Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu kompetensi pedagogi guru, kompetensi akademik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepemimpinan. Kesiapan guru dianggap lebih penting dari pengembangan kurikulum itu sendiri.
Dokumen ini berisi petunjuk teknis pelaksanaan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Kejuruan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, konsep, prinsip, materi, sasaran, strategi dan mekanisme pelaksanaan pendampingan untuk memastikan implementasi Kurikulum 2013 di SMK berjalan efektif dan sesuai tujuan.
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) bagi guru PNS dan bukan PNS berdasarkan peraturan terbaru. Penyesuaian PAK guru PNS dilakukan tanpa mengubah angka kredit kumulatif, hanya mengubah pengelompokannya. Sedangkan penyesuaian PAK guru bukan PNS menguraikan angka kredit kumulatif menjadi subunsur pendidikan dan pembelajaran. Pejabat yang berwenang menetapkan penyes
Penilaian kinerja guru merupakan evaluasi rutin untuk menilai kinerja guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik, yang digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karir dan kenaikan pangkat guru."
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan kalender pendidikan tahun pelajaran 2013/2014 di Provinsi Jawa Tengah, mencakup ketentuan umum seperti definisi kalender pendidikan, permulaan dan akhir tahun pelajaran, jenis libur, serta pengaturan jadwal ulangan dan penilaian.
Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu kompetensi pedagogi guru, kompetensi akademik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepemimpinan. Kesiapan guru dianggap lebih penting dari pengembangan kurikulum itu sendiri.
Dokumen ini berisi petunjuk teknis pelaksanaan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Kejuruan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, konsep, prinsip, materi, sasaran, strategi dan mekanisme pelaksanaan pendampingan untuk memastikan implementasi Kurikulum 2013 di SMK berjalan efektif dan sesuai tujuan.
Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian penetapan angka kredit (PAK) bagi guru PNS dan bukan PNS berdasarkan peraturan terbaru. Penyesuaian PAK guru PNS dilakukan tanpa mengubah angka kredit kumulatif, hanya mengubah pengelompokannya. Sedangkan penyesuaian PAK guru bukan PNS menguraikan angka kredit kumulatif menjadi subunsur pendidikan dan pembelajaran. Pejabat yang berwenang menetapkan penyes
Penilaian kinerja guru merupakan evaluasi rutin untuk menilai kinerja guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pendidik, yang digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karir dan kenaikan pangkat guru."
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan kalender pendidikan tahun pelajaran 2013/2014 di Provinsi Jawa Tengah, mencakup ketentuan umum seperti definisi kalender pendidikan, permulaan dan akhir tahun pelajaran, jenis libur, serta pengaturan jadwal ulangan dan penilaian.
PADAMU NEGERI adalah sistem pendukung program Penjaminan Mutu Pendidikan yang menyediakan portal layanan untuk pemetaan mutu pendidikan. Sistem ini memfasilitasi proses verifikasi dan validasi data NUPTK tahun 2013 melalui aktivitas seperti verifikasi ulang NUPTK, pendaftaran PTK baru, dan pengajuan NUPTK baru.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016. Dokumen ini mengatur tentang penyelenggara, rasio kelas, dan ketentuan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin.
Dokumen tersebut menjelaskan ketentuan umum permohonan perubahan/penyesuaian data Dapodik, meliputi berkas persyaratan untuk aktivasi siswa, konfirmasi siswa baru, penerbitan NUPTK, penerbitan NPSN, mutasi siswa, akun Dapodik, perubahan jam mengajar, mutasi PTK, dan penambahan kompetensi keahlian baru di SMK.
Sk no. 501 2020 ttg juknis ppdb 2020 2021danudamarjati
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 untuk melaksanakan ketentuan penerimaan peserta didik baru. Dokumen ini mengatur tentang persyaratan calon peserta didik, jalur pendaftaran, tahapan pelaksanaan pendaftaran secara daring, proses seleksi, serta lampiran petunjuk teknis untuk jalur inklusi.
Dokumen tersebut membahas mengenai diskusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah mengenai proses seleksi guru PPPK tahun 2021, meliputi pengajuan formasi, pendaftaran, ujian seleksi, dan penempatan. Proses seleksinya akan dimulai pada Januari 2021 dengan pendaftaran calon peserta, dilanjutkan dengan ujian seleksi pada Mei-Juni 2021, dan diakhiri dengan penempatan pada a
Keputusan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri Provinsi DKI Jakarta untuk tahun pelajaran 2016/2017, mencakup penyelenggaraan, mekanisme pendaftaran online, rasio kelas maksimal, dan lampiran petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.
Dokumen tersebut merangkum program pertukaran mahasiswa merdeka antar perguruan tinggi di Indonesia untuk memberikan pengalaman belajar di luar kampus asal serta mengenal keanekaragaman budaya di nusantara. Program ini mencakup kegiatan akademik dan sosial kemasyarakatan bagi mahasiswa peserta.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang sosialisasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021, termasuk tujuan, ketentuan, dan persyaratan bagi perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa peserta.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian izin belajar, keterangan lulus pendidikan dan ujian kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil. Perubahan mencakup persyaratan program studi yang diikuti harus akreditasi minimal B, penghapusan beberapa bab, dan ketentuan peralihan untuk pegawai yang sedang belajar.
PADAMU NEGERI adalah sistem pendukung program Penjaminan Mutu Pendidikan yang menyediakan portal layanan untuk pemetaan mutu pendidikan. Sistem ini memfasilitasi proses verifikasi dan validasi data NUPTK tahun 2013 melalui aktivitas seperti verifikasi ulang NUPTK, pendaftaran PTK baru, dan pengajuan NUPTK baru.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016. Dokumen ini mengatur tentang penyelenggara, rasio kelas, dan ketentuan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin.
Dokumen tersebut menjelaskan ketentuan umum permohonan perubahan/penyesuaian data Dapodik, meliputi berkas persyaratan untuk aktivasi siswa, konfirmasi siswa baru, penerbitan NUPTK, penerbitan NPSN, mutasi siswa, akun Dapodik, perubahan jam mengajar, mutasi PTK, dan penambahan kompetensi keahlian baru di SMK.
Sk no. 501 2020 ttg juknis ppdb 2020 2021danudamarjati
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 untuk melaksanakan ketentuan penerimaan peserta didik baru. Dokumen ini mengatur tentang persyaratan calon peserta didik, jalur pendaftaran, tahapan pelaksanaan pendaftaran secara daring, proses seleksi, serta lampiran petunjuk teknis untuk jalur inklusi.
Dokumen tersebut membahas mengenai diskusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah mengenai proses seleksi guru PPPK tahun 2021, meliputi pengajuan formasi, pendaftaran, ujian seleksi, dan penempatan. Proses seleksinya akan dimulai pada Januari 2021 dengan pendaftaran calon peserta, dilanjutkan dengan ujian seleksi pada Mei-Juni 2021, dan diakhiri dengan penempatan pada a
Keputusan ini menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri Provinsi DKI Jakarta untuk tahun pelajaran 2016/2017, mencakup penyelenggaraan, mekanisme pendaftaran online, rasio kelas maksimal, dan lampiran petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.
Dokumen tersebut merangkum program pertukaran mahasiswa merdeka antar perguruan tinggi di Indonesia untuk memberikan pengalaman belajar di luar kampus asal serta mengenal keanekaragaman budaya di nusantara. Program ini mencakup kegiatan akademik dan sosial kemasyarakatan bagi mahasiswa peserta.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang sosialisasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021, termasuk tujuan, ketentuan, dan persyaratan bagi perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa peserta.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Karawang Nomor 22 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian izin belajar, keterangan lulus pendidikan dan ujian kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil. Perubahan mencakup persyaratan program studi yang diikuti harus akreditasi minimal B, penghapusan beberapa bab, dan ketentuan peralihan untuk pegawai yang sedang belajar.
Pedoman ini memberi panduan bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru inti dalam melakukan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 kepada guru dan kepala sekolah di tingkat satuan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien sesuai tujuan pembaharuan kurikulum.
The document discusses the qualities that influencers possess which allow them to be effective. It states that influencers are passionate about their work, focused on their goals, able to present strong points of view, engage audiences well through their speaking and conversational skills, maintain a positive attitude, understand principles of persuasion, are authentic, confident, energetic, good at planning and networking, have a sense of timing, are generous, charismatic, embrace new technology, take responsibility ethically, maintain integrity, are ambitious but also keep open minds. It provides links to free planning tools and hiring a persuasion professional to build influence.
Penilaian Kinerja Guru (PKG) mengalami perubahan besar dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2009, dimana PKG bersifat lebih kuantitatif dan kualitatif serta menentukan kenaikan pangkat dan jenjang kepegawaian guru. Unsur-unsur yang dinilai dalam PKG meliputi 14 kompetensi untuk guru mata pelajaran dan 17 kompetensi untuk guru BK/konselor.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan atas rancangan undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah menyesuaikan dengan perkembangan sistem ketatanegaraan serta meningkatkan kinerja lembaga perwakilan. Secara garis besar diatur mengenai tugas, wew
Formulir ini digunakan untuk mengumpulkan informasi identitas dan riwayat pendidikan, pelatihan, penghargaan, jabatan, dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan. Formulir ini terdiri dari 4 halaman dan mencakup berbagai bagian seperti identitas sekolah dan pendidik, data pribadi, kompetensi khusus, kontak, informasi anak, beasiswa, pelatihan, karya tulis, kesejahteraan, tunjangan, tugas tambahan, pengh
Formulir ini digunakan untuk mengumpulkan data pribadi siswa dan keluarganya seperti identitas, alamat, data orang tua/wali, prestasi, beasiswa, serta pernyataan tanggung jawab atas kebenaran data. Informasi yang dikumpulkan meliputi nama, jenis kelamin, NISN, NIK, agama, alamat, pekerjaan dan pendidikan orang tua, serta prestasi dan beasiswa yang pernah diterima siswa.
Dokumen ini merupakan manual aplikasi manajemen pendataan pendidikan dasar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013. Manual ini memberikan panduan penggunaan aplikasi tersebut, meliputi cara login, menu-menu utama, dan jenis data pokok yang dapat diakses seperti data sekolah, prasarana, sarana, peserta didik, dan tenaga kependidikan.
Dokumen ini membahas tentang DAPODIK 2013, sistem pendataan pendidikan dasar yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem baru ini memiliki fitur-fitur seperti sinkronisasi data, aliran data dua arah, basis data tunggal untuk sekolah ganda, dan pelaporan online yang lebih baik untuk meningkatkan validitas dan integritas data pendidikan dasar.
Pedoman ini menjelaskan konsep dan prosedur pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) untuk menilai kompetensi guru dalam mengajar, membimbing, dan menjalankan tugas tambahan sekolah, serta menghitung angka kredit untuk pengembangan karir guru berdasarkan hasil penilaian tersebut. PK Guru bertujuan meningkatkan mutu proses pembelajaran dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kompetensi guru.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
1. Alur Proses Pelaksanaan NUPTK
a. PTK Registrasi ID (pegID)
PTK Registrasi ID (Peg ID) merupakan Kode Identitas
Unik yang diberikan kepada PTK yang telah
melakukan registrasi identitas dirinya sehingga
terdaftar resmi di database BPSDMPK-PMP,
Kemdikbud. Peg ID digunakan sebagai prasyarat dan
kode referensi pada program-program yang
dilaksanakan oleh BPSDMPK-PMP Kemdikbud.
2. b. Keaktifan PTK 2014
Sebagai pelaksanaan agenda kegiatan Pemetaan Mutu
Pendidikan hingga 31 Desember 2014, maka setiap PTK
berkewajiban melaporkan status keaktifan NUPTK/PegID
masing-masing secara online di Layanan PADAMU
NEGERI menggunakan akun masing-masing mulai 18
Agustus 2014. Sebagai bukti keaktifan NUPTK/PegID
setiap PTK akan diberikan Kartu Identitas yang masa
berlaku aktifnya setiap semester mulai Tahun Ajaran
2014/2015.
3. b. Keaktifan PTK 2014
1) Tahapan Persiapan
Merupakan kelanjutan dari tahapan verifikasi validasi
Tahun 2013 lalu yang menghasilkan output berupa akun
sekolah yang sudah terdistribusi, Status PTK yang sudah
ber- NUPTK/PegID bintang empat, Akun Dinas pendidikan
kab/kota dan akun LPMP.
4. 2) Tahapan Pelaksanaan
Adapun mekanisme keaktifan NUPTK/PegID pada tahun
2014 dengan menyelesaikan proses sebagai berikut :
GURU
KEPALA
SEKOLAH
PENGAWAS
5. c. Pengajuan NUPTK Baru
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memiliki
NUPTK dapat memperoleh NUPTK dengan persyaratan
sebagai berikut :
PTK berstatus
PNS
PTK berstatus
Non PNS
6. Mutasi PTK
• Yang dimaksud mutasi adalah jika PTK yang sudah
selesai mengikuti verval atau sudah berbintang empat
berpindah sekolah induknya ke sekolah lain baik itu
dalam satu kabupaten/kota, berbeda kabupaten/kota
atau berbeda provinsi.
• Persyaratan Umum dari mutasi adalah SK penempatan
di sekolah yang baru atau sekolah tujuan.
7. Jenis-jenis mutasi terdiri dari:
1. Mutasi antar sekolah negeri
dalam kabupaten kota;
2. Mutasi sekolah swasta ke
sekolah negeri untuk NonPNS yang
memiliki NUPTK dalam kabupaten
kota;
3. Mutasi sekolah swasta ke
sekolah negeri untuk NonPNS yang
memiliki PegID dalam kabupaten
kota;
4. Mutasi antar sekolah swasta
dalam kabupaten kota yang
memiliki NUPTK/PengID;
5. Mutasi keluar antar sekolah
negeri berbeda kabupaten/kota;
6. Mutasi keluar antar sekolah
swasta berbeda kabupaten/kota;
7. Mutasi keluar dari sekolah negeri
ke sekolah swasta berbeda
kabupaten/kota;
8. Mutasi keluar dari sekolah swasta
ke sekolah negeri berbeda
kabupaten/kota;
9. Mutasi masuk antar sekolah negeri
berbeda kabupaten/kota;
10. Mutasi masuk antar sekolah
swasta berbeda kabupaten/kota;
11. Mutasi masuk dari sekolah negeri
ke sekolah swasta berbeda
kabupaten/kota;
12. Mutasi masuk sekolah swasta ke
sekolah negeri untuk NonPNS yang
memiliki NUPTK dalam
kabupaten/kota;
13. Mutasi masuk sekolah swasta ke
sekolah negeri untuk NonPNS yang
memiliki PegId dalam
kabupaten/kota;
8. Adapun persyaratan mutasi PTK adalah dengan menyertakan SK
penempatan di Sekolah baru. Persyaratan tambahan diberlakukan
untuk kasus mutasi sebagai berikut:
1. Mutasi NUPTK dengan status Non PNS dari sekolah swasta ke sekolah
negeri dapat dilakukan jika dapat menunjukkan SK Bupati/Walikota atau
NUPTK dinonaktifkan dan mendapatkan PegId;
2. Mutasi NUPTK dengan status Non PNS dari sekolah naungan
Kemenag ke sekolah negeri naungan Kemdikbud dapat dilakukan jika
dapat menunjukkan SK Bupati/Walikota atau NUPTK dinonaktifkan dan
mendapatkan PegId;
3. Untuk Sekolah naungan kemdikbud yang berubah dari Swasta menjadi
Negeri juga berdampak langsung ke PTK di dalamnya sehingga
persyaratan tambahannya adalah jika PTK non PNS di sekolah tersebut
ingin menginduk di sekolah tersebut maka harus memiliki SK
Bupati/Walikota.
9. Alih Fungsi PTK
• Yang dimaksud alih fungsi PTK adalah jika seorang PTK berpindah
jabatannya, misalnya seorang staf diangkat menjadi guru ataupun
sebaliknya. Alih fungsi juga bisa berupa perubahan status kepegawaian
dari PTK Non PNS menjadi PTK PNS atau sebaliknya.
• Proses transaksi alih fungsi juga dimulai dari login PTK. PTK mencetak
format alih fungsi yang kemudian diserahkan ke admin dinas kab/kota
setelah format tersebut dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel
sekolah asal. Adapun persyaratan dari alih fungsi adalah SK tugas atau
jabatannya saat ini ataupun SK PNS untuk yang beralih fungsi menjadi
guru PNS.
