Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) sebagai subsistem dari Sistem Informasi Nasional Single Window (SINSW) untuk menyusun dan melaksanakan neraca komoditas berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait."
Belum optimalnya penggunaan database Jalan dan Jembatan untuk peningkatan monitoring jalan dan jembatan di DPUPR Surakarta. Gagasan untuk mengatasi masalah ini adalah optimalisasi penggunaan database tersebut melalui survei kondisi, video tutorial, sosialisasi, update data, dan penjadwalan monitoring.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan tata kelola pertambangan batubara di Indonesia melalui kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GNP-SDA). Beberapa upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan pengawasan perizinan pertambangan, menindaklanjuti temuan audit, dan mendorong penyelesaian permasalahan hukum dalam sektor pertambangan.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat) di BKPM untuk sektor pertambangan di tingkat nasional. Dibahas pula perkembangan dan implementasi layanan PTSP Pusat, dasar hukum terkini, serta terobosan baru layanan cepat investasi 3 jam."
1) PGN akan membangun infrastruktur penyaluran gas ke KIT Batang secara bertahap untuk menyuplai kebutuhan gas tenant di kawasan tersebut, termasuk PT KCC Glass dan PT RKI.
2) Pembangunan infrastruktur awal akan meliputi pipa distribusi sepanjang 7 km dan MRS untuk beberapa pelanggan.
3) PGN juga akan mempersiapkan koneksi masa depan untuk mendukung ekspansi kebutuhan gas di KIT Batang.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) sebagai subsistem dari Sistem Informasi Nasional Single Window (SINSW) untuk menyusun dan melaksanakan neraca komoditas berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait."
Belum optimalnya penggunaan database Jalan dan Jembatan untuk peningkatan monitoring jalan dan jembatan di DPUPR Surakarta. Gagasan untuk mengatasi masalah ini adalah optimalisasi penggunaan database tersebut melalui survei kondisi, video tutorial, sosialisasi, update data, dan penjadwalan monitoring.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan tata kelola pertambangan batubara di Indonesia melalui kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GNP-SDA). Beberapa upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan pengawasan perizinan pertambangan, menindaklanjuti temuan audit, dan mendorong penyelesaian permasalahan hukum dalam sektor pertambangan.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat) di BKPM untuk sektor pertambangan di tingkat nasional. Dibahas pula perkembangan dan implementasi layanan PTSP Pusat, dasar hukum terkini, serta terobosan baru layanan cepat investasi 3 jam."
1) PGN akan membangun infrastruktur penyaluran gas ke KIT Batang secara bertahap untuk menyuplai kebutuhan gas tenant di kawasan tersebut, termasuk PT KCC Glass dan PT RKI.
2) Pembangunan infrastruktur awal akan meliputi pipa distribusi sepanjang 7 km dan MRS untuk beberapa pelanggan.
3) PGN juga akan mempersiapkan koneksi masa depan untuk mendukung ekspansi kebutuhan gas di KIT Batang.
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns dari pe...Fery Wage
Dokumen tersebut mengatur prosedur pelaksanaan tes kompetensi dasar dengan computer assisted test untuk seleksi calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum tahun 2014, mencakup persiapan sarana dan prasarana, penerimaan data peserta, instalasi database dan aplikasi di server, serta pelaksanaan tes.
Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikasi standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Beberapa aturan yang diatur antara lain persyaratan berusaha, kualifikasi tenaga kerja, dan penyesuaian sistem informasi jasa konstruksi menjadi terintegrasi untuk memenuhi data yang dibutuhkan secara konsisten dan standar.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kodifikasi sub kegiatan dan penambahan kode jenis kewenangan baru."
KICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptxAydaJohari
UPGRADING FOR MEDICAL GAS SYSTEM PIPELINE FOR OLD HOSPITAL IN KUALA KUBU BHARU IN SELANGOR STATE. THE HOSPITAL USING THE PORTABLE CYLINDER TANK FOR OXYGEN TO SUPPLY THE PATIENT
Organisasi perizinan di Kota Bekasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan beberapa bagian dan subbagian yang membawahi berbagai bidang perizinan. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, visi dan misi, jenis perizinan, target PAD, wilayah tertib administrasi, dan beberapa indikator evaluasi kinerja. Beberapa temuan meliputi masih adanya celah SOP antara BPPT dan dinas terkait, perencanaan daerah yang belum
Dokumen tersebut berisi spesifikasi teknis dan persyaratan administrasi untuk pekerjaan sipil dan arsitektur pembangunan Mess Lemhannas Republik Indonesia, mencakup 19 bab yang mengatur berbagai aspek proyek mulai dari persyaratan umum, pekerjaan konstruksi, spesifikasi teknis, hingga jadwal pelaksanaan proses pengadaan."
Rapat koordinasi Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan membahas perubahan standar pelayanan dan SOP terkait penerbitan SKCK, Surat Ijin Keramaian, dan Rekomendasi. Rapat menyimpulkan perlu mereview standar dan SOP terbaru sesuai peraturan terkini, menghitung ulang waktu pelayanan, serta menambah petugas sidik jari untuk mempercepat proses (<=3 kalimat).
Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 memberikan relaksasi persyaratan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dengan mengatur proses bisnis permohonan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi serta mengatur perubahan sistem informasi terkait penerapannya.
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns dari pe...Fery Wage
Dokumen tersebut mengatur prosedur pelaksanaan tes kompetensi dasar dengan computer assisted test untuk seleksi calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum tahun 2014, mencakup persiapan sarana dan prasarana, penerimaan data peserta, instalasi database dan aplikasi di server, serta pelaksanaan tes.
Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikasi standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Beberapa aturan yang diatur antara lain persyaratan berusaha, kualifikasi tenaga kerja, dan penyesuaian sistem informasi jasa konstruksi menjadi terintegrasi untuk memenuhi data yang dibutuhkan secara konsisten dan standar.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kodifikasi sub kegiatan dan penambahan kode jenis kewenangan baru."
KICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptxAydaJohari
UPGRADING FOR MEDICAL GAS SYSTEM PIPELINE FOR OLD HOSPITAL IN KUALA KUBU BHARU IN SELANGOR STATE. THE HOSPITAL USING THE PORTABLE CYLINDER TANK FOR OXYGEN TO SUPPLY THE PATIENT
Organisasi perizinan di Kota Bekasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan beberapa bagian dan subbagian yang membawahi berbagai bidang perizinan. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, visi dan misi, jenis perizinan, target PAD, wilayah tertib administrasi, dan beberapa indikator evaluasi kinerja. Beberapa temuan meliputi masih adanya celah SOP antara BPPT dan dinas terkait, perencanaan daerah yang belum
Dokumen tersebut berisi spesifikasi teknis dan persyaratan administrasi untuk pekerjaan sipil dan arsitektur pembangunan Mess Lemhannas Republik Indonesia, mencakup 19 bab yang mengatur berbagai aspek proyek mulai dari persyaratan umum, pekerjaan konstruksi, spesifikasi teknis, hingga jadwal pelaksanaan proses pengadaan."
Rapat koordinasi Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan membahas perubahan standar pelayanan dan SOP terkait penerbitan SKCK, Surat Ijin Keramaian, dan Rekomendasi. Rapat menyimpulkan perlu mereview standar dan SOP terbaru sesuai peraturan terkini, menghitung ulang waktu pelayanan, serta menambah petugas sidik jari untuk mempercepat proses (<=3 kalimat).
Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 memberikan relaksasi persyaratan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dengan mengatur proses bisnis permohonan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja konstruksi serta mengatur perubahan sistem informasi terkait penerapannya.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
Copy of Copy of Kemendag_20231214_Sosialisasi SIMBARA - Rev (1).pptx
1. SOSIALISASI SISTEM
INFORMASI MINERAL DAN
BATUBARA (SIMBARA)
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BOGOR, 14 DESEMBER 2023
DIREKTORAT EKSPOR
PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN
2. IMPLEMENTASI SIMBARA
(SISTEM INFORMASI MINERAL DAN BATUBARA)
E-PNBP
SIMPONI
SINSW
SURVEYOR INATRADE SINSW
Cek NTPN
Data LS Mineral dan
Batubara
Data NTPN
SINSW
Implementasi SIMBARA yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah mengintegrasikan sistem aplikasi di
Webservice surveyor, INATRADE Kemendag dan SINSW dalam pengajuan LS Ekspor Batubara untuk memastikan
pelaku usaha telah memenuhi kewajiban NTPN (e-PNBP) dan kewajiban-kewajiban lainnya.
1
3. PENGAJUAN LS EKSPOR BATUBARA
-LOGIN : CEK ET
-INPUT FORM PENGAJUAN LS
- VALID, LANJUT PENGAJUAN LS KE
SURVEYOR
- PENGIRIMAN ELEMEN DATA &
DOKUMEN SYARAT PENGAJUAN LS
Database Lartas
ET
PENGIRIMAN LS
Notifikasi
data pengajuan
1 2a
2b
3a
4
VALIDASI NTPN
5 LS EKSPOR
3b
2
4. PROSES PENGAJUAN LS EKSPOR BATUBARA
3
1. Pelaku usaha mengajukan LS Batubara secara elektronik melalui Sistem INSW (SINSW), pada saat log in
dilakukan penginputan form pengajuan LS oleh pelaku usaha dan secara otomatis pengecekan Eksportir
Terdaftar (ET) akan dilakukan oleh SINSW, selanjutnya data akan terkirim ke INSW untuk dilakukan divalidasi
terkait dengan kewajiban pembayaran royalty pelaku usaha sesuai dengan NTPN-Nya (validasi terhadap
Nomor dan Jumlah NTPN);
2. Apabila data valid maka akan dilakukan pengiriman elemen data dan dokumen syarat pengajuan LS ke Sistem
Perusahaan Surveyor untuk dilakukan pengecekan data permohonan penerbitan LS, secara bersamaan
SINSW mengirimkan notifikasi permohonan penerbitan LS kepada INATRADE. (proses permohonan
penerbitan LS tidak akan bisa dilanjutkan apabila data tidak valid);
3. Perusahaan jasa surveyor mengirimkan elemen data LS kepada INATRADE dan memberikan Notifikasi kepada
LNSW untuk divalidasi kembali;
4. Apabila kesesuaian data LS dengan ET Batubara sudah sesuai dan valid maka INATRADE akan mengirimkan
database Lartas kepada SINSW;
5. SINSW menerbitkan LS dan dikirimkan secara langsung kepada pelaku usaha.
5. PROGRES IMPLEMENTASI SIMBARA
4
1. Pengaturan pengajuan Laporan Surveyor (LS) melalui Sistem INSW sudah dimasukkan dalam Pasal 15 Ayat (5) Permendag 23
Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
2. Telah dilakukan pengembangan sistem INSW dan rapat-rapat koordinasi dengan perusahaan Jasa Surveyor. Web Service dari
11 Perusahaan Jasa Surveyor telah terintegrasi dan siap menerima elemen data serta validasi.
3. Saat ini sedang dilakukan uji coba dan perbaikan (data dummy).
4. Selanjutnya akan dilakukan Pilotting dengan menggunakan data secara real-time yang dilakukan oleh pelaku usaha batubara
selama beberapa waktu untuk memastikan sistem berjalan dengan baik.
5. Pengembangan sistem akan dilakukan untuk mengakomodir kondisi-kondisi jika LS Ekspor mengalami perubahan atau
pembatalan agar tidak merugikan pelaku usaha terkait pembayaran NTPN nya yg sudah dilakukan.
6. Apabila hasil dari Pilotting sudah menunjukkan sistem telah siap sempurna maka pengajuan LS Ekspor akan
diimplementasikan secara penuh dan wajib bagi semua pelaku usaha batubara melalui SINSW.
7. Penyusunan Petunjuk Teknis dan pengembangan sistem untuk mengantisipasi kondisi sistem INSW atau INATRADE atau
Simbara mengalami trouble/shutdown.
8. Memastikan pelaksanaan proses ekspor batubara berjalan dengan lancar (penerbitan PB ET batubara dan LS Ekspor sesuai
ketentuan).
9. Untuk persiapan penerapan pemungutan dan penyaluran dana kompensasi batubara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP),
kemendag akan mendukung melalui integrasi sistem.
6. PROGRES PENGAJUAN LS EKSPOR BATUBARA MELALUI SSM
EKSPOR
5
1. Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan hingga testing pengajuan LS Ekspor Batubara melalui SSm Ekspor
sebanyak tiga kali dengan rincian:
a. tanggal 13 November 2023 dengan mengundang K/L terkait, PT Kideco Jaya Agung sebagai EksKegiatan pertama,
pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan mengundang K/L terkait dan Surveyor;
b. Kegiatan kedua, pada portir, dan sebagian kecil Surveyor;
c. Kegiatan ketiga, pada tanggal 22 November 2023 dengan mengundang K/L terkait, PT Kideco Jaya Agung sebagai
Eksportir, dan seluruh Surveyor.
2. Terdapat beberapa masukan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, untuk diakomodir dalam pengajuan LS
Ekspor Batubara melalui SSm Ekspor.
3. Bahwa seluruh masukan pada rapat sebelumnya sudah diakomodir, dan beberapa masukan minor dapat diakomodir
secara pararel.
4. Hasil skenario testing dalam kegiatan testing terakhir, adalah sebagai berikut:
a. Berhasil login dan input 2 data pengajuan dilakukan oleh PT Kideco Jaya Agung, dan 9 data pengajuan dilakukan
oleh Tim LNSW (termasuk validasi NTPN di awal);
b. Berhasil kirim data input ke semua surveyor;
c. Surveyor berhasil terima data pengajuan, dan mengirimkan respon ke SINSW data sudah diterima;
d. Atas 11 data pengajuan:
i. Semua surveyor telah berhasil mengirimkan data LS ke Inatrade. Selanjutnya Inatrade melakukan validasi ET dan
NTPN, untuk kemudian meneruskan data LS ke SINSW sebagai database lartas;
ii. LS dari Surveyor berhasil masuk ke database SINSW.
7. PROGRES PENGAJUAN LS EKSPOR BATUBARA MELALUI SSM
EKSPOR
6
5. Dapat disimpulkan dari ketiga kegiatan testing tersebut, bahwa sistem telah siap untuk dilakukan piloting atau
diimplementasikan.
6. Adapun beberapa persiapan yang perlu menjadi perhatian sebelum pelaksanaan piloting dan implementasi, antara
lain:
a. Memastikan kepemilikan user SSm Gen 2, dan sosialisasi masif bagi eksportir;
b. Memastikan aliran data NTPN dari Simponi-DJA ke SINSW, terhubung secara realtime;
c. Perlu kesepakatan cut off/batas tanggal NTPN yang dapat digunakan (3 bulan/6 bulan/ 1 tahun terakhir dst);
d. Perlu ada wadah khusus yang menaungi para eksportir, terutama diawal implementasi, sebagai tempat sharing
informasi terkait pengajuan LS ekspor batubara via SINSW;
e. Hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, akan dikoordinasikan bersama.