Dokumen tersebut membahas peraturan terkait migrasi siaran analog ke digital di Indonesia dan konsekuensinya, yaitu kepemilikan multipleksing yang dikonsentrasikan pada pemodal incumbent, membatasi lembaga penyiaran program, dan memperburuk ketimpangan akses antar wilayah. Dokumen ini menganjurkan perlunya memperbaiki peraturan untuk menjamin hak publik.

1. Mujtaba Hamdi
16 Februari 2012

2.  Permen Kominfo No 22 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaran Penyiaran Televisi Digital Terestrial
Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (=“Migrasi Analog
ke Digital”)
 Permen Kominfo No 23 Tahun 2011 tentang Frekuensi
Digital
 Permen Kominfo No 5 Tahun 2012 tentang Standar DVB-
T2
 Kepmen Kominfo No 95 Tahun 2012 tentang Peluang
Usaha Multipleksing Zona 4, Zona 5, Zona 6, Zona 7,
Zona 15

3. 15

4. Konsekuensi dari:
• Permen 22/2011 (Pasal 5 [2]): MUX wajib punya IPP
• Permen 22/2011 (Pasal 5 [4]): Pemilik MUX boleh
menguasai lebih dari 1 zona
 Pemusatan Kepemilikan
 MUX hanya diisi pemodal incumbent
 Monopoli MUX dapat membatasi Lembaga
Program Siaran
 Tersingkirnya pemain/penyiaran lokal
 Kian terpuruknya LPP dan LPK

5. LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
MUX-1 LPS-1 sd 12
MUX-2
LEMBAGA LPS-1 sd 12 LEMBAGA
PENYIARAN MUX-3 LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12 PENYIARAN
PENYELENGGARA LPS-1 sd 12 PENYELENGGARA
PENYIARAN MUX-4 dst LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
PROGRAM
MULTIPLEKSING SIARAN
MUX-5
TVRI TVRI
LPS-1 sd 12 LPP LOKAL
LPS-1 sd 12 LP KOMUNITAS
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPS-1 sd 12
LPP-1 sd 12

6.  Keanekaragaman semu:
• makin banyak channel, berasal dari sumber yang
sama.
• Pengusaha content digital tidak diatur kepemilikannya.
Potensi industri content lokal dicaplok yang lebih
besar (nasional)
 Ketimpangan akses antarwilayah makin tajam
• Zonasi ditetapkan berdasarkan DEM-DEKM (kecuali
Kep. Riau)
• Basis pertimbangan adalah ceruk pasar yang gemuk,
bukan hak warga.
 Hak warga atas informasi dan komunikasi diganti dengan
warga sebagai sasaran pasar

7. ANALOG DIGITAL
LEMBAGA PENYIARAN
Penyelenggara Program LEMBAGA PENYELENGGARA
Siaran PENYIARAN PENYIARAN
MULTIPLEKSING (MUX)
PENYIARAN
LEMBAGA
Pemegang Hak
Penggunaan Frekuensi Penyelenggara Penyedia Menara
Program
Penyelenggara Siaran
Infrastruktur/Mux Pemegang Hak
Penggunaan Frekuensi
Penyedia Menara Penyelenggara
Infrastruktur/Mux
VERTIKAL HORIZONTAL

8.  Peluang memasukkan jaminan hak publik pada
Revisi UU Penyiaran
 Batalkan Permen
 - END -