Recommended
More Related Content
Similar to 101. Kebijakan sertifikasi tenaga kerja.pdf
Similar to 101. Kebijakan sertifikasi tenaga kerja.pdf (20)
101. Kebijakan sertifikasi tenaga kerja.pdf
- 1. SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA Pengurus LPJK Nasional Periode 2016-2020
- 2. Informasi umum KKNI, Skkni, Sertifikasi, Skema
- 3. Landasan Hukum Sistem Sertifikasi 1. Turunan Undang Undang No.18 Tahun 1999,Tentang Jasa Konstruksi (masih belkau sebelum turunan UUJK No 2 th 2017 terbit). 2. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 4. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional 5. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 6. Undang Undang No.11/2014,Tentang Keinsinyuran. 7. Undang Undang No.2/2017, tentang Jasa Konstruksi.
- 4. Skema sertifikasi KKNI dan keselarasan DUDI S2 S1 S3 Sekolah Menengah Umum 1 2 3 4 5 7 8 9 6 Profesi Spesialis D I D IV D III D II Sekolah Menegah Kejuruan Subspesialis AHLI TEKNISI/ANALIS OPERATOR
- 5. Sertifikasi Kompetensi Kerja • Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), regional, internasional dan / atau khusus.
- 6. Kompeten ?? KOMPETEN DIARTIKAN KEMAMPUAN DAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH SESEORANG UNTUK MELAKUKAN SUATU PEKERJAAN, YANG DIDASARI OLEH PENGETAHUAN , KETERAMPILAN DAN SIKAP SESUAI DENGAN UNJUK KERJA YANG DITETAPKAN
- 8. Unsur Kompetensi Integrasi dari 3 (tiga) komponen: Knowledge : Know Why Skill : Know How Attitude : How Should Knowledge Attitude Skill Kompetensi Kerja
- 9. Keterpaduan membangun Kompetensi MENGEMBANGKAN KOMPETENSI MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI SERTIFIKASI KOMPETENSI PENDIDIKAN & PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SKKNI
- 10. Prinsip dasar sertifikasi kompetensi 1. Berorientasi pasar kerja 2. Pengembangan SDM 3. Berbasis kompetensi 4. Tanggung jawab bersama 5. Pengembangan Profesi (Life Long Learning) 6. Adil dan tidak diskriminasi
- 11. Karakteristik sertifikasi kompetensi 1. Ditetapkan setelah melalui pengukuran/pengujian (Assesment) Objective (Obyektif) tidak ada konflik kepentingan Measurable (Terukur) menggunakan standar tertentu Treasurable (Tertelusur) seluruh proses terdokumentasi & terkendali Acceptable (Keberterimaan) dapat diterima oleh semua stake holders Accountable dapat dipertanggung jawabkan
- 12. Karakteristik sertifikasi kompetensi 2. Pengakuan dilakukan oleh industri pengguna dan masyarakat pengguna, melalui pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK), yang ditetapkan oleh LPJKN melalui Dewan Komisi Lisensi 3. Berkaitan dengan kompetensi terkini dari pencapaian masa lalu. 4. Berlaku untuk waktu tertentu pada tingkatan kemampuan tertentu dan jenis kemampuan tertentu. Membangun kompetensi dan memelihara kompetensi.
- 13. Sertifikasi Kompetensi Kerja LPJKN USTK/N/P/M UJI KOMPETENSI ( TUK ) Memiliki Sertifikat Kompetensi yang Teregistrasi (SKA/SKTK) AHLI (Ass.Profesi) TERAMPIL Lisensi Kompeten PESERTA UJI Penilaian DPasar Kerja (Kontraktor/ Konsultan)
- 14. Ketelusuran sistim sertifikasi kompetensi tenaga kerja jasa konstruksi LPJKN (National Construction Services Development Board) UU 18, PP 04, Permen PU, Perlem LPJKN USTK / USBU Permen PU, LPJKN Guidelines, ISO 17024 Licensing accreditation ASSESSEE SKKNI/International Standard/harmonized/Harmonised standard certification verification TUK LPJKN Guidelinea, QMS Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, Perlem 8/2012 dan 9/2012 Asesor Kompetensi SK Asesor LPJKN Perlem 5/2017 (SKA) dan 6/2017 (SKTK) Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, Standar spesifik Perlem 7/2012
- 15. Sertifikasi Kompetensi Kerja Siapa yang disertifikasi ? PESERTA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Apa yang diujikan ? STANDAR KOMPETENSI KERJA SKEMA SERTIFIKASI PERANGKAT/MATERI UJI KOMPETENSI UJI KOMPETENSI PENGUJI TEMPAT UJI KOMPETENSI
- 16. Standar Kompetensi Menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di “industri” Dibuat oleh industri Merupakan pedoman dasar pelatihan, untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian kompetensi Merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan
- 17. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk Kerja Batasan Variabel Panduan Penilaian Rincian Langkah – langkah / prosedur. Dapat berupa proses manajemen atau proses produksi Produk / Jasa Instruksi Kerja pada Industri yang Terukur dan dapat diobservasi Kontekstual di tempat kerja Unit – unit kompetensi Fungsi dasar utk menghasilkan produk/jasa Deskripsi aspek kritis pengetahuan dan ketrampilan penting untuk asesmen
- 18. Skema sertifikasi ? Paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan katagori jabatan atau keahlian tertentu dari seseorang
- 19. Jenis Skema Sertifikasi Kompetensi Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi (Jabatan) Nasional Skema Sertifikasi berdasar Paket Kompetensi (Cluster) Skema Sertifikasi Unit Kompetensi
- 20. Asesmen Kompetensi ASESMEN ADALAH SEBUAH PROSES YANG SISTEMATIS DALAM MENGUMPULKAN BUKTI-BUKTI, KEMUDIAN MEMBANDINGKAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT DENGAN STANDAR KOMPETENSI DAN MEMBUAT KEPUTUSAN APAKAH SESEORANG TELAH MENCAPAI KOMPETENSI. Standar Kompetensi Bukti – bukti Kompetensi KOMPETEN ATAU BELUM KOMPETEN
- 21. Proses Asesmen di LPJK Portofolio Wawancara / Observasi/ Praktek Uji Tulis DAN Catatan: Observasi / Praktek bagi tenaga terampil DAN/ ATAU
- 22. Sertifikasi Kompetensi Peraturan LPJK Nasional terkait Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi
- 23. Belum terbit peraturan implementasi UUJK No 2/2017 Permen PUPR 51/2015 Peraturan Jasa Konstruksi Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi (saat ini)
- 24. Sebaran Badan Usaha dan Tenaga Kerja SEPTEMBER 2018 Sumber : LPJKN, September 2018 BU 6.381 SKA 11.170 SKT 14.702 SUMATERA UTARA JAMBI BU 2.779 SKA 1.571 SKT 4.876 SUMATERA SELATAN BU 3.479 SKA 2.764 SKT 7.181 BENGKULU BU 1.348 SKA 528 SKT 2.565 LAMPUNG BU 3.101 SKA 1.621 SKT 3.537 DKI JAKARTA BU 7.040 SKA 27.021 SKT 11.152 JAWA BARAT BU 13.219 SKA 7.793 SKT 20.836 JAWA TENGAH BU 11.725 SKA 7.147 SKT 24.729 BANTEN BU 3.941 SKA . 3.121 SKT 9.549 DI YOGYAKARTA BU 987 SKA 2.494 SKT 4.856 KEP. RIAU BU 2.478 SKA 21.553 SKT 63.556 BU 4.989 SKA 2.894 SKT 11.937 KALIMANTANTENGAH BU 2.820 SKA 3.149 SKT 6.396 KALIMANTANTIMUR BU 6.273 SKA 4.440 SKT 9.004 JAWA TIMUR BU 14.289 SKA 6.531 SKT 19.785 BALI BU 1.649 SKA . 2.915 SKT 4.930 NUSA TENGGARA BARAT BU 2.830 SKA 1.450 SKT 5.893 NUSA TENGGARA TIMUR BU 3.774 SKA . 2.464 SKT 5.551 MALUKU BU 1.518 SKA . 1.249 SKT 2.166 PAPUA BU 3.987 SKA 1.415 SKT 3.395 PAPUA BARAT BU 2.692 SKA 944 SKT 3.006 MALUKUUTARA BU 1.542 SKA . 625 SKT 2.696 SULAWESISELATAN BU 7.251 SKA . 5.628 SKT 9.031 GORONTALO . SULAWESI BARAT BU 1.234 SKA . 438 SKT 1.490 SULAWESI TENGGARA BU 3.070 SKA . 1.285 SKT 3.035 KALIMANTANSELATAN BU 3.499 SKA 1.281 SKT 5.151 SULAWESI TENGAH BU 2.903 SKA . 1.432 SKT 4.686 SULAWESI UTARA BU 2.494 SKA . 6.452 SKT 5.185 BANGKA BELITUNG BU : 7.112 SKT : 8.082 SKA : 3.060 BU : 7.112 STK : 8.082 SKA : 3.060 NAD SUMBAR BU : 4.845 STK : 17.007 SKA : 9.105 KALIMANTANBARAT RIAU BANGKA BELITUNG BU : 90 STK : 1.694 SKA : 330 BU : 7.112 STK : 8.082 SKA : 3.060 BU : 4.794 STK : 7.741 SKA : 2.353 BU : 2.218 STK : 3.692 SKA : 1.627 BU : 3.050 TK : 3.580 SKA : 571 BU : 2.310 STK : 74.879 SKA : 37.322 BU : 4.315 STK : 5.953 SKA : 3.569 BU : 1.132 STK : 2.374 SKA : 1.208 BU : 2.452 STK : 17.980 SKA : 10.132 BU : 2.669 STK : 3.692 SKA : 1.627 BU : 1.125 STK : 2.374 SKA : 1.208 BU : 2.070 STK : 4.277 SKA : 1.542 BU : 1.289 STK : 1.755 SKA : 539 BU : 3.430 STK : 7.748 SKA : 2.786 BU : 6.641 STK : 8.809 SKA : 4.891 BU : 1.400 STK : 1.783 SKA : 467 BU : 3.552 STK : 3.422 SKA : 927 BU : 5.065 STK : 759 SKA : 2.611 BU :1.408 STK : 1.144 SKA : 2.026 BU : 2.830 STK : 1.182 SKA : 5.737 BU :2.817 STK : 1.047 SKA : 2.238 BU : 3.085 STK : 2.032 SKA : 5.737 BU : 13.577 STK : 6.140 SKA : 16.239 BU : 1.566 STK : 1.869 SKA : 3.464 BU : 10.875 STK : 1.627 SKA : 15.953 BU : 1.140 STK : 1.862 SKA : 4.787 BU :13.552 STK : 6.721 SKA : 16.205 BU : 4.681 STK : 4.165 SKA : 9.678 BU : 7.583 STK : 18.598 SKA : 13.303 BU : 3.208 STK : 946 SKA : 2.935
- 26. Ketentuan Peralihan UUJK 2/2017, Ps 103 Status Pelaksanaan UUJK No 2 th 2017 Terkait Dengan Sertifikasi Usaha Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 27. DASAR HUKUM/LEGALITAS Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 2016-2020 SK Men.PUPR SK GUBENUR Undang- Undang No. 18 TAHUN 1999 Pasal 31 ayat (3) PP 28/2000 PP 28/2000 Jo PP 04/2010 Jo PP 92/2010 Permen PUPR 51/2015 KepmenPUPR: No 991/2016 (LPJKN) No 992/2016 (LPJKP) Hasil Rekruitmen Ketentuan Peralihan Undang- Undang No 2 Tahun 2017 Pasal 103 PENGURUS LPJKN PENGURUS LPJK PROVINSI Pasal 103 : Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pe;aksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
- 28. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi Melakukan dan mendorong pendidikan dan pengembangan jasa konstruksi Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi TUGAS LPJK Ketentuan Peralihan UUJK 2/2017, Ps 103 Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 29. Apa dan Siapa LPJK Lembaga Independen dan Mandiri Terdiri dari wakil – wakil dari : Unsur Asosiasi Badan Usaha Unsur Asosiasi Profesi Unsur Pakar dan Perguruan Tinggi Unsur Pemerintah Dasar Pembentukannya : UNDANG UNDANG NO.18/1999, Ttg.Jasa Konstruksi PP.No.28 Tahun 2000 PP.No.04/2010
- 30. ALAT KELENGKAPAN LPJK & TATA KERJA Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Gubernur Tim Pembina Jakon Hubungan Fungsional: LPJKN menetapkan kebijakan LPJKP melaksanakan kebijakan LPJKN melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan melaui Monev Dapat membentuk komite Laporan Hubungan Fungsional Dapat membentuk komite LPJK NASIONAL LPJK PROVINSI BADAN PELAKSANA NASIONAL Badan Pelaksana Provinsi USBU NASIONAL USTK NASIONAL USTK PROVINSI USBU PROVINSI Lisensi USTK MASYARAKAT
- 31. Pengarah Kepala Pelaksana BIDANG ARSITEKTUR BIDANG SIPIL BIDANG MEKANIKAL ELEKTRIKAL Bidang Administrasi Bidang Manajemen Mutu ASESOR ASESOR KOMPETENSI TENAGA KERJA BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN MANAJEMEN PELAKSANA 1. Unsur Pengarah 2. Unsur Pelaksana 3. Asesor UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA Lampiran I Permen PU No 8 th 2012 Mengangkat dan memberhentikan unsur pelaksana; Melakukan pengawasan operasional USTK Melaksanakan fungsi administrasi, manajemen mutu, standarisasi, dan sertifikasi Melakukan penilaian kompetensi tenaga kerja kostruksi
- 32. TUGAS & KEWENANGAN USTK NASIONAL & USTK PROVINSI Melakukan Uji Kompetensi berdasarkan standar kompetensi USTK Nasional; Sertifikasi TA Utama dan Penyetaraan klasifikasi dan Kualifikasi TK Asing USTK Provinsi; Sertifikasi TA Madya & Muda, serta sertifikasi Tenaga terampil (wajib mendapat Lisensi LPJKN) USTK Bentukan Masyarakat; USTK dalam 1 Wilayah Provinsi Sertifikasi TA Madya, Muda dan Tenaga Terampil Dapat lebih dari 1 USTK bentukan Masyarakat dalam satu provinsi USTK Provinsi dan USTK Bentukan Masyarakat Wajib mendapat lisensi dari LPJKN Pasal 6 Permen PU No 8 th 2012
- 33. Ruang Lingkup USTK (Propinsi)
- 34. Pengertian Sertifikasi Jasa Konstruksi Sertifikasi adalah “proses penilaian” mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas “kompetensi tenaga kerja” dan “kemampuan usaha” di bidang jasa konstruksi. Registrasi adalah “proses menentukan” kompetensi orang perseorangan dan kemampuan badan usaha jasa konstruksi sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sertifikat Tenaga Kerja (SKA - SKTK)
- 35. Sertifikasi dan Registrasi : SBU-SKA-SKTK SERTIFIKASI REGISTRASI Oleh USBU dan USTK Oleh LPJK N dan Provinsi MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI TENAGA KERJA MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KEMAMPUAN BADAN USAHA MENETAPKAN KESESUAIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI DALAM BENTUK SERTIFIKAT Berdasarkan Standar Sesuai tugas, fungsi dan wewenang
- 36. Bagan Alir Sertifikasi & Registrasi SKTK Asosiasi Profesi Menyampaikan Surat Permohonan SKA ke LPJK yang dilengkapi dokumen Portofolio terdiri dari : - Fotocopy Ijasah (dilegalisir) - Daftar Pengalaman Kerja - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan - Surat Pernyataan Kebenaran Data - Rekomendasi Evaluasi Kompetensi (Continuing Professional Development = CPD) - Pas foto berwarna ukuran 3x4 menghadap ke depan & berpakaian rapih - Bukti pembayaran biaya sertifikasi Badan Pelaksana LPJK (Memeriksa Kelengkapan Dokumen 3 hari) USTK 1. Melakukan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi 2. Menerbitkan Berita Acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi 3. Menyampaikan Berita Acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi ke Pengurus LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK (Waktu Proses Mac 10 Hari Kerja) Rapat Pengurus LPJK 1. Menerima Berita Acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi 2. Menetapkan atau Menolak Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi (Waktu Proses 3 Hari Kerja) Badan Pelaksana LPJK Cetak Sertifikat (Waktu Proses Max 5 Hari Kerja) Apabila terjadi perselisihan terhadap Hasil Penilaian Klasifikasi & Kualifikasi maka pemohon dapat mengajukan Keluhan / Banding ke Pengurus LPJK Pemohon (Tenaga Kerja) SKA/SKTK SKTK
- 37. MEMPERTEGAS Wewenang dan Tanggung jawab Tenaga Terampil Rapat Pengurus Lembaga Assessment Oleh USTK P BADAN PELAKSANA Tenaga Ahli/ Terampil ASOSIASI PROFESI (Verifikasi & Validasi awal) Penerbitan Sertifikat Buku Registrasi Unit Sertifikasi Bentukan Masyarakat (Assessment) 37 OLEH AKTK Sertifikasi mengacu pada skema AKTK yang yang ditugaskan berbeda dengan AKTK yang VVA Permohonan disampaikan sesuai Provinsi Penerbit KTP
- 38. Contoh SKEMA SERTIFIKASI –AHLI A: 4 skema, S: 15 skema, M: 5 skema, E: 3 skema, TL: 4, MP: 4 skema 38 Subklasifikasi Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama Kompetensi Kerja Unit Kompetensi Ahli Muda Unit Kompetensi Ahli Madya Unit Kompetensi Ahli Utama Permohonan Formulir Aplikasi Permohonan Asesmen (F-1) beserta lampiran dan Formulir Penilaian mandiri (F-2). Proses Sertifikasi Metoda portofolio; dan Metoda wawancara dan observasi; dan/atau Metoda uji tulis Persyaratan Muda : 3 tahun untuk D3, 1 tahun untuk D4 dan S1. Madya : 8 tahun untuk D3, 6 tahun untuk D4 dan S1, 3 tahun untuk S2 dan 1 tahun untuk S3. Utama : 10 tahun untuk D4 dan S1, 8 tahun untuk S2 dan 4 tahun untuk S3 *Persyartaan latar belakang pendidikan : SE LPJKN
- 39. PEMBERLAKUAN AKTK SESUAI DENGAN SUBKLASIFIKASI PEMOHON SKA KONDISI KETERSEDIAAN KOMPETENSI AKTK SESUAI SUBKLASIFIKASI KETUA TIM PENILAI ANGGOTA ANGGOTA Terpenuhi 3 AKTK AKTK sesuai AKTK sesuai AKTK sesuai Hanya 2 AKTK AKTK sesuai AKTK sesuai Tenaga Ahli* Hanya 1 AKTK AKTK sesuai AKTK lain**/ Tenaga Ahli* Tenaga Ahli* SATU KLASIFIKASI AKTK satu klasifikasi AKTK lain**/ Tenaga Ahli* Tenaga Ahli* BEDA KLASIFIKASI (khusus Tata lingkungan, Mekanikal, dan Elektrikal) AKTK Klasifikasi Lain AKTK lain**/ Tenaga Ahli* Tenaga Ahli* * Tenaga Ahli ditetapkan LPJKN, dapat direkomendasikan dari LPJKP, memiliki SKA min Madya ** Satu klasifikasi yang sama dengan yang dimohonkan, ** Khusus untuk permohonan klasifikasi tata lingkungan dapat oleh AKTK klasifikasi Sipil, permohonan Mekanikal dapat oleh AKTK Elektrikal, permohonan Elektrikal dapat oleh AKTK Mekanikal
- 40. BAGAIMANA PROSES PERPANJANGAN SKA Rapat Pengurus Lembaga USTKP penilaian PPKB BADAN PELAKSANA LPJK Tenaga Ahli ASOSIASI PROFESI (Verifikasi & Validasi awal) Penerbitan Sertifikat Buku Registrasi USTKM penilaian PPKB 40 Oleh 1 (satu) orang AKTK Mengacu ketentuan penilaian PPKB bagi SKA Sanksi tidak melakukan perpanjangan: Tidak tayang dalam SIKI LPJKN dan tidak dapat sebagai PJT/PJK Perpanjangan SKA sd 31 Des 2018 dengan fortofolio
- 41. Standar Pelayanan Maksimal dan Status Proses Registrasi Pada SIKI-LPJK VVA 5 hari 1 hari 2 hari (adm) 6 hari (AKTK) 2 hari 1 hari 4 hari 1 hari
- 42. BANDING Apabila hasil penilaian tidak memenuhi permohonan, dapat mengajukan banding Ditujukan kepada LPJK yang melayani sertifikasi Waktu permohonan paling lama 14 hari sejak pemohon/asosiasi menerima pemberitahuan resmi hasil penilaian dari LPJK Banding dapat diterima (dinilai ulang oleh AKTK berbeda) atau ditolak
- 43. SANKSI Kategori Pelanggaran : 1. Ringan 2. Sedang 3. Berat Sanksi : 1. Peringatan 2. Pembekuan layanan 3. Pencabutan layanan LPJK PROVINSI ASOSIASI PROFESI VVA USTK PEMEGANG SKA/SKTK 1. Peringatan 2. Pembekuan VVA 3. Pencabutan VVA 1. Peringatan 2. Pembekuan lisensi 3. Pencabutan lisensi 1. Peringatan 2. Pembekuan SKA/SKTK 3. Pencabutan SKA/SKTK
- 44. Asesor Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK)
- 45. ASESOR KOMPETENSI TENAGA KERJA (AKTK) 1. melakukan persiapan penilaian 2. melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan registrasi 3. melakukan uji kompetensi tenaga kerja 4. melakukan penilaian tenaga kerja melalui pelaksanaan pengembangan profesional berkesinambungan (continuing professional development/CPD) 5. membuat rekomendasi kompetensi klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja dan menyampaikan rekomendasi kepada ketua Unsur Pelaksana melalui Penanggung Jawab Subbidang Sertifikasi Asesor melaksanakan fungsi penilaian kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 46. Kemampuan dasar Asesor Kompetensi Memilik Integritas Pengetahuan mengenai skema sertifikasi Kompetensi Pengetahuan metodelogi asesmen dan Perangkat asesmen Bertindak jujur, adil, dan memiliki kompetensi teknis dibidangnya.
- 47. Kode Etik Asesor 1.Membuat setiap keputusan secara konsisten dengan memperhatikan aspek kejujuran dan keadilan berlandaskan pada moral dan profesionalisme untuk menghasilkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. 2.Menghindari sejauh mungkin pertentangan dan perbedaan kepentingan dengan menerima pendapat semua pihak secara arif bijaksana, adil, dan objektif. 3.Membantu meningkatkan pemahaman teknologi melalui penggunaan dan pemanfaatan kaidah yang benar 4.Selalu menjaga dan menyempurnakan kemampuan dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan manusia 5.Mencari, menerima dan menawarkan pendapat yang jujur dan objektif dari pekerjaan sebagai bahan pengetahuan dan perbaikan atas kesalahan dan untuk memberikan komentar secara pantas dan tepat pada pihak lain
- 48. Kode Etik Asesor 6.Tidak sekalipun memberikan atau menerima imbalan atas sesuatu yang tidak didasarkan pada ikatan pekerjaan yang jelas dan profesional 7.Memperlakukan setiap orang secara adil tanpa mepertimbangkan latar belakang suku, agama, jenis kelamin, umur, asal usul, dan kekurangan seseorang 8.Selalu mencegah melakukan perbuatan tercela dan hal -hal yang mencederai kehormatan dan/atau dapat menyebabkan kerugian harta benda, orang serta tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan reputasi dan nama baik orang lain 9.Membantu rekan seprofesi dan teman sejawat dalam pengembangan karir dan keprofesiannya dan mendukungnya dlm menjunjung tinggi kode etik keprofesian ini.
- 49. Kode Tata laku Asesor 1. Mematuhi segala Peraturan Perundangan yang terkait dengan pekerjaan 2. Tidak Memiliki Konflik Kepentingan 3. Mewakili para pihak 4. Menjaga kerahasiaan informasi KECUALI : untuk proses hukum, penyelidikan resmi regulasi pemerintah, mengungkap pelanggaran tata laku 5. Penyerahan dokumen Tidak pada instansi lain dan pengguna jasa Atau instansi terkait
- 50. Sanksi dan Rehabilitasi Pelanggaran ringan a. Bekerja tidak profesional b. Pelanggaran kode etik c. Pelanggaran tata laku profesi Tidak diperbolehkan asesment selama 30 hari kalender Pelanggaran Sedang Pelanggaran kode etik/tata laku sebanyak 2x Tidak diperbolehkan asesment selama 90 hari kalender Pelanggaran Berat Pelanggaran kode etik/tata laku sebanyak 3x Pencabutan sertifikat AKTK AKTK yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan tata laku profesi dapat dikenakan sanksi * Komite Kode Etik Asesor LPJK Tingkat Provinsi adalah komite penanganan pelanggaran kode etik asesor yang dibentuk oleh LPJK Provinsi.
- 51. TERIMA KASIH