3. Mekanisme Pendataan AN dan Sulingjar Rev7.pdfAssesorGP38
Dokumen tersebut membahas mekanisme pendataan peserta asesmen nasional yang mencakup proses pemutakhiran data satuan pendidikan dan peserta didik, penetapan peserta yang akan mengikuti asesmen, serta pelaksanaan asesmen nasional pada tahun 2023.
01 Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal ...amoeba3
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang bertujuan memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Standar pelayanan minimal pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.
Petunjuk Teknis ini mengatur tahapan dan proses PPDB Daring SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah tahun 2019/2020, meliputi penyelenggara, panitia, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran secara daring.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016. Dokumen ini mengatur tentang penyelenggara, rasio kelas, dan ketentuan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin.
Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghimbau kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota serta kepala satuan pendidikan untuk memastikan kegiatan wisuda di satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah tidak bersifat wajib dan tidak membebani orang tua serta melibatkan komite sekolah sesuai peraturan, serta meminta kepala dinas pendidikan memperbaiki
3. Mekanisme Pendataan AN dan Sulingjar Rev7.pdfAssesorGP38
Dokumen tersebut membahas mekanisme pendataan peserta asesmen nasional yang mencakup proses pemutakhiran data satuan pendidikan dan peserta didik, penetapan peserta yang akan mengikuti asesmen, serta pelaksanaan asesmen nasional pada tahun 2023.
01 Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal ...amoeba3
Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang bertujuan memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Standar pelayanan minimal pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.
Petunjuk Teknis ini mengatur tahapan dan proses PPDB Daring SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah tahun 2019/2020, meliputi penyelenggara, panitia, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran secara daring.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016. Dokumen ini mengatur tentang penyelenggara, rasio kelas, dan ketentuan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin.
Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghimbau kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota serta kepala satuan pendidikan untuk memastikan kegiatan wisuda di satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah tidak bersifat wajib dan tidak membebani orang tua serta melibatkan komite sekolah sesuai peraturan, serta meminta kepala dinas pendidikan memperbaiki
Dokumen ini menjelaskan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. POS ini mengatur tentang lingkup peserta, pelaksana, dan tahapan pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2022.
Surat ini memberitahukan tentang pelaksanaan simulasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tahun 2021 kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kanwil Kemenag. Simulasi akan diselenggarakan pada Agustus-September 2021 untuk mempersiapkan pelaksanaan ANBK tahun ajaran 2020/2021. Satuan pendidikan akan memilih hari simulasi dan melaksikannya secara daring atau semi daring dengan proktor dan teknisi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bab I membahas latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SMP tahun 2022. Bab II menjelaskan protokol kesehatan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan OSN, termasuk prinsip perlindungan individu dan masyarakat. Bab III menguraikan mekanisme pelaksanaan OSN.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2022 untuk menilai kompetensi literasi dan numerasi siswa SD, SMP, dan SMA. Asesmen ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dan mendorong perbaikan kualitas pembelajaran, bukan menilai prestasi
Surat edaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan menginformasikan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional 2022 kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kantor wilayah kementerian agama. POS ditetapkan melalui peraturan kepala badan untuk menjadi acuan pelaksanaan asesmen nasional tahun ini. Mohon informasi ini disebarkan ke satuan pendidikan terkait.
Surat edaran ini menginformasikan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional 2022 yang telah ditetapkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. POS ini merupakan pedoman pelaksanaan Asesmen Nasional 2022 yang meliputi lingkup peserta, persyaratan peserta didik dan pendidik, proses pendaftaran, dan pelaksana tugas pusat dan daerah.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK Negeri tahun pelajaran 2017/2018. Petunjuk Teknis ini mengatur proses pendaftaran, seleksi, penetapan kuota dan peminatan siswa baru untuk memudahkan panitia, sekolah dan calon peserta didik.
Dokumen ini menjelaskan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. POS ini mengatur tentang lingkup peserta, pelaksana, dan tahapan pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2022.
Surat ini memberitahukan tentang pelaksanaan simulasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) tahun 2021 kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kanwil Kemenag. Simulasi akan diselenggarakan pada Agustus-September 2021 untuk mempersiapkan pelaksanaan ANBK tahun ajaran 2020/2021. Satuan pendidikan akan memilih hari simulasi dan melaksikannya secara daring atau semi daring dengan proktor dan teknisi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bab I membahas latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) jenjang SMP tahun 2022. Bab II menjelaskan protokol kesehatan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan OSN, termasuk prinsip perlindungan individu dan masyarakat. Bab III menguraikan mekanisme pelaksanaan OSN.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2022 untuk menilai kompetensi literasi dan numerasi siswa SD, SMP, dan SMA. Asesmen ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dan mendorong perbaikan kualitas pembelajaran, bukan menilai prestasi
Surat edaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan menginformasikan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional 2022 kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kantor wilayah kementerian agama. POS ditetapkan melalui peraturan kepala badan untuk menjadi acuan pelaksanaan asesmen nasional tahun ini. Mohon informasi ini disebarkan ke satuan pendidikan terkait.
Surat edaran ini menginformasikan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional 2022 yang telah ditetapkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. POS ini merupakan pedoman pelaksanaan Asesmen Nasional 2022 yang meliputi lingkup peserta, persyaratan peserta didik dan pendidik, proses pendaftaran, dan pelaksana tugas pusat dan daerah.
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK Negeri tahun pelajaran 2017/2018. Petunjuk Teknis ini mengatur proses pendaftaran, seleksi, penetapan kuota dan peminatan siswa baru untuk memudahkan panitia, sekolah dan calon peserta didik.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
1. h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
i
n
a
m
u
l
y
a
n
a
.
c
o
m
/
2
0
2
3
/
0
3
/
s
u
r
a
t
-
e
d
a
r
a
n
-
d
a
n
-
p
e
r
m
e
n
d
i
k
b
u
d
-
t
e
n
t
a
n
g
.
h
t
m
l
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakwla 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id
Nomor
Hal
7978 I As I HK.O4.Ot I 2023
Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 202312024
7 Maret2023
Daiam rangka mempersiapkan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) tahun ajaran 202312024 yang objektif, transparan, dan akuntabel,
dengan hormat kami sampaikan hal-ha1 sebagai berikut.
1. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala dinas pendidikan
provinsi dan kabupaten/kota yang telah banyak. berkontribusi dalam
menyukseskan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 202212023, sehingga
pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik, tertib, dar:L lancar.
2. Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 202312024 ses'uai dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2O2l terfiang
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah
Menengah Kejuruan (Permendikbud tentang PPDB).
3. PPDB tahun ajaran 202312024 dilaksanakan dengan menggunakan
mekanisme daring. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB
tahun ajaran 202312024 dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring
dengan melampirkan fotokopi dokumen persyaratan dan menerapkan
protokol kesehatan.
4. Kepala dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota mohon segera:
a. menyiapkan dan/atau menyesuaikan petunjuk teknis PPDB tahun
ajaran 202312024 berdasarkan Permendikbud tentang PPDB;
b. menyiapkan aplikasi untuk pelaksanaan PPDB secara daring;
c. melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup:
1) identitas peserta didik;
2) identitas satuan pendidikan asal; dan
3) identitas satuan pendidikan tujuan/yang menerima,
ke dalam sistem data pokok pendidikan menggunakan mekanisme
pada laman http s : / / p elag anan. data. kemdikbud. g o. id;
d. mendorong satuan pendidikan untuk mengoptimalkan keterisian
nomor induk kependudukan peserta didik/calon peserta didik baru
pada:
1) sistem data pokok pendidikan; dan
2) pelaksanaan PPDB ke dalam sistem data pokok pendidikan sesuai
mekanisme pada laman http s : / / p elaA anan. data. kemdikbud. g o. id ;
e. memastikan seluruh satuan pendidikan melaksanakan seleksi PPDB
sesuai dengan jalur seleksi sebagaimana diatur dalam Permendikbud
tentang PPDB serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan
pungutan liar;
Yth.
i. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Seluruh kepala unit pelaksana teknis yang membidangi
pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
di seluruh Indonesia
2. h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
i
n
a
m
u
l
y
a
n
a
.
c
o
m
/
2
0
2
3
/
0
3
/
s
u
r
a
t
-
e
d
a
r
a
n
-
d
a
n
-
p
e
r
m
e
n
d
i
k
b
u
d
-
t
e
n
t
a
n
g
.
h
t
m
l
5
6
f. memastikan tidak terdapat manipulasi data persyaratan calon peserta
didik dalam seleksi PPDB;
g. seleksi PPDB melalui jalur afirmasi dibuka terlebih dahulu bagi calon
peserta didik yang tidak mampu dan calon peserta didik penyandang
disabilitas tanpa membatasi ragam disabilitas; dan
h. menyediakan kanal laporan/ aduan dari masyarakat terkait
pelaksanaan PPDB.
Dalam melaksanakan PPDB, verilikasi alamat pada kartu keluarga yang
paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, dapat
memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh
Kementerian Dalam Negeri.
Untuk meminimalkan potensi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklancaran
sebagai imptikasi perbedaan penafsiran regulasi mengenai PPDB, kepala
dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota dapat segera berkoordinasi
dengan balai besar/balai penjaminan mutu pendidikan, dalam:
a. pelaksanaan penyiapan dan/atau penyesuaian petunjuk teknis PPDB
tahun ajaran 202312024; dan
b. pelaksanaan PPDB tahun ajaran 202312024.
Masyarakat dapat menyampaikan laporan/aduan terkait pelaksanaan
PPDB melalui kanal pelaporan yang disediakan oleh dinas pendidikan
provinsi/kabupaten/kota, atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi pada iaman https:/ / tutuw.lapor.go.id/ .
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.
$EBUD4
tari enderal,
7
o
+
t1,t
o.
z iNDONESI
Tembusan:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan eknologi
)ta o t969t12rt992032002
REPUBLIK