hierarki ilmu perundang - undangan

1. HIERARKI ILMU PERUNDANG -
UNDANGAN
TAUFIK, S.H,.M.H

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-undangan di
IndonesiaSejak tahun 1966 sampai dengan sekarang
telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan)
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada
tahun 1996, dengan Ketetapan MPR No. XX/MPR/1966
Lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan
perundang-undangan Indonesia adalah:
1. Undang-undang Dasar 1945

3. 2. Ketetapan MPR 3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Keputusan
Presiden 6. Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti: -
Peraturan Menteri - Instruksi Menteri - Dan lain-lainnya
3. Pada tahun 1999, dengan dorongan yang besar dari berbagai
daerah di Indonesia untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas
serta semakin kuatnya ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah
mulai mengubah konsep otonomi daerah. Maka lahirlah Undang
Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah
diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) dan Undang-undang No.
25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
(telah diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004).

4. Pada tahun 1999, dengan dorongan yang besar dari berbagai daerah di
Indonesia untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas serta semakin
kuatnya ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah mulai mengubah
konsep otonomi daerah. Maka lahirlah Undang Undang No. 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diganti dengan UU No. 32
Tahun 2004) dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (telah diganti dengan UU No.
33 Tahun 2004).
Perubahan ini tentu saja berimbas pada tuntutan perubahan terhadap
tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena itulah,
dibuat Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan
Tata Urutan Peraturan Perundang. Kalau selama ini Peraturan Daerah
(Perda) tidak dimasukkan dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan, setelah lahirnya Ketetapan MPR No. III Tahun 2000, Perda
ditempatkan dalam tata urutan tersebut setelah Keputusan Presiden.

5. HIERARKI PPU,
UNTUK APA?

6. 1. Untuk mengetahui jenis dan hierarki perundang –
undangan
2. Menjadi dasar keberlakuan atau kekuatan mengikat suatu
norma. Semakin tinggi hierarkinya, maka semakin kuat
daya laku dan daya ikatnya
3. Sebagai acuan dalam pembentukan PPU maupun
harmonisasi norma secara vertical maupun secara
horizontal dalam upaya menciptakan tertib hukum di
Indonesia

7. Konsekuensi
1. Norma yang di bawah harus mengacu
kepada norma yang di atasnya, jika tidak,
maka dapat dibatalkan baik melalui judicial
review, executive review dan legislative
review
2. Semakin rendah hierarki PPU, maka
jumlahnya semakin banyak
UUD 1945
Undang – Undang (PERPU)
PP
PERATURAN PRESIDEN
(PERPRES)
PERATURAN DAERAH