Dokumen tersebut membahas tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah di Jawa Timur. Beberapa poin utama adalah: (1) Informasi pengelolaan belanja daerah hanya disajikan secara makro tanpa rincian; (2) Meskipun ada situs transparansi anggaran daerah, hanya sebagian yang dapat diakses; (3) Masih belum dipublikasikan rancangan anggaran sebelum menjadi peraturan daerah meski masyarakat meminta

2. Transparansi Pemerintahan
• Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, pada bagian pengelolaan
anggaran daerah, ILPPD tidak mencerminkan upaya transparansi anggaran daerah
kepada masyarakat. ILPPD hanya menginformasikan secara terbatas tentang
Pengelolaan Pendapatan Daerah, sementara informasi Pengelolaan belanja daerah
hanya disajikan secara (sepintas) makro, tanpa rincian realisasi anggaran setiap
SKPD.
• Meskipun terdapat site TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH,
pada www.jatimprov.go.id, namun dari 12 item publikasi dalam site ini, hanya
sebelas yang bisa dibuka, sementara 1 site terkait opini LKPD hanya berisi 2
halaman (pengantar LHP BPK)
• Meski sejak Tahun 2008, masyarakat telah menyatakan bahwa RAPERDA perlu
dipublikasikan sebelum menjadi, namun sampai saat ini aspirasi masyarakat tersebut
tidak pernah direalisasikan.
•

3. • Proporsi PAD dibanding Total Pendapatan
Daerah

4. • Jabar: Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
menjadi 7,6 tahun dan Angka Melek Huruf
(AMH) 95,88%
• Jatim:? Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
7,4 tahun dan Angka Melek Huruf (AMH)
89,00%

5. Apakah Urgensi Belanja Hibah?

6. Permasalahan 2011-2013, tanpa Pemecahan
LKPJ 2011 LKPJ 2012 LKPJ AMJ 2009-2013
Perencanaan anggaran dan
penyusunan program kegiatan
pada APBD/Perubahan APBD
masih kurang tepat, utamanya
untuk pengadaan barang/jasa;
Perencanaan anggaran dan
penyusunan program kegiatan
pada APBD/Perubahan APBD
masih kurang tepat, utamanya
untuk pengadaan barang/jasa;
Masih ditemukan pengadaan
barang dan jasa yang kurang
tepat dalam perencanaan
penganggaran program dan
kegiatan, sehinga mengakibatkan
keterlambatan dalam
pelaksanaanya
Terbatasnya Sumber Daya
Manusia yang memiliki
kompetensi di bidang
perencanaan, penatausahaan
dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
Terbatasnya Sumber Daya
Manusia yang memiliki
kompetensi di bidang
perencanaan, penatausahaan
dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
Masih rendahnya kemampuan
aparat dalam mengabsorbsi dan
mengadopsi berbagai regulasi
dan peraturan perundang-
undangan, terutama tentang
mekanisme dan tatalaksana
Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah (APBD);
3-5 sama 3-5 sama

7. Sejak Tahun 2009, distribusi alokasi belanja langsung selalu
didominasi Belanja Barang/jasa (di atas 60%). Sementara Belanja
Modal rata-rata hanya 20%. Dibanding Provinsi Jabar, Belanja
Barang/Jasa Prov. Jatim termasuk tidak efisien.

8. Yang kaya makin kaya

9. Mengimplementasikan Undang Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar
10% dari total belanja daerah,