Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Faktur Pajak harus memuat informasi tentang pengusaha kena pajak, pembeli, jenis barang atau jasa, dan pajak yang dipungut.
Dokumen tersebut membahas tentang SPT Masa PPN 1111. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, fungsi, dan pengisian SPT Masa PPN 1111 beserta formulir-formulir yang digunakan seperti formulir A1, A2, B1, B2, B3, dan AB. Dokumen tersebut juga membahas perubahan-perubahan pada SPT Masa PPN 1111 dibandingkan dengan SPT sebelumnya.
Peraturan ini mengatur tentang format pengisian keterangan pada faktur pajak, termasuk kode dan nomor seri faktur pajak. Kode faktur pajak terdiri dari 6 digit yang menunjukkan kode transaksi dan kode cabang, sedangkan nomor seri terdiri dari 10 digit yang menunjukkan tahun dan nomor urut penerbitan. Peraturan ini juga menjelaskan penggunaan kode transaksi dan cara penomoran faktur pajak.
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -superandrosa
Peraturan ini mengatur tentang surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Wajib pajak dapat memperoleh surat keterangan domisili jika memenuhi kriteria subjek pajak dalam negeri dan telah menyampaikan SPT masa atau tahunan. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP domisili dengan format tertentu
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Faktur Pajak harus memuat informasi tentang pengusaha kena pajak, pembeli, jenis barang atau jasa, dan pajak yang dipungut.
Dokumen tersebut membahas tentang SPT Masa PPN 1111. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, fungsi, dan pengisian SPT Masa PPN 1111 beserta formulir-formulir yang digunakan seperti formulir A1, A2, B1, B2, B3, dan AB. Dokumen tersebut juga membahas perubahan-perubahan pada SPT Masa PPN 1111 dibandingkan dengan SPT sebelumnya.
Peraturan ini mengatur tentang format pengisian keterangan pada faktur pajak, termasuk kode dan nomor seri faktur pajak. Kode faktur pajak terdiri dari 6 digit yang menunjukkan kode transaksi dan kode cabang, sedangkan nomor seri terdiri dari 10 digit yang menunjukkan tahun dan nomor urut penerbitan. Peraturan ini juga menjelaskan penggunaan kode transaksi dan cara penomoran faktur pajak.
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -superandrosa
Peraturan ini mengatur tentang surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Wajib pajak dapat memperoleh surat keterangan domisili jika memenuhi kriteria subjek pajak dalam negeri dan telah menyampaikan SPT masa atau tahunan. Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP domisili dengan format tertentu
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan keadilan dan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak serta memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah perpajakan dan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan, Surat
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan keadilan dan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak serta memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah perpajakan dan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan, Surat
Undang-undang ini mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, serta mengatur program pengungkapan sukarela dan pajak karbon. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih
1. Dokumen ini berisi petunjuk pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya, dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan/atau bersifat final.
2. Terdapat instruksi mengenai pengisian identitas waj
Dokumen tersebut menjelaskan perubahan keempat atas Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemudahan, dan efisiensi perpajakan serta mendukung pembangunan ekonomi. Perubahan mencakup perluasan subjek dan objek pajak, penyederhanaan tarif, serta pemberian kemudahan kepada wajib pajak seperti penggunaan norma penghitun
1. Dokumen tersebut berisi petunjuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final. 2. Terdapat penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak dalam pengisian dan penyampaian SPT serta sanksi yang diberikan jika
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pencabutan Surat Pernyataan oleh Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pengampunan pajak. Wajib Pajak dapat mencabut Surat Pernyataan jika memiliki penghasilan di bawah batasan tertentu atau hanya memiliki harta warisan/hibahan yang bukan objek pengampunan pajak. Pencabutan dilakukan dengan menyampaikan surat pencabutan ke KPP dan dapat
Dokumen tersebut berisi petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan petunjuk umum terkait kewajiban pelaporan pajak perusahaan."
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORMULIRNYA
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan keadilan dan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak serta memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah perpajakan dan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan, Surat
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan keadilan dan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak serta memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah perpajakan dan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan, Surat
Undang-undang ini mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, serta mengatur program pengungkapan sukarela dan pajak karbon. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih
1. Dokumen ini berisi petunjuk pengisian Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya, dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan/atau bersifat final.
2. Terdapat instruksi mengenai pengisian identitas waj
Dokumen tersebut menjelaskan perubahan keempat atas Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kemudahan, dan efisiensi perpajakan serta mendukung pembangunan ekonomi. Perubahan mencakup perluasan subjek dan objek pajak, penyederhanaan tarif, serta pemberian kemudahan kepada wajib pajak seperti penggunaan norma penghitun
1. Dokumen tersebut berisi petunjuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final. 2. Terdapat penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak dalam pengisian dan penyampaian SPT serta sanksi yang diberikan jika
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pencabutan Surat Pernyataan oleh Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pengampunan pajak. Wajib Pajak dapat mencabut Surat Pernyataan jika memiliki penghasilan di bawah batasan tertentu atau hanya memiliki harta warisan/hibahan yang bukan objek pengampunan pajak. Pencabutan dilakukan dengan menyampaikan surat pencabutan ke KPP dan dapat
Dokumen tersebut berisi petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan petunjuk umum terkait kewajiban pelaporan pajak perusahaan."
Similar to Faktur Pajak UU 42 x OmniBusLaw.pdf (20)
materi_325_5. Materi Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Bimtek MK 22 Nov 2023.pdf
Faktur Pajak UU 42 x OmniBusLaw.pdf
1. Keterangan
1.
b.
2. nama dan alamat dalam hal pembeli Barang Kena Pajak
atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek Pajak
luar negeri badan atau bukan merupakan subyek pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang
mengenai Pajak penghasilan
Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat
Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai
identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual
dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan
atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik
konsumen akhir, Yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri Keuangan.
Keterangan
e. e.
1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat
(5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
dan perubahannya; atau
2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-
undang pajak pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,
dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
pedagang eceran;
UU 42 2009 - PPN
Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena
Pajak Yang paling sedikit memuat: nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor
induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak
luar negeri orang pribadi atau
nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang
Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak,
UU 11 Tahun 2020 (Omnibus Law)
UU 11 Tahun 2020 (Omnibus Law)
Pasal 13 ayat (1)
Tidak ada
UU 28 2007 - KUP
Penambahan kewajiban pencantuman
NIK (Hal 646)
PKP Eceran
Pengecualian Sanksi STP 1%, jika dilakukan
untuk PKP Eceran
pengusaha Yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha Kena
pajak Yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6)
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan
tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
ayat (5) huruf b, huruf c dan huruf h Undang-undang
pajak pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya
dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena
Pajak pedagang eceran.
pasal 13 ayat (5) pasal 113 ayat (5) huruf b.
identitas pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
Yang meliputi :
pengusaha Yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak Yang tidak mengisi taktur pajak secara lengkap
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
Pasal 14 ayat (1)
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan
Pajak apabila :
Pasal 14 ayat (1)
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak
apabila:
