2. Dasar negara, mrp pedoman dlm mengatur kehidupan
penyelenggaraan ketatanegaraan negara yg mencakup berbagai
bidang kehidupan.
a. Pengertian Dasar Negara
Dasar negara bangsa Indonesia, adalah Pancasila yang
berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi
dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum (TAP.
MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. TAP. MPR No.V/MPR/1973, jo. TAP.
MPR No. IX/MPR/ 1978). Penegasan kembali, tercantum dalam
TAP. MPR No.XVIII/MPR/1998 .
1. HUBUNGAN DASAR NEGARA DGN KONSTITUSI
3. PENGERTIAN KONSTITUSI
Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” berarti keseluruhan dari
ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit
constitunelle). Konstitusi, ada yg dalam bentuk dokumen
tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).
Dalam pengertian sempit (terbatas), ”Konstitusi” berarti
piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitunelle),
yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan
dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F.
Strong).
4. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
• Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber
dari segala sumber hukum di Indonesia.
• Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.
• Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik
hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)
• Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung
isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara
negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
• Merupakan sumber semangat dari UUD 1945,bagi
penyelenggara negara,para pelaksana pemerintahan.
5. Kedudukan Pembukaan UUD
dalam Tertib Hukum
• Memberikan faktor-faktor mutlak bagi
terwujudnya tertib hukum Indonesia.
• Memasukkan diri dalam tertib hukum
Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.
7. Hubungan Formal
• Bahwa rumusan pancasila sebagai dasar negara republik indonesia adalah
seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.
• Bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan
pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai 2 kedudukan, sebagai
dasarnya, dan memasukkan dirinya dalam tertib hukum tersebut sebagi
hukum tertinggi.
• Bahwa dengan demikian pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan
berfungsi selain sebagai muqaddimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang
tidak dapat di pisahkan jiaka berkedudukan sebagai sesuatu yang
bereksistensi sendiri, yang hakekat kedudukan hukum nya berbeda
denagn pasal-pasal nya.
• Mempunyai hakekat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagi pokok kaedah
negara yang hundamental,
• Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempnyai
kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diuabah ydan terlekat pada
kelangsunagn hidup negar republik indonesia.
8. Hubungan Material
• Bila kita tinjau kembali proses perumusan
Pancasila secara kronologis, materi yang
dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama
adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian
pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang
pertama pembukaan UUD 1945 BPUPKI
membicarakan dasar filsafat negara pancasila.
