DESENTRALISASI : MENCARI KAUSA POLITIK YANG HILANG
•
1 like•216 views
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi pasca Orde Baru di Indonesia, mulai dari konsep dan interpretasi desentralisasi, asumsi dan realitas pelaksanaannya, serta kausa sebenarnya dari proses desentralisasi yang terjadi di tanah air.
Recommended
More Related Content
More from Rolip Saptamaji
More from Rolip Saptamaji (7)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
DESENTRALISASI : MENCARI KAUSA POLITIK YANG HILANG
- 1. Desentralisasi MENCARI KAUSA YANG HILANG PASCA REFORMASI DISKUSI KAJIAN 20 TAHUN REFORMASI, FISIP UNPAD, 28 MEI 2018 M. ROLIP SAPTAMAJI. S.IP., M.IPOL
- 2. ORDE BARU (1966-1998) MEMAHAMI RELASI KUASA ALA ORDE BARU
- 3. SISTEM KOLONIAL X ORDE BARU KOLONIAL • PEMERINTAHAN TIDAK LANGSUNG BELANDA • MOBILISASI ADMINISTRATUR PRIBUMI APOLITIS • DEMOBILISASI POLITIK • TEKNOKRATIS ORDE BARU • PEMERINTAHAN LANGSUNG OLEH INDONESIA • MOBILISASI ADMINISTRATUR APOLITIS • DEMOBILISASI POLITIK • TEKNOKRATIS
- 4. PONDASI EKONOMI POLITIK ORDE BARU STABILITAS NASIONAL PERTUMBUHAN EKONOMI PEMERATAAN PEMBANGUNAN
- 5. AKTOR EKONOMI POLITIK ORDE BARU ABRI GOLKAR BIROKRASI
- 6. ORDE BARU MESTINYA DIPANDANG SEBAGAI REZIM MILITER PATRIMONIAL KARENA MENGGUNAKAN IKATAN-IKATAN PATRON CLIENT UNTUK MENJAGA KEUTUHAN NEGARA (Harold Crouch, 1979)
- 7. ORDE BARU ADALAH REZIM OTORITER (Neo Patrimonial) BIROKRATIS DENGAN ADANYA KORPORATISME YANG MENGGANTIKAN IKATAN PATRON KLIEN. (Dwight King, 1982)
- 9. REFORMASI INDONESIA 1998 ADALAH GERAKAN PENGGULINGAN PRESIDEN SOEHARTO YANG MENGHASILKAN TRANSISI DAMAI MENUJU TATANAN NEGARA DEMOKRATIS DENGAN MELAKUKAN PERUBAHAN BERTAHAP TERHADAP INSTITUSI NEGARA.
- 11. AGENDA REFORMASI ADILI SOEHARTO DAN KRONINYA AMANDEMEN UUD 1945 OTONOMI DAERAH HAPUSKAN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME TEGAKKAN SUREMASI HUKUM
- 12. DESENTRALISASI KAUSA POLITIK YANG HILANG
- 13. INTERPRETASI DESENTRALISASI DELEGASI • Penyerahan tugas tertentu sementara pusat menguasai tanggung jawab keseluruhan (1974) DEKONSENTRASI • Penyerahan wewenang terbatas dalam pengambilan keputusan dalam kerangka sentralisasi negara (1957) DEVOLUSI • Transfer kekuasaan secara actual ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (2001)
- 14. ASUMSI DESENTRALISASI • DEMOKRATISASI DAN PENGUATAN CIVIL SOCIETY • TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI, AKHIRNYA MELAHIRKAN GOOD GOVERNANCE • MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN LOKAL • MENDORONG PEMERATAAN EKONOMI
- 16. REALITAS DESENTRALISASI • PERLUASAN JEJARING KORUPSI LOKAL • DINASTI POLITIK BARU • PEMERINTAHAN BAYANGAN (KORPORATISME, PREMANISME, PATRIMONIALISME, PARA-MILITERISME) • POLITIK IDENTITAS MENGUAT (RAS, ETNIS, AGAMA) • KOMPETISI DAN KONFLIK INTERREGIONAL • PEMEKARAN (PERPECAHAN SUBDIVISI ADMINISTRATIF)
- 17. KAUSA DESENTRALISASI DESENTRALISASI DI INDONESIA TIDAK LAHIR DARI SEMANGAT REFORMASI ATAU GAIRAH PARTISIPASI CIVIL SOCIETY SEPERTI NARASI LEMBAGA INTERNASIONAL (WB, USAID, IMF). MELAINKAN UPAYA MODERASI KONTESTASI POLITIK PASCA MELEMAHNYA KONTROL PUSAT. PERSETERUAN POLITIK DAN PEREBUTAN KEKUASAAN LOKAL MEMILIKI DAMPAK LEBIH BESAR BAGI JALANNYA DESENTRALISASI DI INDONESIA. STABILITAS NASIONAL KASUS HAM KESENJ ANGAN EKONO MI POLITIK LOKAL PENG GUSU RAN IDEOLOGI POLITIK SEPA RATI SME GERA KAN SOSI AL REDISTRIBUSI AKSLERASI EKONOMI ORDEBARU
- 18. KAUSA DESENTRALISASI TUNTUTAN PEMISAHAN DIRI DARI REPUBLIK INDONESIA
- 19. INDONESIA MERDEKA HANJALAH SUATU DJEMBATAN -sekalipun djembatan emas!- JANG HARUS DILALUI (Soekarno, Mentjapai Indonesia Merdeka, 1933)