Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Selong memutuskan perkara gugatan antara Masde Loise Sipahutar selaku penggugat melawan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan beberapa tergugat lainnya terkait pengambilalihan tanah-tanah milik penggugat oleh pemerintah daerah untuk dijadikan tempat relokasi tanpa persetujuan penggugat. Majelis hakim memutuskan bahwa pengambilalihan tanah penggugat
1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
PUTUSAN
No. 06/Pdt.G/2011/PN.Sel
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
---------Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata
pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
gugatan antara: -----------------------------------------------------------------------------
Masde Loise Sipahutar, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sriwijaya Indah
Blok D No. 3, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan
Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 24 Januari 2011 no.
03/SK.PN.SEL/ADV.AT/I/2011 diwakili oleh kuasa
hukumnya, Abdul Thayib, SH., Advokat beralamat di
Jalan Sakura Raya Blok G No. 5, BTN Sweta Indah,
Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai
KUASA PENGGUGAT;----------------------------------------
Melawan
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jalan Prof. Muh.
Yamin, SH., No. 57, Selong, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; -----------------
2. Amaq Herjan, beralamat di Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT II; ---------------------------------------
3. Amaq Mahsun, beralamat di Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III; ------------------------------------------------
4. Jumeran, umur 48 tahun, beralamat di Dasan Telone, Desa Sekaroh,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV; ---------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
5. Nurliana, umur 28 tahun, beralamat di Pemongkong, Desa
Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V; -------
Dalam hal ini Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 180/25/KUM/2011 tanggal 24 Februari 2011, dan
Tergugat II s/d Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 09/Pdt.G/2011/PN.Sel tanggal 28 Februari
2011, diwakili oleh Kuasa-kuasa Hukumnya: H. As’ad,
SH., MH., M. Mahsan, SH., MH., AL Muzanni, SH., dan
M. Zainuddin, SH., MH., Advokat-advokat dari Kantor H.
As’ad, SH., MH., & Partner, beralamat di Jalan Perintis,
Gg. Masjid No. 01, Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
KUASA PARA TERGUGAT; ---------------------
Pengadilan Negeri tersebut; ---------------------------------------------------------------
Setelah membaca berkas perkara; --------------------------------------------------------
Setelah mendengarkan kedua belah pihak; ----------------------------------------------
Setelah memeriksa bukti-bukti surat; ----------------------------------------------------
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; --------------------------
---------------------------- TENTANG DUDUK PERKARA -----------------------------------
---------Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1
Februari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Februari 2011 di
bawah register perkara nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Sel; -----------------------------------------
---------Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk
Penggugat dan Tergugat I hadir kuasa hukumnya masing-masing, sedangkan Tergugat II
sampai dengan Tergugat V tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil
secara sah dan patut; ---------------------------------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa sebelum memulai acara pemeriksaan persidangan, Majelis
Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) Rechtreglement Buiten gewesten ( RBg ) dan
Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah
melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan
menunjuk mediator Hakim Ibu Rina Indrajanti, SH., MH, akan tetapi perdamaian tidak
tercapai; -----------------------------------------------------------------------------------------
-------- Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dengan mediasi selesai, untuk
Tergugat II, III, IV, dan V hadir di persidangan dengan mewakilkan kepada kuasa hukum
yang sama dengan Kuasa Hukum Tergugat I, yang untuk selanjutnya hadir di
persidangan mewakili kepentingan seluruh Tergugat tersebut;--------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
3. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
---------Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dengan mediasi tidak
mencapai kesepakatan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan
dengan perbaikan gugatan tertanggal 11 Februari 2011, yang pada pokoknya sebagai
berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah ladang yang diperoleh melalui
ikatan jual-beli, yaitu: --------------------------------------------------------------------------
A. Tanah ladang yang tercantum atas nama Amaq Herjan, SHM No. 1494, luas
14.090 m², dengan batas-batas: ----------------------------------------------------------
Sebelah utara : tanah Amaq Misbah; -------------------------------------------
Sebelah timur : sempadan; -------------------------------------------------------
Sebelah barat : tanah Amaq Mustar alias Amaq Mahsun; ------------------
Sebelah selatan : tanah Amaq Sumi alias Jumrah; -----------------------------
B. Tanah ladang yang tercantum atas nama Amaq Mahsun, SHM No. 154, luas
20.000 m², dengan batas-batas: ----------------------------------------------------------
Sebelah utara : tanah LL. Mustar/ tanah Inaq Sarni; -------------------------
Sebelah timur : tanah Amaq Misbah/tanah Amaq Herjan; -------------------
Sebelah barat : tanah PT. Paloma Agung/laut; --------------------------------
Sebelah selatan : tanah Jumeran; --------------------------------------------------
C. Tanah ladang yang tercantum atas nama Jumeran, SHM No. 1505, luas 13.800
m² dengan batas-batas: --------------------------------------------------------------------
Sebelah utara : tanah Mustar alias Amaq Mahsun;---------------------------
Sebelah timur : tanah Amaq Sumi alias Jumrah/tanah Bapak Agus
Asmuni; ----------------------------------------------------------
Sebelah barat : laut; ---------------------------------------------------------------
Sebelah selatan : tanah Nurliana/tanah makam (kuburan); --------------------
D. Tanah ladang atas nama Nurliana, SHM No. 1508, luas 18.848 m², dengan
batas-batas: ---------------------------------------------------------------------------------
Sebelah utara : tanah Jumeran/Bapak Agus Asmuni; ------------------------
Sebelah timur : laut; --------------------------------------------------------------
Sebelah barat : tanah makam (kuburan); --------------------------------------
Sebelah selatan : laut; --------------------------------------------------------------
E. Tanah ladang atas nama Agus Asmuni, SHM No. 1507, luas 3.840 m², dengan
batas-batas: ---------------------------------------------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
4. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Sebelah utara : tanah Jumrah alias Amaq Sumi; -----------------------------
Sebelah timur : laut; ---------------------------------------------------------------
Sebelah barat : tanah Jumeran; --------------------------------------------------
Sebelah selatan : laut dan tanah Nurliana; ---------------------------------------
F. Tanah ladang atas nama Jumrah alias Amaq Sumi, SHM No. 1506, luas 10.000
m², dengan batas-batas: -------------------------------------------------------------------
Sebelah utara : tanah Amaq Herjan; -------------------------------------------
Sebelah timur : laut; -------------------------------------------------------------
Sebelah barat : tanah Amaq Mahsun; -----------------------------------------
Sebelah selatan : tanah Agus Asmuni; -------------------------------------------
G. Tanah ladang atas nama Amaq Misbah, SHM No. 1495, luas 16.900 m², dengan
batas-batas: ---------------------------------------------------------------------------------
Sebelah utara : tanah Inaq Sarni; ------------------------------------------------
Sebelah timur : laut; ---------------------------------------------------------------
Sebelah barat : tanah Amaq Mahsun; ------------------------------------------
Sebelah selatan : tanah Amaq Herjan; --------------------------------------------
H. Tanah ladang atas nama Inaq Sarni, SHM No. 1503, luas 12.110 m², dengan
batas-batas: ---------------------------------------------------------------------------------
Sebelah utara : tanah Ahmad Yani; --------------------------------------------
Sebelah timur : laut; --------------------------------------------------------------
Sebelah barat : tanah Lalu Muhtar; ---------------------------------------------
Sebelah selatan : tanah Amaq Misbah/Amaq Mahsun; ------------------------
Bahwa tanah-tanah tersebut terletak di Dusun Teranjah-anjah Desa Persiapan
Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut
sebagai obyek sengketa;-----------------------------------------------------------------------
2. Bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh Penggugat melalui pengikatan jual-beli yang
dilakukan dihadapan notaris, sehingga pengikatan jual-beli antara Penggugat dengan
pemilik semula yang tersebut pada posita angka 1 adalah sah menurut hukum
perdata, oleh karena perikatan jual-beli merupakan persetujuan akan melakukan jual-
beli; ------------------------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa meskipun baru merupakan perikatan untuk persetujuan akan melakukan jual-
beli terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 1, akan tetapi
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
5. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
secara de facto obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh pihak Penggugat sejak
saat ditanda tangani akta-akta perikatan jual-beli; -----------------------------------------
4. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
(Tergugat I) mengambil tanah milik Penggugat tersebut untuk dijadikan tempat
relokasi masyarakat Gili Sunut tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan telah
membangun sebanyak ± 40 unit rumah permanen dari rencana yang akan dibangun
sebanyak 105 unit; ------------------------------------------------------------------------------
5. Bahwa perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak hanya
sekedar mengambil tanah milik Penggugat yang diperoleh melalui perikatan jual-
beli, akan tetapi telah melakukan permohonan penitipan pembayaran (konsinyasi)
dan Tergugat 2, 3, 4, dan 5 sebagai Termohon sedangkan Penggugat sebagai Turut
Termohon;----------------------------------------------------------------------------------------
− Bahwa Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan dari Tergugat untuk
melakukan pembayaran, sehingga telah ada penolakan pembayaran dari pihak
Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1404 Ayat (1) KUHPerdata;--
− Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1405 angka 1 KUHPerdata penawaran harus
dilakukan kepada yang berpiutang atau kepada orang yang berkuasa
menerimanya. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas obyek-obyek sengketa
sehingga Penggugatlah yang berhak untuk melakukan penawaran bukan orang
lain sesuai dengan akte perikatan jual-beli; --------------------------------------------
− Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan secara patut dari Juru
Sita Pengadilan Negeri Selong; ----------------------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
6. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
6. Bahwa selain itu alasan-alasan dalam permohonan konsinyasi adalah tidak benar,
fiktif dan mengada-ada karena Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat I)
melalui oknum-oknum aparatnya telah memaksakan kehendak untuk tercapainya
maksud serta tujuan orang lain sebagai pemilik modal; -----------------------------------
7. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengambilan
obyek sengketa khususnya Peraturan Presidan No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu: ------------
---------------------------------------------------------------------------------
a. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I tidak termasuk dalam kategori
pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf
Perpres No. 36 tahun 2005; ----------------------------------------------------------------
b. Bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 9 Ayat (1) Perpres No. 36 tahun 2005
yaitu Penggugat sebagai pemegang hak atau tanah obyek-obyek sengketa tidak
pernah diajak musyawarah secara langsung; -------------------------------------------
8. Bahwa selain membangun rumah-rumah permanen di atas tanah obyek sengketa
pada posita angka 1 A, B, C, dan D (dari penetapan konsinyasi) Tergugat I
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga telah membangun di atas tanah milik
Penggugat yang tersebut pada posita angka 1 E, F, G, dan H yang tidak termasuk
dalam penetapan konsinyasi, dan dengan demikian perbuatan Tergugat I Pemerintah
Kabupaten Lombok Timur telah mengambil dan membangun di atas tanah milik
Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum; ---------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
7. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
9. Bahwa untuk menghindari agar tanah sengketa tersebut tidak dipindahtangankan
kepada orang lain maka sudah sepatutnya diletakkan sita jaminan (conservatoir
beslag); -------------------------------------------------------------------------------------------
10. Bahwa perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak hanya
membangun rumah-rumah permanen di atas tanah milik Penggugat, akan tetapi telah
pula melakukan penebangan pohon-pohon, pengambilan tanah-tanah urug serta
merusak tekstur dan bentuk tanah, sehingga Penggugat sangat dirugikan baik moril
maupun materil yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar
rupiah); -------------------------------------------------------------------------------------------
11. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Putusan Pengadilan
yang mengabulkan gugatan Penggugat kiranya dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun Tergugat melakukan upaya hukum lainnya; ------------------------------------
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon Putusan sebagai berikut:----------
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruh; -------------------------------------------------
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh
berdasarkan ikatan jual-beli; ------------------------------------------------------------------
3. Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Pemerintah
Kabupaten Lombok Timur yang melakukan konsinyasi kepada Tergugat 2, 3, 4, dan
5 adalah perbuatan melawan hukum; --------------------------------------------------------
4. Menyatakan permohonan yang dilakukan oleh Tergugat I Pemerintah Kabupaten
Lombok Timur melalui Pengadilan Negeri Selong untuk mengadakan konsinyasi
adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; ---------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
8. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok
Timur membangun rumah-rumah permanen di atas tanah milik Penggugat yang
tersebut dalam obyek sengketa poin 1 a, b, c, dan d adalah perbuatan melawan
hukum; -------------------------------------------------------------------------------------------
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I Pemerintah Kabupaten Lombok
Timur membangun rumah-rumah permanen di atas tanah milik Penggugat tersebut
dalam obyek sengketa poin 1 e, f, g, dan h adalah tanpa hak dan melawan hukum;---
7. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum sehingga merugikan Penggugat baik moril maupun materil karena itu
dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar
rupiah) dan dibayar secara tanggung renteng; --------------------------------------
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan; ------------------------------------------------
9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk
menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun
kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian; ------------------------
10. Menyatakan hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para
tergugat melakukan upaya hukum banding dan/atau kasasi;------------------------------
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------------
12. Memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya; ---------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dan perbaikannya tersebut, Kuasa
Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----------------
I. Dalam Eksepsi: ----------------------------------------------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
9. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
1. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in object karena tanah yang dibebaskan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat I) untuk lokasi
relokasi masyarakat Gili Sunut seluas ± 66.038 m² adalah hak milik dari 4
(empat) orang yaitu: -----------------------------------------------------------------------
1). Amaq Hirjan dengan SHM No. 1494, seluas 14.090 m²; ---------------------
2). Amaq Mahsun dengan SHM No. 1504, seluas 20.000 m²; -------------------
3). Jumeran dengan SHM No. 1505, seluas 13.800 m²; --------------------------
4). Nurliana dengan SHM No. 1508, seluas 18.148 m²; -------------------------
Dengan demikian tidak ada relevansinya untuk menjadikan tanah ladang pada
angka 1 huruf E, F, G, dan H (hak milik dari Agus Asmuni, Amaq Sumi, Amaq
Misbah, dan Inaq Sarni) sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo; -----------
2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tidak mempunyai
hubungan hukum dengan tanah sengketa pada angka 1 huruf E, F, G, dan H,
karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur hanya membebaskan
tanah seluas ± 66.038 m², hak milik dari Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran,
dan Nurliana untuk lokasi relokasi masyarakat Gili Sunut, tidak termasuk tanah
sengketa pada angka 1 huruf E, F, G, dan H (hak milik dari Agus Asmuni, Amaq
Sumi, Amaq Misbah, dan Inaq Sarni), dengan demikian menggugat tanah
sengketa pada angka 1 huruf E, F, G, dan H pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Lombok Timur (Tergugat I) adalah salah sasaran; ------------
II. Dalam Pokok Perkara: -------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-
dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat; ------------
2. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah ladang tersebut pada angka 1
huruf A s/d D, yang benar bahwa tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D
adalah hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh
melalui alas hak pembebasan tanah yang dilakukan secara sah menurut hukum;-
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
10. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 tidak beralasan menurut hukum,
karena Penggugat hanya melakukan perjanjian ikatan jual-beli dan belum
ditindaklanjuti ke perjanjian jual-beli yang dibuktikan dengan akta jual-beli yang
dibuat di depan pejabat yang berwenang, sehingga perjanjian ikatan jual-beli
tersebut belum menjadi alas hak yang sah untuk memiliki tanah ladang pada
angka 1 huruf A s/d D, selain itu perjanjian ikatan jual-beli antara Amaq Hirjan,
Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana dengan Masde Loise Sipahutar
mengandung cacat hukum baik formil maupun materil, karena: -------------------
3.1 Di dalam akta perjanjian ikatan jual-beli dinyatakan Masde Loise Sipahutar
bertempat tinggal di Desa Pemongkong, padahal baik secara de yure
maupun secara de facto Masde Loise Sipahutar tidak ada tercatat sebagai
penduduk Desa Pemongkong; --------------------------------------------
3.2 Demikian juga Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana tidak
kenal dan tidak pernah bertemu dengan Masde Loise Sipahutar, sehingga
mereka sesungguhnya tidak pernah ada kesepakatan untuk melakukan
perjanjian ikatan jual-beli terhadap tanah ladang angka 1 huruf A s/d D;----
3.3 Di dalam akta perjanjian ikatan jual-beli dinyatakan bahwa harga jual-beli
tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D telah dibayar lunas, padahal
faktanya ada yang belum dibayar sama sekali dan ada yang dibayar baru
sebagian; ------------------------------------------------------------------------------
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang pada
intinya menyatakan secara de facto obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh
pihak Penggugat sejak saat ditandatangani akta-akta ikatan jual-beli; -------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
11. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Yang benar meskipun Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana
telah menandatangani perjanjian ikatan jual-beli baik dihadapan Notaris
Komang Suarta, SH. di Mataram dan dihadapan Notaris Faniyah, SH., di
Selong, namun secara faktual tanah sengketa pada angka 1 huruf A s/d D tetap
dikuasai oleh para pemiliknya yaitu Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan
Nurliana sampai dengan tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D tersebut
dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui ganti
rugi yang disepakati yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per
hektar, barulah setelah para pemilik menerima uang ganti rugi dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Lombok Timur kepemilikan dan penguasaan tanah ladang
sengketa pada angka 1 huruf A a/d D baik secara de yure maupun secara de
facto telah berpindah dari pemilik semula yaitu Amaq Hirjan, Amaq Mahsun,
Jumeran, dan Nurliana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur; --
-------------------------------------------------------------------------------------
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5. 1 tidak beralasan menurut hukum,
karena jauh sebelum dilakukan konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Selong,
Sekda Kabupaten Lombok Timur telah memanggil Penggugat sampai empat kali
panggilan untuk membicarakan tanah sengketa, namun Penggugat tidak pernah
sekalipun memenuhi panggilan tersebut; -------------------------------
Demikian pula tidak benar dan tidak beralasan dalil gugatan Penggugat pada
angka 5. 2 karena penawaran tanah ladang sengketa pada angka 1 huruf A s/d D
telah dilakukan secara tepat dan benar oleh Tergugat I kepada pemiliknya yaitu
Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana, sedangkan dalil gugatan
Penggugat pada angka 5. 3 tidak beralasan menurut hukum, karena Pengadilan
Negeri Selong telah memanggil Penggugat secara patut, namun Penggugat tidak
pernah menghadiri sidang tanpa alasan; -----------------------------------------
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 tidak beralasan menurut hukum,
karena permohonan konsinyasi oleh Tergugat I kepada Pengadilan Negeri
Selong telah sesuai dengan prosedur hukum, sehingga permohonan konsinyasi
tersebut adalah sah menurut hukum (rechmatige); ----------------------------------
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) tidak beralasan menurut
hukum, karena: ----------------------------------------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
12. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
7.1 Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak ada relevansinya
untuk mempermasalahkan apakah pembebasan tanah sengketa pada angka 1
huruf A s/d D masuk kategori pengadaan tanah untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud oleh Perpres No. 36 tahun 2005;
7.2 Penggugat bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa pada angka
1 huruf A s/d D tetapi tanah ladang pada angka 1 huruf A s/d D semula
adalah hak milik Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana,
sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk diajak musyawarah oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, baik langsung maupun tidak
langsung dalam rangka pembebasan tanah sengketa pada angka 1 huruf A
s/d D;------------------------------------------------------------------------------------
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8, karena Tergugat I
hanya membebaskan tanah ladang sengketa pada angka 1 huruf A s/d D hak
milik Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana, dan tidak pernah
membebaskan tanah ladang pada angka 1 huruf E, F, G, dan H hak milik dari
Agus Asmuni, Jumerah alias Amaq Sumi, Amaq Misbah, dan Inaq Sarni;--------
9. Bahwa permohonan Penggugat pada angka 9 agar terhadap tanah sengketa
diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) adalah tidak beralasan menurut
hukum, karena tanah sengketa pada angka 1 huruf A. B, C, dan D adalah hak
milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh melalui
pembebasan tanah yang dilakukan melalui prosedur yang sah menurut hukum,
sehingga tuntutan Penggugat agar terhadap tanah sengketa pada angka 1 huruf A
s/d D sepatutnya untuk ditolak; -------------------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
13. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
10. Bahwa permohonan ganti rugi dari Penggugat tidak memenuhi syarat menurut
hukum karena dalam permohonan ganti rugi tidak diuraikan secara rinci
terhadap kerugian yang diderita. Selain itu permohonan ganti rugi tersebut tidak
beralasan hukum, karena tanah sengketa pada angka 1 huruf A, B, C, dan D
adalah hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh
melalui pembebasan tanah yang dilakukan melalui prosedur yang sah menurut
hukum, sehingga permohonan ganti rugi tersebut haruslah ditolak; ---------------
11. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat pada angka 11 tidak beralasan
menurut hukum, karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak; --------------------
Berdasarkan alasan-alasan di atas, Kuasa Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim
memberikan Putusan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------
I. Dalam Eksepsi: ----------------------------------------------------------------------------------
1. Menerima eksepsi Para Tergugat; --------------------------------------------------------
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ---------------------------------
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------------
II. Dalam Pokok Perkara: -------------------------------------------------------------------------
1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya; -------------------------------
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;----------------------------------------------
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa
Penggugat mengajukan replik tertanggal 06 April 2011 yang intinya menyatakan tetap
pada gugatan dengan perbaikannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
14. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
---------Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan
duplik tertanggal 20 April 2011 yang intinya menyatakan tetap pada jawabannya,
sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; ---------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai
berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bukti P – 1. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) I Komang Suartha, SH., No. 08, tanggal 16 Mei 2007,
tentang Perjanjian Ikatan Jual-beli antara Amaq Herjan dengan
Masde Loise Sipahutar; ----------------------------------------
2. Bukti P – 1. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) I Komang Suartha, SH., No. 09, tanggal 16 Mei 2007,
tentang Pemberian Kuasa dari Amaq Herjan kepada Masde Loise
Sipahutar; -------------------------------------------------------------------
3. Bukti P – 2. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Fanniyah, SH., No. 115, tanggal 15 Mei 2007, tentang
Pengikatan Jual-beli antara Mustar alias Amaq Mahsun dengan
Masde Loise Sipahutar; ----------------------------------------------------
4. Bukti P - 2. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Fanniyah, SH., No. 116, tanggal 15 Mei 2007, tentang
Pemberian Kuasa dari Mustar alias Amaq Mahsun kepada Masde
Loise Sipahutar; -------------------------------------------------------------
5. Bukti P – 3. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 121
tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Jumeran
dengan Masde Loise Sipahutar; -------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
15. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
6. Bukti P – 3. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 122
tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Jumeran kepada
Masde Loise Sipahutar;--------------------------------------------
7. Bukti P – 4. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 113,
tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Nurliana
dengan Masde Loise Sipahutar; -------------------------------------------
8. Bukti P – 4. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 114,
tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Nurliana kepada
Masde Loise Sipahutar;--------------------------------------------
9. Bukti P – 5. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 117,
tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Agus
Asmuni dengan Masde Loise Sipahutar; ---------------------------------
10. Bukti P – 5. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 118,
tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Agus Asmuni
kepada Masde Loise Sipahutar; -------------------------------------------
11. Bukti P – 6. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 103,
tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Amaq
Sumi alias Jumrah dengan Masde Loise Sipahutar; --------------------
12. Bukti P – 6. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 104,
tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Amaq Sumi
alias Jumrah kepada Masde Loise Sipahutar; ---------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
16. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
13. Bukti P – 7. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT I Komang Suartha, SH., No.
10, tanggal 16 Mei 2007, tentang Perjanjian Ikatan Jual-beli antara
Amaq Misbah dengan Masde Loise Sipahutar; ------------------------
14. Bukti P – 7. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT I Komang Suartha, SH., No.
11, tanggal 16 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Amaq
Misbah kepada Masde Loise Sipahutar;---------------------------------
15. Bukti P – 8. A : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH., No. 107,
tanggal 15 Mei 2007, tentang Pengikatan Jual-beli antara Inaq Sarni
dengan Masde Loise Sipahutar; -----------------------------------
16. Bukti P – 8. B : Fotocopy Salinan Akta Notaris/PPAT Fanniyah, SH. No. 108,
tanggal 15 Mei 2007, tentang Pemberian Kuasa dari Inaq Sarni
kepada Masde Loise Sipahutar; -------------------------------------------
17. Bukti P – 9 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1494, , atas sebidang tanah
pertanian seluas 14.090 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Hirjan, penerbitan
sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------------------
18. Bukti P – 10 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1504, atas sebidang tanah
pertanian seluas 20.000 m ² Desa Pemongkong, Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Mahsun,
penerbitan sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------------------
19. Bukti P – 11 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1505, atas sebidang tanah
pertanian seluas 13.800 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
17. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Kabupaten Lombok Timur, atas nama Jumeran, penerbitan
sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------------------
20. Bukti P – 12 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1508, atas sebidang tanah
pertanian seluas 18.148 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, atas nama Nurliana, penerbitan
sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------------------
21. Bukti P – 13 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1507, atas sebidang tanah
pertanian seluas 3.840 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, atas nama Agus Asmuni, penerbitan
sertifikat tanggal 25 April 2007; ------------------------------------------
22. Bukti P – 14 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1506, atas sebidang tanah
pertanian seluas 10.000 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Sumi alias Jumrah,
penerbitan sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------
23. Bukti P – 15 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1495, atas sebidang tanah
pertanian seluas 16.900 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Misbah, penerbitan
sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------------------
24. Bukti P – 16 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1508, atas sebidang tanah
pertanian seluas 12.110 m² Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, atas nama Inaq Sarni, penerbitan
sertifikat tanggal 25 April 2007; -----------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
18. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
25. Bukti P – 17 : Fotocopy Surat Pernyataan Jumeran tanggal 29 Januari 2011
tentang pengakuan Jumeran terhadap penjualan tanah SHM No.
1505 seluas 13.800 m² kepada Masde Loise Sipahutar; ---------------
26. Bukti P – 18 : Fotocopy Surat Pernyataan Amaq Herjan tahun 2011 tentang
pengakuan Amaq Herjan terhadap penjualan tanah SHM No. 1494
seluas 14.090 m² kepada Masde Loise Sipahutar; ---------------------
27. Bukti P – 19 : Fotocopy Surat Pernyataan Mustar alias Amaq Mahsun tanggal 29
Januari 2011 tentang pengakuan Mustar alias Amaq Mahsun
terhadap penjualan tanah SHM No. 1504 seluas 20.000 m² kepada
Masde Loise Sipahutar; ----------------------------------------------------
28. Bukti P – 20 : Fotocopy Surat Pernyataan Nurliana tanggal 29 Januari 2011
tentang pengakuan Nurliana terhadap penjualan tanah SHM No. 113
seluas 18.148 m² kepada Masde Loise Sipahutar; -----------------
29. Bukti P – 21 : Fotocopy Surat Ketua Tim Penyidik POLDA Nusa Tenggara Barat
No. B/250/IX/2010/Dit Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 ditujukan
kepada Masde Loise Sipahutar perihal pemberitahuan perkembangan
hasil penyidikan; ------------------------------------------
30. Bukti P – 22 : Fotocopy peta lokasi tanah obyek sengketa tanggal 26 April 2011;
31. Bukti P – 23 : Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 10 Maret 2007
antara Amaq Rohan, dkk. dengan Amaq Kesu, dkk., yang dibukukan
dan didaftarkan di Notaris Fanniyah, SH No. DAFT.7216/III/2007
tanggal 17 Maret 2007;----------------------------
32. Bukti P – 24 : Fotocopy dari foto (tanpa keterangan); ---------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
19. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
33. Bukti P – 25 : Fotocopy dari foto dengan keterangan “pertemuan perdamaian
Ujung Bolong, di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur (rumah Bapak Musa, SH.);-----------------------------
34. Bukti P – 26 : Fotocopy dari foto dengan keterangan “pertemuan perdamaian
Ujung Bolong, di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur (rumah Bapak Musa, SH.);-----------------------------
35. Bukti P – 27 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,
SH., kepada Amaq Rohan sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga
juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -------------
36. Bukti P – 28 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,
SH., kepada Sahrul alias A. Watan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ----------
37. Bukti P – 29 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,
SH., kepada Amaq Suar sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas
juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ------------------
38. Bukti P – 30 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,
SH., kepada Amaq Dorman sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan
belas juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -----------
39. Bukti P – 31 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,
SH., kepada Amaq Winejam sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas
juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -----------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
20. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
40. Bukti P – 32 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,
SH., kepada Mahsun sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -----------------------
41. Bukti P – 33 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,
SH., kepada Amaq Genet sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -----------------------
42. Bukti P – 34 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,
SH., kepada Novi/Amaq Irep sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas
juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -----------
43. Bukti P – 35 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,
SH., kepada Haji Zaidun Junaidi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua
puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; -----
44. Bukti P – 36 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,
SH., kepada Amaq Keman sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah) untuk pembayaran tanah Ujung Bolong; ------------------
45. Bukti P – 37 : Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 2007 dari Musa,
SH. kepada Amaq Sobel sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta
rupiah) untuk pembayaran tanah di Ujung Bolong; --------------------
-------- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai
yang cukup berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985
tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan
Tarif Bea Meterai, serta bukti berupa fotocopy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -
-------- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang dibawah
sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya
sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------
1. Saksi Amaq Anto: -------------------------------------------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
21. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
− Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah 4 (empat) bidang tanah
yang terletak di Dusun Teanjah-anjah, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, yang masing-masing telah bersertifikat atas nama
Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana, saksi mengetahui batas-
batas tanah obyek sengketa tersebut; -----------------------------------------------------
− Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Amaq Hirjan berasal dari Kakeknya
yang bernama Amaq Mawi, kemudian diturunkan kepada bapaknya Amaq Hirjan
yang bernama Amaq Misbah, baru kemudian turun kepada Amaq Hirjan; --------
− Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Amaq Mahsun berasal dari bapaknya
yang bernama Amaq Nursam, dimana Amaq Nursam memiliki 3 (tiga) orang anak
yaitu Amaq Mahsun, Amaq Har, dan Amaq Sahir; ------------------------------
− Bahwa tanah dengan sertifikat atas nama Jumeran berasal dari bapaknya, yang
memperoleh tanah tersebut dari membuka hutan;---------------------------------------
− Bahwa tanah yang sertifikatnya atas nama Nurliana diperoleh Nurliana dengan
cara membuka lahan bersama suaminya; -----------------------------------------------
− Bahwa tanah-tanah yang dibuka lahannya tersebut asalnya adalah tanah negara,
tetapi masyarakat mendapat izin dari Desa; ---------------------------------------------
− Bahwa tanah tersebut kemudian dijual kepada Ibu Loise (Penggugat) sekitar tahun
2005 dihadapan Notaris Fanniyah, SH., dimana saksi yang saat itu menjadi Ketua
Rukun Tetangga (RT) Telok Bulan (termasuk wilayah tanah sengketa berada)
diminta oleh masyarakat untuk menyaksikan jual-beli; ----------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
22. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
− Bahwa setelah jual-beli, tanah tersebut dikuasai oleh Ibu Loise tetapi dipelihara
oleh masyarakat Desa Pemongkong untuk menggembala ternak atas suruhan Ibu
Loise;------------------------------------------------------------------------------------------
− Bahwa jual-beli tersebut dilakukan secara bersama-sama termasuk juga tanah-
tanah lainnya di luar obyek sengketa, waktu itu saudara-saudara dari para penjual
juga datang, Jumeran datang bersama bapaknya, dan Nurliana datang bersama
suaminya;-------------------------------------------------------------------------------------
− Bahwa pada waktu jual-beli dilakukan tanah-tanah tersebut belum bersertifikat,
baru berupa surat menggarap, dan kemudian dibuatkan akta perikatan jual-beli
baru sertifikat-sertifikat tersebut dibuat;-------------------------------------------------
− Bahwa saksi melihat penyerahan uang sebesar 50 % (lima puluh persen) dari
harga yang disepakati, diserahkan di Kantor Notaris Fanniyah, SH, dan sisanya
diserahkan setelah 3 (tiga) bulan kemudian oleh Pak Musa (anggota polisi) dan
saksi tidak menyaksikan pembayaran kedua itu;----------------------------------------
− Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ibu Loise saat di Kantor Notaris tersebut;--
− Bahwa saksi tidak ingat berapa harga yang disepakati oleh kedua belah pihak;---
− Bahwa pada waktu pembicaraan jual-beli di kantor notaris tersebut tidak ada
pihak yang menyatakan keberatan atas jual-beli itu; -----------------------------------
− Bahwa kemudian hari muncul pihak-pihak yang keberatan atas penjualan tersebut,
yaitu orang-orang yang sebelumnya menggarap tanah sengketa di bagian tanah
Amaq Hirjan, kemudian diadakan pertemuan di Kantor Desa dan menghasilkan
kesepakatan damai, dimana orang-orang yang juga mengklaim tanah tersebut juga
menerima pembayaran dari pihak Ibu Loise (Penggugat);-----
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
23. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
− Bahwa setelah penyelesaian pembayaran kedua baru tanah sengketa tersebut
dikuasai oleh Ibu Loise dengan menyuruh orang lain untuk memeliharanya;-------
− Bahwa saat ini di atas tanah sengketa sudah dibangun rumah-rumah dan yang
sudah berdiri berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) unit rumah yang dibangun mulai
sejak tahun 2010, dan saksi dengar dari masyarakat bahwa yang membangun
rumah-rumah tersebut adalah Pemda; ----------------------------------------------------
− Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program Pemerintah Kabupaten Lombok
Timur untuk relokasi masyarakat Gili (Pulau) Sunut ke tanah yang menjadi
sengketa sekarang, dan saksi juga tidak mengetahui pembayaran ganti rugi oleh
Pemkab kepada Amaq Hirjan, dkk.;-----------------------------------------------------
− Bahwa saksi menjadi Ketua RT Telok Bulan sejak tahun 2007 – 2009, sekarang
saksi tidak menjabat lagi, tetapi masih tetap tinggal di sana;--------------------------
− Bahwa selain keempat bidang tanah tersebut tidak ada tanah lain yang dibangun
oleh Pemda, dan tanah atas nama Lalu Agus Asmuni, Amaq Misbah, dan Inaq
Sarni tidak menjadi obyek sengketa;------------------------------------------------------
2. Saksi Lalu Muhammad Nasir: ----------------------------------------------------------------
− Bahwa saksi tinggal di Pemongkong sejak tahun 1995; -------------------------------
− Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah yang berada di
dekat makam Teranjah-anjah, Desa Persiapan Sekaroh, Jerowaru, sebanyak 4
(empat) obyek masing-masing atas nama Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran,
dan Nurliana; --------------------------------------------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
24. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
− Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Hirjan diperoleh Amaq Hirjan karena ia
yang pertama merambah tanah tersebut sekitar tahun 1971/1972, tetapi saksi tidak
tahu izin perambahannya, sebelumnya tanah tersebut adalah tanah negara;--
− Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Hirjan tersebut kemudian dijual kepada
Masde Loise (Penggugat) sekitar tahun 2005/2006 yang dilakukan di
Notaris/PPAT Fanniyah, SH. di Pancor dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) per hektar melalui perantara yang bernama Kamarudin;---
− Bahwa Amaq Hirjan juga datang menghadap ke notaris waktu jual-beli itu;-------
− Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Mahsun adalah milik Amaq Mahsun
sendiri, yang berasal dari merambah bersama orang tuanya yang bernama Amaq
Jumeran dan mereka dulu berumah di sekitar pemakaman Teranjah-anjah; --------
− Bahwa tanah Amaq Mahsun tersebut juga dijual kepada Penggugat yang jual-
belinya juga dilakukan di Notaris; -------------------------------------------------------
− Bahwa tanah sengketa atas nama Jumeran juga diperolehnya dengan cara
merambah, sedangkan tanah sengketa atas nama Nurliana saksi tidak tahu
memperoleh tanah darimana yang saksi tahu Nurliana adalah isteri mantan Kepala
Desa Pemongkong; ----------------------------------------------------------------
− Bahwa saksi menjadi saksi pada saat jual-beli antara para pemilik tanah dengan
Penggugat di Kantor Notaris, dan saksi juga menyaksikan pembayaran dari
Penggugat kepada para penjual yang dilakukan secara bersama-sama di Kantor
Notaris sebagai pembayaran pertama dengan harga Rp. 6.300.000,00 (enam juta
tiga ratus ribu rupiah) per hektar; ---------------------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
25. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
− Bahwa sebelum ke Kantor Notaris, para penjual dikumpulkan dan dipertemukan
di rumah Kamaruddin, dihadiri oleh semua pemilik tanah termasuk Amaq Hirjan,
Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana yang seluruhnya berjumlah belasan orang;
− Bahwa saat itu di rumah Kamaruddin juga hadir aparat desa yang bernama Rustan
(Kaur Kesra), Lalu Muchtar (Kaur Pemerintahan), dan Sekdes, tanpa dihadiri oleh
Kepala Desa;------------------------------------------------------------------
− Bahwa di Kantor Notaris, Penggugat bertemu langsung dengan para penjual untuk
transaksi pembayaran;---------------------------------------------------------------
− Bahwa setelah pembayaran di Kantor Notaris, baru muncul pihak yang keberatan,
yaitu orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pemilik asal dari tanah-tanah
sengketa tersebut yang berjumlah 11-12 orang, namun terhadap hal itu sudah
dilakukan perdamaian di kantor polisi yang dikordinir oleh Bapak Musa yang
menjabat sebagai Kasatserse saat itu;---------------------------------------
− Bahwa saksi juga melihat langsung pembayaran kepada orang-orang yang
keberatan tersebut, dan setelah pihak yang berkeberatan itu menerima uang dari
penggugat, permasalahan selesai dan pembayaran terhadap pihak-pihak yang
keberatan tersebut atas dasar perdamaian dengan Amaq Hirjan dan kawan-kawan
adalah menjadi pelunasan pembayaran jual-beli tanah; --------------------------------
− Bahwa pada waktu jual-beli tanah-tanah tersebut belum bersertifikat, tetapi
sekarang sudah bersertifikat atas nama Amaq Mahsun, Amaq Hirjan, Nurliana,
dan Jumeran;---------------------------------------------------------------------------------
− Bahwa setelah terjadinya perdamaian, tanah-tanah sengketa digarap dan
dikerjakan oleh Kamaruddin atas suruhan Penggugat sampai tahun 2009, setelah
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
26. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
itu tanah dirambah oleh orang bernama Lalu Mukarap sampai tahun 2010,
sementara sebelumnya Lalu Mukarap tidak pernah menggarap tanah itu, sehingga
Lalu Mukarap telah merampas tanah milik Penggugat dan ia ditangkap oleh
POLDA NTB dalam perkara penipuan;---------------------------------------------
− Bahwa saksi hanya mendengar-dengar kalau sekarang di atas tanah sengketa
sudah dibangun bangunan-bangunan rumah; --------------------------------------------
− Bahwa saksi tidak tahu masalah konsinyasi dari Pemda Lombok Timur;-----------
3. Saksi AKP Musa, SH.: -------------------------------------------------------------------------
− Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa terletak di Dusun Ujung Bolong, yang
dulunya termasuk Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok
Timur; -----------------------------------------------------------------------------------------
− Bahwa tanah-tanah yang dipermasalahkan sekarang adalah yang berasal dari
Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Nurliana, dan Jumeran; --------------------------------
− Bahwa di dekat lokasi tanah sengketa juga terdapat tanah-tanah Amaq Agus
Asmuni, Amaq Sumi, Amaq Misbah, dan Inaq Sarni; ---------------------------------
− Bahwa Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Nurliana, dan Jumeran menjual tanah
mereka kepada Penggugat pada tahun 2006-2007 dengan harga yang disepakati
sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hektar yang dilakukan
dihadapan Notaris dan dibuatkan Akta Perikatan Jual-beli, bukan Akta Jual-beli,
dan waktu itu belum ada sertifikat tanahnya, baru sekitar satu tahun kemudian
dibuatkan sertifikat-sertifikat tanahnya; -------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
27. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
− Bahwa setelah pembayaran pertama, muncul keberatan dari orang-orang yang
mengklaim sebagai penggarap pertama yaitu: ------------------------------------------
• Amaq Rohan mengaku sebagai penggarap pertama tanah atas nama Amaq
Hirjan; ------------------------------------------------------------------------------------
• Amaq Mijah mengaku sebagai penggarap pertama tanah atas nama Amaq
Mahsun;-----------------------------------------------------------------------------------
• Amaq Lesah mengaku sebagai pernggarap pertama tanah atas nama Jumeran;-
---------------------------------------------------------------------------------
• Amaq Irep mengaku sebagai penggarap pertama tanah atas nama Nurliana; --
− Bahwa keberatan dari pihak Amaq Rohan, dkk tersebut adalah didasarkan bahwa
pihak Amaq Rohan, dkk. adalah sebagai pihak yang pertama kali membuka tanah
sengketa tersebut sekitar tahun 1970-an yang dibuktikan dengan adanya bukti
berupa pipil tahun 1974/1978; -------------------------------------------------------------
− Bahwa terhadap permasalahan tersebut dilakukanlah upaya perdamaian dengan
cara musyawarah di rumah saksi antara pihak Amaq Hirjan dkk, dengan pihak
Amaq Rohan, dkk., yang difasilitasi oleh Sekdes, dan saksi sendiri yang
mendapatkan kuasa bawah tangan dari pihak Amaq Rohan, dkk; --------------------
− Bahwa upaya perdamaian tersebut menghasilkan kesepakatan damai, yang
kemudian dibuatkan surat kesepakatan damai di Kantor Notaris Fanniyah, SH.,
dimana dalam perdamaian tersebut saksi yang hadir mewakili kepentingan Amaq
Rohan, dkk karena saksi telah menerima kuasa;-----------------------------------------
− Bahwa saksi membenarkan bukti P – 23 sebagai surat perdamaian yang
dimaksudkan oleh saksi, yang intinya adalah pihak Amaq Rohan, dkk. sepakat
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
28. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
dengan pihak Amaq Hirjan, dkk., bahwa Amaq Rohan, dkk akan menerima sisa
pelunasan jual-beli tanah dari Penggugat; -----------------------------------------------
− Bahwa pihak Ibu Loise tidak terlibat dalam kesepakatan damai itu, baru setelah
adanya kesepakatan Ibu Loise dilibatkan;------------------------------------------------
− Bahwa saksi tidak mengetahui pembayaran tahap I, karena saksi baru mengikuti
permasalahan ini setelah pembayaran tahap I dimana Amaq Hirjan cs. (Penggarap
I) menerima pembayaran sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari
harga seluruhnya sekitar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); --------------
-------------------------------------------------------------------------
− Bahwa yang saksi ketahui adalah pembayaran tahap II setelah adanya kesepakatan
damai Amaq Rohan, dkk. dengan Amaq Hirjan, dkk, dimana Amaq Rohan, dkk
(pihak penggarap I) menerima pembayaran sebesar Rp. 189.000.000,00 (seratus
delapan puluh sembilan juta rupiah);------------------------
− Bahwa uang pembayaran yang kedua sebesar Rp. 189.000.000,00 (seratus delapan
puluh sembilan juta rupiah) saksi terima dari Ibu Loise (Penggugat) melalui
pengacaranya, kemudian uang itu saksi serahkan kepada Amaq Rohan, dkk., yang
saksi serahkan kepada masing-masing orang di rumah saksi sendiri, dengan bukti
kwitansi-kwitansi (saksi membenarkan bukti P – 27 s/d P – 37); ---
− Bahwa setelah pedamaian dan pembayaran tahap II tersebut selesai, setahu saksi
permasalahan sudah selesai dan tanah dikuasai oleh pihak Ibu Loise (Penggugat)
yang saksi ketahui langsung;---------------------------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
29. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
− Bahwa saksi mendengar adanya masalah lagi terkait dengan adanya pembangunan
rumah-rumah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur di atas tanah
sengketa setelah adanya perkara di pengadilan ini; ---------------------
Terhadap keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut Kuasa Penggugat
membenarkannya, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya
dalam kesimpulan; -----------------------------------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai
berikut: ------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bukti T – 1 : Fotocopy Surat Pernyataan Amaq Hirjan tanggal 09 Desember
2009 tentang kesediaan menyerahkan tanah kepada Pemkab lombok
Timur untuk relokasi; -------------------------------------------------------
2. Bukti T – 2 : Fotocopy Surat Pernyataan Amaq Mahsun tanggal 09 Desember
2009 tentang kesediaan menyerahkan tanah kepada Pemkab lombok
Timur untuk relokasi; -------------------------------------------------------
3. Bukti T – 3 : Fotocopy Surat Pernyataan Jumeran tanggal 09 Desember 2009
tentang kesediaan menyerahkan tanah kepada Pemkab lombok
Timur untuk relokasi; -------------------------------------------------------
4. Bukti T – 4 : Fotocopy Surat Pernyataan Nurliana tanggal 09 Desember 2009
tentang kesediaan menyerahkan tanah kepada Pemkab lombok
Timur untuk relokasi; -------------------------------------------------------
5. Bukti T – 5 : Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No.
01/Pen/Pdt.KONS/2010/PN.Sel tanggal 12 Mei 2010 tentang
penawaran pembayaran konsinyasi kepada Amaq Hirjan, dkk;------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
30. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
6. Bukti T – 5. a : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, No.
900/71/Tapem/2010 tanggal 21 April 2010 yang ditujukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri Selong, perihal permohonan konsinyasi;--
7. Bukti T – 5. b : Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Konsinyasi Uang Ganti Rugi
Tanah Lokasi Relokasi Penduduk Gili Sunut di Desa Pemongkong,
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nomor
02/PPT/2010 tanggal 19 Januari 2010; ----------------------------------
8. Bukti T – 6 : Fotocopy kwitansi pembayaran dari Panitera/Sekertaris Pengadilan
Negeri Selong (Bendaharawan uang pihak ke-3) kepada Jumeran,
tanggal 11 Juni 2010 sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu
juta rupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah seluas 13.800 m²
SHM No. 1505 atas nama Jumeran; -------------------------
9. Bukti T – 7 : Fotocopy kwitansi pembayaran dari Panitera/Sekertaris Pengadilan
Negeri Selong kepada Amaq Hirjan, tanggal 10 Juni 2010 sebesar
Rp. 42.270.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu
rupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah seluas 14.090 m² SHM
No. 1494 atas nama Jumeran; -----------------
10. Bukti T – 8 : Fotocopy kwitansi pembayaran dari dari Panitera/Sekertaris
Pengadilan Negeri Selong (Bendaharawan uang pihak ke-3) kepada
Amaq Mahsun, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp. 60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah
seluas 20.000 m² SHM No. 1504 atas nama Amaq Mahsun; ---------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
31. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
11. Bukti T – 9 : Fotocopy kwitansi pembayaran dari Panitera/Sekertaris Pengadilan
Negeri Selong kepada Nurliana, tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp.
54.444.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh
empat ribu rupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah seluas
18.148 m² SHM No. 1508 atas nama Nurliana; ---------
12. Bukti T – 10 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Pemongkong Nomor
Pem.2/151/2009 Desember 2009, yang menerangkan bahwa pada
Register Induk Penduduk Desa Pemongkong tidak ditemukan nama
Masde Loise Sipahutar; ----------------------------------------------------
13. Bukti T – 11 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Pemongkong Nomor
Pem.2/151/2009 Desember 2009, yang menerangkan bahwa Amaq
Misbah, dkk. sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Tanjah-
anjah, Desa Pemongkong sesuai SHM; -------------------------
14. Bukti T – 12 : Fotocopy Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten
Lombok Timur No. 580/16/PPT/2009 tanggal 31 Desember 2009
tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Hak Atas Tanah
Untuk Keperluan Relokasi Penduduk Gili Sunut;---------------
15. Bukti T – 13 : Fotocopy Surat Persetujuan Penanaman Modal Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Nomor 604/I/PMA/2009 tanggal 26 Mei
2009 atas nama perusahaan PT. Ocean Blue Resorts Indonesia;
16. Bukti T – 14 : Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor
188.45/335/LHPM/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pengkajian, Pemanfaatan Gili
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
32. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
Sunut Dusun Temeak Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur; ------------------------------------------------
17. Bukti T – 15 : Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Kawasan
Pariwisata Sunut Resort antara Pemkab Lombok Timur dan PT.
Ocean Blue Resorts Indonesia No. 181/23/BLHPM/2009, No.
03/OBRI/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009; -------------------------
18. Bukti T – 16 : Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Perumahan dan
Fasilitas Pendukung Dalam Rangka Relokasi Penduduk Gili Sunut
tanggal 22 Agustus 2009, total senilai Rp. 5.500.000.000,00 (lima
milyar lima ratus ribu rupiah); ---------------------------------------------
19. Bukti T – 17 : Fotocopy Surat Pernyataan masyarakan Gili Sunut tanggal 3
Oktober 2009 berikut lampirannya, tentang kesediaan direlokasi ke
Teanjah-anjah; ---------------------------------------------------------------
20. Bukti T – 18 : Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor
188.45/524/KBPDN/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang
Pembentukan Tim Teknis Supervisi Relokasi Penduduk Gili Sunut
Desa Persiapan Sekaroh Kecamatan Jerowaru; -------------------------
21. Bukti T – 19 : Fotocopy Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Tim Supervisi
Relokasi Penduduk Gili Sunut, tanggal 7 Januari 2010 berikut
lampiran daftar hadir; -------------------------------------------------------
22. Bukti T – 20 : Fotocopy Surat PLT Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten
Lombok Timur, No. 600/699/2009 tanggal 3 Desember 2009
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
33. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
ditujukan kepada Bupati Lombok Timur, perihal informasi data
lokasi pemindahan penduduk Gili Sunut Desa Pemongkong; --------
23. Bukti T – 21 : Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur No.
188.45/516/TAPEM/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang
Penetapan Lokasi Relokasi Penduduk Gili Sunut Desa Persiapan
Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;----------
24. Bukti T – 22 : Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur No.
188.45/152/TAPEM/2008 tanggal 9 April 2008 tentang
Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Timur
berikut lampiran daftar panitia; -------------------------------------------
25. Bukti T – 23 : Fotocopy Surat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok
Timur, No. 01/PPT/2010 tanggal 03 Maret 2010 ditujukan kepada
Bupati Lombok Timur, perihal konsinyasi uang ganti rugi pada tanah
relokasi penduduk Gili Sunut; --------------------------------------
26. Bukti T – 24 : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur No.
005/33/LHPM.pm/IX/2009 tanggal 07 September 2009 ditujukan
kepada Masde Loise Sipahutar perihal panggilan; ---------------------
27. Bukti T – 25 : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur No.
005/11/LHPM.pm/IX/2009 tanggal 12 September 2009 ditujukan
kepada Masde Loise Sipahutar, perihal panggilan II; ------------------
28. Bukti T – 26 : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur No.
005/02/LHPM.pm/IX/2009 tanggal 28 September 2009 ditujukan
kepada Masde Loise Sipahutar, perihal panggilan III; -----------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
34. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
29. Bukti T – 27 : Fotocopy Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Lombok Timur No.
005/19/LHPM.pm/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009, perihal
panggilan; --------------------------------------------------------------------
30. Bukti T – 28 : Fotocopy Tanda Terima Surat, dengan kop surat Sekertariat Daerah
Kabupaten Lombok Timur; --------------------------------------
-------- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat
tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor
24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta bukti berupa fotocopy telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya; ----------------------------------------------------------------
---------Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang dibawah
sumpah di persidangan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------
1. Saksi Lalu Yasin: -----------------------------------------------------------------------------
− Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Timur; --------------------------------------------------------------
− Bahwa awalnya ada perjanjian investasi antara pihak Pemda Kab. Lotim dengan
investor PT. Ocean Blue Indonesia yang intinya akan mengelola Gili Sunut
sebagai kawasan wisata; ----------------------------------------------------------
− Bahwa oleh karena di dalam Gili Sunut telah dihuni oleh penduduk, maka
Pemda Kab. Lotim membuat kesepakatan dengan investor bahwa Pemda
berkewajiban menyediakan lahan untuk relokasi penduduk Gili Sunut di tempat
lain, sedangkan investor berkewajiban membangun perumahan untuk penduduk
di tempat relokasi tersebut; ---------------------------------------------------------------
− Bahwa untuk menyediakan lahan tersebut, Bupati Lombok Timur membentuk
panitia pengadaan tanah dengan membentuk 3 (tiga) tim, yaitu tim I bernama
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
35. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
tim pengkajian, tim II bernama tim Supervisi, dan tim III bernama tim
pembebasan tanah atau yang dikenal dengan nama tim 9, dan saksi diberi tugas
sebagai anggota tim pengkajian; --------------------------------------------------------
− Bahwa tim 9 mencari tempat untuk relokasi, dan dari beberapa alternatif yang
diberikan, setelah ditawarkan kepada penduduk Gili Sunut, mereka hanya mau
direlokasi ke Dusun Tanjah-anjah, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru tempat
yang sekarang menjadi obyek sengketa ini, dengan pertimbangan bahwa
penduduk Gili Sunut umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan, jadi hanya
cocok untuk tinggal di dekat pantai seperti Tanjah-anjah, selain itu sebagian
besar penduduk Gili Sunut asal muasalnya dari Tanjah-anjah, dan banyak
keluarga mereka yang dimakamkan di Tanjah-anjah;-----------------------
− Bahwa kemudian tim mengadakan penelitian tentang kepemilikan tanah di
Tanjah-anjah tersebut, dan diperoleh data yang belum valid bahwa tanah
tersebut yang terdiri dari 4 (empat) bidang tanah masing-masing atas nama
pemiliknya Amaq Hirjan, Amaq Mahsun, Jumeran, dan Nurliana (Tergugat II
s/d Tergugat V) yang akan dijual kepada pihak Ibu Masde Loise Sipahutar
(Penggugat); ------------------------------------------------------------------------------
− Bahwa saksi membenarkan bukti T – 1 s/d T – 4 berupa surat pernyataan
Tergugat II s/d Tergugat V yang bersedia menyerahkan tanah kepada Pemda;---
− Bahwa kemudian tim mengkonfirmasi kepada Amaq Hirjan, dkk. yang
menyatakan bahwa proses jual-beli dengan pihak Penggugat belum tuntas
karena mereka menyatakan belum menerima uang pembayaran dari Penggugat;
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
36. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
− Bahwa kemudian tim memanggil pihak Penggugat untuk melakukan mediasi,
namun ia tidak pernah datang walaupun panggilan telah dilakukan sebanyak 4
(empat) kali, bahkan Penggugat sempat menelepon dan mengatakan bahwa ia
tidak ada hubungan apa-apa dengan Pemerintah Daerah Lotim;--------------------
− Bahwa selanjutnya tim mengecek ke Badan Pertanahan Nasional di Selong, dan
diperoleh informasi bahwa sertifikat atas keempat bidang tanah di Tanjah-anjah
tersebut masing-masing atas nama Tergugat II s/d Tergugat V, dan oleh karena
di BPN tidak terdapat data tentang pengalihan hak milik atas tanah-tanah
tersebut, BPN berpendapat tanah tersebut masih hak milik Tergugat II s/d
Tergugat V; --------------------------------------------------------------------------------
− Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut, setelah diselidiki oleh
Tim Relokasi/Pengkajian, dan dicek lagi oleh Tim Supervisi, ternyata status
kepemilikan atas tanah-tanah tersebut masih belum jelas, sehingga Tim 9
menyimpulkan bahwa tanah-tanah tersebut masih dalam status sengketa
kepemilikan antara Tergugat II s/d Tergugat V dengan Penggugat;----------------
− Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden, apabila dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan umum tanah dinyatakan dalam status sengketa, maka
penyelesaiannya dilakukan dengan cara Konsinyasi ke Pengadilan Negeri;------
− Bahwa kemudian pada akhir tahun 2009 Panitia Pengadaan melakukan
konsinyasi ke Pengadilan Negeri Selong sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh
juta rupiah) per hektar; --------------------------------------------------------------------
− Bahwa pada saat konsinyasi tersebut dilakukan, yang secara fisik menguasai
tanah-tanah tersebut adalah Tergugat II s/d Tergugat V; ----------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
37. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
− Bahwa Pengadilan Negeri Selong mengeluarkan Surat Penetapan Konsinyasi,
dan kemudian uang konsinyasi diterima oleh Tergugat II s/d Tergugat V sesuai
dengan luas tanah masing-masing; ------------------------------------------------------
− Bahwa setelah konsinyasi, tanah diserahkan kepada pihak Pemda Kab. Lotim,
namun sertifikatnya tidak diserahkan, karena menurut Tergugat II s/d Tergugat
V mereka tidak tahu-menahu perihal sertifikat tersebut; -----------------------------
− Bahwa panitia pengadaan tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya
perselisihan yang melibatkan Amaq Hirjan, dkk. dengan pihak lain selain
Penggugat yang mengklaim kepemilikan atas tanah itu juga;---------------
− Bahwa saksi melakukan pemeriksaan data di Kantor Desa Pemongkong dan
Kantor Camat Jerowaru, Penggugat tersebut ternyata bukan penduduk di Desa
Pemongkong, sedangkan saksi mengetahui dari Notaris Fanniyah. SH., jika
Penggugat menggunakan domisili di Desa Pemongkong;----------------------------
− Bahwa selain pembangunan rumah-rumah untuk relokasi penduduk, investor
juga akan membangun fasilitas sosial, sekolah, masjid, dan jalan, serta tempat
pelelangan ikan;---------------------------------------------------------------------------
− Bahwa pembangunan rumah-rumah penduduk tersebut dilakukan oleh
masyarakat sendiri dengan biaya yang berasal dari investor, dimana bahan-bahan
bangunan disiapkan oleh Hulaimi, orang yang ditugasi oleh investor, dan untuk
tukang dicari oleh masyarakat sendiri dengan biaya dari investor untuk jasa
tukang sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per unit
rumah hingga selesai; ----------------------------------------------------------------
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.
38. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG
pnselong.org
2. Saksi Muhasim: --------------------------------------------------------------------------------
− Bahwa saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemda Kab. Lotim;---------
− Bahwa saksi dulu menjadi anggota tim 9 dalam pengadaan tanah relokasi
penduduk Gili Sunut;----------------------------------------------------------------------
− Bahwa awalnya ada penawaran dari investor perusahaan asing bernama PT.
Ocean Blue Resort Indonesia untuk berinvestasi mengembangkan Gili (Pulau)
Sunut menjadi kawasan wisata, kemudian investor tersebut mengajukan
permohonannya kepada Bupati, lalu dibuatlah perjanjian investasi dimana
Pemda bertugas menyiapkan tanah untuk relokasi, kemudian Bupati membentuk
tim pengkajian, tim supervisi, dan tim relokasi penduduk Gili Sunut;--------------
-------------------------------------------------------------------------
− Bahwa tim melakukan musyawarah dengan penduduk Gili Sunut dan
mengajukan alternatif tempat relokasi di wilayah Temeang, Desa Sekaroh,
wilayah lokasi transmigrasi, dan wilayah Ujung Kelor, Kekadusan Temeang,
namun ketiga opsi tersebut tidak disetujui oleh penduduk Gili Sunut, dan mereka
hanya mau direlokasi ke Tanjah-anjah karena pencaharian mereka sebagai
nelayan sehingga menginginkan direlokasi ke tempat yang juga dekat dengan
pantai, selain itu di keluarga mereka dulunya juga tinggal di Tanjah-anjah dan
ada yang dimakamkan di sana;-----------------------------------------------
− Bahwa tim supervisi melakukan penelitian tentang kepemilikan tanah di Tanjah-
anjah, dan kemudian tim melakukan konsultasi ke Kantor Badan Pertanahan
Nasional di Selong dan diperoleh informasi bahwa tanah-tanah tersebut adalah
milik Amaq Hirjan, dkk., dan belum pernah dialihkan ke pihak lain, selanjutnya
Dokumen Putusan ini dimuat sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/SK/KMA/VII/2007
mengenai Keterbukaan Informasi pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari Putusan Pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hokum. Sesuai dengan Pasal 24 SK
144, salinan otentik silahkan hubungi Pengadilan yang memutus perkara.