SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Ketentuan Ekspor Kayu
Tulisan ini sudah tidak relevan lagi dengan peraturan terbaru tentang ekspor kayu, silahkan
Anda
baca
tulisan
saya
tentang
Ketentuan
Ekspor
Kayu
(Edisi
I).
Setelah selesai menulis tentang Barang Kiriman dari Luar Negeri dan Barang Bawaan
Penumpang dari Luar Negeri , kali ini penulis akan melanjutkan pertanyaan yang masuk melalui
Blog beacukai.blogspot.com yaitu mengenai ekspor kayu. Ketentuan mengenai ekspor kayu
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/5/2008 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan
Menteri Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 Tentang Ketentuan Umum di Bidang
Ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 Tentang
Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai:
PRODUK
INDUSTRI
KEHUTANAN
DILARANG
EKSPOR
(Telah di update tanggal 13/06/12 Lihat Ketentuan Umum di Bidang Ekspor)
UPDATE BARANG LARANGAN EKSPOR DISINI

1. Bantalan Rel Kereta Api dari kayu; yaitu kayu yang digergaji atau dibelah membujur,
irisan atau dikuliti, diketam atau tidak, diampelas atau tidak, dengan ketebalan, lebar dan
panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang masuk dalam Pos Tarif HS.4406.

2. Kayu Gergajian; yaitu kayu yang digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti,
tidak diketam, tidak diampelas, tidak end-jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm yang
masuk dalam Pos Tarif HS.4407.
3. Kayu bulat; yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang-batang
bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak
dibatasi dari semua jenis kayu;
4. Bahan baku serpih (BBS, kayu bundar atau kayu lainnya yang lazim digunakan untuk
membuat kayu serpih sebagai bahan baku industry pulp atau industry sejenis), ukuran
diameter 29 cm ke bawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang masuk
dalam Pos Tarif ex. HS 4403 s.d. 4404;
5. Rotan mentah, rotan asalan, rotan WS (washed and sulphurized) dan rotan setengah jadi
yang masuk dalam Pos Tarif ex. HS 1401.20.
PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TANPA ADA PEMBATASAN EKSPOR
Khusus untuk Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa dan kayu kelapa sawit dalam bentuk
Surface Four Side (S4S) atau Pole (olahan bulat halus) dan olahan lanjutannya dapat diekspor
tanpa dikenakan pembatasan ukuran.
PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN DENGAN PEMBATASAN EKSPOR
Ekspor Produk Industri Kehutanan dapat dilaksanakan oleh perusahaan industri kehutanan yang
telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
Perusahaan industri kehutanan yang dapat diakui sebagai ETPIK adalah perusahaan industri
kehutanan yang telah memiliki izin usaha industry yang diterbitkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan.
Untuk mendapat pengakuan sebagai ETPIK, perusahaan industri kehutanan harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan u.p. Direktur Jenderal dengan dilengkapi
dokumen sebagai berikut:
berita acara pemeriksaan fisik industri dan rekomendasi dari instansi teknis di daerah
yang membina bidang industri kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
fotokopi akte notaris pendirian perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang
berlaku.
Setiap ekspor produk industri kehutanan yang berbahan baku kayu ulin harus memperoleh Surat
Persetujuan Ekspor (SPE) dari Direktur Jenderal Perdagangan setelah mendapatkan
rekomendasi dari Departemen Kehutanan.
Untuk memperoleh SPE perusahaan industri kehutanan yang telah diakui sebagai ETPIK harus
mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan dengan melampirkan
fotokopi dokumen ETPIK dan rekomendasi dari Departemen Kehutanan.
Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam HS.4407, HS.4408, HS.4409,
HS.4410, HS.4411, HS.4412, HS.4413, HS.4415, HS.4418, Ex.HS.4421.90.99.00 (khusus
paving block dari kayu), HS.9406.00.92.00 harus mendapatkan pengesahan (endorsement).
Endorsement dilakukan oleh sebuah lembaga independen yaitu Badan Revitalisasi Industri
Kehutanan (BRIK) yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan memperhatikan usulan
dari Menteri Kehutanan. Dokumen asli atas endorsement digunakan sebagai dokumen
pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada
kantor pabean.
Pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan yang termasuk dalam HS. 4408, HS. 4410 dan
Ex HS. 4412 (khusus kayu lapis) dilaksanakan atas dasar Cost dan Freight (C&F), Cost
Insurance and Freight (CIF) serta pembayarannya dilakukan melalui lembaga perbankan.
Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam kelompok HS.4407, HS.4409, Ex
HS.4412 (khusus laminated wood), Ex HS.4418 (kecuali daun pintu dan daun jendela) dan Ex
HS.9406 (khusus bangunan prefabrikasi dari kayu) hanya dapat dilakukan setelah
verifikasi/penelusuran teknis sebelum muat barang. Verifikasi/penelusuran teknis dilakukan
oleh surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Hasil
verifikasi/penelusuran teknis akan dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk
digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian
pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.
Berikut ini penulis rangkum produk industri kehutanan dari ketiga peraturan Menperindag
tersebut, beserta kriteria teknis dan persyaratan kepabeanan yang harus dipenuhi:

No Nomor Pos Uraian Barang
Tarif HS

Kriteria Teknis

Persyaratan
Pabean
1 Ex. 4401 dan Serpih Kayu Tidak ada kriteria teknis
Ex. 4404
2 Ex. 4407
kayu gergajian Berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas
yang telah
penampang tidak lebih dari 10.000 mm2.
diolah lebih
lanjut dengan Berasal dari selain kayu merbau dengan
meratakan
ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000
keempat
mm2.
sisinya
sehingga
permukaannya
menjadi rata
dan halus
dengan
ketebalan
melebihi 6 mm
(S4S)
3 Ex. 4407
kayu olahan Tidak ada kriteria teknis
yang diperoleh
dengan
menyambung
kayu gergajian
yang telah
dikeringkan
dan diketam
keempat
sisinya setelah
proses finger
jointed dengan
ketebalan
melebihi 6 mm
4 4408
Lembaran
Tidak ada kriteria teknis
kayu veneer
(disambung
maupun tidak)
dan kayu
lainnya
digergaji
membujur,
dibelah, atau
dikuliti baik
diketam,
diampelas atau
"end jointed"
maupun tidak
dengan
ketebalan tidak
melebihi 6
mm.
5 4409
Kayu
Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E, yaitu
(termasuk jalur produk kayu olahan turunan dari S4S yang
dan potongan diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E)
untuk lantai
atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan
papan, tidak sudut lengkung minimal 3 mm (R3). Berasal
dipasang)
dari kayu merbau dengan ketentuan luas
dibentuk tidak penampang tidak lebih dari 10.000 mm2.
terputus (diberi Berasal dari selain kayu merbau dengan

ETPIK
ETPIK,
Endorsement,
LS

ETPIK,
Endorsement,
LS

ETPIK,
Endorsement,
Penyerahan
Barang CIF
atau CFR dan
Pembayaran
melalui
lembaga
perbankan

ETPIK,
Endorsement,
LS
lidah, diberi ketentuan luas penampang tidak lebih
alur, tepinya dari 4.000 mm2.
dikorok, diberi
lereng, diberi Decorative Profile, yaitu produk kayu olahan
lidah dan alur, yang dihasilkan dengan membentuk kayu
tepinya miring, dengan mesin moulder, sedemikian rupa
berbentuk V, sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi
beaded, diberi decorative) dan langsung dapat digunakan tanpa
pole bentukan, merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai
dibundarkan ukuran panjang yang diperlukan, dengan
atau semacam ketentuan sebagai berikut:
itu), sepanjang
Ukuran luas penampang tidak lebih dari
tepi atau
12.750 mm2;
permukaannya,
Untuk Decorative Profile Muka lebar;
diketam
Decorative sekurang-kurangnya setengah
maupun tidak
(1/2) muka lebar pada satu sisi; Tebal
diampelas atau
tidak lebih dari 25 mm, kedalaman
"fingerdecorative sekurang-kurangnya 3 mm;
jointed".
Tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm,
kedalaman decorative sekurangkurangnya 6 mm; Tebal lebih dari 50
mm, kedalaman decorative sekurangkurangnya 10 mm.
Untuk Decorative Profile Muka tebal;
Decorative sekurang-kurangnya setengah
(1/2) muka tebal pada satu sisi; Lebar
tidak lebih dari 50 mm, kedalaman
decorative sekurang-kurangnya 3 mm;
Lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm,
kedalaman decorative sekurangkurangnya 6 mm; Lebar lebih dari 80 mm
s/d 100 mm, kedalaman decorative
sekurang-kurangnya 15 mm; Lebar lebih
dari 100 mm, kedalaman decorative
sekurang-kurangnya 20 mm.
Untuk Decorative Profile dengan ukuran
luas penampang kurang dari 1.000 mm2
tidak terkena ketentuan ukuran dan
kedalaman decorativenya.
Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi
maka kedalaman profile merupakan
penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.
Kayu Profile untuk Kusen Pintu (Door Jamb)
atau Kusen Jendela (Window Jamb), dengan
ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200
mm2.
Kayu Profile untuk Rangka Pintu (Door Frame)
atau Rangka Jendela (Window Frame), dengan
ketentuan; Tebal tidak lebih dari 40 mm; Luas
penampang tidak lebih dari 6.600 mm2.
Wall Panel, mempunyai ukuran tebal tidak lebih
dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih
dari 4.000 mm2 dalam bentuk lidah dan alur
(tongue and groove), alur dan alur (groove and
groove) atau shiplap, dengan ketentuan sebagai
berikut; Lebar tidak lebih dari 50 mm
mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau
shiplap sekurang-kurangnya 2 mm; Lebar lebih
dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur
dan tinggi lidah atau shiplap sekurangkurangnya 3 mm; Lebar lebih dari 100 mm
mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau
shiplap sekurang-kurangnya 5 mm.

Flooring, mempunyai ukuran tebal tidak lebih
dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih
dari 7.000 mm2 dalam bentuk lidah dan alur
(tongue and groove), alur dan alur (groove and
groove) atau shiplap, dengan ketentuan sebagai
berikut: Lebar tidak lebih dari 50 mm
mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau
shiplap sekurang-kurangnya 2 mm; Lebar lebih
dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur
dan tinggi lidah atau shiplap sekurangkurangnya 3 mm; Lebar lebih dari 100 mm
mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau
shiplap sekurang-kurangnya 5 mm.
Decking, mempunyai ukuran tebal tidak lebih
dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari
9.000 mm2, dengan ketentuan: Dari jenis kayu
merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin
dan balau; Tebal tidak lebih dari 20 mm
mempunyai dalam reeded/ groove pada sisi lebar
sekurang-kurangnya 1,5 mm; Tebal lebih dari 20
mm s/d 35 mm mempunyai dalam reeded/
groove pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3
mm; Tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm
mempunyai dalam reeded/ groove pada sisi lebar
sekurang-kurangnya 5 mm. Bila terdapat
reeded/groove pada 2 (dua) sisi maka kedalaman
reeded/groove merupakan penjumlahan dari 2
(dua) sisi tersebut. Sekurang-kurangnya
setengah permukaan lebar harus diberi reeded
atau diberi 2 (dua) groove dengan jarak yang
proporsional pada sepanjang kayunya.
Flooring untuk Truck, Container, Ship Deck dan
Wagon, Dalam bentuk lidah dan alur (tongue
and groove) atau shiplap, dengan ketentuan
sebagai berikut: Dari jenis kayu merbau,
keruing, kempas dan bangkirai; Tebal tidak
lebih dari 50 mm; Luas penampang tidak lebih
dari 12.000 mm2; Dalam alur dan tinggi lidah
dan kedalaman shiplap sekurang-kurangnya 5
mm. Khusus pole, main sill, cross sill dan truck
body harus disertai dengan gambar yang
memuat spesifikasi teknis secara lengkap
(gambar set terpasang) dan harus diekspor
bersamaan dengan flooringnya.
Post dan Beam, produk kayu olahan dalam
bentuk E4E dan diberi reeded/groove, dengan
ketentuan sebagai berikut: Luas penampang
tidak lebih dari 4.500 mm2 mempunyai reeded
/groove pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman
pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2
mm; Luas penampang tidak lebih dari 8.100
mm2 mempunyai reeded /groove pada 4 (empat)
sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing
sisi sekurang-kurangnya 2 mm; Luas
penampang diatas 8.100 mm2 sampai dengan
14.400 mm2 mempunyai reeded/groove pada 4
(empat) sisinya, dengan kedalaman pada
masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm.

6 4410

7 4411

8 4412

Window Board, dengan ketentuan sebagai
berikut: Salah satu sisi tebal diberi bentukan
profile bullnose (lengkung setengah lingkaran);
Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30
mm; Luas penampang tidak lebih dari 7.800
mm2.
Papan partikel Tidak ada kriteria teknis
ETPIK,
dan papan
Endorsement,
semacam itu
Penyerahan
dari kayu atau
Barang CIF
bahan
atau CFR dan
mengandung
Pembayaran
lignin lainnya,
melalui
diaglomerasi
lembaga
dengan resin
perbankan
atau bahan
perekat
organik
lainnya
maupun tidak.
Papan terbuat Tidak ada kriteria teknis
ETPIK,
dari serat kayu
Endorsement
atau bahan
mengandung
lignin lainnya,
direkatkan
dengan resin,
bahan organik
lainnya
maupun tidak.
Kayu lapis,
Laminated Board (Jointed Board), yaitu produk ETPIK,
panel lapisan kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan Endorsement,
kayu dan kayu kepingan kayu kearah penampang lebar dengan
berlapis
cara dikempa (di pres) menggunakan perekat, Khusus Kayu
semacam itu. dengan ketentuan luas penampang masingLapis
masing keping tidak lebih dari 4.000 mm2.
ditambah
Penyerahan
Laminated Block, yaitu produk kayu olahan
Barang CIF
yang dihasilkan dari penggabungan kepingan
atau CFR dan
kayu kearah penampang tebal dengan cara
Pembayaran
dikempa (di pres) menggunakan perekat, dengan melalui
ketentuan luas penampang masing-masing
keping tidak lebih dari 6.000 mm2

9 4413.00.00.00 Kayu
Tidak ada kriteria teknis
dipadatkan
berbentuk
block, pelat,
jalur atau
profil.
10 4414.00.00.00 Bingkai kayu Tidak ada kriteria teknis
untuk lukisan,
foto, cermin,
atau barang
semacam itu.
11 4415
Peti, kotak,
Palet kotak dan palet papan harus dalam bentuk
krat, drum dan terpasang.
pengemas
semacam itu
dari kayu,
gelondong
kabel dari
kayu, palet
kotak dan
papan untuk
muatan lainnya
dari kayu,
kerah palet
dari kayu.
12 4416
Tahang, tong, Tidak ada kriteria teknis
bejana, pasu
dan produk
lainnya dari
pembuat
tong/pasu dan
bagiannya dari
kayu, termasuk
papan
lengkung
untuk tahang.
13 4417
Perkakas,
Tidak ada kriteria teknis
badan
perkakas,
pegangan
perkakas,
badan sapu
atau sikat dan
pegangannnya,
dari kayu;
acuan dan
kelebut sepatu
bot atau
sepatu, dari
kayu.

lembaga
perbankan
Khusus
Laminated
Wood
ditambah LS
ETPIK,
Endorsement

ETPIK

ETPIK,
Endorsement

ETPIK

ETPIK
14 4418

ETPIK,
Endorsement,
LS (kecuali
daun pintu
dan daun
jendela)

15

ETPIK

16
17
18

19
20
21
22

23

24

25

26

Perabot dan
Elemen bangunan dari kayu yang merupakan
bahan
unit kesatuan dari bangunan harus dalam bentuk
pembangun
set elemen bangunan disertai gambar yang
rumah dari
memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa
kayu, temasuk merubah bentuk dan memotongnya.
panil kayu
selular, rakitan
panel penutup
lantai, atau
sirap dan
"shake".
4419.00.00.00 Perangkat
Tidak ada kriteria teknis
makan dan
perangkat
dapur dari
kayu
4421.90.20.00 Batang kayu Tidak ada kriteria teknis
korek api.
Ex.
Paving Blok Tidak ada kriteria teknis
4421.90.99.00 dari kayu.
Kayu Cendana Tidak ada kriteria teknis
dan produk
kayu Cendana.
Ex. 4601
Produk dari
Tidak ada kriteria teknis
rotan
Ex. 4602
Produk dari
Tidak ada kriteria teknis
rotan
Ex. 9401
Produk dari
Tidak ada kriteria teknis
rotan
9401.61.00.00 Tempat duduk Tidak ada kriteria teknis
lainnya dengan
rangka dari
kayu, diberi
lapisan
penutup.
9401.69.00.00 LainTidak ada kriteria teknis
lain(Tempat
duduk lainnya
dengan rangka
dari kayu tidak
diberi lapisan
penutup)
9403.30.00.00 Perabotan
Tidak ada kriteria teknis
kayu dari jenis
yang
digunakan di
kantor.
9403.40.00.00 Perabotan
Tidak ada kriteria teknis
kayu dari jenis
yang
digunakan di
dapur
9403.50.00.00 Perabotan
Tidak ada kriteria teknis
kayu dari jenis
yang
digunakan di

ETPIK
ETPIK,
Endorsement
ETPIK

ETPIK, LS
ETPIK, LS
ETPIK, LS
ETPIK

ETPIK

ETPIK

ETPIK

ETPIK
27
28

29
30

kamar tidur.
9403.60.00.00 Perabotan
kayu lainnya.
9403.90.00.00 Bagian
Perabotan dari
Kayu
Ex. 9403
Produk dari
rotan
9406.00.92.00 Bangunan
Prefabrikasi
dari kayu

Tidak ada kriteria teknis

ETPIK

Tidak ada kriteria teknis

ETPIK

Tidak ada kriteria teknis

ETPIK, LS

Bangunan Prefabrikasi dari kayu harus dalam ETPIK, LS
bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan
gambar yang memuat spesifikasi teknis secara
lengkap tanpa merubah bentuk dan
memotongnya.
Lihat produk industri kehutanan yang terkena bea keluar disini..
TOLERANSI UKURAN DAN KECACATAN
Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:
Tebal tidak lebih dari 0,5 mm; Lebar tidak lebih dari 1 mm; Panjang tidak lebih dari 50
mm.
Cacat karena pengerjaan mesin ( machine – defect ) diperkenankan tidak lebih dari 5%
dari jumlah volume yang diekspor.
PERTANYAAN DAN JAWABAN
pak..mohon info-nya. begini perusahan kami mo export pallet kayu k jepang..tp di tempat kami
membeli pallet tdk bisa export karena tdk memiliki et-pik. gimana caranya kalo kita mo export
pallet kayu di perusahaan kayu tsb, soale kwalitas ckp baik..sedangkan perusahaan tsb tdk mo
mengurus et-pik dg alasan mahal,lama,berbelit..tlg d jwb pak (Anonim)
Jawab: untuk ekspor palet masuk dalam pos tariff 4415, yang harus dipenuhi persyaratan
pabeannya adalah ETPIK dan Endorsement. Solusinya adalah Perusahaan tersebut
mengajukan ETPIK ke Deperdag. Saran penulis jangan meminjam perusahaan yang telah
mempunyai ijin ekspor (export license), karena pada prinsipnya hal tersebut menyalahi filosopi
diberlakukan peraturan tersebut. Peraturan bermaksud untuk membatasi ekspor, agar hutan
tidak rusak, karena kita tahu hutan merupakan paru-paru bumi.
Demikian semoga bermanfaat, apabila ada kesalahan penafsiran atas peraturan tersebut penulis
bersedia untuk saling berdiskusi.
PUSTAKA
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Tentang
Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Perubahan atas
Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 Tentang Ketentuan
Umum di Bidang Ekspor (DICABUT);
Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/PER/2/2007 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Endrosement Oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Ketentuan Ekspor
Rotan dan Produk Rotan.
Perdagangan global yang dinamis menuntut pengusaha profesional untuk absorbe dan
menangkap peluang pasar yang memiliki persaingan ketat. Setelah krisis ekonomi, Indonesia
memiliki upaya untuk menstabilkan perekonomian dan mendorong ekspor non gas melalui
deregulasi, nilai tukar, pengendalian inflasi dan menstabilkan neraca perdagangan. Salah satu
kelemahan utama dari UKM adalah modal dan pengetahuan pasar. Pemerintah mendukung
untuk mempromosikan UKM untuk memiliki peran yang lebih besar dalam perekonomian
nasional serta perusahaan daerah dan sebagai individu.
Jawa Timur memiliki 38 kabupaten potensial dengan berbagai macam sumber daya pertanian
dan industri. Untuk mendukung UKM dalam mempromosikan produk mereka, Perdagangan
Internasional Divisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui katalog
ini memberikan beberapa informasi tentang produk Ekspor Jawa Timur Potensi UKM.
Diharapkan, katalog ini akan menjadi bermanfaat besar.
Berikut daftar produk yang bernilai ekspor:
1. Furniture
2. Handucraft
3. Cosmetics
4. Garment
5. Leather Product
6. Foods and Beverages
APA ITU EKSPOR
Kegiatan menjual dan mengirim suatu produk dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain
melalui pengawasan pihak kepabeanan. Melakukan ekspor berarti melakukan transaksi
perdagangan internasional yang menyangkut kepentingan antar bangsa sehingga harus tunduk
aturan serta hukum bisnis internasional.
Ekspor merupakan salah satu sumber utama perolehan devisa negara yang diperlukan untuk
mendukung pembangunan ekonomi nasional sehingga perlu untuk terus ditingkatkan dengan
tetap menjaga ketersediaan barang dan bahan untuk kebutuhan dalam negeri. Beberapa
pengertian utama :
1. Ekspor
: kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean
2. Daerah Pabean : wilayah Republik Indonesia yg melimputi wilayah darat, perairan, dan ruang
udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan
landasan kontinent yang di dalamnya berlaku Undang-Undang mengenai
kepabenan
3. Eksportir
: orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum
atau bukan badan hukum, yang melakukan ekspor
4. Barang
: setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun
tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan
Maksud dan Tujuan Ekspor
Kegiatan ekspor membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Berikut ini beberapa manfaat
kegiatan ekspor:
1. Memperluas Pasar bagi Produk Indonesia
Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar
negeri. Sebagai contoh adalah produk batik dan produk mebel ukiran dari Indonesia, yang
merupakan produk yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Apabila permintaan terhadap
produk buatan Indonesia semakin meningkat, pendapatan para produsen batik dan pengusaha
mebel semakin besar. Dengan demikian, kegiatan produksi batik dan mebel di Indonesia
akan semakin berkembang.
2. Menambah Devisa Negara
Perdagangan antarnegara memungkinkan eksportir Indonesia untuk menjual barang kepada
masyarakat luar negeri. Transaksi ini dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan
demikian, kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber
penerimaan Negara dari sector pajak ekspor.
3. Memperluas Lapangan Kerja
Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin luasnya
pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat. Semakin
banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga lapangan kerja semakin luas.
4. Pengembangan UMKM dan Koperasi
Prosedur dan Persyaratan Ekspor
Untuk memulai bisnis ekspor, kita harus menyiapkan dokumen dan mengikuti prosedur sbb:
Mempersiapkan produk contoh barang dan spesifikasi produk yang ditawarkan kepada
1.
pembeli
Barang (hasil industri, pertanian/perkebunan/kehutanan, pertambangan,
kelautan/perikanan, kerajinan)
Barang digolongkan menjadi 4 kelompok:
a. - Barang diatur (kopi, tekstil, kayu lapis, kayu cendana)
- Barang diawasi (inti kelapa sawit, minyak & gas bumi, kulit buaya, pupuk urea)
- Barang dilarang (ikan arwana, benih ikan sidat, karet bongkah, barang kuno)
- Barang bebas (Semua barang yang selain diatas)
b. Jasa layanan (jasa keuangan/manajemen, teknologi informasi, tenaga kerja)
2. Mencari calon pembeli di luar negeri
3. Mencari calon pembeli di luar negeri dapat dilakukan dengan:
Melakukan promosi online produk kita melalui intenet
Promosi Online dapat dilakukan dengan membuat website yang memuat produk-produk
- yang kita miliki, atau dengan bergabung dengan e-marketplace dunia, seperti
Alibaba.com, Globalsources.com dan eBay.com serta emarket place vertical yang sesuai
dengan produk yang kita jual.
Mengikuti pameran dagang
Di pameran dagang buyers tampak bersemangat dan lebih pro-aktif untuk mengunjungi
para peserta pameran dagang di standnya masing-masing, artinya di pameran dagang
para buyers-lah yang datang mencari dan datang ke tempat anda. Dipastikan mereka
akan memanfaatkan acara kunjungan ke pameran dagang dengan sebaik-baiknya,
mereka tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Di pameran dagang para buyers tidak
- merasa di bawah tekanan untuk melakukan pembelian, sementara penjual (peserta
pameran dagang) juga tidak perlu datang langsung ke daerah atau negara asal para calon
pembeli tersebut yang akan memerlukan biaya besar dan waktu yang banyak. Pameran
dagang merupakan tempat yang baik untuk memperkenalkan produk barukarena para
buyers pun juga mencari produk baru untuk pengembangan bisnis mereka. Partisipasi
pada pameran dagang juga merupakan kesempatan bagi Anda untuk menemukan
perusahaan yang tepat untuk menjadi agen.
Kontrak penjualan (sales contract), yaitu dokumen yang berisi kesepakatan antara eksportir
4.
dan importir yang berisi tentang:
a. Uraian lengkap tentang barang diekspor
b. Jumlah barang
c. Harga satuan dan total harga
d. Pelabuhan tujuan
e. Syarat pembayaran
f. Syarat lain yang dianggap perlu
Faktur perdagangan (commercial Invoice), yaitu dokumen yang dikeluarkan pihak eksportir
5. untuk importir, yang berisi informasi lengkap barang yang diekspor. Faktur ini dipakai
sebagai bukti transaksi.
Letter of Credit (L/C), yaitu alat bukti pembayaran atas satu transaksi antara eksportir dan
6. importir. Dokumen ini dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir untuk
memberi hak kepada eksportir menarik uang atas beban importir.
7. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), merupakan dokumen utama pada setiap peristiwa
ekspor barang. Dokumen ini ditandatangani eksportir, pejabat bea dan cukai, dan pejabat
bank devisa. Fungsi PEB adalah:
- Sebagai pencatat ekspor
- Menetapkan besarnya PE dan PET
- Mendapatkan isin muat ke kapal oleh bea dan cukai
Polis Asuransi, adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi
8.
untuk menjamin keselamatan barang yang dikirim.
Bill of Leading (B/L), merupakan tanda terima barang yang dikeluarkan oleh perusahaan
9.
pelayaran sebagai bukti pemilikan atas kepemilikan barang yang sudah dimuat di kapal laut.
Packing List, adalah dokumen rincian lengkap tentang barang yang terdapat dalam peti, jenis
10.
bahan pengemas, serta cara pengemasan.
Certificate of Origine/Surat Keterangan Asal (SKA), yaitu surat pernyataan yang
11.
menyebutkan asal suatu barang.
Surat Pernyataan Mutu (SPM), dokumen yang menjelaskan mutu barang ekspor berdasarkan
12.
pengujian laboratorium.
Wesel Ekspor (Bill of Exchange), ialah dokumen yang diterbitkan oleh eksportir yang
13. ditujukan pada bank pembuka L/C yang merupakan surat perintah untuk membayar tanpa
syarat sejumlah uang sesuai dengan harga yang tercantum pada L/C
Prosedur Ekspor
Untuk melakukan ekspor, harus melalui urutan-urutan sebagai berikut:
Korespondensi, yaitu eksportir melakukan korespondensi dengan importir di luar negeri
a.
untuk menawarkan komoditas yang mau dijual.
Pembuatan Kontrak Dagang, setelah importir setuju dengan semua kondisi yang ditawarkan
b.
oleh eksportir, kontrak dagang segera dibuat.
Penerbitan Letter of Credit (L/C), importir membuka L/C melalui bank koresponden di
c. negaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke bank devisa yang ditunjuk eksportir di
Indonesia.
Mempersiapkan barang ekspor, dengan diterimanya L/C, eksportir segera mempersiapkan
d.
barang yang dipesan importir.
Mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pendaftaran dilakukan ke bank devisa
e. dengan melampirkan keterangan sanggup membayar apabila barang ekspornya terkena pajak
ekspor.
Pemesanan ruang kapal, dilakukan eksportir ke Perusahaan. Pelayaran Samudera atau
f.
perusahaan penerbangan.
Pengiriman barang ke pelabuhan. Tahapan ini dapat dilakukan oleh eksportir sendiri melalui
g.
perusahaan jasa pengiriman barang.
Pemeriksaan Bea Cukai, pihak Bea Cukai akan memeriksa barang-barang yang akan di
h. ekspor beserta dokumennya. Setelah itu ia akan mendatangani pernyataan persetujuan muat
yang ada pada PEB.
Pemuatan barang ke kapal. Setelah PEB ditandatangani oleh pihak Bea Cukai, barang bisa
i.
dimuat ke kapal. Kemudian pihak pelayaran akan memberikan B/L kepada Eksportir.
Surat Keterangan Asal Barang (SKA), surat ini bisa diperoleh dari Kanwil Depperindag atau
j.
kantor Depperindag setempat.
Pencairan L/C, apabila barang sudah dikapalkan, eksportir bisa mencairkan L/C ke bank
k.
dengan menyerahkan syarat B/L, faktur, packing list.
l. Pengiriman barang ke importir.
Syarat Menjadi Eksportir
Untuk menjadi sebuah Perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
1. Badan Hukum, dalam bentuk :
- CV (Commanditaire Vennotschap)
- Firma
- PT (Perseroan Terbatas)
- Persero (Perusahaan Perseroan)
- Perum (Perusahaan Umum)
- Perjan (Perusahaan Jawatan)
- Koperasi
2. Memiliki NPWP (Nomor Wajib Pajak)
3. Mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti:
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Perdagangan
- Surat Izin Industri dari Dinas Perindustrian
- Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing
(PMA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Memiliki Angka Pengenal Ekspor (APE)
Klasifikasi Eksportir
1. Eksportir Produsen, dengan syarat:
- Sebagai Eksportir Produsen dalam upaya memperoleh legalitasnya seyogyanya
memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu mengisi formulir isian yang disediakan
oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi, dan Instansi
teknis yang terkait.
- Memiliki Izin Usaha Industri
- Memiliki NPWP
- Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi dan
pejabat yang ditunjuk (secara berkala setiap tiga bulan) yang disyahkan oleh Bank
Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti: tidak terlibat tunggakan pajak,
tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan.
2. Eksportir Bukan Produsen, dengan syarat:
- Sebagai Eksportir bukan Produsen untuk memperoleh legalitas seyogyanya
memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu mengisi formulir isian yang disediakan
oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi dan Instansi
teknis yang terkait
- Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan
- Memiliki NPWP
- Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi/pejabat
yang ditunjuk (setiap tiga bulan) yang disyahkan oleh Bank Devisa dengan
melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat
tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan
Proses Kontrak Dagang
1.
Eksportir melakukan promosi melalui media promosi seperti pameran dagang, pameran
maya, dan lainnya atau menghubungi badan khusus urusan promosi atase perdagangan
atau lainnya.
2.
Importir yang berminat mengirimkan Surat Permintaan Harga (Letter of Inquiry)
kepada eksportir.
3.
Eksportir memenuhi permintaan importir dengan mengirimkan Surat Penawaran Harga
(Offer Sheet).
4.
Importir setelah mempelajari dengan seksama offer sheet dari eksportir lalu
mengirimkan Surat Pesanan (Order sheet) kepada eksportir.
5.
Eksportir menyiapkan kontrak jual beli (Sale’s Contract) sesuai dengan data-data dari
Offer Sheet dan order sheet dan mengirimkannya kepada importir.
6.
Importir mempelajari Sale’s Contract tersebut dan apabila setuju maka importir akan
menandatangani sale’s contract tersebut (Sales’ confirmation) dan mengirimkannya
kepada eksportir.
Cara Pembayaran (Term Of Payment)
1.
Advance Payment
Dalam gambaran umum, model pembayaran Advance Payment adalah pembayaran paling
aman bagi Exporter, dengan alasan, Exporter mendapatkan pembayaran terlebih dahulu.
Model pembayaran ini dalam aplikasi sehari hari. Scheme pembayaran ini bisa di atur,
bilamanakah Advnace Payment dilakukan atau bahasa sederhananya kapan exporter akan
terima uangnya?
Ada 2 cara dalam aplikasi pembayaran AP
1. Pembayaran diterima sebelum Proses Produksi
2. Pembayaran diterima sebelum shipment (sudah produksi)
Perusahaan sering menyebut pembayaran model ini dengan istilah TT (Telegraphic
Transfer).
- TTBP (TT Before Production)
- TTBS (TT Before Shipment)
Dari kedua waktu terima pembayaran, yang paling sering digunakan adalah TTBS. artinya
Exporter akan melakukan/ merealisasi shipment setelah dana yang dikirim oleh Importer
sudah dikredit ke Account Exporter.
Exporter harus yakin dan pasti bahwa dana yang dikirim benar benar sudah dikredit di
rekening mereka. TIDAK DISARANKAN merealisasi shipment berdasarkan Aplikasi
Transfer yg dikirim oleh Importer, dengan alasan:
1. Masih berupa aplikasi tranfer, belum realisasi transfer oleh Bank
2. Salah transfer ke Bank yang ditunjuk
3. Ketidak cocokan dana yang diterima dengan invoice atas barang yang akan dikirim
dalam nilai yg signifikan.
Perihal ketidak cocokan dana yang diterima dan nilai invoice yg akan dikirim sudah menjadi
rahasia umum bahwa selalu ada selisih kurang atas dana yg diterima dengan nilai invoice,
misalkan:
- Rencana shipment dengan nilai order USD. 100.000,00 untuk sekali shipment
- Exporter menyiapkan barang dengan nilai invoice USD. 100.000,00
- Importer transfer dana sebesar USD. 100,000.00
- Berapakah dana yang diterima oleh Exporter?
- Exporter akan terima dana kurang dari USD. 100,000.00 ada potongan biaya dari Third
Party Bank sekitar USD. 20.00 - USD. 30.00 bisa lebih bisa kurang.
Selain itu, walaupun pembayaran model ini dikenal paling aman untuk Exporter, namun
Exporter juga tetap waspada, karena masih ada kemungkinan resiko dalam hal " barang
sudah diproses Produksi atau sudah siap shipment namun importer membatalkan order atau
tidak jadi transfer atau menunda transfer lain waktu "
2.

Open Account
Open Account adalah sistem pembayaran dimana belum dilakukan pembayaran apa-apa
oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba dan diterima importir
atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati.
Open account (sistem rekening terbuka) biasanya terjadi pada pemasaran ekspor dengan
kantor cabang atau perwakilan di luar negeri atau dengan mitra dagang yang sudah
dipercaya. Eksportir setelah melakukan pengapalan barang akan mengirimkan invoice
kepada importir. Dalam invoice tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal dan waktu
tertentu kapan importir harus melakukan pembayaran.
Sistem pembayaran ini dapat terjadi apabila :
1. Ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir
2. Barang-barang dan dokumen akan langsung dkorim kepada pembeli
3. Eksportir kelebihan dana
4. Eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang transfer
pembayaran.
Resiko Open Account
Resiko-resiko yang dapat terjadi dalam sistem pembayaran ini antara lain :
- Eksportir tidak mendapat perlindungan apakah importir akan membayar.
- Dalam hal importir tidak membayar, eksportir akan kesulitan dalam membuktikannya di
pengadilan karena tidak ada bukti-bukti
- Penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi eksportir.

3.

Colection (Wesel Inkaso)
Pembayaran Inkaso adalah suatu bentuk pembayaran yang penagihan pembayarannya
melalu jasa perbankan, dimana dokumen2 pendukung yang di gunakan dalam transaksi jual
beli disalurkan melalui Bank. Dokumen yang lazim di-inkasokan antara lain: Draft (wesel),
Invoice & Dokumen Pangangkutan.
Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada importir atas dasar :
- D/P (Documents against Payment). Penyerahan dokumen kepada importir dilakukan
apabila importir telah membayar.
- D/A (Document agains Acceptance). Penyerahan dokumen kepada importir apabila
importir telah menerima wesel yang bersangkutan.

4.

Letter of Credit
Letter of credit, atau sering disingkat menjadi L/C, LC, atau LOC, adalah sebuah cara
pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa
menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar
negeri (kepada pemesan).

Incoterms

Incoterms atau International Commercial Terms adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk
menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional.
Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan
pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung
jawab prosesekspor-impor, penanggung biaya yang timbul dan penanggung risiko bila terjadi
perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman.
Incoterms dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of
Commerce (ICC), versi terakhir yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2011 disebut sebagai
Incoterms 2010. Incoterms 2010 dikeluarkan dalam bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan 31
bahasa lain sebagai terjemahan resmi. Dalam Incoterms 2010 hanya ada 11 istilah yang
disederhanakan dari 13 istilah Incoterms 2000, yaitu dengan menambahkan 2 istilah baru dan
menggantikan 4 istilah lama. Istilah baru dalam Incoterms 2010 yaitu Delivered at Terminal
(DAT); dan Delivered at Place (DAP). Sedangkan 4 istilah lama yang digantikan yaitu:
Delivered at Frontier (DAF); Delivered Ex Ship (DES); Delivered Ex Quay (DEQ); Delivered
Duty Unpaid (DDU). Pada Incoterms 2010, istilah dibagi dalam 2 kategori berdasar metode
pengiriman, yaitu 7 istilah yang berlaku secara umum, dan 4 istilah yang berlaku khusus untuk
pengiriman melalui transportasi air.

Terdapat 13 persyaratan perdagangan internasional di dalam Incoterm yang berbentuk
singkatan:
1. EXW: Ex Work (named place)
Adalah syarat yang merupakan kewajiban paling ringan bagi penjual dan pembeli, yaitu masing
– masing pihak wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan kewajiban untuk
mengambil barang – barang itu dari tempat penjual. Apabila pihak – pihak menginginkan
penjual bertanggung jawab untuk memuat barang – barang pada saat pemberangkatan dan
memikul semua resiko dan biaya pemuatan, maka hal tersebut harus dijelaskan dengan cara
menambah kata – kata yang tegas di dalam kontrak jual beli.
2. FCA: Free Carrier (named place)
Bahwa penjual melakukan penyerahan barang – barang yang sudah mendapat ijin ekspor,
kepada pengangkut yang ditunjuk pembeli di tempat tersebut. Catatan: Pemilihan tempat
penyerahan barang – barang mempunyai dampak pada kewajiban bongkar muat barang – barang
d tempat itu. Jika penyerahan terjadi di tempat penjual makapenjual bertanggung jawab untuk
memuat. Jika penyerahan terjadi di tempat lain maka penjual tidak bertanggung jawab untuk
membongkar.
3. FAS: Free Alongside Ship (named port of shipment)
Bah penjual melakukan penyerahan barang – barang, bila barang – barang itu ditempatkan di
samping kapal di pelabuhan pengapalan yang disebut. Hal ini bearti bahwa pembeli wajib
memikul semua biaya dan semua resiko kehilangan atau kerusakan atas barang – barang mulai
saat itu.
4. FOB: Free on Board (named port of shipment)
Penjual melakukan penyerahan barang – barang bila barang – barang melewati pagar kapal di
pelabuhan pengapalan yang disebut. Hal tersebut bearti bahwa pembeli wajib memikul semua
biaya dan resiko atas kehilangan atau kerusakan barang mulai dari titik itu. Syarat ini menuntut
penjual untuk mengurus formalitas ekspor. Syarat ini hanya dapat dipakai untuk angkutan laut
dan sungai saja.
5. CFR: Cost on Freight (named port of destination)
Penjual melakukan penyerahan barang – barang bila barang – barang melewati pagar kapal di
pelabuhan pengapalan. Dalam hal ini penjual wajib membayar biaya – biaya dan ongkos angkut
yang perlu untuk mengangkut barang – barang itu samapi ke pelabuhan tujuan yang disebut.
Resiko kehilangan ataupun kerusakan atas barang – barang tersebut termasuk setiap biaya
tambahan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi setelah waktu penyerahan itu berpindah
dari penjual kepada pembeli. Syarat ini hanya dapat berlaku untuk angkutan laut dan sungai.
6. CIF : Cost, Insurance, and freight (named port of destination)
Bahwa penjual melakukan penyerahan barang – barang kepada pengangkut yang ditunjuknya
sendiri, tetapi penjual wajib pula membayar ongkos – ongkos angkut yang perlu untuk
mengangkut barang – barang itu sampai ke tempat tujuan. Hal tersebut bearti bahwa pembeli
memikul semua resiko dan membayar semua ongkos yang timbul setelah barang – barang yang
wajib setelah barang – barang.
7. CPT: Carriage Paid To (named place of destination)
Adalah bahwa penjual menyerahkan barang – barang kepada pengangkut yang ditunjuknya
sendiri, tetapi penjual wajib membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang –
barang tersebut sampai ke tempat tujuan. Hal ini bearti bahwa pembeli memikul semua resiko
dan membayar setiap ongkos yang timbul setelah barang – barang yang diserahkan secara
demikian. Syarat ini mewajibkan penjual mengurus formalitas ekspor dan berlaku untuk alat
angkut apa saja termasuk angkutan aneka wahana (multimode transport).
8. CIP : Carriage an Insurance Paid To (named place of destination)
Penjual menyerahkan barang – barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sediri, namun
penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang – barang itu
sampai ke tempat tujuan yang telah disebut. Bearti pembeli memikul semua resiko dan
membayar semua ongkos yang timbul setelah barang – barang yang diserahkan secara demikian.
Penjual juga wajib menutup asuransi terhadap resiko kerugian dan kerusakan atas barang –
barang yang menimpa pembeli selama barang – barang dalam perjalanan. Syarat ini berlaku
bagi alat angkut apa saja.
9. DAF : Delivered at frontier (named place)
Bahwa penjual menyerahkan barang – barang bila barang – barang tersebut telah ditempatkan
ke dalam kewenangan pembeli saat datangnya alat angkut, belum dibongkar, sudah diurus
formalitas impornya di tempat atau pada titik yang disebut di wilayah perbatasan tetapi belum
memasuki wilayah pabean dari negara yang bertetangga. Syarat ini berlaku untuk alat angkut
apasaja bilamana barang – barang tersebut harus diserahkan di perbatasan darat. Bila
penyerahan dilakukan di pelabuhan maka penyerahan harus dilakukan di pelabuhan tujuan, di
atas kapal, atau di dermaga agar dapat dipakai syarat DES dan DEQ.
10. DES : Delivered Es Ship (named port of destination)
Adalah apabila penjual menyerahkan barang – barang bila barang – barang itu ditempatkan ke
dalam kewenangan pembeli di atas kapal, belum diurus formalitas impornya, dipelabuhan tujuan
yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan
barang – barang itu samapi ke pelabuhan tujuan yang disebut sebelum dibongkar. Syarat ini
hanya dipakai bila barang – barang akan diserahkan melalui laut atau sungai atau dengan alat
angkut aneka wahana di atas kapal di pelabuhan tujuan.
11. DEQ : Delivered Ex Quay (named port of destination)
Penjual menyerahkan barang – barang bila barang – barang itu ditempatkan ke dalam
kewenangan pembeli di atas dermaga, belum di urus formalitas impornya, di pelabuhan tujuan
yang disebut. Penjual wajib membayar semua biaya dan resko yang terkait dengan
pengangkutan barang – barang itu samapi ke pelabuhan tujuan yang disebut dan membongkar
barang – barang itu sampai ke pelabuhan tujuan yang disebut dan membongkar barang – barang
tersebut di atas dermaga. Bila pihak – pihak terkait menginginkan untuk memasukkan menjadi
tanggung jawab penjual, semua resiko dan biaya pengelolaan barang – barang mulai dari
dermaga ke tempat – tempat lain di dalam kawasan pelabatau diluar kawasan, maka di pakai
syarat DDU atau DDP
12. DDU : Delivered Duty unpaid (named place of destination)
Adalah penjual menyerahkan barang – barang kepada pembeli, belum diurus formlitas
impornya, dan belum dibongkar dari atas alat angkut yang baru datang di tempat tujuan yang
disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan
barang – barang itu sampai ke sana, kecuali bea masuk yang diperlukan di negara tujuan. Bea
masuk ini menjadi tanggung jawab pembeli, termasuk semua biaya dan reiko yang disebabkan
oleh kegagalan mengurus formalitas impor pada waktunya. Syarat ini dipaki untuk alat angkut
apa saja, tetapi apabila penyerahan barang akan dilakukan di pelabuhan tujuan di atas kapal atau
di atas dermaga, supaya dipakai syarat DES atau DEQ
13. DDP : Delivered Duty Paid (named place of destination)
Yaitu penjual menyerahkan barang – barang kepada pembeli sudah diurus formalitas impornya,
tetapi belum dibongkar dari atas alat angkut yang baru datang di tempat tujuan yang disebut.
Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang –
barang itu sampai ke sana, termasuk bea masuk apa pun yang diperlukan di negara tujuan.
Syarat ini boleh dipakai untuk jenis alat angkut mana saja.

More Related Content

More from Operator Warnet Vast Raha

More from Operator Warnet Vast Raha (20)

Halaman sampul target
Halaman sampul targetHalaman sampul target
Halaman sampul target
 
Makalah seni kriya korea
Makalah seni kriya koreaMakalah seni kriya korea
Makalah seni kriya korea
 
Makalah makromolekul
Makalah makromolekulMakalah makromolekul
Makalah makromolekul
 
126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul126895843 makalah-makromolekul
126895843 makalah-makromolekul
 
Kafer akbid paramata
Kafer akbid paramataKafer akbid paramata
Kafer akbid paramata
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Mata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budayaMata pelajaran seni budaya
Mata pelajaran seni budaya
 
Lingkungan hidup
Lingkungan hidupLingkungan hidup
Lingkungan hidup
 
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga penggantiPermohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
Permohonan untuk diterima menjadi tenaga pengganti
 
Odher scout community
Odher scout communityOdher scout community
Odher scout community
 
Surat izin keramaian
Surat izin keramaianSurat izin keramaian
Surat izin keramaian
 
Makalah keganasan
Makalah keganasanMakalah keganasan
Makalah keganasan
 
Perilaku organisasi
Perilaku organisasiPerilaku organisasi
Perilaku organisasi
 
Makalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetikaMakalah penyakit genetika
Makalah penyakit genetika
 
Undangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepaUndangan kecamatan lasalepa
Undangan kecamatan lasalepa
 
Bukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajakBukti registrasi pajak
Bukti registrasi pajak
 
Kop undangan aqiqah
Kop undangan aqiqahKop undangan aqiqah
Kop undangan aqiqah
 
Surat izin keramaian 2
Surat izin keramaian 2Surat izin keramaian 2
Surat izin keramaian 2
 
Shynta
ShyntaShynta
Shynta
 
Undangan kafosulino katulu
Undangan kafosulino katuluUndangan kafosulino katulu
Undangan kafosulino katulu
 

Ketentuan ekspor kayu

  • 1. Ketentuan Ekspor Kayu Tulisan ini sudah tidak relevan lagi dengan peraturan terbaru tentang ekspor kayu, silahkan Anda baca tulisan saya tentang Ketentuan Ekspor Kayu (Edisi I). Setelah selesai menulis tentang Barang Kiriman dari Luar Negeri dan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri , kali ini penulis akan melanjutkan pertanyaan yang masuk melalui Blog beacukai.blogspot.com yaitu mengenai ekspor kayu. Ketentuan mengenai ekspor kayu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/5/2008 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai: PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN DILARANG EKSPOR (Telah di update tanggal 13/06/12 Lihat Ketentuan Umum di Bidang Ekspor) UPDATE BARANG LARANGAN EKSPOR DISINI 1. Bantalan Rel Kereta Api dari kayu; yaitu kayu yang digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, diketam atau tidak, diampelas atau tidak, dengan ketebalan, lebar dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang masuk dalam Pos Tarif HS.4406. 2. Kayu Gergajian; yaitu kayu yang digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, tidak diketam, tidak diampelas, tidak end-jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm yang masuk dalam Pos Tarif HS.4407. 3. Kayu bulat; yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu; 4. Bahan baku serpih (BBS, kayu bundar atau kayu lainnya yang lazim digunakan untuk membuat kayu serpih sebagai bahan baku industry pulp atau industry sejenis), ukuran diameter 29 cm ke bawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu yang masuk dalam Pos Tarif ex. HS 4403 s.d. 4404; 5. Rotan mentah, rotan asalan, rotan WS (washed and sulphurized) dan rotan setengah jadi yang masuk dalam Pos Tarif ex. HS 1401.20.
  • 2. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN TANPA ADA PEMBATASAN EKSPOR Khusus untuk Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa dan kayu kelapa sawit dalam bentuk Surface Four Side (S4S) atau Pole (olahan bulat halus) dan olahan lanjutannya dapat diekspor tanpa dikenakan pembatasan ukuran. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN DENGAN PEMBATASAN EKSPOR Ekspor Produk Industri Kehutanan dapat dilaksanakan oleh perusahaan industri kehutanan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Perusahaan industri kehutanan yang dapat diakui sebagai ETPIK adalah perusahaan industri kehutanan yang telah memiliki izin usaha industry yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan. Untuk mendapat pengakuan sebagai ETPIK, perusahaan industri kehutanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan u.p. Direktur Jenderal dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: berita acara pemeriksaan fisik industri dan rekomendasi dari instansi teknis di daerah yang membina bidang industri kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI); fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan fotokopi akte notaris pendirian perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku. Setiap ekspor produk industri kehutanan yang berbahan baku kayu ulin harus memperoleh Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Direktur Jenderal Perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Kehutanan. Untuk memperoleh SPE perusahaan industri kehutanan yang telah diakui sebagai ETPIK harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan dengan melampirkan fotokopi dokumen ETPIK dan rekomendasi dari Departemen Kehutanan. Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam HS.4407, HS.4408, HS.4409, HS.4410, HS.4411, HS.4412, HS.4413, HS.4415, HS.4418, Ex.HS.4421.90.99.00 (khusus paving block dari kayu), HS.9406.00.92.00 harus mendapatkan pengesahan (endorsement). Endorsement dilakukan oleh sebuah lembaga independen yaitu Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan memperhatikan usulan dari Menteri Kehutanan. Dokumen asli atas endorsement digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean. Pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan yang termasuk dalam HS. 4408, HS. 4410 dan Ex HS. 4412 (khusus kayu lapis) dilaksanakan atas dasar Cost dan Freight (C&F), Cost Insurance and Freight (CIF) serta pembayarannya dilakukan melalui lembaga perbankan. Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam kelompok HS.4407, HS.4409, Ex HS.4412 (khusus laminated wood), Ex HS.4418 (kecuali daun pintu dan daun jendela) dan Ex HS.9406 (khusus bangunan prefabrikasi dari kayu) hanya dapat dilakukan setelah verifikasi/penelusuran teknis sebelum muat barang. Verifikasi/penelusuran teknis dilakukan oleh surveyor independen yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Hasil verifikasi/penelusuran teknis akan dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean. Berikut ini penulis rangkum produk industri kehutanan dari ketiga peraturan Menperindag tersebut, beserta kriteria teknis dan persyaratan kepabeanan yang harus dipenuhi: No Nomor Pos Uraian Barang Tarif HS Kriteria Teknis Persyaratan Pabean
  • 3. 1 Ex. 4401 dan Serpih Kayu Tidak ada kriteria teknis Ex. 4404 2 Ex. 4407 kayu gergajian Berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas yang telah penampang tidak lebih dari 10.000 mm2. diolah lebih lanjut dengan Berasal dari selain kayu merbau dengan meratakan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 keempat mm2. sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S) 3 Ex. 4407 kayu olahan Tidak ada kriteria teknis yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm 4 4408 Lembaran Tidak ada kriteria teknis kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau "end jointed" maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm. 5 4409 Kayu Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E, yaitu (termasuk jalur produk kayu olahan turunan dari S4S yang dan potongan diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) untuk lantai atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan papan, tidak sudut lengkung minimal 3 mm (R3). Berasal dipasang) dari kayu merbau dengan ketentuan luas dibentuk tidak penampang tidak lebih dari 10.000 mm2. terputus (diberi Berasal dari selain kayu merbau dengan ETPIK ETPIK, Endorsement, LS ETPIK, Endorsement, LS ETPIK, Endorsement, Penyerahan Barang CIF atau CFR dan Pembayaran melalui lembaga perbankan ETPIK, Endorsement, LS
  • 4. lidah, diberi ketentuan luas penampang tidak lebih alur, tepinya dari 4.000 mm2. dikorok, diberi lereng, diberi Decorative Profile, yaitu produk kayu olahan lidah dan alur, yang dihasilkan dengan membentuk kayu tepinya miring, dengan mesin moulder, sedemikian rupa berbentuk V, sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi beaded, diberi decorative) dan langsung dapat digunakan tanpa pole bentukan, merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai dibundarkan ukuran panjang yang diperlukan, dengan atau semacam ketentuan sebagai berikut: itu), sepanjang Ukuran luas penampang tidak lebih dari tepi atau 12.750 mm2; permukaannya, Untuk Decorative Profile Muka lebar; diketam Decorative sekurang-kurangnya setengah maupun tidak (1/2) muka lebar pada satu sisi; Tebal diampelas atau tidak lebih dari 25 mm, kedalaman "fingerdecorative sekurang-kurangnya 3 mm; jointed". Tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman decorative sekurangkurangnya 6 mm; Tebal lebih dari 50 mm, kedalaman decorative sekurangkurangnya 10 mm. Untuk Decorative Profile Muka tebal; Decorative sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi; Lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 3 mm; Lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman decorative sekurangkurangnya 6 mm; Lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 15 mm; Lebar lebih dari 100 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 20 mm. Untuk Decorative Profile dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm2 tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman decorativenya. Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (Door Jamb) atau Kusen Jendela (Window Jamb), dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm2. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (Door Frame) atau Rangka Jendela (Window Frame), dengan ketentuan; Tebal tidak lebih dari 40 mm; Luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm2. Wall Panel, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm2 dalam bentuk lidah dan alur (tongue and groove), alur dan alur (groove and groove) atau shiplap, dengan ketentuan sebagai
  • 5. berikut; Lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya 2 mm; Lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurangkurangnya 3 mm; Lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya 5 mm. Flooring, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm2 dalam bentuk lidah dan alur (tongue and groove), alur dan alur (groove and groove) atau shiplap, dengan ketentuan sebagai berikut: Lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya 2 mm; Lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurangkurangnya 3 mm; Lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau shiplap sekurang-kurangnya 5 mm. Decking, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm2, dengan ketentuan: Dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau; Tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam reeded/ groove pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm; Tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam reeded/ groove pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm; Tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam reeded/ groove pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm. Bila terdapat reeded/groove pada 2 (dua) sisi maka kedalaman reeded/groove merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut. Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi reeded atau diberi 2 (dua) groove dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya. Flooring untuk Truck, Container, Ship Deck dan Wagon, Dalam bentuk lidah dan alur (tongue and groove) atau shiplap, dengan ketentuan sebagai berikut: Dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai; Tebal tidak lebih dari 50 mm; Luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm2; Dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman shiplap sekurang-kurangnya 5 mm. Khusus pole, main sill, cross sill dan truck body harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan flooringnya.
  • 6. Post dan Beam, produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi reeded/groove, dengan ketentuan sebagai berikut: Luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm2 mempunyai reeded /groove pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm; Luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm2 mempunyai reeded /groove pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm; Luas penampang diatas 8.100 mm2 sampai dengan 14.400 mm2 mempunyai reeded/groove pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm. 6 4410 7 4411 8 4412 Window Board, dengan ketentuan sebagai berikut: Salah satu sisi tebal diberi bentukan profile bullnose (lengkung setengah lingkaran); Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm; Luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm2. Papan partikel Tidak ada kriteria teknis ETPIK, dan papan Endorsement, semacam itu Penyerahan dari kayu atau Barang CIF bahan atau CFR dan mengandung Pembayaran lignin lainnya, melalui diaglomerasi lembaga dengan resin perbankan atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak. Papan terbuat Tidak ada kriteria teknis ETPIK, dari serat kayu Endorsement atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak. Kayu lapis, Laminated Board (Jointed Board), yaitu produk ETPIK, panel lapisan kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan Endorsement, kayu dan kayu kepingan kayu kearah penampang lebar dengan berlapis cara dikempa (di pres) menggunakan perekat, Khusus Kayu semacam itu. dengan ketentuan luas penampang masingLapis masing keping tidak lebih dari 4.000 mm2. ditambah Penyerahan Laminated Block, yaitu produk kayu olahan Barang CIF yang dihasilkan dari penggabungan kepingan atau CFR dan kayu kearah penampang tebal dengan cara Pembayaran dikempa (di pres) menggunakan perekat, dengan melalui
  • 7. ketentuan luas penampang masing-masing keping tidak lebih dari 6.000 mm2 9 4413.00.00.00 Kayu Tidak ada kriteria teknis dipadatkan berbentuk block, pelat, jalur atau profil. 10 4414.00.00.00 Bingkai kayu Tidak ada kriteria teknis untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu. 11 4415 Peti, kotak, Palet kotak dan palet papan harus dalam bentuk krat, drum dan terpasang. pengemas semacam itu dari kayu, gelondong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu. 12 4416 Tahang, tong, Tidak ada kriteria teknis bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang. 13 4417 Perkakas, Tidak ada kriteria teknis badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannnya, dari kayu; acuan dan kelebut sepatu bot atau sepatu, dari kayu. lembaga perbankan Khusus Laminated Wood ditambah LS ETPIK, Endorsement ETPIK ETPIK, Endorsement ETPIK ETPIK
  • 8. 14 4418 ETPIK, Endorsement, LS (kecuali daun pintu dan daun jendela) 15 ETPIK 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Perabot dan Elemen bangunan dari kayu yang merupakan bahan unit kesatuan dari bangunan harus dalam bentuk pembangun set elemen bangunan disertai gambar yang rumah dari memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa kayu, temasuk merubah bentuk dan memotongnya. panil kayu selular, rakitan panel penutup lantai, atau sirap dan "shake". 4419.00.00.00 Perangkat Tidak ada kriteria teknis makan dan perangkat dapur dari kayu 4421.90.20.00 Batang kayu Tidak ada kriteria teknis korek api. Ex. Paving Blok Tidak ada kriteria teknis 4421.90.99.00 dari kayu. Kayu Cendana Tidak ada kriteria teknis dan produk kayu Cendana. Ex. 4601 Produk dari Tidak ada kriteria teknis rotan Ex. 4602 Produk dari Tidak ada kriteria teknis rotan Ex. 9401 Produk dari Tidak ada kriteria teknis rotan 9401.61.00.00 Tempat duduk Tidak ada kriteria teknis lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup. 9401.69.00.00 LainTidak ada kriteria teknis lain(Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi lapisan penutup) 9403.30.00.00 Perabotan Tidak ada kriteria teknis kayu dari jenis yang digunakan di kantor. 9403.40.00.00 Perabotan Tidak ada kriteria teknis kayu dari jenis yang digunakan di dapur 9403.50.00.00 Perabotan Tidak ada kriteria teknis kayu dari jenis yang digunakan di ETPIK ETPIK, Endorsement ETPIK ETPIK, LS ETPIK, LS ETPIK, LS ETPIK ETPIK ETPIK ETPIK ETPIK
  • 9. 27 28 29 30 kamar tidur. 9403.60.00.00 Perabotan kayu lainnya. 9403.90.00.00 Bagian Perabotan dari Kayu Ex. 9403 Produk dari rotan 9406.00.92.00 Bangunan Prefabrikasi dari kayu Tidak ada kriteria teknis ETPIK Tidak ada kriteria teknis ETPIK Tidak ada kriteria teknis ETPIK, LS Bangunan Prefabrikasi dari kayu harus dalam ETPIK, LS bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya. Lihat produk industri kehutanan yang terkena bea keluar disini.. TOLERANSI UKURAN DAN KECACATAN Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: Tebal tidak lebih dari 0,5 mm; Lebar tidak lebih dari 1 mm; Panjang tidak lebih dari 50 mm. Cacat karena pengerjaan mesin ( machine – defect ) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. PERTANYAAN DAN JAWABAN pak..mohon info-nya. begini perusahan kami mo export pallet kayu k jepang..tp di tempat kami membeli pallet tdk bisa export karena tdk memiliki et-pik. gimana caranya kalo kita mo export pallet kayu di perusahaan kayu tsb, soale kwalitas ckp baik..sedangkan perusahaan tsb tdk mo mengurus et-pik dg alasan mahal,lama,berbelit..tlg d jwb pak (Anonim) Jawab: untuk ekspor palet masuk dalam pos tariff 4415, yang harus dipenuhi persyaratan pabeannya adalah ETPIK dan Endorsement. Solusinya adalah Perusahaan tersebut mengajukan ETPIK ke Deperdag. Saran penulis jangan meminjam perusahaan yang telah mempunyai ijin ekspor (export license), karena pada prinsipnya hal tersebut menyalahi filosopi diberlakukan peraturan tersebut. Peraturan bermaksud untuk membatasi ekspor, agar hutan tidak rusak, karena kita tahu hutan merupakan paru-paru bumi. Demikian semoga bermanfaat, apabila ada kesalahan penafsiran atas peraturan tersebut penulis bersedia untuk saling berdiskusi. PUSTAKA Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (DICABUT); Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/PER/2/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Endrosement Oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan.
  • 10. Perdagangan global yang dinamis menuntut pengusaha profesional untuk absorbe dan menangkap peluang pasar yang memiliki persaingan ketat. Setelah krisis ekonomi, Indonesia memiliki upaya untuk menstabilkan perekonomian dan mendorong ekspor non gas melalui deregulasi, nilai tukar, pengendalian inflasi dan menstabilkan neraca perdagangan. Salah satu kelemahan utama dari UKM adalah modal dan pengetahuan pasar. Pemerintah mendukung untuk mempromosikan UKM untuk memiliki peran yang lebih besar dalam perekonomian nasional serta perusahaan daerah dan sebagai individu. Jawa Timur memiliki 38 kabupaten potensial dengan berbagai macam sumber daya pertanian dan industri. Untuk mendukung UKM dalam mempromosikan produk mereka, Perdagangan Internasional Divisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur melalui katalog ini memberikan beberapa informasi tentang produk Ekspor Jawa Timur Potensi UKM. Diharapkan, katalog ini akan menjadi bermanfaat besar. Berikut daftar produk yang bernilai ekspor: 1. Furniture 2. Handucraft 3. Cosmetics 4. Garment 5. Leather Product 6. Foods and Beverages APA ITU EKSPOR Kegiatan menjual dan mengirim suatu produk dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain melalui pengawasan pihak kepabeanan. Melakukan ekspor berarti melakukan transaksi perdagangan internasional yang menyangkut kepentingan antar bangsa sehingga harus tunduk aturan serta hukum bisnis internasional. Ekspor merupakan salah satu sumber utama perolehan devisa negara yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sehingga perlu untuk terus ditingkatkan dengan tetap menjaga ketersediaan barang dan bahan untuk kebutuhan dalam negeri. Beberapa pengertian utama : 1. Ekspor : kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean 2. Daerah Pabean : wilayah Republik Indonesia yg melimputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinent yang di dalamnya berlaku Undang-Undang mengenai kepabenan 3. Eksportir : orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang melakukan ekspor 4. Barang : setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan Maksud dan Tujuan Ekspor Kegiatan ekspor membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Berikut ini beberapa manfaat kegiatan ekspor: 1. Memperluas Pasar bagi Produk Indonesia Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk Indonesia ke luar negeri. Sebagai contoh adalah produk batik dan produk mebel ukiran dari Indonesia, yang merupakan produk yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Apabila permintaan terhadap produk buatan Indonesia semakin meningkat, pendapatan para produsen batik dan pengusaha mebel semakin besar. Dengan demikian, kegiatan produksi batik dan mebel di Indonesia akan semakin berkembang. 2. Menambah Devisa Negara Perdagangan antarnegara memungkinkan eksportir Indonesia untuk menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini dapat menambah penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari sector pajak ekspor.
  • 11. 3. Memperluas Lapangan Kerja Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat. Semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan sehingga lapangan kerja semakin luas. 4. Pengembangan UMKM dan Koperasi Prosedur dan Persyaratan Ekspor Untuk memulai bisnis ekspor, kita harus menyiapkan dokumen dan mengikuti prosedur sbb: Mempersiapkan produk contoh barang dan spesifikasi produk yang ditawarkan kepada 1. pembeli Barang (hasil industri, pertanian/perkebunan/kehutanan, pertambangan, kelautan/perikanan, kerajinan) Barang digolongkan menjadi 4 kelompok: a. - Barang diatur (kopi, tekstil, kayu lapis, kayu cendana) - Barang diawasi (inti kelapa sawit, minyak & gas bumi, kulit buaya, pupuk urea) - Barang dilarang (ikan arwana, benih ikan sidat, karet bongkah, barang kuno) - Barang bebas (Semua barang yang selain diatas) b. Jasa layanan (jasa keuangan/manajemen, teknologi informasi, tenaga kerja) 2. Mencari calon pembeli di luar negeri 3. Mencari calon pembeli di luar negeri dapat dilakukan dengan: Melakukan promosi online produk kita melalui intenet Promosi Online dapat dilakukan dengan membuat website yang memuat produk-produk - yang kita miliki, atau dengan bergabung dengan e-marketplace dunia, seperti Alibaba.com, Globalsources.com dan eBay.com serta emarket place vertical yang sesuai dengan produk yang kita jual. Mengikuti pameran dagang Di pameran dagang buyers tampak bersemangat dan lebih pro-aktif untuk mengunjungi para peserta pameran dagang di standnya masing-masing, artinya di pameran dagang para buyers-lah yang datang mencari dan datang ke tempat anda. Dipastikan mereka akan memanfaatkan acara kunjungan ke pameran dagang dengan sebaik-baiknya, mereka tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Di pameran dagang para buyers tidak - merasa di bawah tekanan untuk melakukan pembelian, sementara penjual (peserta pameran dagang) juga tidak perlu datang langsung ke daerah atau negara asal para calon pembeli tersebut yang akan memerlukan biaya besar dan waktu yang banyak. Pameran dagang merupakan tempat yang baik untuk memperkenalkan produk barukarena para buyers pun juga mencari produk baru untuk pengembangan bisnis mereka. Partisipasi pada pameran dagang juga merupakan kesempatan bagi Anda untuk menemukan perusahaan yang tepat untuk menjadi agen. Kontrak penjualan (sales contract), yaitu dokumen yang berisi kesepakatan antara eksportir 4. dan importir yang berisi tentang: a. Uraian lengkap tentang barang diekspor b. Jumlah barang c. Harga satuan dan total harga d. Pelabuhan tujuan e. Syarat pembayaran f. Syarat lain yang dianggap perlu Faktur perdagangan (commercial Invoice), yaitu dokumen yang dikeluarkan pihak eksportir 5. untuk importir, yang berisi informasi lengkap barang yang diekspor. Faktur ini dipakai sebagai bukti transaksi. Letter of Credit (L/C), yaitu alat bukti pembayaran atas satu transaksi antara eksportir dan 6. importir. Dokumen ini dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir untuk memberi hak kepada eksportir menarik uang atas beban importir. 7. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), merupakan dokumen utama pada setiap peristiwa
  • 12. ekspor barang. Dokumen ini ditandatangani eksportir, pejabat bea dan cukai, dan pejabat bank devisa. Fungsi PEB adalah: - Sebagai pencatat ekspor - Menetapkan besarnya PE dan PET - Mendapatkan isin muat ke kapal oleh bea dan cukai Polis Asuransi, adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi 8. untuk menjamin keselamatan barang yang dikirim. Bill of Leading (B/L), merupakan tanda terima barang yang dikeluarkan oleh perusahaan 9. pelayaran sebagai bukti pemilikan atas kepemilikan barang yang sudah dimuat di kapal laut. Packing List, adalah dokumen rincian lengkap tentang barang yang terdapat dalam peti, jenis 10. bahan pengemas, serta cara pengemasan. Certificate of Origine/Surat Keterangan Asal (SKA), yaitu surat pernyataan yang 11. menyebutkan asal suatu barang. Surat Pernyataan Mutu (SPM), dokumen yang menjelaskan mutu barang ekspor berdasarkan 12. pengujian laboratorium. Wesel Ekspor (Bill of Exchange), ialah dokumen yang diterbitkan oleh eksportir yang 13. ditujukan pada bank pembuka L/C yang merupakan surat perintah untuk membayar tanpa syarat sejumlah uang sesuai dengan harga yang tercantum pada L/C Prosedur Ekspor Untuk melakukan ekspor, harus melalui urutan-urutan sebagai berikut: Korespondensi, yaitu eksportir melakukan korespondensi dengan importir di luar negeri a. untuk menawarkan komoditas yang mau dijual. Pembuatan Kontrak Dagang, setelah importir setuju dengan semua kondisi yang ditawarkan b. oleh eksportir, kontrak dagang segera dibuat. Penerbitan Letter of Credit (L/C), importir membuka L/C melalui bank koresponden di c. negaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke bank devisa yang ditunjuk eksportir di Indonesia. Mempersiapkan barang ekspor, dengan diterimanya L/C, eksportir segera mempersiapkan d. barang yang dipesan importir. Mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pendaftaran dilakukan ke bank devisa e. dengan melampirkan keterangan sanggup membayar apabila barang ekspornya terkena pajak ekspor. Pemesanan ruang kapal, dilakukan eksportir ke Perusahaan. Pelayaran Samudera atau f. perusahaan penerbangan. Pengiriman barang ke pelabuhan. Tahapan ini dapat dilakukan oleh eksportir sendiri melalui g. perusahaan jasa pengiriman barang. Pemeriksaan Bea Cukai, pihak Bea Cukai akan memeriksa barang-barang yang akan di h. ekspor beserta dokumennya. Setelah itu ia akan mendatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB. Pemuatan barang ke kapal. Setelah PEB ditandatangani oleh pihak Bea Cukai, barang bisa i. dimuat ke kapal. Kemudian pihak pelayaran akan memberikan B/L kepada Eksportir. Surat Keterangan Asal Barang (SKA), surat ini bisa diperoleh dari Kanwil Depperindag atau j. kantor Depperindag setempat. Pencairan L/C, apabila barang sudah dikapalkan, eksportir bisa mencairkan L/C ke bank k. dengan menyerahkan syarat B/L, faktur, packing list. l. Pengiriman barang ke importir.
  • 13. Syarat Menjadi Eksportir Untuk menjadi sebuah Perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Badan Hukum, dalam bentuk : - CV (Commanditaire Vennotschap) - Firma - PT (Perseroan Terbatas) - Persero (Perusahaan Perseroan) - Perum (Perusahaan Umum) - Perjan (Perusahaan Jawatan) - Koperasi 2. Memiliki NPWP (Nomor Wajib Pajak) 3. Mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti: - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Perdagangan - Surat Izin Industri dari Dinas Perindustrian - Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) - Memiliki Angka Pengenal Ekspor (APE) Klasifikasi Eksportir 1. Eksportir Produsen, dengan syarat: - Sebagai Eksportir Produsen dalam upaya memperoleh legalitasnya seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi, dan Instansi teknis yang terkait. - Memiliki Izin Usaha Industri - Memiliki NPWP - Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi dan pejabat yang ditunjuk (secara berkala setiap tiga bulan) yang disyahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti: tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan. 2. Eksportir Bukan Produsen, dengan syarat: - Sebagai Eksportir bukan Produsen untuk memperoleh legalitas seyogyanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindag di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Propinsi dan Instansi teknis yang terkait - Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan - Memiliki NPWP - Memberikan Laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindag atau instansi/pejabat yang ditunjuk (setiap tiga bulan) yang disyahkan oleh Bank Devisa dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan
  • 14. Proses Kontrak Dagang 1. Eksportir melakukan promosi melalui media promosi seperti pameran dagang, pameran maya, dan lainnya atau menghubungi badan khusus urusan promosi atase perdagangan atau lainnya. 2. Importir yang berminat mengirimkan Surat Permintaan Harga (Letter of Inquiry) kepada eksportir. 3. Eksportir memenuhi permintaan importir dengan mengirimkan Surat Penawaran Harga (Offer Sheet). 4. Importir setelah mempelajari dengan seksama offer sheet dari eksportir lalu mengirimkan Surat Pesanan (Order sheet) kepada eksportir. 5. Eksportir menyiapkan kontrak jual beli (Sale’s Contract) sesuai dengan data-data dari Offer Sheet dan order sheet dan mengirimkannya kepada importir. 6. Importir mempelajari Sale’s Contract tersebut dan apabila setuju maka importir akan menandatangani sale’s contract tersebut (Sales’ confirmation) dan mengirimkannya kepada eksportir. Cara Pembayaran (Term Of Payment) 1. Advance Payment Dalam gambaran umum, model pembayaran Advance Payment adalah pembayaran paling aman bagi Exporter, dengan alasan, Exporter mendapatkan pembayaran terlebih dahulu. Model pembayaran ini dalam aplikasi sehari hari. Scheme pembayaran ini bisa di atur, bilamanakah Advnace Payment dilakukan atau bahasa sederhananya kapan exporter akan terima uangnya? Ada 2 cara dalam aplikasi pembayaran AP 1. Pembayaran diterima sebelum Proses Produksi 2. Pembayaran diterima sebelum shipment (sudah produksi) Perusahaan sering menyebut pembayaran model ini dengan istilah TT (Telegraphic Transfer). - TTBP (TT Before Production) - TTBS (TT Before Shipment) Dari kedua waktu terima pembayaran, yang paling sering digunakan adalah TTBS. artinya Exporter akan melakukan/ merealisasi shipment setelah dana yang dikirim oleh Importer sudah dikredit ke Account Exporter. Exporter harus yakin dan pasti bahwa dana yang dikirim benar benar sudah dikredit di rekening mereka. TIDAK DISARANKAN merealisasi shipment berdasarkan Aplikasi Transfer yg dikirim oleh Importer, dengan alasan: 1. Masih berupa aplikasi tranfer, belum realisasi transfer oleh Bank 2. Salah transfer ke Bank yang ditunjuk 3. Ketidak cocokan dana yang diterima dengan invoice atas barang yang akan dikirim dalam nilai yg signifikan. Perihal ketidak cocokan dana yang diterima dan nilai invoice yg akan dikirim sudah menjadi rahasia umum bahwa selalu ada selisih kurang atas dana yg diterima dengan nilai invoice, misalkan: - Rencana shipment dengan nilai order USD. 100.000,00 untuk sekali shipment - Exporter menyiapkan barang dengan nilai invoice USD. 100.000,00 - Importer transfer dana sebesar USD. 100,000.00 - Berapakah dana yang diterima oleh Exporter? - Exporter akan terima dana kurang dari USD. 100,000.00 ada potongan biaya dari Third Party Bank sekitar USD. 20.00 - USD. 30.00 bisa lebih bisa kurang. Selain itu, walaupun pembayaran model ini dikenal paling aman untuk Exporter, namun Exporter juga tetap waspada, karena masih ada kemungkinan resiko dalam hal " barang
  • 15. sudah diproses Produksi atau sudah siap shipment namun importer membatalkan order atau tidak jadi transfer atau menunda transfer lain waktu " 2. Open Account Open Account adalah sistem pembayaran dimana belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang dikapalkan atau tiba dan diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. Open account (sistem rekening terbuka) biasanya terjadi pada pemasaran ekspor dengan kantor cabang atau perwakilan di luar negeri atau dengan mitra dagang yang sudah dipercaya. Eksportir setelah melakukan pengapalan barang akan mengirimkan invoice kepada importir. Dalam invoice tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal dan waktu tertentu kapan importir harus melakukan pembayaran. Sistem pembayaran ini dapat terjadi apabila : 1. Ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir 2. Barang-barang dan dokumen akan langsung dkorim kepada pembeli 3. Eksportir kelebihan dana 4. Eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang transfer pembayaran. Resiko Open Account Resiko-resiko yang dapat terjadi dalam sistem pembayaran ini antara lain : - Eksportir tidak mendapat perlindungan apakah importir akan membayar. - Dalam hal importir tidak membayar, eksportir akan kesulitan dalam membuktikannya di pengadilan karena tidak ada bukti-bukti - Penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi eksportir. 3. Colection (Wesel Inkaso) Pembayaran Inkaso adalah suatu bentuk pembayaran yang penagihan pembayarannya melalu jasa perbankan, dimana dokumen2 pendukung yang di gunakan dalam transaksi jual beli disalurkan melalui Bank. Dokumen yang lazim di-inkasokan antara lain: Draft (wesel), Invoice & Dokumen Pangangkutan. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada importir atas dasar : - D/P (Documents against Payment). Penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah membayar. - D/A (Document agains Acceptance). Penyerahan dokumen kepada importir apabila importir telah menerima wesel yang bersangkutan. 4. Letter of Credit Letter of credit, atau sering disingkat menjadi L/C, LC, atau LOC, adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri (kepada pemesan). Incoterms Incoterms atau International Commercial Terms adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab prosesekspor-impor, penanggung biaya yang timbul dan penanggung risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman.
  • 16. Incoterms dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of Commerce (ICC), versi terakhir yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2011 disebut sebagai Incoterms 2010. Incoterms 2010 dikeluarkan dalam bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan 31 bahasa lain sebagai terjemahan resmi. Dalam Incoterms 2010 hanya ada 11 istilah yang disederhanakan dari 13 istilah Incoterms 2000, yaitu dengan menambahkan 2 istilah baru dan menggantikan 4 istilah lama. Istilah baru dalam Incoterms 2010 yaitu Delivered at Terminal (DAT); dan Delivered at Place (DAP). Sedangkan 4 istilah lama yang digantikan yaitu: Delivered at Frontier (DAF); Delivered Ex Ship (DES); Delivered Ex Quay (DEQ); Delivered Duty Unpaid (DDU). Pada Incoterms 2010, istilah dibagi dalam 2 kategori berdasar metode pengiriman, yaitu 7 istilah yang berlaku secara umum, dan 4 istilah yang berlaku khusus untuk pengiriman melalui transportasi air. Terdapat 13 persyaratan perdagangan internasional di dalam Incoterm yang berbentuk singkatan: 1. EXW: Ex Work (named place) Adalah syarat yang merupakan kewajiban paling ringan bagi penjual dan pembeli, yaitu masing – masing pihak wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan kewajiban untuk mengambil barang – barang itu dari tempat penjual. Apabila pihak – pihak menginginkan penjual bertanggung jawab untuk memuat barang – barang pada saat pemberangkatan dan memikul semua resiko dan biaya pemuatan, maka hal tersebut harus dijelaskan dengan cara menambah kata – kata yang tegas di dalam kontrak jual beli. 2. FCA: Free Carrier (named place) Bahwa penjual melakukan penyerahan barang – barang yang sudah mendapat ijin ekspor, kepada pengangkut yang ditunjuk pembeli di tempat tersebut. Catatan: Pemilihan tempat penyerahan barang – barang mempunyai dampak pada kewajiban bongkar muat barang – barang d tempat itu. Jika penyerahan terjadi di tempat penjual makapenjual bertanggung jawab untuk memuat. Jika penyerahan terjadi di tempat lain maka penjual tidak bertanggung jawab untuk membongkar. 3. FAS: Free Alongside Ship (named port of shipment) Bah penjual melakukan penyerahan barang – barang, bila barang – barang itu ditempatkan di samping kapal di pelabuhan pengapalan yang disebut. Hal ini bearti bahwa pembeli wajib memikul semua biaya dan semua resiko kehilangan atau kerusakan atas barang – barang mulai saat itu. 4. FOB: Free on Board (named port of shipment) Penjual melakukan penyerahan barang – barang bila barang – barang melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan yang disebut. Hal tersebut bearti bahwa pembeli wajib memikul semua biaya dan resiko atas kehilangan atau kerusakan barang mulai dari titik itu. Syarat ini menuntut penjual untuk mengurus formalitas ekspor. Syarat ini hanya dapat dipakai untuk angkutan laut dan sungai saja. 5. CFR: Cost on Freight (named port of destination) Penjual melakukan penyerahan barang – barang bila barang – barang melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan. Dalam hal ini penjual wajib membayar biaya – biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang – barang itu samapi ke pelabuhan tujuan yang disebut. Resiko kehilangan ataupun kerusakan atas barang – barang tersebut termasuk setiap biaya tambahan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi setelah waktu penyerahan itu berpindah dari penjual kepada pembeli. Syarat ini hanya dapat berlaku untuk angkutan laut dan sungai. 6. CIF : Cost, Insurance, and freight (named port of destination) Bahwa penjual melakukan penyerahan barang – barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sendiri, tetapi penjual wajib pula membayar ongkos – ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang – barang itu sampai ke tempat tujuan. Hal tersebut bearti bahwa pembeli
  • 17. memikul semua resiko dan membayar semua ongkos yang timbul setelah barang – barang yang wajib setelah barang – barang. 7. CPT: Carriage Paid To (named place of destination) Adalah bahwa penjual menyerahkan barang – barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sendiri, tetapi penjual wajib membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang – barang tersebut sampai ke tempat tujuan. Hal ini bearti bahwa pembeli memikul semua resiko dan membayar setiap ongkos yang timbul setelah barang – barang yang diserahkan secara demikian. Syarat ini mewajibkan penjual mengurus formalitas ekspor dan berlaku untuk alat angkut apa saja termasuk angkutan aneka wahana (multimode transport). 8. CIP : Carriage an Insurance Paid To (named place of destination) Penjual menyerahkan barang – barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sediri, namun penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang – barang itu sampai ke tempat tujuan yang telah disebut. Bearti pembeli memikul semua resiko dan membayar semua ongkos yang timbul setelah barang – barang yang diserahkan secara demikian. Penjual juga wajib menutup asuransi terhadap resiko kerugian dan kerusakan atas barang – barang yang menimpa pembeli selama barang – barang dalam perjalanan. Syarat ini berlaku bagi alat angkut apa saja. 9. DAF : Delivered at frontier (named place) Bahwa penjual menyerahkan barang – barang bila barang – barang tersebut telah ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli saat datangnya alat angkut, belum dibongkar, sudah diurus formalitas impornya di tempat atau pada titik yang disebut di wilayah perbatasan tetapi belum memasuki wilayah pabean dari negara yang bertetangga. Syarat ini berlaku untuk alat angkut apasaja bilamana barang – barang tersebut harus diserahkan di perbatasan darat. Bila penyerahan dilakukan di pelabuhan maka penyerahan harus dilakukan di pelabuhan tujuan, di atas kapal, atau di dermaga agar dapat dipakai syarat DES dan DEQ. 10. DES : Delivered Es Ship (named port of destination) Adalah apabila penjual menyerahkan barang – barang bila barang – barang itu ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli di atas kapal, belum diurus formalitas impornya, dipelabuhan tujuan yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang – barang itu samapi ke pelabuhan tujuan yang disebut sebelum dibongkar. Syarat ini hanya dipakai bila barang – barang akan diserahkan melalui laut atau sungai atau dengan alat angkut aneka wahana di atas kapal di pelabuhan tujuan. 11. DEQ : Delivered Ex Quay (named port of destination) Penjual menyerahkan barang – barang bila barang – barang itu ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli di atas dermaga, belum di urus formalitas impornya, di pelabuhan tujuan yang disebut. Penjual wajib membayar semua biaya dan resko yang terkait dengan pengangkutan barang – barang itu samapi ke pelabuhan tujuan yang disebut dan membongkar barang – barang itu sampai ke pelabuhan tujuan yang disebut dan membongkar barang – barang tersebut di atas dermaga. Bila pihak – pihak terkait menginginkan untuk memasukkan menjadi tanggung jawab penjual, semua resiko dan biaya pengelolaan barang – barang mulai dari dermaga ke tempat – tempat lain di dalam kawasan pelabatau diluar kawasan, maka di pakai syarat DDU atau DDP 12. DDU : Delivered Duty unpaid (named place of destination) Adalah penjual menyerahkan barang – barang kepada pembeli, belum diurus formlitas impornya, dan belum dibongkar dari atas alat angkut yang baru datang di tempat tujuan yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang – barang itu sampai ke sana, kecuali bea masuk yang diperlukan di negara tujuan. Bea masuk ini menjadi tanggung jawab pembeli, termasuk semua biaya dan reiko yang disebabkan oleh kegagalan mengurus formalitas impor pada waktunya. Syarat ini dipaki untuk alat angkut apa saja, tetapi apabila penyerahan barang akan dilakukan di pelabuhan tujuan di atas kapal atau di atas dermaga, supaya dipakai syarat DES atau DEQ 13. DDP : Delivered Duty Paid (named place of destination) Yaitu penjual menyerahkan barang – barang kepada pembeli sudah diurus formalitas impornya, tetapi belum dibongkar dari atas alat angkut yang baru datang di tempat tujuan yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang – barang itu sampai ke sana, termasuk bea masuk apa pun yang diperlukan di negara tujuan. Syarat ini boleh dipakai untuk jenis alat angkut mana saja.