Transaksi Perbankan Syariah

1. Rahmad Agung Wibowo
Transaksi
Perbankan Syariah

2. Standar Kompetensi:
Menguraikan transaksi perbankan syariah
Kompetensi Dasar:
1. Menguraikan jenis-jenis dan akad dalam mobilisasi dana.
2. Menguraikan jenis-jenis dan akad dalam pembiayaan.
3. Menguraikan jenis-jenis dan akad dalam investasi.

3. Pengertian Akad

4. Bahasa/Etimologi: perikatan, perjanjian, dan
permufakatan
Istilah/Terminologi:
“Pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai
dengan kehendak syari’ah (Allah dan Rasulnya) yang
menimbulkan akibat hukum pada obyek akad.”

5. Perbedaan Akad dan Janji (Wa’ad):
Akad Janji
Sikap untuk melahirkan suatu
perbuatan pada saat itu (insya’ al-
tasharruf fî al- hâl)
Merupakan suatu penyampaian keinginan
(ikhbâr)
Akad bersifat mengikat (mulzim) para
pelakunya, wajib dilaksanakan, baik
dari sisi hukum (legal formal, qadhâ’an)
maupun dari pandangan agama
(diyânatan) ketika semua persyaratan
terpenuhi
Jumhur: mengikat seseorang yang
menyampaikannya dan dilihat dari sisi hukum
(legal formal, qadha’an) tidak mengikat
Ibn Syubrumah Ishaq ibn Rahawaih:
mengikat (mulzim) baik dari sisi hukum (legal
formal, qadha’an) maupun dari pandangan
agama (diyanatan)

6. Janji (Wa’ad) – Fatwa DSN MUI NO: 85/DSN-MUIIXII/2012
Ketentuan
Umum
1. Wa 'id harus cakap hukum (ahliyyat al-wujub wa al-ada’)
2. Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum, maka
efektivitas/keberlakukan janji tersebut bergantung pada izin
wali/pengampunya; dan
3. Wa'id harus merniliki kemampuan dan kewenangan untuk
mewujudkan mau'ud bih, yaitu sesuatu yang dijanjikan oleh wa'id (isi
wa'd).
Ketentuan
Khusus
1. Wa'd harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian;
2. Wa'd harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau
dilaksanakan mau 'ud (wa 'd bersyarat);
3. Mau 'ud bih tidak bertentangan dengan syariah;
4. Syarat sebagaimana dimaksud angka 2) tidak bertentangan dengan
syariah; dan
5. Mau 'ud sudah memenuhi atau melaksanakan syarat
sebagaimana dimaksud angka 2).

8. Ruang Lingkup Fiqih Muamalat Maliyah

9. Akad Mu’awadhah

10. Akad Tabarru’

11. Risiko Hukum terhadap Pelanggaran Prinsip Syariah

12. Risiko Hukum terhadap Pelanggaran Prinsip Syariah
PBI No.10/17/PBI/2008, tentang Produk Bank Syariah dan UUS, Pasal 7b:
“Bank wajib menghentikan kegiatan produk dalam hal:
a) Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
atau Pasal 3 ayat (3);
b) Produk tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah
c) Produk tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Penjelasan:
Produk harus sesuai dengan Prinsip Syariah yang mengacu pada fatwa MUI
dan ketentuan BI mengenai Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan
usaha Bank Syariah dan UUS

13. Akad Pembiayaan
01

14. Latihan Kasus, cocokkanlah hasil temuan berikut:
b. Pelanggaran terhadap
Mekanisme Syariah
a. Pelanggaran terhadap salah
satu/beberapa Rukun/Syarat
Akad Syariah
c. Pelanggaran terhadap hal2
umum yang dilarang
d. Pelanggaran terhadap
Kewajiban & Hak
Nasabah / Bank
1. Kebutuhan nasabah atas jasa pendidikan
difasilitasi oleh pembiayaan Murabahah
2. Dalam akad, Bank menjanjikan pemberian
diskon jika terjadi pelunasan dini
3. Tanggal kuitansi pembelian barang lebih
awal dari pada tangggal kesepakatan akad
4. Dalam akad Ijarah penggantian biaya
perbaikan barang yang bersifat struktural
dibebankan kepada nasabah
5. Nasabah memanipulasi kinerja laporan
keuangan dalam pembiayaan
mudharabah

15. Contoh Kasus Permasalahan Hukum

16. Aspek Syariah dalam Proses Pembiayaan

17. Akad Jual-Beli
02

18. ❑Al-Bai‘ (jual-beli) adalah akad tukar-menukar harta
dengan harta lain melalui tata cara yang telah
ditentukan oleh syariat.
❑Jual beli (Bai’) adalah pertukaran harta dengan harta
yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan
obyek jual beli (Fatwa DSN MUI No: 82/DSN-
MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi
Berdasarkan Prinsip Syariah)

19. RUKUN SYARAT LARANGAN
Orang yang
berakad
1. Baligh dan berakal/Rusyd
2. Yang melakukan akad harus orang
yang berbeda
Jual beli orang gila, anak kecil,
orang buta, jual beli paksaan, ba’I
fudhali (tanpa ijin pemiliknya)
Ijab Qabul 1. Yang mengucapkan telah cakap
hukum
2. Qabulharuscocokdenganijab
3. Harus satu majlis akad
4. Tidak boleh terputus
5. Shighat tidak digantungkan
dengan sesuatu yang lain
6. Tidak dibatasi periode
waktu tertentu
1. Ba’i Mu’athah (tanpa ijab
qabul) (syafi’i)
2. Jual beli yang dikaitkan
dengan syarat (hutang + jual
beli)
3. Jual beli orang buta
(syafi’i)

20. RUKUN SYARAT LARANGAN
Obyek jual beli
(ma’qud alaih)
1. Bukan barang-barang yang najis
2. Sesuatu yang boleh dimanfaatkan
secara syar’i (hukum islam)
3. Dapat diserahkan (maqdur al- taslim)
ketika akad
4. dimiliki atau dalam kuasa (wilayah) pihak
yang berakad
5. diketahui secara jelas wujud, ukuran
dan sifatnya.
6. terbebas dari unsur yg menghalangi
keabsahan jual beli seperti jahalah (ketidak
jelasan barang, harga, waktu), gharar,
dharar (merusak/membahayakan yang
lain), tauqit (pembatasan waktu), syarat
fasid (syarat yang menguntungkan sepihak).
7. Jual beli barang ribawi harus dilakukan
secara tunai dan sama kuantitasnya
1. Ba’i Ma’dum (tdk ada
atau dikuatirkan
tidak ada)
2. Ba’i ma’juz taslim
(susah diserahkan)
3. Jual beli
hutang secara
nasi’ah
4. Jual beli yang ada
unsur tipuan (gharar)
5. Jual beli najis atau
sesuatu kena najis
6. Jual beli air
7. Jual beli majhul
(mabi’/harga,
waktu, kualitas dan
kuantitasnya)

22. PELAKU LKS membeli barang yang diperlukan NASABAH atas nama LKS sendiri dan
pembelian ini harus sah dan bebas riba (Ps 1: 4)
LKS kemudian menjual barang tersebut kepada NASABAH (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (Ps 1: 6)
OBJEK Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam (Ps 1: 2)
HARGA HARGA BELI
… Dalam kaitan ini LKS harus memberitahu secara jujur harga pokok barang
kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan (Ps 1: 6)
HARGA JUAL
LKS kemudian menjual barang tersebut kepada NASABAH (pemesan) dengan harga
jual senilai harga beli plus keuntungannya (Ps 1: 6)
Fatwa DSN No.16/IX/2000:
Harga dalam jualbeli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan
ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan
(Ps.1:1)

23. AKAD Jika LKS hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual
beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik LKS.
(Ps. 1:9)
Jika LKS menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu
aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
LKS kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus
menerimanya (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang disepakati,
karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat: kemudian kedua belah
pihak harus membuat kontrak jual beli (Ps 2: 2,3)
UANG MUKA Dalam jualbeli ini LKS dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka
saat menadatangani kesepakatan awal pemesanan (Ps. 2 : 4)
JAMINAN Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan
pesanannya (Ps.3:1)

24. Akad Murabahah
03

25. Mekanisme Syariah Pembiayaan Murabahah

26. Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah
1. Fatwa DSN – MUI
a) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah.
b) No.10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah.
c) No.13/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka
Murabahah.
d) No.16/DSN-MUI/IX/2000, tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam
Murabahah.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102, Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 1
Januari 2008.
3. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Bank Indonesia, Juli 2013.

27. Contoh Pembiayaan Murabahah
1. Harga Rumah 1.200 juta
2. Uang Muka (DP) Rp. 200 Juta
3. Margin 200 juta (16,67%)
4. Piutang 1.200 juta
5. Jangka Waktu 60 bulan
6. Angsuran/bulan Rp. 20 juta (16.7 jt Pokok + 3.3 jt Margin)

28. Definisi dan Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah
FATWA PBI & SEBI
DEFINISI Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya
dengan harga yang lebih sebagai laba.
(Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)
Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana
dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang
dilakukan oleh Bank merupakan jasa perbankan
(PBI 10/16/PBI/2008)
Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan dana atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi
jual beli dalam bentuk piutang murabahah.
LANDASAN
HUKUM
a. No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000,
tentang Murabahah;
b. No. 13/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000,
tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
c. No. 16/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September
2000, tentang Diskon dalam Murabahah;
d. No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000,
tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-
nunda Pembayaran;
e. No.43/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004,
tentang Ganti Rugi (Ta’widh).
a. PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip
Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
b. PBI 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI
9/19/PBI/2007
c. PBI 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah
dan UUS
d. SEBI 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang
Pelaksanaan Prinisp Syariah dalam Kegiatan
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah
e. SE BI 10/31/DPbs/2008 tentang Produk Bank
Syariah dan UUS

29. Prinsip Murabahah (Perspektif Fatwa dan PBI/SEBI) 1
FATWA PBI & SEBI
PELAKU ❑ Bank membeli barang yang diperlukan Nasabah
atas nama Bank sendiri dan pembelian ini harus sah
dan bebas riba.
(Fatwa No.04/IV/2000 Ps 1:4)
❑ Bank kemudian menjual barang tersebut kepada
Nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga
beli plus keuntungannya.
(Fatwa No.04/IV/2000 Ps 1:6)
Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam
rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan
transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pihak
pembeli barang.
(III.3.1.a)
OBJEK ❑ Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh
syari’ah Islam.
(Fatwa No.04/IV/2000 Ps 1:2)
❑ Bank membiayai sebagian atau seluruh harga
pembelian barang yang telah disepakati
kualifikasinya.
(Fatwa No.04/IV/2000 Ps 1:3)
❑ Barang adalah obyek jual beli yang diketahui
secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan
dan spesifikasinya. (III.3.1.b)
❑ Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh
harga pembelian barang yang telah disepakati
kualifikasinya.
(III.3.1.e)
❑ Bank wajib menyediakan dana untuk
merealisasikan penyediaan barang yang dipesan
nasabah.
(III.3.1.f)

30. Prinsip Murabahah (Perspektif Fatwa dan PBI/SEBI) 2
FATWA PBI & SEBI
HARGA ❑ Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut
biaya yang diperlukan. Bank kemudian menjual
barang tersebut kepada Nasabah (pemesan) dengan
harga jual senilai harga beli plus keuntungannya
(Fatwa No.04/IV/2000 Ps 1:6)
❑ Harga dalam jualbeli murabahah adalah harga beli
dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan
sesuai dengan kesepakatan (Fatwa No.16/IX/2000,
Ps 1:2)
❑ Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu
kali pada awal Pembiayaan atas dasar
Murabahah dan tidak berubah selama periode
Pembiayaan.
(III.3.1.g)
JANGKA WAKTU Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah
disepakati.
(Fatwa No.04/IX/2000, Ps. 1:7)
Jangka waktu pembayaran harga barang oleh
nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan
kesepakatan Bank dan nasabah.
(III.3.1.i)

31. Prinsip Murabahah (Perspektif Fatwa dan PBI/SEBI) 3
FATWA PBI & SEBI
AKAD ❑ Jika Bank menerima permohonan nasabah, ia harus
membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya
secara sah dengan pedagang. (Fatwa
No.04/IV/2000 Ps 2:2)
❑ Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada
nasabah dan nasabah harus menerimanya
(membelinya) sesuai dengan perjanjian yang
disepakati, karena secara hukum perjanjian
tersebut mengikat: kemudian kedua belah pihak
harus membuat kontrak jual beli.
(Fatwa No.04/IV/2000 Ps 2:9)
❑ Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah
untuk membeli barang, akad jual beli murabahah
harus dilakukan setelah barang secara prinsip
menjadi milik bank. (Fatwa No.04/IV/2000 Ps 1:9)
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan
dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad
Pembiayaan atas dasar Murabahah.
(III.3.1.h)

32. Prinsip Murabahah (Perspektif Fatwa dan PBI/SEBI) 4
FATWA PBI & SEBI
UANG MUKA Dalam jualbeli ini, bank dibolehkan meminta nasabah
untuk membayar uang muka saat menadatangani
kesepakatan awal pemesanan (Fatwa No.04/IV/2000
Ps 2:4)
JAMINAN Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah
serius dengan pesanannya.
(Fatwa No.04/IV/2000 Ps 3:1)
DISKON ❑ Jika dalam jualbeli murabahah LKS mendapat
diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga
setelah diskon; karena itu diskon adalah hak
nasabah.
(Fatwa No.16/IX/2000, Ps 1:3)
❑ Jika pemberian diskon terjadi setelah akad,
pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan
perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
(Fatwa No.16/IX/2000, Ps 1:4)

33. Prinsip Murabahah (Perspektif Fatwa dan PBI/SEBI) 5
FATWA PBI & SEBI
PELUNASAN DINI ❑ Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan
pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah
disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban
pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam
akad. (Fatwa No.23/III/2002 Ps 1:1)
❑ Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada
kebijakan dan pertimbangan LKS.
(Fatwa No.23/III/2002 Ps 1:2)
Bank dpt memberikan potongan
dalam besaran yang wajar dengan
tanpa diperjanjikan di muka.
(III.3.2)
DENDA/ SANKSI ❑ Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya
boleh dikenakan sanksi.
❑ Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
❑ Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya
ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad
ditandatangani
❑ Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial
(Fatwa No.17/IX/2002 Ps 1:3-6)

34. Prinsip Murabahah (Perspektif Fatwa dan PBI/SEBI) 6
FATWA PBI & SEBI
TA’WIDH ❑ Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak
yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan
sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan
menimbulkan kerugian pada pihak lain.
❑ Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh adalah
kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
❑ Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan
dalam rangka penagihan hak yg seharusnya
dibayarkan.
❑ Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai
kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi
tersebut dan bukan potential loss karena adanya
opportunity loss.
❑ Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam
akad.
❑ Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya
perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses
penyelesaian perkara.
(Fatwa No.43/VIII/2004)
❑ Bank dapat mengenakan ganti rugi (ta`widh)
kepada nasabah yang menyimpang dari
perjanjian yang mengakibatkan kerugian pada
Bank;
❑ Besarnya ganti rugi adalah sebesar nilai
kerugian riil yang berkaitan dengan upaya
Bank untuk memperoleh pembayaran dari
nasabah dan bukan potential loss karena
adanya opportunity loss;
❑ Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang
dikeluarkan oleh Bank dalam rangka
penagihan hak Bank atas nasabah.
❑ Klausul kemungkinan pengenaan ganti rugi
harus ditetapkan secara jelas dalam
perjanjian Pembiayaan dan dipahami oleh
nasabah.

35. Proporsi Pokok dan Margin dalam Angsuran Murabahah

36. Akad Istishna’
04

37. Akad Istishna’ 1
PENGERTIAN Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan
barang tertentu dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang
disepakati antara pemesan (pembeli, mushtashni’) dan penjual (pembuat,
shani’). (Himpunan Fatwa DSN MUI, Edisi Revisi 2006).
Istishna’ Paralel adalah bentuk akad Istishna’ antara nasabah dengan
LKS, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, LKS
memerlukan pihak lain sebagai Shani’ (produsen).
PELAKU Jika LKS melakukan transaksi Istishna untuk memenuhi kewajibannya kepada
NASABAH ia dapat melakukan istishna lagi dengan PIHAK LAIN pada objek
yang sama, dengan syarat istishna pertama tidak bergantung (mu’allaq) pada
istishna kedua.
HARGA LKS selaku mustashni tidak diperkenankan untuk memungut MDC (margin
during construction) dari nasabah (shani) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip
syariah

38. Akad Istishna’ 2
OBJEK ❑ Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
❑ Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
❑ Penyerahan dilakukan kemudian.
❑ Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan
berdasarkan kesepakatan
❑ Pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum
menerimanya.
PEMBATALAN
PESANAN
Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan,
atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia
memiliki dua pilihan :
a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
b. Menunggu sampai barang tersedia.
APLIKASI Kontrak istishna' biasanya dipraktikkan pada perbankan dalam proyek
konstruksi, dimana nasabah memerlukan biaya untuk membangun suatu
konstruksi atau barang industri lainnya.

39. Mekanisme Syariah Pembiayaan Istishna’

40. Akad Salam
05

41. Akad Salam 1
PENGERTIAN Bai’al-salam/salam yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dan
pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu (Fatwa DSN No:
05/DSN-MUI/IV/2000)
OBJEK/
BARANG
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai piutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan
berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis
sesuai kesepakatan.
PEMBAYARAN 1. Alat bayar harus disepakati jumlah dan bentuknya, baik berupa uang,
barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

42. Akad Salam 2
PENYERAHAN
BARANG
LKS selaku mustashni tidak diperkenankan untuk memungut MDC (margin
during construction) dari nasabah (shani) karena hal ini tidak sesuai dengan
prinsip syariah (Ps.1:2, Fatwa No.22/2002)
1.Penjual harus menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan
jumlah yang telah disepakati.
2.Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak
boleh meminta tambahan harga.
3.Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan
pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh menuntut pengurangan
harga.
4.Jika semua atau sebagian barang tersedia pada waktu penyerahan, atau
kualitasnya lebih rendah, dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pilihannya
adalah: a) membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya; atau b)
menunggu sampai barang tersedia.
5. Pembatalan kontrak salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan
kedua belah pihak.

43. Akad Salam 3
PEMBATALAN
KONTRAK
Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan
kedua belah pihak
PENYERAHAN
LEBIH CEPAT
Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati
dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan
tidak boleh menuntut tambahan harga.

44. Akad Ijarah
06

45. Akad Ijarah 1
PENGERTIAN akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam
waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-
MUI/IV/2000)
PELAKU Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik
asset, LKS) dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan
aset, nasabah)
OBJEK Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari
penggunaan aset . Dengan ketentuan:
a.Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
b.Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
c.Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. d.Kesanggupan memenuhi
manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
e.Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan
jahalah (ketidaktahuan)

46. Akad Ijarah 2
OBYEK
(LANJUTAN)
f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar sebagai pembayaran manfaat.
Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa
dalam Ijarah.
h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama
dengan obyek kontrak.
i. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak
IJAB QABUL Sighat Ijarah (Ijab qabul) adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang
berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent,
dengan cara penawaran dari pemilik asset (LKS) dan penerimaan yang
diyatakan oleh penyewa (nasabah)

47. Mekanisme Syariah Pembiayaan Ijarah

48. Akad Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik
PENGERTIAN perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik
atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa (Fatwa
DSN MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002)
KETENTUAN UMUM
1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-
MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad IMBT.
2. Perjanjian untuk melakukan akad IMBT harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
4. Pihak yang melakukan IMBT harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad
pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan
setelah masa Ijarah selesai
5. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd (‫)دعوال‬, yang
hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad
pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai

49. Mekanisme Syariah Pembiayaan IMBT

50. Akad Sale and Lease Back
PENGERTIAN jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada
penjual (Fatwa DSN MUI NO: 71/DSN-MUI/VI/2008)
KETENTUAN UMUM
1. Akad yang digunakan adalah Bai' dan Ijarah yang dilaksanakan secara terpisah.
2. Dalam akad Bai', pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset
yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.
3. Akad Ijarah baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai
obyek Ijarah.
4. Obyek Ijarah adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.
5. Rukun dan syarat Ijarah dalam fatwa Sale and Lease Back ini harus memperhatikan
substansi ketentuan terkait dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Ijarah.
6. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
7. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan Obyek Sale and Lease Back
diatur dalam akad.

51. Akad Jualah
07

52. Akad Jualah
PENGERTIAN Jualah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan
(reward/’iwadh//ju’l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan
dari suatu pekerjaan (Fatwa DSN MUI NO: 62/DSN-MUI/XII/2007)
PELAKU 1. Ja’il adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas
pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan.
2. Maj’ul lah adalah pihak yang melaksanakan Ju’alah.
Para pihak harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan
(muthlaq al-tasharruf) untuk melakukan akad;
OBYEK
mahal al-
‘aqd/maj’ul
‘alaih
(Pekerjaan +
Imbalan)
1. harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak
menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Hasil pekerjaan (natijah) harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat
penawaran;
3. Imbalan Ju’alah (reward/’iwadh//ju’l) harus ditentukan besarannya oleh Ja’il
dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
4. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum
pelaksanaan objek Ju’alah);

53. Akad Musyarakah
08

54. Akad Musyarakah 1
PENGERTIAN Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana
dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama
sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000)
IJAB QABUL harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis pada saat akad
PELAKU Para pelaku harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan
c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah
d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola
aset
e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan
dana untuk kepentingannya sendiri.

55. Akad Musyarakah 2
OBYEK MODAL
Ketentuan Modal:
1. harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
2. terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan
sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai
dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
3. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan
atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas
dasar kesepakatan.
4. Pemodal tidak boleh meminta jaminan, namun untuk menghindari
terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
KERJA
1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan
musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan
syarat.
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan
wakil dari mitranya.

56. Akad Musyarakah 3
OBYEK KEUNTUNGAN
1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar
seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang
ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi
jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
KERUGIAN
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara pro-porsional menurut
saham masing-masing dalam modal.
BIAYA OPERASIONAL
Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

57. Prinsip Syariah Musyarakah Mutanaqisah 1
1. Berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN No.08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
2. Bank wajib berjanji untuk menjual seluruh porsi/bagiannya secara bertahap dan
Nasabah wajib membelinya;
3. Bank wajib berjanji untuk menjual seluruh porsi/bagiannya secara bertahap dan
Nasabah wajib membelinya;
4. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh porsi bank beralih kepada nasabah;
5. Asset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-Ijarah-kan kepada nasabah atau pihak
lain dengan nilai ujrah yang disepakati;

58. Prinsip Syariah Musyarakah Mutanaqisah 2
6. Keuntungan dari ujrah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam
akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan;
7. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai
kesepakatan para pihak;
8. Ukuran porsi kepemilikan asset Bank yang berkurang akibat pembayaran oleh
Nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad.
9. Biaya perolehan asset musyarakah menjadi beban bersama, sedangkan biaya
peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli

59. Akad Musyarakah Mutanaqisah 1
PENGERTIAN Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah
satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh
pihak lainnya
Ketentuan
Akad
1. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/
Syirkah dan Bai’ (jual-beli).
2. Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur
dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati
pada saat akad.
c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
3. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS)
wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah- nya secara bertahap dan pihak
kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya.

60. Akad Musyarakah Mutanaqisah 2
Ketentuan
Akad (Lanjut)
1. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dilaksanakan sesuai
kesepakatan.
2. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS –
sebagai syarik-- beralih kepada syarik lainnya (nasabah).
Ketentuan
Khusus
1. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat di-ijarah-kan kepada syarik atau pihak
lain.
2. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat
menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati.
3. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah
yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan
proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan
proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
4. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS)
yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan
disepakati dalam akad;
5. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan
biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli

61. Mekanisme Syariah Pembiayaan Musyarakah

62. Akad Mudharabah
09

63. Akad Mudharabah 1
PENGERTIAN akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik,
shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil,
mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi
di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Fatwa
DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000)
IJAB QABUL harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis pada saat akad
PELAKU Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
OBYEK MODAL
1.Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2.Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan
dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
3.Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib,
baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

64. Akad Mudharabah 2
OBYEK KEUNTUNGAN
1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk
prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah
harus berdasarkan kesepakatan.
KEGIATAN USAHA
1. Hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana,
tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian
rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu
keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari’ah Islam dalam kegiatan
usaha

65. Akad Mudharabah 3
OBYEK KERUGIAN
Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan
pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari
kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
BIAYA OPERASIONAL
Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
KETENTUAN
LAIN-LAIN
1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa
depan yang belum tentu terjadi.
3. tidak ada ganti rugi dalam mudrabah karena pada dasarnya akad ini bersifat
amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau
pelanggaran kesepakatan
4. Pada prinsipnya tidak ada jaminan dalam mudharabah. Jaminan hanya
untuk mengantisipasi moral hazard dan hanya boleh dicairkan kalau ada
kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan

66. Mekanisme Syariah Pembiayaan Mudharabah

67. Operasional Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah 1
1. Bank dapat mengubah PBH berdasarkan kesepakatan dengan nasabah apabila
terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar, dan politik yang
mempengaruhi usaha nasabah.
2. Bank wajib mencantumkan PBH dan perubahan PBH dalam perjanjian
Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah antara Bank dengan
nasabah.

68. Operasional Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah 2
3. Untuk Pembiayaan Musyarakah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun,
Bank wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai
dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow) usaha nasabah.
4. Pembayaran angsuran atau pelunasan pokok Pembiayaan Mudharabah dan
Pembiayaan Musyarakah wajib dicantumkan dalam perjanjian Pembiayaan
antara Bank dengan nasabah.

69. Akad Mudharabah Musytarakah 1
PENGERTIAN Salah satu bentuk akad Mudharabah di mana pengelola (mudharib) turut
menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, diperlukan karena
mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat
memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak (Fatwa DSN MUI NO:
50/DSN-MUI/III/2006)
Produk
Penghimpuna
n Dana LKS
1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan
dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.
2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya
dalam investasi bersama nasabah.
3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh
bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara
LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang
disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung
kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan

70. Akad Mudharabah Musytarakah 2
Produk
Penyaluran
Dana
1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan
dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.
2. Nasabah sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam
investasi bersama LKS.
3. Nasabah sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik)
memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang
disertakan.
4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai musytarik dibagi
antara Nasabah sebagai mudharib dengan LKS sesuai dengan nisbah yang
disepakati.
5. Apabila terjadi kerugian maka Nasabah sebagai musytarik menanggung
kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

71. Mekanisme Syariah Deposito Mudharabah Mutlaqah

72. Dasar Hukum Deposito Mudharabah Mutlaqah 1
(Aspek Syariah: Fatwa No.03/4/2000, tentang Deposito)
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana,
dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam
usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan
mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan
piutang.

73. Dasar Hukum Deposito Mudharabah Mutlaqah 2
(Aspek Syariah: Fatwa No.03/4/2000, tentang Deposito)
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan
dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan yang bersangkutan.

74. Dasar Hukum Deposito Mudharabah Mutlaqah 1
(Aspek Regulasi: SEBI No. 10/14/DPbS)
1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak
sebagai pemilik dana (shahibul maal);
2. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang
ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan
tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah);
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta
hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi
nasabah;
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan
penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah, dalam
bentuk perjanjian tertulis;

75. Dasar Hukum Deposito Mudharabah Mutlaqah 1
(Aspek Regulasi: SEBI No. 10/14/DPbS)
5. Dalam Akad Mudharabah Muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-
syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang
disepakati;
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-
biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya
meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan
rekening;
9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa
persetujuan nasabah yang bersangkutan

76. Dasar Hukum Deposito Mudharabah Muqayyadah 1
(Aspek Regulasi: SEBI No. 10/14/DPbS)
1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak
sebagai pemilik dana (shahibul maal);
2. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang
ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan
tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah);
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta
hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia
mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi
nasabah;
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan
penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah, dalam
bentuk perjanjian tertulis;

77. Dasar Hukum Deposito Mudharabah Muqayyadah 2
(Aspek Regulasi: SEBI No. 10/14/DPbS)
5. Dalam Akad Mudharabah Muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-
syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang
disepakati;
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-
biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya
meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan
rekening;
9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa
persetujuan nasabah yang bersangkutan

78. Mekanisme Syariah Deposito Mudharabah Muqayyadah
(on balance sheet)

79. Mekanisme Syariah Deposito Mudharabah Muqayyadah
(off balance sheet)

80. Inisiasi Mudharabah Muqayyadah (dari sisi funding)
(on balance sheet)

81. Inisiasi Mudharabah Muqayyadah (dari sisi funding)
(off balance sheet)

82. Inisiasi Mudharabah Muqayyadah (dari sisi financing)
(on balance sheet)

83. Inisiasi Mudharabah Muqayyadah (dari sisi financing)
(off balance sheet)

84. Latihan (Deposito Mudharabah)
1. Pak Husni melakukan pembukaan rekening Deposito Mudharabah di Bank Syariah
Bersama. Dalam perjanjian pembukaan rekening disebutkan hal-hal sebagai berikut:
2. Pak Husni bertindak selaku Pihak Pertama (Shahibul Mal), dan Bank bertindak selaku
Pihak Kedua (Mudharib);
3. Nisbah kedua belah pihak disepakati 45% (Pihak Pertama) dan 55% (Pihak Kedua)
serta tidak dapat berubah selama jangka waktu perjanjian;
4. Bila Pihak Pertama melakukan penarikan Deposito sebelum jangka waktu berakhir,
bagihasil akan dihitung berdasarkan bulan berjalan;
5. Apabila jangka waktu telah berakhir dan akan diperpanjang, maka akan berlaku akad
dan nisbah baru yang akan disampaikan Pihak Kedua.

85. Latihan (Deposito Mudharabah)
REVIEW SYARIAH:
Dari aspek syariah, perjanjian tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN No.03/DSN-
MUI/IV/2000 karena tidak menyebutkan jumlah dana yang didepositokan beserta
dengan jangka waktunya.

86. Mekanisme Tabungan Mudharabah

87. Dasar Hukum Tabungan Mudharabah 1
(Aspek Syariah: Fatwa No.02/4/2000, tentang Tabungan)
1. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal /pemilik dana, dan bank sebagai
mudharib / pengelola dana.
2. Sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak
bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di
dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan
piutang.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam
akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional menggunakan nisbah
keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan ybs.

88. Dasar Hukum Tabungan Mudharabah 2
(Aspek Regulasi: SEBI No. 10/14/DPbS)
1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik
dana (shahibul maal);
2. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan yang ditetapkan oleh
pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan tanpa batasan dari
pemilik dana (mudharabah mutlaqah) – khusus produk deposito;
3. Bank wajib menjelaskan mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban
nasabah sesuai ketentuan BI mengenai transparansi informasi produk dan
penggunaan data pribadi nasabah;
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan
penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah, dalam
bentuk perjanjian tertulis;

89. Dasar Hukum Tabungan Mudharabah 2
(Aspek Regulasi: SEBI No. 10/14/DPbS)
5. Dalam Akad Mudharabah Muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-
syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah – khusus produk
deposito;
6. Pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
7. Penarikan dana oleh nasabah sesuai waktu yang disepakati;
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-
biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya
meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan
rekening;
9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa
persetujuan nasabah.

90. Mekanisme Operasional Giro Mudharabah

91. Dasar Hukum Giro Mudharabah 1
(Aspek Syariah: Fatwa No.01/4/2000, tentang Giro)
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana,
dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam
usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya,
termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan
piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan
dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan
nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa
persetujuan yang bersangkutan.

92. Dasar Hukum Giro Mudharabah 2
(Aspek Regulasi: SEBI No. 10/14/DPbS)
1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan Nasabah bertindak sebagai
pemilik dana (shahibul maal);
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
3. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan
produk Giro atas dasar Akad Mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya
yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet
giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan
penutupan rekening; dan
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan
nasabah.

93. Akad Wakalah
10

94. Akad Wakalah 1
PENGERTIAN Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak
lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan
RUKUN DAN SYARAT
IJAB QABUL harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam
mengadakan kontrak (akad)
PELAKU 1. Muwakkil (yang mewakilkan)
a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni
dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk
menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya
2. Wakil (yang mewakili)
a. Cakap hukum,
b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

95. Akad Wakalah 2
OBYEK 1. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
2. Tidak bertentangan dengan syari’ah Islam,
3. Dapat diwakilkan menurut syari’ah Islam.
KETENTUAN
LAIN
Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara
sepihak

96. Akad Qardh
11

97. Akad Qardh
PENGERTIAN suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib
mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah
disepakati oleh LKS dan nasabah (Fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001)
RUKUN DAN SYARAT
Muqridh
(kreditur)
dan
Muqtaridh
(debitur)
balligh (dewasa) dan berakal sehat, dan berhak penuh melakukan
tindakan hukum dalam urusan hartanya.
Qardh (obyek) 1. Barang yan dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat
(Mall Mutaqawwim)
2. Obyek akad harus benda mitsliyyat (ada padanannya)
madzhab Hanafi
Ijab Qabul Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan akad di luar
utang piutang

98. Ketentuan Umum Qardh di LKS
1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang
memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu
yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela
kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya
pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya,
LKS dapat:
7. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
8. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

99. Ketentuan Umum Qardh di LKS
9. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau
seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat
menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
10. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat
berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
11. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi
kewajibannya secara penuh.

100. Akad Rahn
12

101. Akad Rahn 1
PENGERTIAN Menahan barang sebagai jaminan atas hutang (Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-
MUI/III/2002 dan Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002)
RUKUN DAN SYARAT
Rahin & Murtahin Baligh dan berakal/Rusyd.
Marhun /
rahn
(barang
yang
digadaikan)
1. Harus bisa diperjual belikan
2. Harus berupa harta yang bernilai
3. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah
4. Harus diketahui keadaan fisiknya
5. Harus dimiliki oleh rahin (penggadai)
6. Rahn tidak terkait dengan hak orang lain
7. Rahn merupakan harta yang utuh tdk bertebaran
8. Rahn dikuasai secara hukum (Qabdh) oleh murtahin
Marhun bih
(hutang)
1. Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada
pemiliknya.
2. Hutang boleh dilunasi dengan rahn
3. Memungkinkan pemanfaatannya
4. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya (jelas dan tertentu)

102. Akad Rahn 2
Shighat: ijab
dan qabul
Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di
masa depan.
KETENTUAN
UMUN
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun
(barang) sampai semua hutang Rahin yang menyerahkan barang) dilunasi
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun
tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak
mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya
pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban
Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;

103. Akad Kafalah
13

104. Akad Kafalah 1
PENGERTIAN jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil)
(Fatwa DSN MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000)
RUKUN DAN SYARAT
Penjamin (Kafiil) 1. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
2. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya
dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
Orang yang
berhutang
(Ashiil,
Makfuul
‘anhu)
1. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
2. Dikenal oleh penjamin
Orang
yang
Berpiutang
(Makfuul
Lahu)
1. Diketahui identitasnya.
2. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
3. Berakal sehat.

105. Akad Kafalah 2
Obyek
Penjaminan
(Makful Bihi)
1. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang,
benda, maupun pekerjaan.
2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
3. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus
kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
4. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
5. Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).
Ketentuan
Lain
1. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan
(fee) sepanjang tidak memberatkan.
2. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara
sepihak.

106. Akad Hiwalah
14

107. Akad Hiwalah 1
PENGERTIAN Akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang
wajib menanggung (membayar)-nya
RUKUN DAN SYARAT
Ijab dan Qabul Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan
kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
Para Pihak
yang akad
1. Muhil ( ‫ل‬
‫ل‬
‫ليحمال‬ ), yakni orang yang berhutang dan sekaligus
berpiutang,
2. Muhal atau Muhtal ( ‫ال‬
‫ل‬
‫لتحمال‬
‫وا‬
‫ال‬
‫ل‬
‫لحمال‬ ), yakni orang berpiutang
kepada muhil,
3. Muhal ‘alaih ( ‫هلل‬
‫ل‬
‫ليلع‬
‫اللل‬
‫ل‬
‫لحمال‬ ), yakni orang yang berhutang kepada
muhil dan wajibmembayar
hutang kepada muhtal
Para pihak disyaratkan cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk
akad, yaitu baligh, dan berakal

108. Akad Hiwalah 2
Muhal bih (
‫الحمال‬
‫ه‬
‫ب‬ ),
yakni hutang
muhil kepada
muhtal
1. Yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang
piutang yang sudah pasti
2. Apabila pengalihan utang itu dalam bentuk al-hiwalah al- muqayaadah, semua
ulama fiqh sepakat bahwa baik utang pihak pertama kepada pihak kedua,
maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama, mestilah sama jumlah dan
kualitasnya.
Ketentuan lain 1. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal
‘alaih.
3. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus
dinyatakan dalam akad secara tegas.
4. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah
muhtal dan muhal ‘alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal
‘alaih.

109. Akad Hiwalah 3
Hawalah Bil
Ujrah
1. Hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan
ujrah/fee;
2. Hawalah bil ujrah hanya berlaku pada hawalah muthlaqah.
3. Dalam hawalah muthlaqah, muhal ’alaih boleh menerima ujrah/fee atas
kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang muhil.
4. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan
pasti sesuai kesepakatan para pihak
Macam-
Macam
Hiwalah
1. Hawalah muqayyadah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang
berutang kepada muhal sekaligus berpiutang kepada muhal ’alaih..
2. Hawalah muthlaqah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang
berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal ’alaih;

110. Akad Ta’zir (Denda)
15

111. Akad Ta’zir
PENGERTIAN sanksi yang dinekan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda
pembayaran kewajibanprestasi dalam suatu perjanjian/akad (Fatwa DSN
MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000)
KETENTUAN UMUM
1. Sanksi ta’zir yang yang dimaksud adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu
membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur
tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan
dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan
dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

112. Akad Ganti Rugi
(Ta’widh)
16

113. Akad Ta’widh 1
PENGERTIA
N
kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam
transaksi yang wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian
tersebut (Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004)
Ketentuan
Umum
1. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja
atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan
akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1)
adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2) adalah biaya-biaya riil yg
dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang
pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang
diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang
(oppor-tunity loss atau al-furshah al-dha- i’ah).

114. Akad Ta’widh 2
Ketentuan
Umum (Lanjut)
5. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang
menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna’ serta murabahah
dan ijarah.
6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan
oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian
keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan
Ketentuan
Khusus
1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak
(pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara
pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya
lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

115. Akad Wadiah
17

116. Mekanisme Syariah Tabungan Wadiah

117. Mekanisme Operasional Giro Wadiah (Yad Dhamamah)

118. Dasar Hukum Tabungan Wadiah 1
(Aspek Syariah: Fatwa No.02/4/2000, tentang Tabungan)
1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya)
yang bersifat sukarela dari pihak bank.

119. Dasar Hukum Tabungan Wadiah 2
(Aspek Regulasi: SEBI No. 10/14/DPbS)
1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip
dana;
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan
kewajiban nasabah
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada
nasabah;
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas dasar Akad Wadi’ah, dalam
bentuk perjanjian tertulis;
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya
yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM,
buku/cek/bilyet giro, biaya meterai cetak laporan transaksi dan saldo rekening,
pembukaan dan penutupan rekening;
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

120. Dasar Hukum Tabungan Wadiah 3
(Aspek Regulasi: SEBI No. 10/31/DPbS)
1. Bank sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana;
2. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan /bonus kepada nasabah;
3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang terkait langsung
dengan biaya pengelolaan rekening.
4. Bank menjamin pengembalian dana titipan
5. Dana titipan dapat diambil setiap saat.

121. Dasar Hukum Giro Wadiah 1
(Aspek Syariah: Fatwa No.01/4/2000, tentang Giro)
1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya)
yang bersifat sukarela dari pihak bank.

122. Dasar Hukum Giro Wadiah 2
(Aspek Regulasi: SEBI No. 10/14/DPbS)
1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip
dana;
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan
kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai
transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada
nasabah;
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan
produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya
yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM,
buku/cek/bilyet giro, biaya meterai cetak laporan transaksi dan saldo rekening,
pembukaan dan penutupan rekening;

123. Dasar Hukum Giro Wadiah 3
(Aspek Regulasi: SEBI No. 10/14/DPbS)
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
8. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip
dana;
9. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada
nasabah;
10. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya
yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet
giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan
penutupan rekening;
11. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
12. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

125. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik
Thanks!
Does anyone have any questions?
addyouremail@freepik.com | +91 620 421 838
yourwebsite.com
Please keep this slide for attribution