SlideShare a Scribd company logo
GUGURNYA HAK MENUNTUTGUGURNYA HAK MENUNTUT
SesiSesi VVIIII
1
Gugurnya Hak Menuntut
PAsAl 49 KUHP
A. Dasar Hukum
1. KUHP --- Pasal 49
(1). “Tidak dipidana; barang siapa melakukan pembelaan
terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau
harta benda ..........
(2). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung
disebabkan oleh jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu,
tidak dipidana .........
2. RKUHP - Pasal 34
“Tidak dipidana; setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena
pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera melawan
hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda
sendiri atau orang lain"
2
Gugurnya Hak Menuntut
B. Bela Paksa
1. Bela paksa sebagai pembenar
- Naluri untuk membela diri bila terjadi serangan, pada dasarnya merupakan
sifat dasar manusia untuk dapat mempertahankan hidupnya.
- Istilahnya adalah Noodweer berasal dari kata Nood - darurat, weer -
berarti pembelaan, sehingga istilah ini bila disatukan dapat diterjemahkan
sebagai pembelaan darurat.
- Pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika
dan melawan hukum.
- ada beberapa pendapat berkaitan dengan dasar pemikiran keberadaan
lembaga bela paksa, antara lain sbb :
1. Van hemel : bela paksa merupakan suatu hak, sehingga seseorang yang
melakukan suatu bela paksa tidak dipidana karena yang dilakukan nya bukan
merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.
2. Binding : menekankan bahwa sahnya suatu pembelaan adalah akibat ketidak
adilan yang diderita orang
3
Gugurnya Hak Menuntut
3. Simson - barang siapa yang melakukan suau pembelaan terhadap
serangan yangmelawan hukum, telah menggunakan
kesempatan diri hak yang ada pada setiap orang untuk
menghindarkan diri dari suatu onrecht (tindakan yang melawan
hukum) yang tidak dapat ditolak dengan cara yang lain.
4. Van Hantum - perbuatan yang dilakukan dalam suatu bela paksa tidaklah
melawan hukum, perbuatan tersebutb terpaksa disahkan
karena negara tidak mampu untuk memenuhi
kewajibannya, yaitu menjamin keselamatan dan melindungi
warga negara nya pada saatnya terjadinya nya suatu
serangan.
4
Gugurnya Hak Menuntut
2. Syarat Dilakukan Bela PakSa
sebagaimanayang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, makamenurut memori
Penjelasan dinyatakan, bahwatidaklah merupakan suatu belapaksatanpaadanya:
- serangan yang bersifat melawan hukum ;
- bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri
atau orang lain ;
- keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan
bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh suatu serangan tersebut telah tidak
dapat ditiadakan dengan cara lainnya.
a. Serangan yang melawan Hukum
1). Makna serangan yang melawan hukum
Serangan dalam rumusan pasal 49 ayat 1 KUHP, merupakan suatu tindakan
yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh, nyawa, kehormatan
atau harta kekayaan.
Contoh :
Seorang pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan saat tertangkap
tangan oleh polisi. Dalam hal ini tugas penangkapan yang dilaksanakan oleh
polisi adalah suatu upaya yang sah oleh UU sehingga upaya perlawanan oleh
si pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dibenarkan menurut UU dan bukan
merupakan pembelaan terpaksa.
5
Gugurnya Hak Menuntut
B. Serangan atau ancaman serangan ditujukan terhadap nyawa, tubuh, kehormatan
kesusilaan atau harta benda.
Dalam rumusan pasal 49 ayat 1 KUHP, secara limitatif bela paksa hanya bisa
dilakukan terhadap bahaya yang mengancam 3 hal pada diri orang yaitu ;
a) nyawa atau tubuh ;
b) kehormatan kesusilaan, dan
c) harta benda.
C. Serangan harus dilakukan seketika.
Dalam kontek bela paksa, kata seketika kerap berkaitan dengan dua hal yaitu
kapan terjadinya dan kapan pembelaan dapat dilakukan. Dalam hal ini makna kata
“seketika” menjadi penting karena menentukan kapan hak untuk membela diri
tersebut dapat dilakukan. Secara umum, Lamintang menyatakan bahwa kata
seketika dapat diterima untuk memberikan arti kata serangan,akan tetapi pasal 49
KUHP juga mencantumkan kata ancaman serangan dapat diartikan sebagai situasi di
mana serangan itu sendiri belum terjadi.
Pada dasarnya tujuan pembelaan disamping untuk melindungi diri juga bertujuan
untuk menghentikan serangan yang datang, artinya ketika serangan berhenti ketika
itu juga pembelaan harusnya segera berakhir
6
Gugurnya Hak Menuntut
d. Pembelaan
1). Pembelaan yang bersifat perlu
Undang-Undang pun memberikan batasan mengenai apa dan
bagaimana pembelaan dilakukan. Dalam hal ini, harus disadari bahwa
makna pembelaan yang diperlukan adalah pembelaan yang bertjuan
untuk meniadakan suatu serangan dengan segala akibatnya.
Karenanya makna perlu ini harus diartikan sebagain :
a. Adanya serangan yang bersifat melawan hukum dan bersifat
seketika ;
b. Perlu dilakukan pembelaan ;
c. Cara dilakukannya pembelaan sesuai dengan kepatutan
7
2.2. Ukuran dari pembelaan yang dilakukanUkuran dari pembelaan yang dilakukan
Mengenai hal yang perlu untuk dilakukan suatu pembelaan,Mengenai hal yang perlu untuk dilakukan suatu pembelaan,
pada dasarnya memiliki makna yang sangat subyektif dan relatifpada dasarnya memiliki makna yang sangat subyektif dan relatif sifatnya.sifatnya.
Bahwa perlu merumuskan suatu batasan terhadapBahwa perlu merumuskan suatu batasan terhadap ukuranukuran keperluankeperluan
dilakukan nya suatu pembelaan. Ukuran yangdilakukan nya suatu pembelaan. Ukuran yang dipakaidipakai dalam hal ini meliputidalam hal ini meliputi
2 (dua) asas yaiti sebagai berikut :2 (dua) asas yaiti sebagai berikut :
a) Subsidaritasa) Subsidaritas
Makna asas subsidiaritas terkait dengan dilakukannya belaMakna asas subsidiaritas terkait dengan dilakukannya bela
paksa bahwa tidak mungkin dilakukannya tindakan lainpaksa bahwa tidak mungkin dilakukannya tindakan lain
kecuali melakukan pembelaan diri.kecuali melakukan pembelaan diri.
b) Proposionalitasb) Proposionalitas
Makna asas proposionalitas dalam hal ini bahwa kepentingan yangMakna asas proposionalitas dalam hal ini bahwa kepentingan yang
telah dirugikan dengan adanya pembelaan tidak boleh lebih besartelah dirugikan dengan adanya pembelaan tidak boleh lebih besar
dari pada kepentingan yang dibela.dari pada kepentingan yang dibela.
Gugurnya Hak Menuntut
8

More Related Content

Viewers also liked

Research guides tour (February 2016)
Research guides tour (February 2016)Research guides tour (February 2016)
Research guides tour (February 2016)
lis02215
 
Research Guides Tour
Research Guides TourResearch Guides Tour
Research Guides Tour
lis02215
 
10 Things About the Library Website
10 Things About the Library Website10 Things About the Library Website
10 Things About the Library Website
lis02215
 
Library website features (February 2016)
Library website features (February 2016)Library website features (February 2016)
Library website features (February 2016)
lis02215
 
Stanford Venture Lab - Gain Empathy Assignment
Stanford Venture Lab - Gain Empathy AssignmentStanford Venture Lab - Gain Empathy Assignment
Stanford Venture Lab - Gain Empathy AssignmentSalima Hirji
 
Hak menuntut 8
Hak menuntut 8Hak menuntut 8
Hak menuntut 8
Uda Estelo
 
Daniel_Luo Final Resume 2016
Daniel_Luo Final Resume 2016Daniel_Luo Final Resume 2016
Daniel_Luo Final Resume 2016Zhongjie Luo
 
South indian jewellery
South indian jewellerySouth indian jewellery
South indian jewellery
southjewellery
 
Latest Indian Jewellery
Latest Indian JewelleryLatest Indian Jewellery
Latest Indian Jewellery
southjewellery
 

Viewers also liked (14)

Yump nl
Yump nlYump nl
Yump nl
 
Research guides tour (February 2016)
Research guides tour (February 2016)Research guides tour (February 2016)
Research guides tour (February 2016)
 
Research Guides Tour
Research Guides TourResearch Guides Tour
Research Guides Tour
 
Who We Are
Who We AreWho We Are
Who We Are
 
10 Things About the Library Website
10 Things About the Library Website10 Things About the Library Website
10 Things About the Library Website
 
Library website features (February 2016)
Library website features (February 2016)Library website features (February 2016)
Library website features (February 2016)
 
Stanford Venture Lab - Gain Empathy Assignment
Stanford Venture Lab - Gain Empathy AssignmentStanford Venture Lab - Gain Empathy Assignment
Stanford Venture Lab - Gain Empathy Assignment
 
Hak menuntut 8
Hak menuntut 8Hak menuntut 8
Hak menuntut 8
 
Why Work For Us
Why Work For UsWhy Work For Us
Why Work For Us
 
Yolanda
YolandaYolanda
Yolanda
 
Daniel_Luo Final Resume 2016
Daniel_Luo Final Resume 2016Daniel_Luo Final Resume 2016
Daniel_Luo Final Resume 2016
 
Empathy map
Empathy mapEmpathy map
Empathy map
 
South indian jewellery
South indian jewellerySouth indian jewellery
South indian jewellery
 
Latest Indian Jewellery
Latest Indian JewelleryLatest Indian Jewellery
Latest Indian Jewellery
 

Recently uploaded

CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
muhammadarsyad77
 
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptxPresentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
jokosudarsono2
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 

Recently uploaded (11)

CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptxMATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
MATERI PANWASLU KELURAHAN DESA JUNI 2024.pptx
 
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptxPresentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
Presentation Naskah Akademik RIPPDAMK2.pptx
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 

Hak menuntut 7

  • 1. GUGURNYA HAK MENUNTUTGUGURNYA HAK MENUNTUT SesiSesi VVIIII 1
  • 2. Gugurnya Hak Menuntut PAsAl 49 KUHP A. Dasar Hukum 1. KUHP --- Pasal 49 (1). “Tidak dipidana; barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda .......... (2). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana ......... 2. RKUHP - Pasal 34 “Tidak dipidana; setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain" 2
  • 3. Gugurnya Hak Menuntut B. Bela Paksa 1. Bela paksa sebagai pembenar - Naluri untuk membela diri bila terjadi serangan, pada dasarnya merupakan sifat dasar manusia untuk dapat mempertahankan hidupnya. - Istilahnya adalah Noodweer berasal dari kata Nood - darurat, weer - berarti pembelaan, sehingga istilah ini bila disatukan dapat diterjemahkan sebagai pembelaan darurat. - Pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan melawan hukum. - ada beberapa pendapat berkaitan dengan dasar pemikiran keberadaan lembaga bela paksa, antara lain sbb : 1. Van hemel : bela paksa merupakan suatu hak, sehingga seseorang yang melakukan suatu bela paksa tidak dipidana karena yang dilakukan nya bukan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. 2. Binding : menekankan bahwa sahnya suatu pembelaan adalah akibat ketidak adilan yang diderita orang 3
  • 4. Gugurnya Hak Menuntut 3. Simson - barang siapa yang melakukan suau pembelaan terhadap serangan yangmelawan hukum, telah menggunakan kesempatan diri hak yang ada pada setiap orang untuk menghindarkan diri dari suatu onrecht (tindakan yang melawan hukum) yang tidak dapat ditolak dengan cara yang lain. 4. Van Hantum - perbuatan yang dilakukan dalam suatu bela paksa tidaklah melawan hukum, perbuatan tersebutb terpaksa disahkan karena negara tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, yaitu menjamin keselamatan dan melindungi warga negara nya pada saatnya terjadinya nya suatu serangan. 4
  • 5. Gugurnya Hak Menuntut 2. Syarat Dilakukan Bela PakSa sebagaimanayang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, makamenurut memori Penjelasan dinyatakan, bahwatidaklah merupakan suatu belapaksatanpaadanya: - serangan yang bersifat melawan hukum ; - bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau orang lain ; - keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh suatu serangan tersebut telah tidak dapat ditiadakan dengan cara lainnya. a. Serangan yang melawan Hukum 1). Makna serangan yang melawan hukum Serangan dalam rumusan pasal 49 ayat 1 KUHP, merupakan suatu tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh, nyawa, kehormatan atau harta kekayaan. Contoh : Seorang pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan saat tertangkap tangan oleh polisi. Dalam hal ini tugas penangkapan yang dilaksanakan oleh polisi adalah suatu upaya yang sah oleh UU sehingga upaya perlawanan oleh si pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dibenarkan menurut UU dan bukan merupakan pembelaan terpaksa. 5
  • 6. Gugurnya Hak Menuntut B. Serangan atau ancaman serangan ditujukan terhadap nyawa, tubuh, kehormatan kesusilaan atau harta benda. Dalam rumusan pasal 49 ayat 1 KUHP, secara limitatif bela paksa hanya bisa dilakukan terhadap bahaya yang mengancam 3 hal pada diri orang yaitu ; a) nyawa atau tubuh ; b) kehormatan kesusilaan, dan c) harta benda. C. Serangan harus dilakukan seketika. Dalam kontek bela paksa, kata seketika kerap berkaitan dengan dua hal yaitu kapan terjadinya dan kapan pembelaan dapat dilakukan. Dalam hal ini makna kata “seketika” menjadi penting karena menentukan kapan hak untuk membela diri tersebut dapat dilakukan. Secara umum, Lamintang menyatakan bahwa kata seketika dapat diterima untuk memberikan arti kata serangan,akan tetapi pasal 49 KUHP juga mencantumkan kata ancaman serangan dapat diartikan sebagai situasi di mana serangan itu sendiri belum terjadi. Pada dasarnya tujuan pembelaan disamping untuk melindungi diri juga bertujuan untuk menghentikan serangan yang datang, artinya ketika serangan berhenti ketika itu juga pembelaan harusnya segera berakhir 6
  • 7. Gugurnya Hak Menuntut d. Pembelaan 1). Pembelaan yang bersifat perlu Undang-Undang pun memberikan batasan mengenai apa dan bagaimana pembelaan dilakukan. Dalam hal ini, harus disadari bahwa makna pembelaan yang diperlukan adalah pembelaan yang bertjuan untuk meniadakan suatu serangan dengan segala akibatnya. Karenanya makna perlu ini harus diartikan sebagain : a. Adanya serangan yang bersifat melawan hukum dan bersifat seketika ; b. Perlu dilakukan pembelaan ; c. Cara dilakukannya pembelaan sesuai dengan kepatutan 7
  • 8. 2.2. Ukuran dari pembelaan yang dilakukanUkuran dari pembelaan yang dilakukan Mengenai hal yang perlu untuk dilakukan suatu pembelaan,Mengenai hal yang perlu untuk dilakukan suatu pembelaan, pada dasarnya memiliki makna yang sangat subyektif dan relatifpada dasarnya memiliki makna yang sangat subyektif dan relatif sifatnya.sifatnya. Bahwa perlu merumuskan suatu batasan terhadapBahwa perlu merumuskan suatu batasan terhadap ukuranukuran keperluankeperluan dilakukan nya suatu pembelaan. Ukuran yangdilakukan nya suatu pembelaan. Ukuran yang dipakaidipakai dalam hal ini meliputidalam hal ini meliputi 2 (dua) asas yaiti sebagai berikut :2 (dua) asas yaiti sebagai berikut : a) Subsidaritasa) Subsidaritas Makna asas subsidiaritas terkait dengan dilakukannya belaMakna asas subsidiaritas terkait dengan dilakukannya bela paksa bahwa tidak mungkin dilakukannya tindakan lainpaksa bahwa tidak mungkin dilakukannya tindakan lain kecuali melakukan pembelaan diri.kecuali melakukan pembelaan diri. b) Proposionalitasb) Proposionalitas Makna asas proposionalitas dalam hal ini bahwa kepentingan yangMakna asas proposionalitas dalam hal ini bahwa kepentingan yang telah dirugikan dengan adanya pembelaan tidak boleh lebih besartelah dirugikan dengan adanya pembelaan tidak boleh lebih besar dari pada kepentingan yang dibela.dari pada kepentingan yang dibela. Gugurnya Hak Menuntut 8