Dokumen tersebut merupakan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini memperbarui aturan-aturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dengan meningkatkan nilai ambang batas, memperjelas persyaratan, dan mengatur penugasan menjawab sanggahan banding.

1. 14/09/2012
1
SOSIALISASISOSIALISASISOSIALISASISOSIALISASI
PERATURAN PRESIDEN NO. 70 / 2012PERATURAN PRESIDEN NO. 70 / 2012PERATURAN PRESIDEN NO. 70 / 2012PERATURAN PRESIDEN NO. 70 / 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUATENTANG PERUBAHAN KEDUATENTANG PERUBAHAN KEDUATENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN PRESIDEN NO. 54 / 2010PERATURAN PRESIDEN NO. 54 / 2010PERATURAN PRESIDEN NO. 54 / 2010PERATURAN PRESIDEN NO. 54 / 2010
TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG
PENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAH
Renny Andryani
Kepala Bagian Umum Ditjen Dikti
Jakarta 13 September 2012
2
I. Latar Belakang
II. Metodologi
III. Tujuan
IV.Pemberlakuan
2

2. 14/09/2012
2
3
Petunjuk Presiden terkait percepatan
penyerapan APBN/APBD
Evaluasi pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun
2010
3
4
Informasi dari berbagai pelaksanaan pengadaan
yang krusial selama 2010-2011
Data sejak Agustus 2010 – Juli 2011 dari diskusi,
Advokasi PBJ, pertanyaan via surat resmi dan email,
konsultasi langusng, serta temuan di lapangan;
Terkumpul 514 pertanyaan dari K/L/D/I dan
penyedia barang/jasa, diklasifikasi ke dalam 3
(tiga) isu yang paling menonjol
4

3. 14/09/2012
3
5
Mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD;
Menghilangkan dan memperjelas multitafsir;
Memperjelas arah reformasi Kebijakan
Pengadaan.
5
6
1. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
((((procurementprocurementprocurementprocurement plan)plan)plan)plan) dandandandan penyusunanpenyusunanpenyusunanpenyusunan rencanarencanarencanarencana
penarikanpenarikanpenarikanpenarikan ((((disbursmentdisbursmentdisbursmentdisbursment plan)plan)plan)plan);;;;
2. Mewajibkan proses pengadaan sebelum Dokumen
Anggaran disyahkan:
 Menyediakan biaya pendukung
 Tidak mengangkat Pengelola Pengadaan setiap
tahun (PPK, ULP, Bendahara, PPHP, dan lain-lain);
3. Menaikkan nilai Pengadaan Langsung
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dari
RpRpRpRp....100100100100 jutajutajutajuta menjadimenjadimenjadimenjadi RpRpRpRp....200200200200 jutajutajutajuta;;;;

4. 14/09/2012
4
7
4. Menaikan threshold nilai pengadaan dengan lelang
Sederhana/Pemilihan Langsung dari RpRpRpRp....200200200200 jutajutajutajuta
menjadimenjadimenjadimenjadi RpRpRpRp....5555 MilyarMilyarMilyarMilyar;;;;
5. Pengecualian persyaratan sertifikat bagi PPK yang
dijabat oleh Eselon I & II dan PA/KPA yang
bertindak sebagai PPK dalam hal tidak terdapat
pejabat yang memenuhi persyaratan;
6. Penugasan menjawab sanggahan banding
Pimpinan K/L/I dan Kepala Daerah kepada PejabatPejabatPejabatPejabat
dibawahnyadibawahnyadibawahnyadibawahnya;;;;
8
7. Memperjelas persyaratan untuk KonsultanKonsultanKonsultanKonsultan
InternasionalInternasionalInternasionalInternasional dengandengandengandengan menyesuaikanmenyesuaikanmenyesuaikanmenyesuaikan terhadapterhadapterhadapterhadap
praktekpraktekpraktekpraktek bisnisbisnisbisnisbisnis didididi duniaduniaduniadunia internasionalinternasionalinternasionalinternasional;;;;
8. Penambahan metode PelelanganPelelanganPelelanganPelelangan TerbatasTerbatasTerbatasTerbatas untukuntukuntukuntuk
PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan BarangBarangBarangBarang....

5. 14/09/2012
5
9
1. Sanggahan hanya untuk peserta yangyangyangyang memasukanmemasukanmemasukanmemasukan
penawaranpenawaranpenawaranpenawaran;;;;
2. Keberadaan ULP di daerah hanya 1111 ((((satusatusatusatu)))) didididi
masingmasingmasingmasing----masingmasingmasingmasing ProvinsiProvinsiProvinsiProvinsi////KabupatenKabupatenKabupatenKabupaten/Kota/Kota/Kota/Kota;;;;
3.3.3.3. PenanggungPenanggungPenanggungPenanggung jawabjawabjawabjawab prosesprosesprosesproses pemilihanpemilihanpemilihanpemilihan penyediapenyediapenyediapenyedia
adalahadalahadalahadalah KelompokKelompokKelompokKelompok KerjaKerjaKerjaKerja ULPULPULPULP;;;;
4. Penyetaraan teknis dapat dilakukan untuk
pelelangan metode dua tahap.
10
1. Lampiran Perpres dijadikan Keputusan Kepala
(dengan persetujuan Menteri PPN);
2. Mempertegas adanya mainstream Regular Bidding
dan Direct Purchasing;
3. Penambahan barang yang Direct Purchasing
ditentukan oleh Kepala LKPP.

6. 14/09/2012
6
11
Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
(1 Agustus 2012).
Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan
dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54
Tahun 2010.
Perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum
berlakunya Perpres ini tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.
12

7. 14/09/2012
7
13
14 14

8. 14/09/2012
8
15 15
16 16

9. 14/09/2012
9
17 17
18 18

10. 14/09/2012
10
19 19
20 20

11. 14/09/2012
11
21 21
22 22

12. 14/09/2012
12
23 23
24 24

13. 14/09/2012
13
25 25
26 26

14. 14/09/2012
14
27 27
28 28

15. 14/09/2012
15
29 29
30 30

16. 14/09/2012
16
31 31
32 32

17. 14/09/2012
17
33 33
34 34

18. 14/09/2012
18
35 35
36 36

19. 14/09/2012
19
37 37
38 38

20. 14/09/2012
20
39 39
40 40

21. 14/09/2012
21
41 41
42 42

22. 14/09/2012
22
43 43
44 44

23. 14/09/2012
23
45 45
46 46

24. 14/09/2012
24
47 47
48 48

25. 14/09/2012
25
49 49
50 50

26. 14/09/2012
26
51 51
52 52

27. 14/09/2012
27
53 53
54 54

28. 14/09/2012
28
55 55
56 56

29. 14/09/2012
29
57 57
58 58

30. 14/09/2012
30
59 59
60 60

31. 14/09/2012
31
61 61
62 62

32. 14/09/2012
32
63 63
64 64

33. 14/09/2012
33
65 65
66 66

34. 14/09/2012
34
67 67
68 68

35. 14/09/2012
35
69 69
70 70

36. 14/09/2012
36
71 71
72 72

37. 14/09/2012
37
73 73
74 74

38. 14/09/2012
38
75 75
76 76

39. 14/09/2012
39
77 77
78nizam
pertanyaan, masukan, dan saran
dapat disampaikan ke:
LKPPLKPPLKPPLKPP
SME Tower – Lantai 8
Jln. Jend Gatot Subroto Kav 94 – Jakarta Selatan 12780
Tel/Fax 021-7991252
Website: Folder FAQ di www.lkpp.go.id