Keputusan Presiden ini mengubah susunan keanggotaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) dengan menambahkan beberapa menteri dan pejabat sebagai anggota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas BAKORNAS PBP.
The document summarizes the history of chocolate, beginning with its use as a spicy drink by Mayan and Aztec civilizations from 250-900 AD. When the Spanish conquered Mexico in 1521, they introduced chocolate to Europe. Chocolate became popular there and was modified with additions like sugar and cinnamon. New machines in France in the 1800s allowed chocolate to be produced on a larger scale and in solid form, leading to the creation of milk chocolate through the addition of condensed milk in 1875.
The Puritans in England began to disagree with the Church of England under King Charles I due to their opposing religious beliefs and practices. They believed that only Christ could head the church, not the monarch, and that worship should be simple and strictly follow the Bible. This conflict led the Puritans to fight against the Church of England and eventually migrate to North America in search of religious freedom.
The eMarketing software allows users to create beautiful, branded emails using templates or custom designs. It offers personalization features to target messages and merge in recipient details. Users can publish and share emails that can be viewed online and archived. Comprehensive tracking and reporting provides insights into open and click through rates to improve messages over time. The software also enables subscription and list management, a self-serve form builder, and CRM integration in one system.
This document provides instructions for using movie making software to create a video project. It outlines the 3 main tasks of capturing/importing media, editing the project, and finishing/saving the movie. It describes how to add video clips, pictures, transitions, effects, titles, and audio. It explains how to arrange the project on different tracks in the timeline and provides tips for previewing, trimming clips, and adjusting audio. The final steps cover saving the project file, exporting the finished movie, and playing it back.
Keputusan Presiden ini mengubah susunan keanggotaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) dengan menambahkan beberapa menteri dan pejabat sebagai anggota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas BAKORNAS PBP.
The document summarizes the history of chocolate, beginning with its use as a spicy drink by Mayan and Aztec civilizations from 250-900 AD. When the Spanish conquered Mexico in 1521, they introduced chocolate to Europe. Chocolate became popular there and was modified with additions like sugar and cinnamon. New machines in France in the 1800s allowed chocolate to be produced on a larger scale and in solid form, leading to the creation of milk chocolate through the addition of condensed milk in 1875.
The Puritans in England began to disagree with the Church of England under King Charles I due to their opposing religious beliefs and practices. They believed that only Christ could head the church, not the monarch, and that worship should be simple and strictly follow the Bible. This conflict led the Puritans to fight against the Church of England and eventually migrate to North America in search of religious freedom.
The eMarketing software allows users to create beautiful, branded emails using templates or custom designs. It offers personalization features to target messages and merge in recipient details. Users can publish and share emails that can be viewed online and archived. Comprehensive tracking and reporting provides insights into open and click through rates to improve messages over time. The software also enables subscription and list management, a self-serve form builder, and CRM integration in one system.
This document provides instructions for using movie making software to create a video project. It outlines the 3 main tasks of capturing/importing media, editing the project, and finishing/saving the movie. It describes how to add video clips, pictures, transitions, effects, titles, and audio. It explains how to arrange the project on different tracks in the timeline and provides tips for previewing, trimming clips, and adjusting audio. The final steps cover saving the project file, exporting the finished movie, and playing it back.
Pedoman pelaksanaan penanganan bahan barang berbahayaFaizal Haderi
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan/Barang Berbahaya di Seluruh Pelabuhan di Indonesia. Pedoman ini mengatur empat hal utama yaitu tentang Tata Cara Penanganan Bahan Berbahaya, Pelaksanaan Operasional, Klasifikasi dan Pernyataan Bahan Berbahaya, serta Peninjauan Kembali. Pedoman ini dapat berubah sesuai perkembangan IMDG Code dan dilakukan evaluasi setiap
Pedoman ini mengatur pelaksanaan Program Begawi Jejama Helau (PBIH) Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Tanggamus. Program ini bertujuan mengintegrasikan perencanaan partisipatif ke dalam sistem perencanaan reguler daerah dengan menjadikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah pekon sebagai acuan utama. Pedoman ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan di Kabupaten
1. Keputusan Bupati Karawang mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dengan nomor urut 542.
2. Pegawai tersebut bernama Hasanudin yang bekerja sebagai guru di Dinas Pendidikan dengan masa kerja 16 tahun 1 bulan.
3. Berdasarkan masa kerja dan syarat yang ditentukan, pegawai akan mendapat kenaikan gaji berkala pada tanggal 1 Maret 2015.
Pekdliling perkhidmatan bilancan 9 tahun 2010Chon Seong Hoo
Pekeliling ini mengaturkan panduan bagi permohonan pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah untuk mengambil bahagian dalam aktiviti politik. Pegawai perlu memenuhi syarat-syarat tertentu dan mendapat kelulusan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia. Kelulusan boleh ditarik balik jika pegawai melanggar peraturan yang ditetapkan.
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab Jabatan Fungsional Pranata Nuklir serta instansi pembina dan tugas instansinya. Selain itu, dokumen ini juga mengatur tentang standar kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penilaian prestasi kerja bagi Pranata Nuklir.
Contoh soal uka tentang undang undang dllBayu Cipta S
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan terkait sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, hingga KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Dokumen ini juga membahas mengenai fungsi, tujuan, dan komponen-komponen pendidikan nasional Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan terkait sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, hingga KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Dokumen ini juga membahas mengenai fungsi, tujuan, dan komponen-komponen pendidikan nasional Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah mengatur tentang kualifikasi, registrasi, izin kerja, dan pelaksanaan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah. Teknisi Pelayanan Darah wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Kerja dari dinas kesehatan setempat untuk bekerja di fasilitas pelayanan darah. Mereka bertugas menangani donor darah, pengolahan darah,
Dokumen tersebut mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Terdiri dari 14 bab yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi beserta tugas dan fungsi masing-masing bagian di dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatanmbabudik
Keputusan Menteri Kehakiman ini mengatur organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di lingkungan Departemen Kehakiman. Dokumen ini membagi LAPAS menjadi 3 kelas berdasarkan kapasitas dan kegiatan, serta menjelaskan tugas dan struktur organisasi masing-masing kelas LAPAS.
Pedoman pelaksanaan penanganan bahan barang berbahayaFaizal Haderi
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan/Barang Berbahaya di Seluruh Pelabuhan di Indonesia. Pedoman ini mengatur empat hal utama yaitu tentang Tata Cara Penanganan Bahan Berbahaya, Pelaksanaan Operasional, Klasifikasi dan Pernyataan Bahan Berbahaya, serta Peninjauan Kembali. Pedoman ini dapat berubah sesuai perkembangan IMDG Code dan dilakukan evaluasi setiap
Pedoman ini mengatur pelaksanaan Program Begawi Jejama Helau (PBIH) Sistem Pembangunan Partisipatif Kabupaten Tanggamus. Program ini bertujuan mengintegrasikan perencanaan partisipatif ke dalam sistem perencanaan reguler daerah dengan menjadikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah pekon sebagai acuan utama. Pedoman ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan di Kabupaten
1. Keputusan Bupati Karawang mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dengan nomor urut 542.
2. Pegawai tersebut bernama Hasanudin yang bekerja sebagai guru di Dinas Pendidikan dengan masa kerja 16 tahun 1 bulan.
3. Berdasarkan masa kerja dan syarat yang ditentukan, pegawai akan mendapat kenaikan gaji berkala pada tanggal 1 Maret 2015.
Pekdliling perkhidmatan bilancan 9 tahun 2010Chon Seong Hoo
Pekeliling ini mengaturkan panduan bagi permohonan pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah untuk mengambil bahagian dalam aktiviti politik. Pegawai perlu memenuhi syarat-syarat tertentu dan mendapat kelulusan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia. Kelulusan boleh ditarik balik jika pegawai melanggar peraturan yang ditetapkan.
Peraturan ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir dan Angka Kreditnya. Dokumen ini menjelaskan tentang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab Jabatan Fungsional Pranata Nuklir serta instansi pembina dan tugas instansinya. Selain itu, dokumen ini juga mengatur tentang standar kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penilaian prestasi kerja bagi Pranata Nuklir.
Contoh soal uka tentang undang undang dllBayu Cipta S
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan terkait sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, hingga KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Dokumen ini juga membahas mengenai fungsi, tujuan, dan komponen-komponen pendidikan nasional Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan terkait sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, hingga KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Dokumen ini juga membahas mengenai fungsi, tujuan, dan komponen-komponen pendidikan nasional Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah mengatur tentang kualifikasi, registrasi, izin kerja, dan pelaksanaan pekerjaan Teknisi Pelayanan Darah. Teknisi Pelayanan Darah wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Kerja dari dinas kesehatan setempat untuk bekerja di fasilitas pelayanan darah. Mereka bertugas menangani donor darah, pengolahan darah,
Dokumen tersebut mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Terdiri dari 14 bab yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi beserta tugas dan fungsi masing-masing bagian di dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatanmbabudik
Keputusan Menteri Kehakiman ini mengatur organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di lingkungan Departemen Kehakiman. Dokumen ini membagi LAPAS menjadi 3 kelas berdasarkan kapasitas dan kegiatan, serta menjelaskan tugas dan struktur organisasi masing-masing kelas LAPAS.
1. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RDPUI]LIK INDONESIA
NoMoR i"' TAHUN 20 1 1
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PDNYDLtrNGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PBMtrRINTAH
KEMENTERIAN AGAMA PUSAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA
MENTERI AGAMA REPUBLII< INDONESIA'
ir1cn irlbanq a. bal-rwa untul< nlt-]ial<s;ttrltl<:ttt l<ctentuan Pasal 5
Pcr-alLlran Mct-tt.cri Agrl tlll r )lrlttlclt Tahun 20 1 1
Lcntang Pe dom:rn I)t:tl clenggaraan StsIern
Pcngcndalta|r Irrlcr-n I,(ir|(rr-i:-rtal-r di Lingkr-rngalr
l',ctrr-ie rrtC:ri:'rr-r Agt'rr-r'ut, itlt )t I t'llCtnbe nlUl< satU:lll
tugas penyelenggar:ri:lt't sistc:t-t-t pengendalian lntcrn
pemerintah l(emetrtcri;rrr Aganla Pusat;
beritwer tnercl<a )/i.lllll lrillr-ltlllyal tersebul dalam
Lampiran l{eputusan ini cirllandang mampu untuk
mclaksarral<.rtr LLI ga s I (r l's('l)tl L;
bahwa berdasarl<ar-r llt;r'titnbatrgan sebagatmana
dimaksud dalam hutrutl'a.i dan huruf b, perlu
menetapkan I(eputr-tsan Menteri Agama tenlang
Pcmber-rtukan Szltrtr t't 'l'r-tgas Penyelenggaraan
r
S is te n-r Pengencialiarn Intern Pemerintal-r
Iiemertterian Agetma Pl ts:r t ;
4enqrngat I Peraturan Pemerirr tah Nonlor 60 Tahun 2008
tentar-rg Sistem Pengcnclalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Relltrblili Indonesia Tahun 2O0B
Nomor 127, Tambal-raitr l,c,:rrlbatran Negara Republil<
Ir-rdonesta Nomor aE90);
Pel-a[urar-r Presidetr Notrrot- :l7
'l'ahun 2OO9 tenLang
Pernbentukan dan OI-ganisasi Kementerian Negara
sebagaimana telzrh c.lir-rbah terakhir dengan
Peraturan Presiden Notlor 77 Tain:un 2Ol I tentang
Perubahan I(eciua Atzrs Pcraturan Presiden Nomor
47 Tahur-r 2OO9 lctr t arng Pembentukan dan
Organisasi I(ementeriarl Ncgara,
r),
.)
Peraturan Presiden Notlot' 67 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas ratttt'an Presiden Nomor 21
Pe
Tahun 20 lO te ntatlg liccludukan, Tugas' dat'i
Fungsi Kementeriatr Negara serta Susunan
OrgJnisasi, Tugas, ciett.t Fungsi Eselon i
l(emcn terian Ncgat-:r ;
4. Instruksi
--Y
2. lrrstrul<si Prcsicic:n Nornor. -i -l-ai-run 20 i 1 tenrang
Percepatan Pe nir-rgl<;r1r n I(iialitas Akuntabilita s
lierrangan Ncgara;
lrrstrul<si Prcsiclcrr Nonl,;r. (l 'l'eri'rurn 20I) tenL:lng
Rencalta Al<sr pr_.r.rr:r,!rrlt;rr cl.rrr PemberanLasan
Korupsi Tahur-r 20 I I ;
() Mcntc:r-i rg;r'r;r N.nror lo rahun 2(rir.r
Pc--r-artLirerrr
LcnLang Organisasi clir n 'l':r tet Iierla Kementeriar_r
Agama (Berita Negerr-r Iicprrblil< Indonesia Tahun
20lO Nomor 592);
MEMUTUSKAN:
ilcnt-tapl<il-r KEPUTUSAN MtrNTtrRI AGAMA TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PtrNYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTtrRN PEMERINTAH
KEMENTERIAN AGAMA PUSAT.
IitrS,ATU Member-rtuk Satuan Tugas pc.yeienggaraan Sistem
Pengendalian Intern perner-ir.rt:th (Splpj Kementerian
Agarna Pusal, yang scl;rn.jLltrr.,:r clise but Satgas Splp
iie.menterian Agama pusar cr.r-rg.. susunan personaria
sebagarimana terscburt cl:,rlr,r rr I-arlpiran dan merupaka.r
basi:r' .yang tidal< tcrltis.irl*rrr rl:r,:i Iicpr_rtusan ini.
IEDLT Pcn,1'clcnggaraan SPIp I..rc.[erian Agama pusaL
dilal<sarral<an melaluri r<r:gr:rt:rrr-kegiatin sebagai
be rik u t:
a. menyusun rencana clarr agenda kerja;
b. menyusun petunjul< pclal<sanaan;
c. melaksarrakan inLernalis;rsi ci;rrr implementasi;
d. melal<sanakan moniror-irrg pcrryelenggaraan; dan
e. menyusun laporan pe n./c)crrggaraan
Ii ETIC]A Satuan tugas pengendaliarr Splp I(ementerian Asama
Pr-rsat mempunyai tr_tgas scit:tgeri beril<ut:
l. Pengarah mempuny:r tugas mengarahkan
penyelenggaraan SPIP scsr'tai dengan tujuan,
l<cbijal<an, darr re ncana rirrd;rk yang Lelah disusun.
2. Penanggung Jawab clarn rarliil penanggung Jawab
mempunyai tugas:
a. rnenyusun l<ebi.jarl<an pcn.,,,c:lenggaraan Splp;
b. menyusun darr nlclt)'ampaikan laporan
l<emajuan atas realisasi 1:enyelengaraan Splp
secara berkala: dan
t*
c. menyusun
3. a
menyusut-) ciat n nrclaporl<an kegiatar-r
penyele nggaraatn SI)lf,, di lrngkungerr-r
I{enren terian Ag:r r-r-r r I'r:1t.rcl;r Per-rgarah.
r
Pengendali Mutu mcrnl)un],ar tugas:
:1. membantu Pcr-rg:rr-:rlr clrr'r penanggung,Jar.^.,erlt
dalam mengarairl<:rr-r cllrn menyusun kebrlakan
penyelenggaraan SpJp; ciar-r
b. membantu pengar-arl-i cla-in penanggung Jawab
dalam melaksana l<a n 1te ngendalian kualitas
penyelenggaraan SplP.
4. licLuat clan Wal<il I(t:ruir lr(,rrr i)Ltrrvlr
tugas:
at. mcr-npersielpl<an l.(,n(.,in,i tincl al< dan acl u.lrl
l<egiata. peryclc'rrgg.r'irirr splp sesLlai dc'r,..r'r
-l
arah darr kcbijal<r.rr ,:ml ciitetapkan;
b. mengkoordinasil<arr pclaksanaan kegratan
Satgas SPIP ar-it:rr- satuan organisafi di
Iir-rg1<ungan I{enrcntcr-irrrr Agama; dan
c. melaporl<ar-r penyclcnggaraan Splp kepada
Penanggung Jawait.
5. Sekretaris dan Wa liil Scl<reraris, merangkap
koordiniltor Tim l(erja llcrnpunyai tugas:
a. menyusun darn nlcmbirhas rencana tindak darr-r
.1adwal kegiatan llcn.).olcr-rggaraan Splp;
b. melaksanakar-r l<oor-d inasi, integrasi,
sinkronisasi dan ntor-ritoring penyelenggaraan
SPIP antar satuan organisasi .{ .i r; - ^l,,
L_I1 llrtgKungan
i(emi:n terian Aga r-:-r a ;
c. rnenyusun Iapor-an l)(rit-'clcr-rggaraan Splp; clar-r
ci . rlen gI<oord i r-rasi l<a. r'. r qir s - t Llgas I<esel<re
ra ria.r Lli n
6. Tim l.,er.ja mcmpLlnYirr tlt,tr.rs.
a nlerumuskan dan nrcnrusun rencana Lincl ark
penyelenggat-aan Spl p l(crnenterian Agama;
b. men)/usun petur-rjr_rl< peiaksanaan Splp dl
lingkungan Iiemen tcr-ia n Agama;
c. melaksanakan l<oorclinasi, integrasi, dan
sinkronisasi per-ryelcr-rggaraan Splp antar satLlan
organisasi di lingl<ungan iiementerian Agama;
d. memlasilitasi pelal<sanaan internalisasi dan
impie:mentasi SPIp cli lingkungan Kemen[erian
Agama;
e. melaksanal<an nronitoring dan evaluasi
penyelenggaraan SPIP pada satuan organisasi
dan satuan kerja cli lirrglcungan Kementerian
Agama;
f. rrrempersiapkarr lt:ilran ltenyusunan laporan
pen_yelenggaraalt SPI I) IicrncnteriaryAgama; dar-r
g. melakuk:rn
4. c. menyusun clan nrci:rporl<an kegiata n
penyelenggaraa'rn SPIf, di lingkungarn
Iienrenteriarr Agiuttrr I'r:1>trc1:i Pcngarah.
.3 Pengendali Mutr.l m('r'nl)ur';,r tugas:
:1. membantu Pcrrgrrr':r)r clrn Penanggul-rg,Jar'r,:,iit
dalam mengaralrl<r,rt tl,rn mcr)yusun kebijakart
penyelenggaraan SPIP, clar-r
b. membantu Pengar':rl.r clan Penanggung Jawab
dalam melaksanal<a n pcngendalian kualitas
penyelenggaraan SPIP.
iic':tuar ci :,rn Wal<il l(r:tuir lr('rrl i)L.lt-r,at tugas:
i-i, mcntpersiapl<an l('n(,rn;r tindal< darl ac1 rvl,rl -1
i<egiatar-r per-ryclc'rrqgiri'ir;ur SPiP sesuai dcngltr-l
arah cian kebijal<rrn irr!l clrte tapkan;
b menpkoorclinasii<art ,-,,t^t,- lze'oia ta rr
lJLldnJartaarl
Sa[gas SPIP an l.ar saluan organisasi dr
lingl<ungan Iiemcntcriarr Agama; dan
c. meiaporkan pcll)r(rlt'rrggaraall SPIP kepada
Penanggung Jawait.
5. Sekretaris dan Wel<il SeI<r'et.aris, merangkap
koordiniltor Tim l(erja irrcrtrpunyai tugas:
a. menyusun dern lttcrtlltr-iltas rencana tindak cl ar-l
jadw:ll kegiatar-r llclt'i.1't:lcnggaraan SPIP;
b. melaksanakar-r r-^^,--1i'^^^;
JLrtri l-lllld.Jr, i n tcor: qi
sinkronisasi datr nronitoring penyelenggaraan
SPIP antar satuan organisasi di lingkungan
I{emr:n terian Aga r-t-r et ;
c. trtenlrusun lapor:ttt l)otl'(rlcr-rggaraan SPIP; dar-l
d rnc1-1gl<oordir-rasil<:tp tII(iIs-tugaS l<eSel<rctarierLlrIl
6. Tim Kerja mcmpLlIt'.ii lt t'1;is
a. nrerumuskatl datrl lllclllyusun rencana Linci alk
penyelenggaraan SPIP l(ementerian Agama;
b. men)/usun petur-rji-rl< pelaksanaan SPIP di
lingkungan Iiemen tct'iatl Agama;
c. melaksanakan l<ool'clinasi, integrasi, dan
sinkronisasi penyelcnggaraan SPIP antar satuan
organisasi di lingl<utlgan l(ementerian Agama;
d. memiasilitasi pelai<s:rnaan internalisasi dan
implt:mentasi SPIP cli Iingkungan Kemenleriarr
Agama;
e. melaksanakan nrot-titoring dan evaluasl
penyelenggaraan SPIP pada satuan organisasi
dan satuan kerja di lir-rgl<ungan Kementerian
Agama;
i. mempersiapkan ilethlrtr penyusunan Iaporan
per-rye ler-rggaraall SPII) IitjtxenteriarL Agama; da rr
g. melakuk:tt-t
5. .q llt(tl;tl<l:l<:rn slrrrli ir:rrrrl nli i.)clt.)1(:lc:ltgg::t r_;,ritp S[)l[)
cl i lr,r :_rr- licntcnl(.l.l,rir ,rl,rlti.r
7 Sel<retariat mempLtn.,iu I Lrg:trj.
.-1. mengelola aci rrtinistr-:r si clan keuangar-r
penyelenggaraan s:r I r-t:t r-r tLtgas Splp;
b. meltdol<Llmentasil<:rrr lrcJal<sanaan l<egia ta r-r
pcnye lenggar-aalt Sf)lp; rl,r rr
c. menylapkan laporan pcltyelenggaraan satuan
tugas Splp .
iiEtrNlPAI' Masa }<erja Satuan Tr_rg:rs Splp Itementerian
Agama
':e-jak tanggal ditetapr<arr :.ir'rr)i.ri clc.gan 31 Desembcr
2012.
IiELIMA Segala Biaya yang timbr-rl scltagar ai<ibat ditetapkannya
Keputusar-r ini dibeban l<a n
1t:rci.r :,iltggaran Kementerian
Agarna.
Iit:-t:-N'1 Iit'pr-rtLrsir. ir-ri n'rr,rlzii bcr'r;rl<rr
1r;rcr.r t.r.ggal ditetapl<an
l<ar-r cli
nn ctoql
*''bb*'
RI, } lYl ft RI'PUBLIK INDONESIA,
-_r/
AD HAR '|1,,TA ALI
TYT}I
AYY
6. LAI{PIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RDPUBLIK
INDONESIA
NOMOR TAHUN ?OLI
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYtrLtrNGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMtrRINTAH
KEMENTERIAN AGAMA PUSAT
SLISL'., S.,'I-L]AN ]'UC}AS Pt:.NYl'.1.1:.N(;(]AIIAAN SIS'fL_N,l
PEN(IENLf ,LI,^N I NTtrRN PtrMERI NTAI I Ii L'l,1 I'. )l'l'll. Iil, N AGAMA pUSAT
No Jabatan Dalarn Narna / Jabatan Qnit Kerja
_q{gas
Pr-ngal'ah Suryadha.tr'i.nt i
I
/ M;'l re.i Kementerian
Agama
l Perranggung Jawab Bahrul Hayif -
S"-f. t.'-, Setjen
/l l< i I Pc..nzrnggung 1. H.M. SuparLa I Ir.jcrr
.i a'a l)
Itjen
2. Nasaruddirr Unrar' / Dirjen Ditjen Bimas
Islam
3. Saur Hasr-rgiz.rn / I)ir.jcr-r I lrft6-
urLJUrl Utr^-^^
utlltdJ
Kristen
4. Semara Duran Ar-ilonius / Ditjen Bimas
Dirjen Katolik
5. IBG Yudha Trigr-rna / Ditjen Bimas
Dirjen Hindu
6. Agustrnr-rs,Jol<o Wr r r-yt,ir-r Lct Ditjen Bim:rs
/ Dirjer-r Buddha
7. Muhammad Alr ,r I)rrjcn Ditjen Perrdis
8. Slarnct Riyant() // I)i;jcp Ditjen PHU
9. Abdul Jamrl / Ii:r Balitbang &
Balitbang & Dil<lar D iklat
Pengendali Mutu 1. Abdul Ghany Abr-rbzrl<ar / Iticn
TnqneLtr rr Jrrr"/esLlqasl
. ^, ^
11,^^-A:*^f^-
(n_/Jt .rlltc{LUl /
2. Ichtr.lono I Invil I Ifien
3. Mukhayat I Iru,rl II Iticn
4. Sukarma llr-r,r,il III I tien
5. A. Zaenuddin / Ir-,,vil IV Tfien
Itcttra Mhd. Syahrnarr SitonrpLll / Setjen
Karo. Ortala
/al<il IetLI?1 I lvli:lrnan TI aunqLl rolrnrlrtr /
If^-^- ^,,f:^,,
Itjen
Se l< re taris
/a l< rI I..etuat 2 Abclul I(arirl / Scl<r-ctaris Ditjen Bimas
I slam
i:r l< r I Ir.etua Oditha Hutabarer L
Ditjen Bimas
Sekretaris Kristen
Wakil ..
7. F
t-
I
;aI<il IicrLt.t -1
.riirl l..t'l ttlr :i
-l r'x s"harn.
L W:t.r,:rn Srrltlrr,.,
St'l<r-r'tirrts
/ S' 1it-r'l;rlis I lltr^h
urL-jLll
liatolrl<
D it.jr:n
llrff-,
uilltd)
13 nl; i s,
l-'lincirr
tiirl I'.etLllt () Drrsiliirr / Sc'lil,.t',r r: DitSen Bir-r-r:rs
Buddha
.ili11 ir.ClLl .-t / Al'fandi / Scl<r-ctzrris Ditjer-r Per-rdis
i.tkrl Iietlrar 8 Ceppy Supriatna / Scl<retarris Ditlen PHtJ
'akil Iierua 9 Hamdar Royan / Sc:l<retaris I]^l;+1-^.^^
uarrLUd.rrB a,
(J6
Diklat
St'l.rct:rris Mubarol< / I(ar-o. I-lrrl<urn & Qa f ien
KLN
Wakil Sekretaris t Zubaedi / Kapus Pirrrnas Qaf i o-
uvLJUrr
Wal<il Sekretaris -
z Fudloly / Sekretaris I{ n rnri
Wal<il Sel<r-cterris Bahroni / I(abag ilr,:r ir-r:isi Q,r- t ie n
I(irrcrja Organis;rsr
-frrn l.,r'r'1;t I Rizll Ilrrilrrrrr Sc l.jc r-r
'2. Isman lo Se tj c r-r
3. O. Sholehr-rclciin Itjen
4. Ar-rshori I t.len
5. Badrur-r Ditjen Bimas
Islam
6. Melius Lahagur Ditjen Bimas
Kristen
7. Fransiskus Endarrg Ditjen Bimas
Katolik
8. Made Santil<ar Ditjen Bimas
Hindu
9. Bodhi Giriratar-ra Ditjen Bimas
Buddha
I 0. Hilmi Muharlrnadi5'l-rir Ditjen Pendis
I 1. Surahmat Ditjen PIIU
12. M. Nur L:rtil' Balitirar-rg f'.
D iklar t
I3. Rahadi Setjen
14. Teguh Sarwonct Setjen
15. Doclo Setjen
16. Sugito Setjen
I7. Bambang Priharrdoyo Setjen
18. Syihabuddin Latief Setjen
19. Emma Nurmawali S,etjen
7. Sekretariat
4
8. 1. M udhofir' Sef ien
2.Aris Krido Flatlirl Scfir-rr
3. Donna Apnllia Cl.pftan
VV LJUI I
4. Siskha Setien
Itio-
r LJUr r
lfien
INDONESIA,