak tahun 1995; ------------------------------- − Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah yang berada di dekat makam Teranjah-anjah, Desa Persiapan Sekaroh, Jerowaru, sebanyak 4 (empat) obyek masing-masing atas nama Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana; -------------------------------------------------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 24. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org − Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Hirjan diperoleh Amaq Hirjan karena ia yang pertama merambah tanah tersebut sekitar tahun 1971/1972, tetapi saksi tidak tahu izin perambahannya, sebelumnya tanah tersebut adalah tanah negara;-- − Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Hirjan tersebut kemudian dijual kepada Masde Loise (Penggugat) sekitar tahun 2005/2006 yang dilakukan di Notaris/PPAT Fanniyah, SH. di Pancor dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar melalui perantara yang bernama Kamarudin;--- − Bahwa Amaq Hirjan juga datang menghadap ke notaris waktu jual-beli itu;------- − Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Mahsun adalah milik Amaq Mahsun sendiri, yang berasal dari merambah bersama orang tuanya yang bernama Amaq Jumeran dan mereka dulu berumah di sekitar pemakaman Teranjah-anjah; -------- − Bahwa tanah Amaq Mahsun tersebut juga dijual kepada Penggugat yang jual- belinya juga dilakukan di Notaris; ------------------------------------------------------- − Bahwa tanah sengketa atas nama Jumeran juga diperolehnya dengan cara merambah, sedangkan tanah sengketa atas nama Nurliana saksi tidak tahu memperoleh tanah darimana yang saksi tahu Nurliana adalah isteri mantan Kepala Desa Pemongkong; ---------------------------------------------------------------- − Bahwa saksi menjadi saksi pada saat jual-beli antara para pemilik tanah dengan Penggugat di Kantor Notaris, dan saksi juga menyaksikan pembayaran dari Penggugat kepada para penjual yang dilakukan secara bersama-sama di Kantor Notaris sebagai pembayaran pertama dengan harga Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per hektar; --------------------------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 25. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org − Bahwa sebelum ke Kantor Notaris, para penjual dikumpulkan dan dipertemukan di rumah Kamaruddin, dihadiri oleh semua pemilik tanah termasuk Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana yang seluruhnya berjumlah belasan orang; − Bahwa saat itu di rumah Kamaruddin juga hadir aparat desa yang bernama Rustan (Kaur Kesra), Lalu Muchtar (Kaur Pemerintahan), dan Sekdes, tanpa dihadiri oleh Kepala Desa;------------------------------------------------------------------ − Bahwa di Kantor Notaris, Penggugat bertemu langsung dengan para penjual untuk transaksi pembayaran;--------------------------------------------------------------- − Bahwa setelah pembayaran di Kantor Notaris, baru muncul pihak yang keberatan, yaitu orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pemilik asal dari tanah-tanah sengketa tersebut yang berjumlah 11-12 orang, namun terhadap hal itu sudah dilakukan perdamaian di kantor polisi yang dikordinir oleh Bapak Musa yang menjabat sebagai Kasatserse saat itu;--------------------------------------- − Bahwa saksi juga melihat langsung pembayaran kepada orang-orang yang keberatan tersebut, dan setelah pihak yang berkeberatan itu menerima uang dari penggugat, permasalahan selesai dan pembayaran terhadap pihak-pihak yang keberatan tersebut atas dasar perdamaian dengan Amaq Hirjan dan kawan-kawan adalah menjadi pelunasan pembayaran jual-beli tanah; -------------------------------- − Bahwa pada waktu jual-beli tanah-tanah tersebut belum bersertifikat, tetapi sekarang sudah bersertifikat atas nama Amaq Mahsun, Amaq Hirjan, Nurliana, dan Jumeran;--------------------------------------------------------------------------------- − Bahwa setelah terjadinya perdamaian, tanah-tanah sengketa digarap dan dikerjakan oleh Kamaruddin atas suruhan Penggugat sampai tahun 2009, setelah Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 26. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org itu tanah dirambah oleh orang bernama Lalu Mukarap sampai tahun 2010, sementara sebelumnya Lalu Mukarap tidak pernah menggarap tanah itu, sehingga Lalu Mukarap telah merampas tanah milik Penggugat dan ia ditangkap oleh POLDA NTB dalam perkara penipuan;--------------------------------------------- − Bahwa saksi hanya mendengar-dengar kalau sekarang di atas tanah sengketa sudah dibangun bangunan-bangunan rumah; -------------------------------------------- − Bahwa saksi tidak tahu masalah konsinyasi dari Pemda Lombok Timur;----------- 3. Saksi AKP Musa, SH.: ------------------------------------------------------------------------- − Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa terletak di Dusun Ujung Bolong, yang dulunya termasuk Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; ----------------------------------------------------------------------------------------- − Bahwa tanah-tanah yang dipermasalahkan sekarang adalah yang berasal dari Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Nurliana, dan Jumeran; -------------------------------- − Bahwa di dekat lokasi tanah sengketa juga terdapat tanah-tanah Amaq Agus Asmuni, Amaq Sumi, Amaq Misbah, dan Inaq Sarni; --------------------------------- − Bahwa Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Nurliana, dan Jumeran menjual tanah mereka kepada Penggugat pada tahun 2006-2007 dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar yang dilakukan dihadapan Notaris dan dibuatkan Akta Perikatan Jual-beli, bukan Akta Jual-beli, dan waktu itu belum ada sertifikat tanahnya, baru sekitar satu tahun kemudian dibuatkan sertifikat-sertifikat tanahnya; ------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 27. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org − Bahwa setelah pembayaran pertama, muncul keberatan dari orang-orang yang mengklaim sebagai penggarap pertama yaitu: ------------------------------------------ • Amaq Rohan mengaku sebagai penggarap pertama tanah atas nama Amaq Hirjan; ------------------------------------------------------------------------------------ • Amaq Mijah mengaku sebagai penggarap pertama tanah atas nama Amaq Mahsun;----------------------------------------------------------------------------------- • Amaq Lesah mengaku sebagai pernggarap pertama tanah atas nama Jumeran;- --------------------------------------------------------------------------------- • Amaq Irep mengaku sebagai penggarap pertama tanah atas nama Nurliana; -- − Bahwa keberatan dari pihak Amaq Rohan, dkk tersebut adalah didasarkan bahwa pihak Amaq Rohan, dkk. adalah sebagai pihak yang pertama kali membuka tanah sengketa tersebut sekitar tahun 1970-an yang dibuktikan dengan adanya bukti berupa pipil tahun 1974/1978; ------------------------------------------------------------- − Bahwa terhadap permasalahan tersebut dilakukanlah upaya perdamaian dengan cara musyawarah di rumah saksi antara pihak Amaq Hirjan dkk, dengan pihak Amaq Rohan, dkk., yang difasilitasi oleh Sekdes, dan saksi sendiri yang mendapatkan kuasa bawah tangan dari pihak Amaq Rohan, dkk; -------------------- − Bahwa upaya perdamaian tersebut menghasilkan kesepakatan damai, yang kemudian dibuatkan surat kesepakatan damai di Kantor Notaris Fanniyah, SH., dimana dalam perdamaian tersebut saksi yang hadir mewakili kepentingan Amaq Rohan, dkk karena saksi telah menerima kuasa;----------------------------------------- − Bahwa saksi membenarkan bukti P – 23 sebagai surat perdamaian yang dimaksudkan oleh saksi, yang intinya adalah pihak Amaq Rohan, dkk. sepakat Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 28. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org dengan pihak Amaq Hirjan, dkk., bahwa Amaq Rohan, dkk akan menerima sisa pelunasan jual-beli tanah dari Penggugat; ----------------------------------------------- − Bahwa pihak Ibu Loise tidak terlibat dalam kesepakatan damai itu, baru setelah adanya kesepakatan Ibu Loise dilibatkan;------------------------------------------------ − Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran tahap I, karena saksi baru mengikuti permasalahan ini setelah pembayaran tahap I dimana Amaq Hirjan cs. (Penggarap I) menerima pembayaran sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari harga seluruhnya sekitar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); -------------- ------------------------------------------------------------------------- − Bahwa yang saksi ketahui adalah pembayaran tahap II setelah adanya kesepakatan damai Amaq Rohan, dkk. dengan Amaq Hirjan, dkk, dimana Amaq Rohan, dkk (pihak penggarap I) menerima pembayaran sebesar Rp. 189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);------------------------ − Bahwa uang pembayaran yang kedua sebesar Rp. 189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) saksi terima dari Ibu Loise (Penggugat) melalui pengacaranya, kemudian uang itu saksi serahkan kepada Amaq Rohan, dkk., yang saksi serahkan kepada masing-masing orang di rumah saksi sendiri, dengan bukti kwitansi-kwitansi (saksi membenarkan bukti P – 27 s/d P – 37); --- − Bahwa setelah pedamaian dan pembayaran tahap II tersebut selesai, setahu saksi permasalahan sudah selesai dan tanah dikuasai oleh pihak Ibu Loise (Penggugat) yang saksi ketahui langsung;--------------------------------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 29. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org − Bahwa saksi mendengar adanya masalah lagi terkait dengan adanya pembangunan rumah-rumah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur di atas tanah sengketa setelah adanya perkara di pengadilan ini; --------------------- Terhadap keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; ----------------------------------------------------------------------------------- ---------Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Bukti T – 1 : Fotocopy Surat Pernyataan Amaq Hirjan tanggal 09 Desember 2009 tentang kesediaan menyerahkan tanah kepada Pemkab lombok Timur untuk relokasi; ------------------------------------------------------- 2. Bukti T – 2 : Fotocopy Surat Pernyataan Amaq Mahsun tanggal 09 Desember 2009 tentang kesediaan menyerahkan tanah kepada Pemkab lombok Timur untuk relokasi; ------------------------------------------------------- 3. Bukti T – 3 : Fotocopy Surat Pernyataan Jumeran tanggal 09 Desember 2009 tentang kesediaan menyerahkan tanah kepada Pemkab lombok Timur untuk relokasi; ------------------------------------------------------- 4. Bukti T – 4 : Fotocopy Surat Pernyataan Nurliana tanggal 09 Desember 2009 tentang kesediaan menyerahkan tanah kepada Pemkab lombok Timur untuk relokasi; ------------------------------------------------------- 5. Bukti T – 5 : Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 01/Pen/Pdt.KONS/2010/PN.Sel tanggal 12 Mei 2010 tentang penawaran pembayaran konsinyasi kepada Amaq Hirjan, dkk;------ Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 30. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 6. Bukti T – 5. a : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, No. 900/71/Tapem/2010 tanggal 21 April 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong, perihal permohonan konsinyasi;-- 7. Bukti T – 5. b : Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Konsinyasi Uang Ganti Rugi Tanah Lokasi Relokasi Penduduk Gili Sunut di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nomor 02/PPT/2010 tanggal 19 Januari 2010; ---------------------------------- 8. Bukti T – 6 : Fotocopy kwitansi pembayaran dari Panitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Selong (Bendaharawan uang pihak ke-3) kepada Jumeran, tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah seluas 13.800 m² SHM No. 1505 atas nama Jumeran; ------------------------- 9. Bukti T – 7 : Fotocopy kwitansi pembayaran dari Panitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Selong kepada Amaq Hirjan, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 42.270.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah seluas 14.090 m² SHM No. 1494 atas nama Jumeran; ----------------- 10. Bukti T – 8 : Fotocopy kwitansi pembayaran dari dari Panitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Selong (Bendaharawan uang pihak ke-3) kepada Amaq Mahsun, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah seluas 20.000 m² SHM No. 1504 atas nama Amaq Mahsun; --------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 31. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 11. Bukti T – 9 : Fotocopy kwitansi pembayaran dari Panitera/Sekertaris Pengadilan Negeri Selong kepada Nurliana, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 54.444.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah seluas 18.148 m² SHM No. 1508 atas nama Nurliana; --------- 12. Bukti T – 10 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Pemongkong Nomor Pem.2/151/2009 Desember 2009, yang menerangkan bahwa pada Register Induk Penduduk Desa Pemongkong tidak ditemukan nama Masde Loise Sipahutar; ---------------------------------------------------- 13. Bukti T – 11 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Pemongkong Nomor Pem.2/151/2009 Desember 2009, yang menerangkan bahwa Amaq Misbah, dkk. sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Tanjah- anjah, Desa Pemongkong sesuai SHM; ------------------------- 14. Bukti T – 12 : Fotocopy Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Timur No. 580/16/PPT/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Relokasi Penduduk Gili Sunut;--------------- 15. Bukti T – 13 : Fotocopy Surat Persetujuan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 604/I/PMA/2009 tanggal 26 Mei 2009 atas nama perusahaan PT. Ocean Blue Resorts Indonesia; 16. Bukti T – 14 : Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/335/LHPM/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pengkajian, Pemanfaatan Gili Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 32. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org Sunut Dusun Temeak Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; ------------------------------------------------ 17. Bukti T – 15 : Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kawasan Pariwisata Sunut Resort antara Pemkab Lombok Timur dan PT. Ocean Blue Resorts Indonesia No. 181/23/BLHPM/2009, No. 03/OBRI/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009; ------------------------- 18. Bukti T – 16 : Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan dan Fasilitas Pendukung Dalam Rangka Relokasi Penduduk Gili Sunut tanggal 22 Agustus 2009, total senilai Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus ribu rupiah); --------------------------------------------- 19. Bukti T – 17 : Fotocopy Surat Pernyataan masyarakan Gili Sunut tanggal 3 Oktober 2009 berikut lampirannya, tentang kesediaan direlokasi ke Teanjah-anjah; --------------------------------------------------------------- 20. Bukti T – 18 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/524/KBPDN/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Supervisi Relokasi Penduduk Gili Sunut Desa Persiapan Sekaroh Kecamatan Jerowaru; ------------------------- 21. Bukti T – 19 : Fotocopy Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Tim Supervisi Relokasi Penduduk Gili Sunut, tanggal 7 Januari 2010 berikut lampiran daftar hadir; ------------------------------------------------------- 22. Bukti T – 20 : Fotocopy Surat PLT Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, No. 600/699/2009 tanggal 3 Desember 2009 Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 33. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal informasi data lokasi pemindahan penduduk Gili Sunut Desa Pemongkong; -------- 23. Bukti T – 21 : Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/516/TAPEM/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Lokasi Relokasi Penduduk Gili Sunut Desa Persiapan Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;---------- 24. Bukti T – 22 : Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur No. 188.45/152/TAPEM/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Timur berikut lampiran daftar panitia; ------------------------------------------- 25. Bukti T – 23 : Fotocopy Surat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Timur, No. 01/PPT/2010 tanggal 03 Maret 2010 ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal konsinyasi uang ganti rugi pada tanah relokasi penduduk Gili Sunut; -------------------------------------- 26. Bukti T – 24 : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 005/33/LHPM.pm/IX/2009 tanggal 07 September 2009 ditujukan kepada Masde Loise Sipahutar perihal panggilan; --------------------- 27. Bukti T – 25 : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 005/11/LHPM.pm/IX/2009 tanggal 12 September 2009 ditujukan kepada Masde Loise Sipahutar, perihal panggilan II; ------------------ 28. Bukti T – 26 : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 005/02/LHPM.pm/IX/2009 tanggal 28 September 2009 ditujukan kepada Masde Loise Sipahutar, perihal panggilan III; ----------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 34. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 29. Bukti T – 27 : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 005/19/LHPM.pm/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009, perihal panggilan; -------------------------------------------------------------------- 30. Bukti T – 28 : Fotocopy Tanda Terima Surat, dengan kop surat Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Timur; -------------------------------------- -------- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta bukti berupa fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; ---------------------------------------------------------------- ---------Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah di persidangan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------- 1. Saksi Lalu Yasin: ----------------------------------------------------------------------------- − Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur; -------------------------------------------------------------- − Bahwa awalnya ada perjanjian investasi antara pihak Pemda Kab. Lotim dengan investor PT. Ocean Blue Indonesia yang intinya akan mengelola Gili Sunut sebagai kawasan wisata; ---------------------------------------------------------- − Bahwa oleh karena di dalam Gili Sunut telah dihuni oleh penduduk, maka Pemda Kab. Lotim membuat kesepakatan dengan investor bahwa Pemda berkewajiban menyediakan lahan untuk relokasi penduduk Gili Sunut di tempat lain, sedangkan investor berkewajiban membangun perumahan untuk penduduk di tempat relokasi tersebut; --------------------------------------------------------------- − Bahwa untuk menyediakan lahan tersebut, Bupati Lombok Timur membentuk panitia pengadaan tanah dengan membentuk 3 (tiga) tim, yaitu tim I bernama Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 35. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org tim pengkajian, tim II bernama tim Supervisi, dan tim III bernama tim pembebasan tanah atau yang dikenal dengan nama tim 9, dan saksi diberi tugas sebagai anggota tim pengkajian; -------------------------------------------------------- − Bahwa tim 9 mencari tempat untuk relokasi, dan dari beberapa alternatif yang diberikan, setelah ditawarkan kepada penduduk Gili Sunut, mereka hanya mau direlokasi ke Dusun Tanjah-anjah, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru tempat yang sekarang menjadi obyek sengketa ini, dengan pertimbangan bahwa penduduk Gili Sunut umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan, jadi hanya cocok untuk tinggal di dekat pantai seperti Tanjah-anjah, selain itu sebagian besar penduduk Gili Sunut asal muasalnya dari Tanjah-anjah, dan banyak keluarga mereka yang dimakamkan di Tanjah-anjah;----------------------- − Bahwa kemudian tim mengadakan penelitian tentang kepemilikan tanah di Tanjah-anjah tersebut, dan diperoleh data yang belum valid bahwa tanah tersebut yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah masing-masing atas nama pemiliknya Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana (Tergugat II s/d Tergugat V) yang akan dijual kepada pihak Ibu Masde Loise Sipahutar (Penggugat); ------------------------------------------------------------------------------ − Bahwa saksi membenarkan bukti T – 1 s/d T – 4 berupa surat pernyataan Tergugat II s/d Tergugat V yang bersedia menyerahkan tanah kepada Pemda;--- − Bahwa kemudian tim mengkonfirmasi kepada Amaq Hirjan, dkk. yang menyatakan bahwa proses jual-beli dengan pihak Penggugat belum tuntas karena mereka menyatakan belum menerima uang pembayaran dari Penggugat; Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 36. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org − Bahwa kemudian tim memanggil pihak Penggugat untuk melakukan mediasi, namun ia tidak pernah datang walaupun panggilan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, bahkan Penggugat sempat menelepon dan mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan apa-apa dengan Pemerintah Daerah Lotim;-------------------- − Bahwa selanjutnya tim mengecek ke Badan Pertanahan Nasional di Selong, dan diperoleh informasi bahwa sertifikat atas keempat bidang tanah di Tanjah-anjah tersebut masing-masing atas nama Tergugat II s/d Tergugat V, dan oleh karena di BPN tidak terdapat data tentang pengalihan hak milik atas tanah-tanah tersebut, BPN berpendapat tanah tersebut masih hak milik Tergugat II s/d Tergugat V; -------------------------------------------------------------------------------- − Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut, setelah diselidiki oleh Tim Relokasi/Pengkajian, dan dicek lagi oleh Tim Supervisi, ternyata status kepemilikan atas tanah-tanah tersebut masih belum jelas, sehingga Tim 9 menyimpulkan bahwa tanah-tanah tersebut masih dalam status sengketa kepemilikan antara Tergugat II s/d Tergugat V dengan Penggugat;---------------- − Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden, apabila dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tanah dinyatakan dalam status sengketa, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara Konsinyasi ke Pengadilan Negeri;------ − Bahwa kemudian pada akhir tahun 2009 Panitia Pengadaan melakukan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Selong sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar; -------------------------------------------------------------------- − Bahwa pada saat konsinyasi tersebut dilakukan, yang secara fisik menguasai tanah-tanah tersebut adalah Tergugat II s/d Tergugat V; ---------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 37. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org − Bahwa Pengadilan Negeri Selong mengeluarkan Surat Penetapan Konsinyasi, dan kemudian uang konsinyasi diterima oleh Tergugat II s/d Tergugat V sesuai dengan luas tanah masing-masing; ------------------------------------------------------ − Bahwa setelah konsinyasi, tanah diserahkan kepada pihak Pemda Kab. Lotim, namun sertifikatnya tidak diserahkan, karena menurut Tergugat II s/d Tergugat V mereka tidak tahu-menahu perihal sertifikat tersebut; ----------------------------- − Bahwa panitia pengadaan tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya perselisihan yang melibatkan Amaq Hirjan, dkk. dengan pihak lain selain Penggugat yang mengklaim kepemilikan atas tanah itu juga;--------------- − Bahwa saksi melakukan pemeriksaan data di Kantor Desa Pemongkong dan Kantor Camat Jerowaru, Penggugat tersebut ternyata bukan penduduk di Desa Pemongkong, sedangkan saksi mengetahui dari Notaris Fanniyah. SH., jika Penggugat menggunakan domisili di Desa Pemongkong;---------------------------- − Bahwa selain pembangunan rumah-rumah untuk relokasi penduduk, investor juga akan membangun fasilitas sosial, sekolah, masjid, dan jalan, serta tempat pelelangan ikan;--------------------------------------------------------------------------- − Bahwa pembangunan rumah-rumah penduduk tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan biaya yang berasal dari investor, dimana bahan-bahan bangunan disiapkan oleh Hulaimi, orang yang ditugasi oleh investor, dan untuk tukang dicari oleh masyarakat sendiri dengan biaya dari investor untuk jasa tukang sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per unit rumah hingga selesai; ---------------------------------------------------------------- Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
  • 38. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG pnselong.org 2. Saksi Muhasim: -------------------------------------------------------------------------------- − Bahwa saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemda Kab. Lotim;--------- − Bahwa saksi dulu menjadi anggota tim 9 dalam pengadaan tanah relokasi penduduk Gili Sunut;---------------------------------------------------------------------- − Bahwa awalnya ada penawaran dari investor perusahaan asing bernama PT. Ocean Blue Resort Indonesia untuk berinvestasi mengembangkan Gili (Pulau) Sunut menjadi kawasan wisata, kemudian investor tersebut mengajukan permohonannya kepada Bupati, lalu dibuatlah perjanjian investasi dimana Pemda bertugas menyiapkan tanah untuk relokasi, kemudian Bupati membentuk tim pengkajian, tim supervisi, dan tim relokasi penduduk Gili Sunut;-------------- ------------------------------------------------------------------------- − Bahwa tim melakukan musyawarah dengan penduduk Gili Sunut dan mengajukan alternatif tempat relokasi di wilayah Temeang, Desa Sekaroh, wilayah lokasi transmigrasi, dan wilayah Ujung Kelor, Kekadusan Temeang, namun ketiga opsi tersebut tidak disetujui oleh penduduk Gili Sunut, dan mereka hanya mau direlokasi ke Tanjah-anjah karena pencaharian mereka sebagai nelayan sehingga menginginkan direlokasi ke tempat yang juga dekat dengan pantai, selain itu di keluarga mereka dulunya juga tinggal di Tanjah-anjah dan ada yang dimakamkan di sana;----------------------------------------------- − Bahwa tim supervisi melakukan penelitian tentang kepemilikan tanah di Tanjah- anjah, dan kemudian tim melakukan konsultasi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional di Selong dan diperoleh informasi bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik Amaq Hirjan, dkk., dan belum pernah dialihkan ke pihak lain, selanjutnya Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.