“Barangsiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: [1] sombong, [2] ghulul (khianat), dan [3] hutang, maka dia akan masuk surga”. (HR. Ibnu Majah no. 2412. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih).
Slaid pembentangan GUL2023 berkaitan perjanjian tanpa balasan - undang-undang perniagaan. Link untuk menonton video yang menjelaskan perjanjian tanpa balasan: https://www.youtube.com/watch?v=k5lO4Knzgg4&t=9s&list=PLTZZFQsEitJLpQdiPQ-1y5zUV7RrxZseJ&index=2
“Barangsiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: [1] sombong, [2] ghulul (khianat), dan [3] hutang, maka dia akan masuk surga”. (HR. Ibnu Majah no. 2412. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih).
Slaid pembentangan GUL2023 berkaitan perjanjian tanpa balasan - undang-undang perniagaan. Link untuk menonton video yang menjelaskan perjanjian tanpa balasan: https://www.youtube.com/watch?v=k5lO4Knzgg4&t=9s&list=PLTZZFQsEitJLpQdiPQ-1y5zUV7RrxZseJ&index=2
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
1. Daman dan Kafalah 1
DAMAN DAN KAFALAH
A. Daman
Daman adalah menanggung utang orang yang berutang. Misalnya,
Ahmad mempunyai piutang kepada Fahmi dan ingin memintanya, kemudian
Hasan yang dibenarkan bertindak berkata, “Hutang tersebut berada dalam
tanggunganku dan aku yang menanggungya.” Dengan cara seperti itu Hasan
menjadi damin (penanggung) dan Ahmad berhak meminta piutangnya pada
Hasan. Jika Hasan tidak menepati janjinya, Ahmad meminta Fahmi
membayar utangnya.
Setiap orang Islam diperbolehkan menjadi daman bagi orang lain. Hal
tersebut didasarkan atas firman Allah SWT sebagai berikut.
Artinya: “Mereka menjawab, ‘Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang
dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban
onta, dan aku jamin itu’.” (Q.S. Yusuf: 72)
Setelah diketahui pengertian dan kebolehan daman, berikut ini akan
dijelaskan mengenai rukun dan syarat daman.
1. Rukun Daman
Untuk terselenggaranya daman dengan baik, maka harus dipenuhi
rukunnya sebagai berikut.
a. Yang menanggung disyaratkan sudah balig, berakal, tidak dicegah
membelanjakan hartanya (mahjur) dan dengan kehendaknya sendiri.
b. Yang berpiutang (madmun lah) disyaratkan diketahui oleh yang
menanggung.
c. Yang berutang (madmun 'anhu).
d. Utang barang disyaratkan diketahui dan tetap keadaannya.
e. Lafal disyaratkan berupa jaminan dan tidak perlu ada kabul.
2. Syarat-Syarat Daman
Di antara syarat-syarat daman adalah sebagai berikut.
a. Penanggung harus mengenal orang yang ditanggung sebab setiap
orang berbeda-beda di mata orang yang menanggung. Mereka juga
2. Daman dan Kafalah 2
memiliki tujuan yang tidak sama. Apabila belum mengenalnya
berarti penipuan.
b. Jumlah utang yang ditanggung harus sudah resmi dan tetap.
Sehubungan dengan hal itu, tidaklah sah menanggung jatah makan
seorang istri untuk besok pagi sebab jumlahnya belum pasti dan
ketentuannya juga belum tetap (belum wajib).
c. Jumlah yang ditanggung sudah diketahui. Apabila belum diketahui,
tanggungan itu batal dan tidak sah, seperti dalam pernyataan, “Saya
tanggung segala kewajibanmu terhadap si Fulan,” adalah tidak sah
karena belum diketahui jumlahnya.
d. Penanggung diisyaratkan harus orang yang ahli dalam penggunaan
uang atau harta. Anak kecil, orang gila, dan anak yang bodoh
tidaklah sah menanggung orang lain.
B. Kafalah
Pengertian dan Dasar Hukum Kafalah
Kafalah termasuk jenis daman (tanggungan), tetapi lebih khusus pada
tanggungan badan. Jadi, kafalah adalah orang yang diperbolehkan bertindak
(berakal sehat) berfungsi menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain
atau berjanji menghadirkan hak tersebut di pengadilan. Allah SWT berfirman:
Artinya: “Dia (Yakub) berkata, ‘Aku tidak akan melepaskannya (pergi)
bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah,
bahwa kamu pasti akan membawakan kepadaku kembali, kecuali jika kamu
dikepung (musuh).’ Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Yakub)
berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.” (Q.S.
Yusuf/12: 66)
Berdasarkan ayat di atas terdapat pengertian tentang keharusan
bertanggung jawab atas seseorang hingga kembali ke rumah.