Presentasi Mustaba Hamdi dari MediaLink "Konvergensi industri media dan hak publik"

1. Konvergensi Industri Media
dan Hak Publik
Mujtaba Hamdi
Perkumpulan MediaLink
27.12.2011

2. Konvergensi = Takdir?
● Takdir? Entah. Mungkin. Tapi yang jauh
penting adalah, bagaimana kita
mengambil keputusan mengenai
arahnya: menguntungkan kita semua,
warnanegara Indonesia keseluruhan,
rakyat semua, atau menguntungkan
hanya bagi segelintir orang?

3. Konvergensi Industri
● Konvergensi media bukan sekadar
konvergensi teknologi (tek informasi,
telekomunikasi + penyiaran). Tapi
konvergensi media juga terkait
konvergensi kepemilikan usaha.
● Di ranah penyiaran, konvergensi
kepemilikan sudah terjadi, akan terus
jadi tren jika tak dikontrol.
● MNC= 3 stasiun. VMA= 2 stasiun.
TransCorp= 2 stasiun. Emtek= 2
stasiun.

4. Lanj..
● Setiap stasiun induk jaringan memiliki
puluhan stasiun pemancar lokal.
● RCTI: 49. TPI: 28. GlobalTV: 20. Total
MNC: 97.
● ANTV: 23. TVOne: 26. Total VMA: 49.
● TransTV: 30. Trans7: 27. Total
TransCorp: 57.
● SCTV: 47. Indosiar: 40. Total Emtek: 87.
●

5. Lanj..
● Di era konvergensi, tren kepemilikan
meluas.
● Mengontrol keseluruhan rantai pasokan
(supply chain)= konten, packaging,
distribusi. Menguasai dan memiliki
berbagai platform.
● Distribusi multiplatform: video → laptop
+ mobile. Cetak → komputer + mobile.
Audio → komputer + mobile.
●

6. Lanj..
● Konsentrasi kepemilikan pada berbagai
jalur distribusi multiplatform.
● MNC: 3 TV + jaringan radio SindoRadio
+ online Okezone + cetak Seputar
Indonesia. Rantai pasokan hulu:
berbagai PH + SindoTV.
● Emtek: 2 TV + O'Channel + jaringan
Radio Elshinta + TV. Rantai pasokan
hulu: PH.
● TransCorp: 2 TV + pembelian portal
online detik.com (600 M, Juli 2011).

7. Dampak Publik
● Dampak konsentrasi kepemilikan pada
publik?
Satu, publik hanya menjadi penonton
saja atas pertarungan opini antar satu
media dan media lainnya; refleksi
pertarungan antar para pemiliknya.
● Dua, publik dihitung sebagai konsumen
saja; bukan sebagai warga negara yang
memiliki hak atas informasi dan
komunikasi. Yang menjadi sesembahan
itu rating.

8. Negara?
● RUU Konvergensi justru lebih memberi
jalan korporasi untuk semakin
mengkomoditaskan informasi,
ketimbang melindungi kepentingan dan
hak warga negara atas informasi.
● "informatika sebagai komoditas",
"pembukaan pasar", dst.
● Pasal 30: "Setiap Penyelenggara
Telematika dapat melakukan
penggabungan, peleburan atau
pengambilalihan usaha dengan
Penyelenggara Telematika lainnya."

9. Negara?
● Upaya legalisasi juga lewat draft revisi
UU Penyiaran.
● Pasal-pasal pembelaan terhadap
korporasi sangat kentara; penyiaran
publik dan penyiaran komunitas kian tak
diberi ruang.
● Pindah tangan frekuensi jadi sah; lewat
jualbeli saham.

10. Negara?
● RUU Konvergensi juga makin lemahkan
hak warga di hadapan korporasi.
● Pasal 11: "Penyelenggaran Telematika
dapat memanfaatkan atau melintasi
tanah dan/atau bangunan milik
perseorangan atau badan hukum untuk
tujuan pembangunan, pengoperasian,
dan/atau pemeliharaan fasilitas jaringan
telematika."
● Tak ada hak gugat, hanya “kewajaran
harga”. Picu konflik agraria.

11. ● Kembali: konvergensi takdir? Kita yang
putuskan arah: untuk kepentingan publik
secara merata atau untuk kepentingan
segelintir pemodal?
● Termasuk dampak ke jurnalis dan
pekerja kreatif. Beban kerja berlipat, gaji
satu.
● Multiplatform. Cetak + online + audio +
video. Jurnalis tulis bawa kamera juga.
● Copyright ada di perusahaan, bukan
jurnalis.

12. Desakan
● Regulasi konvergensi media harus
mempertimbangkan kepentingan publik
dan kepentingan profesional, tidak
hanya kepentingan korporat.
● Ruang yang setara dan seimbang harus
juga diberikan kepada lembaga
penyiaran publik dan lembaga
penyiaran komunitas.
● Regulasi mendesak bukan untuk
konglomerasi melainkan utk melindungi
kepentingan publik. Rombak total.

13. Terima Kasih