Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai program Bantuan Siswa Miskin (BSM) APBN-P 2013 yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin agar tetap dapat bersekolah dengan menutupi biaya pendidikan mereka.
Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Kementerian AgamaAbdillah Mt
Materi Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Kementerian Agama disampaikan oleh Heri Zakaria Anshari (Kasi Kurikulum dan Evaluasi Tingkat MTs. pada acara Penyusunan Instrumen Audit dan Pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada tanggal 9 s.d. 11 Juli 2013 di Hotel Horison Bogor
Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Kementerian AgamaAbdillah Mt
Materi Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Kementerian Agama disampaikan oleh Heri Zakaria Anshari (Kasi Kurikulum dan Evaluasi Tingkat MTs. pada acara Penyusunan Instrumen Audit dan Pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada tanggal 9 s.d. 11 Juli 2013 di Hotel Horison Bogor
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAjeeroloo
BOS SMA dan SMK adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. Dana BOS SMA dan SMK digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah non personalia.
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAjeeroloo
BOS SMA dan SMK adalah program Pemerintah berupa pemberian dana langsung ke sekolah dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. Dana BOS SMA dan SMK digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah non personalia.
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatAbdillah Mt
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM IV) Angkatan XXVII di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Diklat pola baru ini mengharuskan peserta membuat proyek perubahan pada unit masing-masing. Semoga file ini dapat bermanfaat buat proyek perubahan khususnya yang pegawai Kementerian Agama.
Proyek Perubahan Seksi Pengaduan MasyarakatAbdillah Mt
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM IV) Angkatan XXVII di Balai Diklat Keagamaan Jakarta. Diklat pola baru ini mengharuskan peserta membuat proyek perubahan pada unit masing-masing. Semoga file ini dapat bermanfaat buat proyek perubahan khususnya yang pegawai Kementerian Agama.
Materi Bidik Misi Kementerian Agama disampaikan oleh Ibu Hj. Siti Sa'diah, M.Pd. pada acara Penyusunan Instrumen Audit dan Pemantauan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada tanggal 9 s.d. 11 Juli 2013 di Hotel Horison Bogor
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerAbdillah Mt
Materi "Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower" disampaikan oleh narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada acara Lokakarya Pengawasan (Lokwas) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2013 di Hotel Horison Bogor, Jawa Barat
Materi Kode Etik Auditor disampaikan oleh Sekretaris Utama BPKP pada Kegiatan Lokakarya Pengawasan (Lokwas) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2013 di Hotel Horison Bogor, Jawa Barat
Perlindungan Saksi & Korban Sebagai WhistleblowerAbdillah Mt
Materi Perlindungan Saksi & Korban Sebagai Whistleblower ini disampaikan oleh Ketua LPSK dalam acara Lokakarya Pengawasan (Lokwas) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2013 di Hotel Horison, Bogor, Jawa Barat
Merencanakan sesuatu adalah perintah ALLAH SWT. Bukan saja untuk akhirat kita tapi juga hidup di dunia harus terencana. Termasuk Perencanaan Keuangan Keluarga. Sehingga kita dapat mengatur biaya pendidikan anak, bayar hutang rumah dan mobil, investasi, dan kebutuhan hidup lainnya.
Indikator Kinerja Pengawasan Program Pendidikan Islam pada DiktisAbdillah Mt
Materi Sekretaris Itjen Kemenag tentang Indikator Kinerja Pengawasan Program Pendidikan Islam pada Diktis saat acara pembukaan Penyusunan Indikator Kinerja Program Pendidikan Islam pada Perguruan Tinggi
Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Perpres 55 Tahun 2012)Abdillah Mt
Papaparan BAPPENAS saat sosialisasi PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (STRANAS PPK) JANGKA PANJANG 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH 2012-2014
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian AgamaAbdillah Mt
Materi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama pada Rapimnas di gedung Kementerian Agama Jalan M. H. Thamrin, Jakarta.
Acara Power Motivation Training dengan judul "Sukses Hak Saya' disampaikan pada acara tarhib Ramadhan 1433 H di SDIT Darul Fataa, Bojonggede, Bogor Jawa Barat
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Bantuan Siswa Miskin (BSM) Kementerian Agama
1. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) APBN-P 2013
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
Dr. H. Sastra Juanda
(Kasubdit Kesiswaan)
2. Pendahuluan
22
Disiapkan langkah percepatan dan perluasan melalui 3 program P4S
(Program Percepatan dan Perluasanyang selama ini sudah dilaksanakan
P Perlindungan Sosial) Pemerintah secara reguler, serta 2 program
kompensasi khusus.
Tiga Program P4S adalah:
Subsidi Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin);
Program Keluarga Harapan (PKH); dan
Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Program Kompensasi Khusus adalah:
Bantuan Langsung Sementara Masyarkat (BLSM); dan
Program Infrastruktur Dasar
Agar pelaksanaan lebih efektif dan optimal, harus dilakukan secara:
Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat BiayaTepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat Biaya
3. Latar Belakang
33
Banyak siswa miskin yang tidak sanggup atau tidak dapat melanjutkan
pendidikannya karena harus mengeluarkan biaya untuk buku, transportasi,
seragam madrasah, sepatu, buku tulis atau biaya lainnya yang tidak dapat
dipenuhi dari dana BOS.
Kurangnya akses kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang
terjangkau oleh pendidikan karena faktor ketidakmampuan ekonomi
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
pasal 12:
“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya
pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai
pendidikannya”
4. Tujuan
44
1. Menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk
bersekolah dengan membantu siswa miskin untuk memperoleh
akses pelayanan pendidikan yang lebih baik.
2. Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk
bersekolah.
3. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan
pembelajaran.
4. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun bahkan hingga tingkat menengah atas.
5. Sasaran Program
55
Sasaran Bantuan Siswa Miskin adalah :
- Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- Siswa Madrasah Aliyah (MA);
yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin
6. Unit Cost
66
Madrasah Ibtidaiyah (MI) : Rp. 450.000/siswa/tahun
Rp. 225.000/siswa/semester
Madrasah Tsanawiyah (MTs) : Rp. 750.000/siswa/tahun
Rp. 375.000/siswa/semester
Madrasah Aliyah (MA) : Rp. 1.000.000/siswa/tahun
Rp. 500.000/siswa/semester
Khusus untuk tahun 2013, diberikan tambahan manfaat
Rp200.000/siswa, kecuali siswa penerima BSM yang
bersumber dari buffer pusat
7. Persyaratan Penerima BSM
77
Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 mekanisme penetapan siswa penerima BSM menggunakan
mekanisme penetapan sasaran berbasis rumah tangga. Persyaratan/kriteria siswa yang berhak
menerima manfaat dana BSM dengan mekansime diatas adalah :
1. Siswa yang berasal dari Rumah Tangga Sasaran yang mendapatkan/menerima Kartu
Perlindungan Sosial (KPS);
Khusus untuk siswa baru Kelas 1 MI dan Kelas 7 MTs Tahun Pelajaran 2013-2014, yang
mendapatkan/menerima Kartu Calon Penerima BSM (Kartu BSM);
2. Selain kriteria diatas Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat
mengusulkan nama siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan BSM tetapi tidak
mendapatkan kartu dengan kriteria sebagai berikut :
a. Orang tua siswa terdaftar sebagai Peserta PKH (Program Keluarga Harapan), atau;
b. Rumah Tangga pemegang Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) sebagai
Pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau;
c. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau;
Yatim dan/atau Piatu, atau
d. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan dan siswa berasal
dari rumah tangga miskin dan memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah
18 tahun).
Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada
rumah tangga pengganti hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai pengganti KPS.
8. 88
MEKANISME PENETAPAN SASARAN BSM BERBASIS RUMAH
TANGGA
Tim Pengelola
Provinsi
Tim Pengelola
Kab/Kota
Rekapitulasi data siswa
penerima Kartu yang
diterima dari Madrasah
Negeri & Swasta (Nama,
NIS, Kelas) diteruskan ke
Provinsi
Madrasah Swasta
mengumpulkan Kartu. Nama,
NIS, Kelas Siswa yang memiliki
Kartu di kirimkan ke Kab/Kota
Menerbitkan SK & menyalurkan
dana BSM. Rekap keseluruhan
Nama, NIS, Kelas dilaporkan ke
Pusat
Tim Pengelola
Pusat
Rekapitulasi Data Siswa
Penerima Kartu BSM
Nasional
PT Pos
PT Pos mengirimkan
Kartu ke RT Sasaran
Anak membawa
kartu ke Madrasah
masing - masing
Pra-cetak nama/
informasi anak
1
Basis Data
Terpadu
Nama dan Alamat
Madrasah Negeri mengumpulkan
Kartu, Nama, NIS, Kelas Siswa
yang memiliki Kartu. Bila dana
BSM telah teralokasi, siswa
tersebut ditetapkan sebagai
Penerima BSM. Rekap data
dikirimkan ke Kab/Kota
10. Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM di Madrasah (1)Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM di Madrasah (1)
Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 untuk mendapat manfaat BSM, maka:
1. Siswa akan membawa salah satu bukti berikut ke madrasah:
a. Kartu Perlindungan Sosial yang disertai bukti tambahan berupa:
i. Kartu Keluarga yang nama Kepala Keluarganya sama dengan nama Kepala
Rumah Tangga di Kartu atau;
ii. Surat Keterangan dari Kepala RT/RW/Dusun/Setara jika:
a) Nama Kepala Keluarga tidak sama dengan nama di Kartu namun alamat
di Kartu Keluarga sama dengan alamat di Kartu, atau;
b) Keluarga/Rumah Tangga tidak memiliki Kartu Keluarga.
b. Kartu Calon Penerima BSM khusus Kelas 1 SD/MI dan Kelas 7 SMP/MTs
yang dibagikan sebelum Tahun Pelajaran baru 2013/2014
1010
11. 2. Kepala Madrasah bersama Komite Madrasah memutuskan Calon
Penerima BSM yang berasal dari Kartu Perlindungan Sosial seperti butir 1
(satu) dan Kartu Calon Penerima BSM Kelas I dan Kelas VII diatas dan
memasukkan seluruh nama anak calon penerima BSM ke dalam
Formulir Rekap Kartu
3. Kepala Madrasah bersama dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan
nama anak lain yang dianggap pantas mendapatkan BSM (diluar
penerima Kartu seperti di butir nomer 1 diatas) dan dimasukkan ke
dalam Formulir Usulan Madrasah/FUM
1111
Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM di Madrasah (2)Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM di Madrasah (2)
12. 5. Kriteria anak lain yang dianggap pantas mendapatkan BSM seperti di
butir 3 (tiga) diatas adalah sbb.:
a. Orang tua siswa terdaftar sebagai Peserta PKH (Program Keluarga
Harapan), atau;
b. Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau;
c. Yatim dan/atau Piatu, atau
d. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah
berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin dan
memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah 18
tahun).
6. Kepala Madrasah kemudian menyerahkan Rekap Madrasah kepada
Kankemenag Kab/Kota .
1212
Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM di Madrasah (3)Mekanisme Pengusulan Calon Penerima BSM di Madrasah (3)
13. 1. Kankemenag Kab/Kota menggabungkan seluruh rekap calon
penerima BSM dari seluruh madrasah di wilayahnya;
2. Kankemenag Kab/Kota menyesuaikan jumlah calon penerima BSM
dengan pagu Kab/Kota yang telah ditetapkan, dengan kriteria:
a. Jika jumlah calon melebihi pagu maka Kankemenag Kab/Kota
mengurangi nama calon yang berasal dari Formulir Usulan
Madrasah agar sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan;
b. Jika jumlah calon khusus dari siswa penerima kartu telah
melebihi pagu yang telah ditetapkan maka Kankemenag
Kab/Kota mengusulkan semua nama yang berasal dari formulir
penerima kartu ke tingkat provinsi dan tidak mengusulkan nama
yang berasal dari Formulir Usulan Madrasah/FUM;
1313
Mekanisme Rekap Calon Penerima BSM di KankemenagMekanisme Rekap Calon Penerima BSM di Kankemenag
14. 1. Kankemenag Kab/Kota kemudian menyerahkan Rekap Kab/Kota ke masing
– masing Kanwil Kementerian Agama Provinsi cq. Bidang Pendidikan
Madrasah;
2. Jika jumlah calon khusus dari siswa penerima kartu telah melebihi pagu
yang telah ditetapkan maka Kanwil Kemenag Provinsi mengusulkan calon
yang berasal dari formulir penerima kartu yang melebihi pagu provinsi ke
tingkat pusat;
3. Kanwil Kemenag Provinsi akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan
Penerima Program BSM sebagai dasar penyaluran dana Program BSM
tersebut.
14
Mekanisme Rekap Calon Penerima BSM Kanwil Prop.Mekanisme Rekap Calon Penerima BSM Kanwil Prop.
16. Kartu Calon Penerima BSM
1616
Kartu Calon Penerima BSM adalah Kartu yang dikirimkan pada bulan Mei 2013 - sebagai bagian
dari perbaikan penetapan sasaran penerima program BSM yang ditujukan khusus bagi calon
siswa Kelas 1 SD/MI dan Kelas 7 SMP/MTs pada Tahun Pelajaran 2013 - 2014. Kartu tersebut
berfungsi sebagai bukti identitas bahwa Anak/Siswa yang namanya tercantum dalam Kartu telah
dicalonkan sebagai Calon Penerima Program BSM Kelas 1 SD/MI dan Kelas 7 SMP/MTs.
18. Mekanisme Penyaluran
1818
Kemenkeu
KPPN Provinsi
Lembaga Penyalur
Diterima
Siswa
Alur Dana
Alur Informasi
Keterangan :
Alur Laporan
Kementerian Agama
Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
Madrasah
19. Pemanfaatan
1919
Dana BSM dapat dimanfaatkan untuk :
o Pembelian buku dan alat tulis;
o Pembelian baju seragam dan perlengkapan sekolah;
o Pembayaran transportasi ke madrasah; dan
o Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran
di madrasah