Dokumen ini membahas proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada rapat BPUPKI. Terdapat diskusi mengenai apakah negara harus berdasarkan agama atau tidak. Akhirnya disepakati bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan bukan negara agama, dengan menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama Pancasila. Rumusan lengkap Pancasila kemudian ditetapkan dalam Piagam Jakarta.
This article is to discuss the role of Islamic law in Indonesia. In particular, it will analyze the history of Jakarta Charter during the process of 1945 Constitution drafting. Jakarta Charter was a proposal from the subcommittee of the Investigating Committee for the Preparation of Indonesian Independence (BPUPKI) to resolve the controversies around Islam’s role in the state in1945. It proposed to add several additional words to the first principle of Pancasila “Belief in God,” namely “with the obligation for adherents of Islam to carry out Islamic law.” This addition made reference to the enforcement of Islamic law in Indonesia. The Jakarta Charter was intended to serve as the preamble of the 1945 Indonesian Constitution. Yet, since it comprised the crucial phrase the concept of unity of newly established Indonesia, which is very pluralistic in nature, the Jakarta Charter was dropped from the preamble of the Constitution in 1945.
Proses perumusan pancasila, di dalam membahas tentang kejadian/event-event pada saat perumusan pancasila. Mulai dari sidang BPUPKI sampai akhirnya terbentuklah Pancasila yang sekarang.
This article is to discuss the role of Islamic law in Indonesia. In particular, it will analyze the history of Jakarta Charter during the process of 1945 Constitution drafting. Jakarta Charter was a proposal from the subcommittee of the Investigating Committee for the Preparation of Indonesian Independence (BPUPKI) to resolve the controversies around Islam’s role in the state in1945. It proposed to add several additional words to the first principle of Pancasila “Belief in God,” namely “with the obligation for adherents of Islam to carry out Islamic law.” This addition made reference to the enforcement of Islamic law in Indonesia. The Jakarta Charter was intended to serve as the preamble of the 1945 Indonesian Constitution. Yet, since it comprised the crucial phrase the concept of unity of newly established Indonesia, which is very pluralistic in nature, the Jakarta Charter was dropped from the preamble of the Constitution in 1945.
Proses perumusan pancasila, di dalam membahas tentang kejadian/event-event pada saat perumusan pancasila. Mulai dari sidang BPUPKI sampai akhirnya terbentuklah Pancasila yang sekarang.
3. Rapat BPUPKI (2)
Diskusi Perumusan
- Melakukan diskusi dengan berdialog mempertemukan pendapat masing-
masing
- Wahid Hasyim “negara yang akan dibentuk harus didasarkan agama, karena
negara akan rusak karena mengabaikan nilai ketuhanan oleh karena itu
Indonesia tidak boleh menjadi negara sekuler
- Suekarno dan Hatta juga mengingatkan bahwa negara Indonesia sebaiknya
tidak berdasar agama Islam karena hawatir hal itu mengakibatkan umat lain
merasa tidak nyaman
- Semua sepakat bahwa nilai ketuhanan sangat penting untuk menjadi bagian
dar negara Indo. Lalu disepakati Indonesua menjadi egara kebangsaan bukan
negara agamma
4. KESEPAKATAN PIAGAM JAKARTA
- Sidang dilanjut sampai malam hari tanggal 22 Juni 1945
- Semua menyepakati urutan Pancasila.
- Ketuhanan dijadikan sila pertama begitu sampai sila ke 5
- Rumusan Pancasila kemudian dicatat dalam piagam Jakarta (Jakarta Charter)
