Desain pemrosesn data

1. DESAIN PEMROSESAN DATA
SIKLUS PENGELUARAN KAS
(PERJALANAN DINAS DI KANTOR
CABANG)
Adam Nugraha Hidayat (120620210041)
Dhahlia Dian Wijaya W (120620210040)
Fillosius Ronny Kurniawan (120620210032)
Muhammad Wisnu Kusuma H (120620210044)
Shinta Ulan Sari (120620210036)

2. Tujuan Paper
01
Membuat suatu desain pemrosesan data sederhana suatu
siklus pada entitas bisnis / perusahaan
02
Membuat desain Chart of Account (CoA) dari desain siklus
di atas

3. Perusahaan yang kami jadikan contoh tugas ini adalah PT Sang Hyang Seri, salah satu
BUMN di bidang Pertanian. Proses bisnis perusahaan secara umum meliputi
pemeliharaan benih unggul, pembenihan, penanaman padi hingga panen, pengolahan
pasca panen untuk dijadikan benih; penyimpanan di gudang; pengemasan; dan
distribusi ke jaringan pemasaran.
Dalam tiap tahapan bisnis perusahaan mulai dari survey pendahuluan, produksi benih,
hingga kepada pemasaran diperlukan mobilitas karyawan pada setiap unit kerja,
mayoritasnya adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan di kantor-kantor cabang yang
tersebar di setiap wilayah di Indonesia, sehingga kami mengambil contoh siklus
perjalanan dinas karyawan di kantor cabang.
Gambaran Singkat Entitas Perusahaan

4. Pembahasan
1
Data Input, Proses, dan Output
siklus kegiatan Perjalanan
Dinas Dalam Negeri di Kantor
Cabang
2
Desain Chart of Account (CoA)

5. Perjalanan Dinas adalah aktivitas biaya
(pengeluaran kas) yang terjadi karena
adanya penugasan kepada karyawan
Deskripsi kegiatan

6. Desain Pengendalian Internal
Perjalanan Dinas hanya dapat
dilaksanakan berdasarkan Rencana
Perjalanan Dinas yang telah mendapat
persetujuan dan/atau atas perintah
Manajer di Kantor Cabang.
Berdasarkan SPPDyang diterima dari Bagian
Keuangan yang telah ditandatangani
Karyawan yang bersangkutan dan Manajer
karyawan tersebut, Selanjutnya karyawan
yang bersangkutan melakukan perjalanan ke
tempat tujuan
Setelah kembali dari melakukan
Perjalanan Dinas, selanjutnya SPPD
telah ditandatangani oleh Pejabat yang
dikunjungi, harus dikembalikan ke Sub
Bagian Administrasi untuk diteruskan ke
Bagian Keuangan
Setelah selesai melaksanakan
Perjalanan Dinas, Karyawan yang
bersangkutan juga diharuskan membuat
Laporan Pelaksanaan Tugas kepada
Bagian Terkait (Atasan langsung / Ass.
Manajer)
Dilakukan rekonsiliasi tiap bulan terkait
pencatatan biaya perjalanan dinas
antara Bagian Keuangan dan Bagian
Akuntansi dengan unit kerja terkait

7. Unit Kerja / Bagian yang terlibat
Bagian / Unit Terkait Bagian Akuntansi
Bagian Keuangan Bagian Umum dan Pengadaan

8. Dokumen Terkait
Rencana Perjalanan Dinas (RPD)
Surat Pemberitahuan (S.Pt)
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
Lembar Verifikasi Pembayaran (LVPby)
Bukti Kas Pengeluaran (BKP)
Lembar Verifikasi Pembukuan (LVPbu)
Biaya Perjalanan Dinas (BPD) Buku Kas/Bank Pengeluaran (BK/BP)

9. Uraian Kegiatan / Prosedur
Icon Only
Bagian Terkait (Bagian yang mendapat
penugasan) menyampaikan Rencana
Perjalanan Dinas (RPD) ke Manajer untuk
mendapat persetujuannya
Rencana Perjalanan Dinas (RPD) disetujui
Manajer.
Bagian Keuangan melalui Supervisor Administrasi
Keuangan menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) yang dilampiri perhitungan Biaya Perjalanan
Dinas (BPD) 3 (tiga) lembar untuk ditandatangani
Karyawan yang bersangkutan dan Asisten Manajer
Keuangan.
Supervisor Administrasi Keuangan menerbitkan Lembar
Verifikasi Pembayaran (LVP) dan menyiapkan Bukti
Kas/Bank Keluar (BKPl/BBPl) kemudian disampaikan ke
Asisten Manajer Keuangan/ Senior/Manajer
Cabang/Satgas untuk mendapat persetujuannya
Lembar Verifikasi Pembayaran (LVP), Bukti
Kas/Bank Keluar (BKPl/BBPl) dan Cheque
(optional) ditandatangani Asisten Manajer
Keuangan/ Senior Manajer/Manajer
Cabang/Satgas.
Kasir (Bagian Keuangan) membayarkan ke
Bagian Terkait (petugas yang bersangkutan) dan
mencatat dalam Buku Kas dan Bank.
Bagian Terkait (Bagian yang mendapat
penugasan) menyiapkan Surat Pengantar (SPt)
disampaikan ke Bagian Keuangan.
Kasir menyampaikan salinan Buku Kas/Bank
harian dan dokumen dasar setiap hari ke
Supervisor Administrasi Keuangan untuk
pengecekan dan diposting.

10. Standar Jurnal
Lihat Lampiran 1 dan 2
Dr. Biaya Perjalanan xxx
Cr. Kas/bank xxx
Pencatatan Kode Akun harus sesuai dengan
Chart of Account (CoA)
Diagram Alur

11. Kode rekening diklasifikasikan berdasarkan struktur laporan keuangan dengan
menggunakan 12 digit angka yang dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama terdiri
dari 9 (sembilan) digit angka yaitu kode buku besar, dan bagian kedua terdiri dari 3
(tiga) digit angka yaitu kode subledger. Enam kode berikutnya menunjukkan kode unit
kerja / pusat pertanggungjawaban dimana kegiatan transaksi terjadi. Untuk lebih
jelasnya pada bagian berikut
Desain Chart of Account (CoA)
Deskripsi singkat

12. Klasifikasi Akun
Akun / Rekening diklasifikasikan
berdasarkan struktur laporan keuangan
dengan tujuan agar hasil pemrosesan data
dapat menyajikan informasi akuntansi
yang terstruktur sehingga memudahkan
dalam menyusun laporan keuangan.
Pengklasifikasian ini menggunakan kode
angka (numeric code) digit pertama yang
disertai dengan kode-kode angka 0 (nol)
yang dapat diberi kode seuai kode sub
akun, klasifikasi akun besarnya sebagai
berikut.

13. Struktur Kode Akun
Kode akun perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat
menampung seluruh transaksi perusahaan. Pengkodean Buku Besar menggunakan 9
(sembilan) digit sedangkan untuk buku bantu (sub ledger) ditambah dengan 3 (tiga)
digit.
Penggunaan Kode Akun
Apabila pencatatan transaksi dilakukan pada akun sub ledger maka setiap lembar
akun harus diberi kode akun secara lengkap, yaitu sembilan digit.
Struktur dan Penggunaan Kode Akun

14. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi atau entitas yang
diidentifikasikan berdasarkan pertanggungjawaban keuangannya. Pusat
pertanggungjawaban ini dapat berupa pusat biaya, pusat pendapatan, dan
pusat laba. Kode pusat pertanggungjawaban diatur sebagai berikut:
1. Kode pusat pertanggungjawaban yang ditetapkan adalah kode untuk
Kantor Pusat dan Kantor-kantor Regional serta Kantor-kantor Cabang.
2. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi dilakukan oleh Kantor Pusat.
Kode Pusat Pertanggungjawaban

15. Struktur kode unit kerja dibuat sebagai berikut :
Kode Pusat Pertanggungjawaban

16. Rincian penjelasan Kode Unit Kerja
1. KANTOR PUSAT
000 KANTOR PUSAT
2.KANTOR REGIONAL I SUKAMANDI
100 KANTOR REGIONAL SUKAMANDI
101 CABANG KHUSUS SUKAMANDI
102 CABANG CIAMIS
103 CABANG SERANG
3.KANTOR REGIONAL II SURAKARTA
200 KANTOR REGIONAL SURAKARTA
201 CABANG PATI
202 CABANG JAMBI
203 CABANG TEGAL
204 CABANG BANYUMAS
205 CABANG KLATEN
206 CABANG KULON PROGO
4.KANTOR REGIONAL III MALANG
300 KANTOR REGIONAL MALANG
301 CABANG PASURUAN
302 CABANG NGANJUK
303 CABANG JEMBER
304 CABANG PUJON
6.KANTOR REGIONAL V LAMPUNG TIMUR
500 KANTOR REGIONAL LAMPUNG TIMUR
501 CABANG LAMPUNG TIMUR
502 CABANG BELITANG
7.KANTOR REGIONAL VI SIDRAP
600 KANTOR REGIONAL SIDRAP
601 CABANG SIDRAP
602 CABANG MAROS
5.KANTOR REGIONAL IV DELI SERDANG
400 KANTOR REGIONAL DELI SERDANG
401 CABANG DELI SERDANG
402 CABANG ASAHAN
403 CABANG LUBUK ALUNG
404 CABANG SOLOK

17. Rincian penjelasan unit pertanggungjawaban pada contohnya Kantor Cabang sebagai
berikut.
01 Bagian Keuangan
02 Bagian Umum
03 Bagian Produksi
04 Bagian Pemasaran
Dan seterusnya…

18. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi atau entitas yang
diidentifikasikan berdasarkan pertanggungjawaban keuangannya. Pusat
pertanggungjawaban ini dapat berupa pusat biaya, pusat pendapatan, dan
pusat laba. Kode pusat pertanggungjawaban diatur sebagai berikut:
1. Kode pusat pertanggungjawaban yang ditetapkan adalah kode untuk
Kantor Pusat dan Kantor-kantor Regional serta Kantor-kantor Cabang.
2. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi dilakukan oleh Kantor Pusat.
Contoh

19. Contoh
Jika ada karyawan bagian pemasaran pada Kantor Cabang Pati melakukan kegiatan perjalanan dinas untuk memasarkan produk perusahaan
kepada customer di wilayah Pati dan sekitarnya, maka penjelasan atas kode akun yang digunakan untuk jurnal pencatatan pada saat
pembayaran biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :