Bab pertama membahas perjuangan Indonesia melawan ancaman disintegrasi bangsa sejak merdeka hingga 1965. Masa itu ditandai dengan berbagai konflik internal yang disebabkan oleh ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Upaya pemerintah untuk mencegah disintegrasi meliputi menegakkan hukum dan keadilan, toleransi antar kelompok, serta meningkatkan rasa kebangsaan dan integrasi nasional.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. Pengertian Disintegrasi Bangsa
• Disintegrasi adalah keadaan
tidak bersatu padu yang
menghilangnya keutuhan serta
menyebabkan perpecahan.
• Disintegrasi Bangsa yaitu
perpecahan atau hilangnya
persatuan suatu bangsa.
• Secara umum pernyebab
disintegrasi bangsa adalah
karena rasa tidak puas dan
ketidakadilan masyarakat
terhadap pemerintahan yang
mengakibatkan
pemberontakan atau
separatisme
Faktor Yang Mempengaruhi
Disintegrasi Bangsa
Geografi
Demografi
Kekayaan Alam
Ideologi
Politik
Ekonomi
Sosial Budaya
Pertahanan dan Keamanan
4. Pergolakan Dalam Negeri (1948-1965)
Sejarah pergolakan dan konflik selama masa
tahun 1948-1965 terbagi ke dalam tiga bentuk :
• Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan
Ideologi
• Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan
Kepentingan
• Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan
sistem pemerintahan
5. 1. Pemberontakan PKI Madiun Tahun
1948
Akibat Persetujuan Renvile, posisi Indonesia
bertambah sulit. Sehingga Moh. Hatta membentuk
kabinet baru. Cara Moh. Hatta agar para PKI tidak
memprovokasi terhadap Kabinet Hatta yaitu :
a. Melepas para prajurit dengan sukarela untuk
meninggalkan ketentaraan.
b. Mengambil 100 orang laskar dari masyarakat dan
menyerahkan penampungan kepada Kementerian
Pembangunan dan Pemuda.
Pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil
direbut kembali oleh pasukan TNI. Musso tewas dan
Amir Syarifuddin di hukum mati.
6. 2. Gerakan Darul Islam/Tentara Islam
Indonesia (DI/TI)
a. Gerakan DI/TII di Jawa Barat
Pemberontakan ini di pimpin oleh Sekarmadji
Maridjan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini
terjadi karena sesuai perjanjian R
enville pasukan TNI harus hijrah dari Jawa Barat ke
Jawa Tengah namun Kartosuwiryo menolak.
Pemerintah melakukan operasi militer. Dan
tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil di
tangkap dan di jatuhi hukuman mati. Operasi ini
berhasil berkat Divisi Siliwangi (Kompi C Batalyon
328 Kujang II)
7. b. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah
Gerakan DI Jawa Tengah bagian Utara di
pimpin oleh Amir Fatah, sedang Selatan oleh
Kyai Sumolangu atau Mohammad Mahfudz
Abdulrahman. Gerakan ini dihancurkan TNI
pada bulan April 1952. Pasuakan ini
mengadakan operasi kilat yang dinamakan
Gerakan Banteng Negara (GBN) yang
dipimpin Kolonel Sarbini. Selanjutnya
dilaksanakan Operasi Guntur pada tahun
1954. Gerakan DI di Jawa Tengah dapat di
hancurkan setelah gerakan DI di perbatasan
Pekalongan Banyumas dihancurkan.
8. c. Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan
Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan di
pimpin oleh Ibnu Hajar yang
memproklamasikan NII pada 10 Oktober
1950, dengan disertai kesatuannya yang
bernama Kesatuan Rakyat Jang Tertindas
(KRJT). Pemerintah Melaksanakan operasi
militer sehingga Ibu Hajar ditangkap dan
diadili oleh Mahkamah Militer dengan
hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965.
9. d. Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan
Kemunculan gerakan DI/TII pimpinan Kahar
Muzakar di Sulawesi Selatan di sebabkan
ingin menempatkan laskar-laskar rakyat
Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS
(Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat).
Pada bulan Februari 1965 Kahar Muzakar
berhasil ditembak mati oleh satuan-satuan
pasukan TNI. Dengan demikian,
pemberontakan yang dipimpinnya itu
berakhir.
10. e. Gerakan DI/TII di Aceh
Gerakan DI/TII yang terjadi di Aceh dipimpin
oleh Daud Beureueh. Setelah perang
kemerdekaan daerah Aceh sebelumnya
menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi
karesidenan. Kebijakan tersebut di tentang
oleh Daud. Pada tanggal 17-28 Desember
1962 diselenggarakan Musyawarah
Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan
oleh Kolonel Jasin, Pangdam I dan berakhir
secara damai.
12. 2. Konflik dan Pergolakan yang Berkait
dengan Kepentingan
• Latar belakang pemberontakan Andi Aziz di Makasar
adalah sikap penolakan terhadap masuknya pasukan
APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar.
• Akibat dari serangan Andi Aziz yaitu :
• Kota Makassar dapat dikuasai
• Objek vital seperti lapangan terbang, kantor
telekomunikasi, dan pos polisi militer dikuasai.
• Ditawannya Letkol. Ahmad Yunus Mokoginta.
• Pengunduran diri Ir. P.D Diapara sebagai Perdana
Menteri NIT.
13.
14. 3. Konflik dan Pergolakan yang Berkait
dengan Sistem Pemerintahan
Latar belakang pemberontakan Andi Aziz di Makasar
adalah sikap penolakan terhadap masuknya pasukan
APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar.
• Akibat dari serangan Andi Aziz yaitu :
• Kota Makassar dapat dikuasai
• Objek vital seperti lapangan terbang, kantor
telekomunikasi, dan pos polisi militer dikuasai.
• Ditawannya Letkol. Ahmad Yunus Mokoginta.
• Pengunduran diri Ir. P.D Diapara sebagai Perdana
Menteri NIT.
15. Upaya Pencegahan Disintegrasi
• Hukum di Indonesia harus tegas demi menjaga
persatuan (integrasi), serta tidak menimbulkan
perpecahan ( disintegrasi ) wilayah dan ideologi.
• Hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan
tidak untuk mementingkan golongan ataupun pribadi
melainkan demi kepentingan negara.
• Keadilan harus dijunjung tinggi, tidak ada
penyalahgunaan hukum ataupun penindasan.
• Toleransi antar agama, suku, dan ras harus ditingkatkan.
• Meningkatkan rasa nasionalisme
• Upaya integrasi nasional harus dijalankan semaksimal
mungkin dan dilakukan oleh setiap warga negara.