Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang good governance dan kebijakan publik, termasuk latar belakang, konsep, kritik, dan hubungannya dengan neoliberalisme. Good governance mendorong demokratisasi dengan berbagi kekuasaan dengan aktor di luar negara, meskipun kekuasaan hegemonik tidak otomatis hilang.
Rencana aksi Open Government Indonesia (OGI) tahun 2012 mencakup 38 program yang bertujuan untuk memperkuat transparansi, melibatkan partisipasi publik, dan mendorong inovasi dalam pemerintahan. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan publik, meningkatkan integritas aparatur, dan mengelola sumber daya publik secara efektif dan transparan. Capaian signifikan OGI pada tahun 2012 antara lain peningkatan skor Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan pengertian Government dan Governance. Government lebih merujuk kepada subjek yang mengatur suatu badan/instansi sedangkan Governance lebih merujuk kepada tata pengelolaan kestrukturan pemerintah sendiri. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip Good Governance seperti partisipasi, hukum, inklusivitas, responsivitas, dan transparansi.
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan transformasi manajemen sektor publik dalam menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan good governance. Dibahas pula pergeseran paradigma dari government ke governance yang menekankan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan."
ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH DI ERA P...TiaraIndraswari1
Adanya pengaruh COVID-19 yang cukup merugikan bagi seluruh dunia. Apalagi dalam hal perekonomian, begitu juga adanya pengaruh struktur modal bagi perusahaan kecil dan menengah.
Rencana aksi Open Government Indonesia (OGI) tahun 2012 mencakup 38 program yang bertujuan untuk memperkuat transparansi, melibatkan partisipasi publik, dan mendorong inovasi dalam pemerintahan. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan publik, meningkatkan integritas aparatur, dan mengelola sumber daya publik secara efektif dan transparan. Capaian signifikan OGI pada tahun 2012 antara lain peningkatan skor Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan pengertian Government dan Governance. Government lebih merujuk kepada subjek yang mengatur suatu badan/instansi sedangkan Governance lebih merujuk kepada tata pengelolaan kestrukturan pemerintah sendiri. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip Good Governance seperti partisipasi, hukum, inklusivitas, responsivitas, dan transparansi.
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan transformasi manajemen sektor publik dalam menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan good governance. Dibahas pula pergeseran paradigma dari government ke governance yang menekankan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan."
ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH DI ERA P...TiaraIndraswari1
Adanya pengaruh COVID-19 yang cukup merugikan bagi seluruh dunia. Apalagi dalam hal perekonomian, begitu juga adanya pengaruh struktur modal bagi perusahaan kecil dan menengah.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1998 beserta upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki penerapannya, seperti pembentukan lembaga independen untuk mendorong etika bisnis dan penilaian pelaksanaan GCG perusahaan setiap tahunnya. Dokumen tersebut juga memberikan kritik dan rekomendasi untuk pemeringkat GCG agar
Bahan Diskusi Kelompok Agenda “Membangun Kolaborasi” PKN I Angkatan 50/2021, dengan Tema “Strategi Kebijakan Pendanaan Inovatif untuk Akselerasi Pembangunan di Era dan Pasca Pandemi“
Jakarta, 21 Juni 2021
BE & GG, Duci, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA,Artikel Etika Bisnis, Universitas Mer...DUCI
Dokumen tersebut merangkum tentang penerapan etika bisnis pada PT Bank Mandiri. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan pedoman bagi seluruh karyawan dan manajemen Bank Mandiri dalam menjalankan bisnis secara jujur dan transparan. Dokumen juga membahas pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam industri perbankan.
BE & GG. 12,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Governance Rating, Universitas Mer...Monica Rizki Lestari
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di Indonesia, termasuk regulasi, tantangan, dan upaya pemerintah beserta lembaga terkait untuk memperbaiki penerapan GCG. Dokumen juga menjelaskan konsep dan tujuan penerapan GCG pada BPJS Kesehatan.
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2Hanifmaruf19
Makalah ini membahas tentang good governance dan otonomi daerah. Good governance didefinisikan sebagai pemerintahan yang baik yang melibatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah. Otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Good governance dalam kerangka otonomi daerah mencakup penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi dan ak
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018andika dwipras
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Governance pada BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa implementasi Good Governance yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan antara lain menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, melakukan penilaian internal Good Governance, melaporkan harta kekayaan pegawai, mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran, serta melaksanakan program tanggung jawab sosial. BPJS Ketenagakerjaan dinilai sang
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik dan efektif di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan dalam menerapkannya seperti Indonesia sebagai negara berkembang dengan keragaman etnis dan budaya. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip GCG serta tahapan penerapannya di perusahaan mulai dari persiapan, implementasi, hingga evaluasi. Budaya organisasi juga mempengaruhi penerapan G
Dokumen tersebut membahas pentingnya tabungan dan investasi dalam perekonomian Indonesia. Indonesia membutuhkan modal baru berupa investasi asing karena kekurangan tabungan domestik untuk pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Pemerintah berupaya meningkatkan iklim investasi dengan kebijakan seperti Inpres Nomor 3/2006 tentang perbaikan iklim investasi dan promosi ke negara investor. Investasi asing sangat dibutuhkan untuk proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekon
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...rianafitri1
Dokumen tersebut merangkum tentang penerapan good governance government pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, definisi, tujuan, dan manfaat dari good governance serta komitmen Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance secara konsisten.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya pada tahun 2001. Pedoman ini bertujuan untuk mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan-perusahaan Indonesia guna mencapai kesinambungan usaha jangka panjang melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Transformasi Organisasi: Peningkatan Integritas Dalam Mewujudkan Budaya MutuTri Widodo W. UTOMO
Orasi Ilmiah Disampaikan Dalam Rangka Wisuda Sarjana ke-XVI dan Magister ke-X STIA Bandung
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
(Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN RI)
Bandung, 1 Agustus 2023
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1998 beserta upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki penerapannya, seperti pembentukan lembaga independen untuk mendorong etika bisnis dan penilaian pelaksanaan GCG perusahaan setiap tahunnya. Dokumen tersebut juga memberikan kritik dan rekomendasi untuk pemeringkat GCG agar
Bahan Diskusi Kelompok Agenda “Membangun Kolaborasi” PKN I Angkatan 50/2021, dengan Tema “Strategi Kebijakan Pendanaan Inovatif untuk Akselerasi Pembangunan di Era dan Pasca Pandemi“
Jakarta, 21 Juni 2021
BE & GG, Duci, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA,Artikel Etika Bisnis, Universitas Mer...DUCI
Dokumen tersebut merangkum tentang penerapan etika bisnis pada PT Bank Mandiri. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan pedoman bagi seluruh karyawan dan manajemen Bank Mandiri dalam menjalankan bisnis secara jujur dan transparan. Dokumen juga membahas pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam industri perbankan.
BE & GG. 12,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Governance Rating, Universitas Mer...Monica Rizki Lestari
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di Indonesia, termasuk regulasi, tantangan, dan upaya pemerintah beserta lembaga terkait untuk memperbaiki penerapan GCG. Dokumen juga menjelaskan konsep dan tujuan penerapan GCG pada BPJS Kesehatan.
Good goveernance & otonomi daerah Semester 2Hanifmaruf19
Makalah ini membahas tentang good governance dan otonomi daerah. Good governance didefinisikan sebagai pemerintahan yang baik yang melibatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah. Otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Good governance dalam kerangka otonomi daerah mencakup penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi dan ak
BE & GG, andika dwi prasetya, hapzi ali, implementasi good governance, umb, 2018andika dwipras
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Governance pada BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa implementasi Good Governance yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan antara lain menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, melakukan penilaian internal Good Governance, melaporkan harta kekayaan pegawai, mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran, serta melaksanakan program tanggung jawab sosial. BPJS Ketenagakerjaan dinilai sang
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang baik dan efektif di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan dalam menerapkannya seperti Indonesia sebagai negara berkembang dengan keragaman etnis dan budaya. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip GCG serta tahapan penerapannya di perusahaan mulai dari persiapan, implementasi, hingga evaluasi. Budaya organisasi juga mempengaruhi penerapan G
Dokumen tersebut membahas pentingnya tabungan dan investasi dalam perekonomian Indonesia. Indonesia membutuhkan modal baru berupa investasi asing karena kekurangan tabungan domestik untuk pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Pemerintah berupaya meningkatkan iklim investasi dengan kebijakan seperti Inpres Nomor 3/2006 tentang perbaikan iklim investasi dan promosi ke negara investor. Investasi asing sangat dibutuhkan untuk proyek infrastruktur dan pertumbuhan ekon
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...rianafitri1
Dokumen tersebut merangkum tentang penerapan good governance government pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang, definisi, tujuan, dan manfaat dari good governance serta komitmen Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance secara konsisten.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006 merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya pada tahun 2001. Pedoman ini bertujuan untuk mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan-perusahaan Indonesia guna mencapai kesinambungan usaha jangka panjang melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
Transformasi Organisasi: Peningkatan Integritas Dalam Mewujudkan Budaya MutuTri Widodo W. UTOMO
Orasi Ilmiah Disampaikan Dalam Rangka Wisuda Sarjana ke-XVI dan Magister ke-X STIA Bandung
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
(Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN RI)
Bandung, 1 Agustus 2023
1. GOOD GOVERNANCE
DAN
KEBIJAKAN PUBLIK
DI SUSUN OLEH:
TAHUN AJARAN 2021/2022
NAMA : SISWANDA
NIM : 16102004
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN
MATA KULIAH : KEBIJAKAN SEKTOR
PUBLIK
3. Sejak akhir tahun 1980-
an, istilah governance
mulai digunakan untuk
pengertian yang
berbeda.
Menurut Rhodes (Pratikno, 2005)
Penggunaan istilah governance
digunakan untuk menegaskan perlunya
arah dan semangat baru reformasi
pemerintahan.
The Power of PowerPoint | thepopp.com 3
Penggunaan istilah governance sebagai
konsep yang berbeda dengan
government, mulai dipopulerkan secara
efektif oleh Bank Dunia sejak tahun
1989
4. TINJAUAN
KONSEP GOOD
GOVERNANCE
1. Konsep governance menurut Stoker
(Kurniawan, 2006) pengembangan dari
gaya memerintah dimana batas-batas
antara sektor publik dan sektor privat
menjadi kabur.
2. . Pemerintah akan memilki peran yang
penting dalam menciptakan lingkungan
politik pemerintahan yang kondusif,
sektor swasta menciptakan pekerjaan dan
pendapatan, sedangkan masyarakat
berperan positif dalam interaksi sosial,
ekonomi dan politik (Rakhmat, 2009).
3. Dalam bahasa komisi ini, Weiss (Pratikno,
2005) governance merupakan proses yang
berkelanjutan melalui mana perbedaan
kepentingan diakomodasi dan diwujudkan
dalam praktek. 4
5. Kritik terhadap good governance bukanlah
hal yang baru, karena banyak studi atau
riset yang telah dilakukan untuk
membongkar wacana ini dalam berbagai
pendekatan, baik itu pendekatan politik,
ekonomi, sejarah, hukum, sosiologi
internasional, hubungan internasional dan
pendekatan disiplin ilmu lainnya.
Good governance dalam konteks ini merupakan
“suara pembangunan”. Sebagai “suara pembangunan”,
sesungguhnya ia lebih menampakkan pendisiplinan
demokrasi atau model ketata pemerintahan tertentu.
5
GOOD
GOVERNANCE &
NEOLIBERALISME
6. Bank Dunia dan Good
Governance
1. Dalam mengkampayekan good governance,
Bank Dunia telah memprogramkan suatu
program pembelajaran dan telah
memperkenalkan konsep ketatapemerintahan.
Good governance merupakan suatu manual
yang didefinisikan sebagai implementasi efektif
kebijakan dan provisi pelayanan yang
responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan
warganya.
2. Watak neo-liberalisme good governance dapat
dilihat dari sasaran-sasarannya yang senantiasa
berpusat pada efisiensi pengelolaan
sumberdaya dan menopang pasar bebas.
Elemen-elemen kuncinya adalah akuntabilitas,
rule of law, transparan, dan partisipasi
The Power of PowerPoint | thepopp.com 6
7. LANJUTAN
1. Pada tanggal 21 Juli 2020 Presiden Joko Widodo
mengumumkan adanya pengembangan vaksin Covid-19.
Uji klinis vaksin sinovac yang dilakukan Bio Farma
ditargetkan akan selesai pada Januari 2021.
2. Kemungkinan vaksin ini akan diproduksi Bio Farma
secara massal pada akhir Januari 2021 atau awal bulan
Februari 2021. Adanya pengumuman tersebut
memberikan titik terang bagi perkembangan pasar
modal dan Indeks harga saham gabungan.
3. Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan
rumusan masalah bagaimana lebih lanjut tentang
perbedaan harga saham Perusahaan Farmasi BUMN
sebelum dan sesudah pengembangan vaksin virus
corona (Covid-19)?
7
9. 1. Pendapat mengatakan bahwa kemunculan proyek-proyek good governance yang
cukup sukses adalah terkait dengan kesuksesan model negara pembangunan
(developmental state model) diantara negara-negara industrialisasi baru di Asia
Timur dan Asia Tenggara
2. Bank Dunia sendiri dalam mempromosikan good governance di Indonesia melalui
tiga pintu: (i) CGI (Consultative Group on Indonesia); (ii) Kemitraan untuk
Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform); dan (iii)
Justice for the Poor.
9
Good Governance
10. GOOD GOVERNANCE DAN
PEMBARUAN KEBIJAKAN
PUBLIK
Good governance mendorong
demokratisasi dengan cara memaksa negara
untuk berbagi kekuasaan dengan aktor-aktor
di luar negara.
11. Dalam arena politik
domestik, implikasi
pelaksanaan good
governance juga sangat
jelas. Di satu sisi, good
governance telah terbukti
mendobrak keangkuhan
negara yang selama ini
menghegemoni
masyarakat.
Namun, kekuasaan hegemonik yang
menindas rakyat tidak secara otomatis
lumpuh. Kekuasaan hegemonik hanya
beralih dari kontrol negara ke kontrol
swasta (kapital), yang oleh Korten
(Pratikno, 2005) yang dalam kasus
Indonesia pasca krisis 1998-2002
adalah perusahaan multinasional.
The Power of PowerPoint | thepopp.com 11