Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat    Republik Indonesia                              Mereka Berani Melawa...
Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat    Republik Indonesia         Mereka Berani       Melawan PemiskinanKem...
II   Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                         Mereka Berani Melawan Pemisk...
IV    Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                Mereka Berani Melawa...
VI      Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                  ...
Mereka Berani Melawan Pemiskinan   1SeLaYanG PanDanG DaeRaHInoVatIF MeLaWan PeMISKInan  Sejak otonomi daerah diterapkan pa...
2      Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                   ...
4       Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                  ...
6       Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                  ...
8      Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                   ...
10       Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                 ...
12      Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                              Mere...
14      Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                  ...
16      Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                  ...
18       Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                 ...
20      Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                  ...
22        Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                               M...
24      Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                  ...
26       Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                 ...
28       Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                         Mereka B...
30       Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                 ...
32       Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                 ...
34       Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                 ...
36      Mereka Berani Melawan Pemiskinan                                                                                  ...
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Mereka berani melawan pemiskinan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mereka berani melawan pemiskinan

2,325 views

Published on

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Republik Indonesia
2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
111
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mereka berani melawan pemiskinan

  1. 1. Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan PeMiskinan
  2. 2. Kementerian KoordinatorBidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Mereka Berani Melawan PemiskinanKementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia 2011
  3. 3. II Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan III Mereka Berani Melawan Pemiskinan Tim Penulis: Fakhrulsyah Mega, Luh Nyoman Dewi Triandayani, Yaury G.P. Tetanel Penata Letak: Imam Saptaji Desain Sampul: Imam Saptaji Cetakan pertama: 2011 Diterbikan Oleh: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Alamat Jl. Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat Jakarta, 10110 Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia No Telepon 021 - 3459-417 021 - 3483 2049 Dicetak Oleh: Origami ‘Art Isi di luar tanggung jawab percetakan Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) Mereka Berani Melawan Pemiskinan 82 + VI hal, 16x23,5
  4. 4. IV Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan V Daftar Isi Ucapan Terimakasih IV Kata Sambutan VI-VII Selayang Pandang Daerah Inovatif Melawan Pemiskinan 1 Dari Tanah Kembali ke Tanah ke Tanah 12 Meretas asa Lewat Gerbang Swara: Ruang Nyata Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah 17Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah Jaminan Kesehatan Sebagai Wujud Pemenuhan Hak atas Kesehatanmembantu terbitnya buku ini, “Dan Pihak-pihak lain yang Layak Bagi Warga Miskin di Kabupaten Jembrana 20yang tidak dapat disebutkan satu per satu”: Kebumen Pelopor Kedaulatan Rakyat Atas Pembangunan Melalui Kuota Anggaran Kecamatan 25a Ibu Wakil Walikota Banda Aceh Ketika Rakyat dan Pemerintah Bersatu Melawan Pemiskinan 30a Bapak Wakil Bupati Serdang Bedagai Rakyat Miskin di Makassar, Sejak Lahir Hinggaa Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana Akhir Hayat Hidupnya Bebas! 34a Bapak Kepala Bappeda Kota Kupang Menjadikan Banda Aceh Kota Ramah Jender 39a Bapak Kepala Bappeda Lombok Tengah “Pelembagaan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan Bisa!” 46a Bapak Ketua Wakil Bupati Garut Perempuan Juga Berhak Dalam Pembangunana Bapak Plh. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumena Bapak Staf Khusus Bupati Kabupaten Gunung Kidul di Kabupaten Gunung Kidul 55a Bappeda Kabupaten Gunung Kidul Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni bagi Kaum Miskin 62a Bapak Kepala Bappeda Kota Surakarta Dari Desa Bangun Subang 66a Bapak Kabag. Sosbud Bappeda Kabupaten Sukabumi Tran sparansi Anggaran: Langkah Kecil Dengan Dampak Besar 71a Koordiator Daerah Program SAPA di 15 kabupaten/kota Reforma Agraria Jalan Baik Menggusur Pemiskinan 78
  5. 5. VI Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan VIISaMButan DePutI MenKoKeSRa dan berkeadilan”. Untuk mencapainya pemerintah telah pula menetapkan 3 (tiga sasaran pembangunan nasional yakni; (1) PembangunanS Kesejahteraan Rakyat mencakup bidang; ekonomi, pendidikan, kesehatan, yukur Alhamdulillah Kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa dan pangan, (2) Perkuatan Pembangunan Demokrasi mencakup bidang atas terbitnya buku yang sudah lama Saya dambakan ini, dimana ; kualitas demokrasi, dan (3) Pembangunan Keadilan/Hukum mencakup sejak awal program SAPA dijalankan Saya ingin melihat apakah bidang ; Penegakan hukum.ada daerah yang berani berinovasi dalam meningkatkan kualitas Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat pada Kabinet Indonesiakesejahteraan masyarakat miskin dan atau melawan pemiskinan. Bersatu II terfokus pada lima program utama yakni penanggulangan Konstitusi Negara kita menjamin kehidupan warganya secara utuh dalam kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan penanggulanganmenjalani kehidupannya secara humanis, sejahtera lahir batin, serta memiliki bencana, serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Untuk mencapaikemandirian. Itulah tujuan berdirinya sebuah negara, yang seluruh warga kelima program tersebut maka kebijakan KabinetIndonersia Bersatu II ininegaranya berhak atas kehidupan yang adil, sejahtera dan bermartabat. Itu bertumpu pada inclusive growthyaknipro-poor, pro-job, pro-growth danartinya negara wajib melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak dasar pro-environment. pro-poor, pro-job dan pro-justice menjadi prioritas utamawarganya dengan tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan, kaum guna diimplementasikan secara sungguh-sungguh dan dilengkapi denganmarginal dan komunitas difable, dan atau kelompok minoritas lainnya. pro-environment untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Sebagai negera ketiga berpenduduk besar didunia setelahCina dan India, Inovasi dan atau kebijakan yang berani melawan pemiskinan olehkualitas dan derajat kesejahteraan penduduk Indonesia termasuk rendah pemerintah daerah sebagaimana yang tergambarkan dalam buku inijika dibandingkan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya patut diberikan apresiasi oleh kita semua. Saya secara pribadi danmanusia produktifnya. Data BPS yang dikeluarkan pada bulan Maret, tahun sebagai deputi Menkokesra bidang Penanggulangan Kemiskinan dan2011 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 30,02 Pemberdayaan Masyarakat mengucapkan selamat atas prestasi yangjuta jiwa atau sekitar 12,49 %. Angka tersebut meskipun menunjukkan dicapai dan mendukung sepenuhnya atas inovasi yang telah dilakukan ini.kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, sebagai dampak dari Sepatutnya kita belajar dari keberhasilan daerah-daerah ini, karenaberbagai intervensi kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh masing-masing daerah,dan pemerintah daerah, namun perubahannya belum signifikan jika kekhasan karakteristik kemiskinan mampu melakukan terobosan dalamdibandingkan dengan meningkatnya alokasi anggaran penanggulangan kebijakandan program penanggulangan kemisknan, terutama yang terkaitkemiskinan setiap tahunnya dalam APBN dan APBD. dengan pemenuhan hak dasar kepada masyarakat miskin. Pemerintah sejak tahun 2005 memandang Kemiskinan merupakan Selamat kepada Pemerintah daerah yang sudah berhasil menemukan caratantangan seluruh pemangku kepentingan pembangunan bangsa. Artinya, baru untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, semogakemiskinan tidak lagi dilihat sebagai tolok ukur gagalnya Pemerintah kedepan dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya. Terimakasihmelindungi dan memenuhi hak-hak dasar warganya melainkan menjaditantangan global pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakatadil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. DR. Sujana Royat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010–2014 Pemerintah Deputi Menkokesra Bidangtelah menetapkan arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam lima Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakattahun kedepan adalah “terwujudnya Indonesia yang sejahtera,demokratis
  6. 6. Mereka Berani Melawan Pemiskinan 1SeLaYanG PanDanG DaeRaHInoVatIF MeLaWan PeMISKInan Sejak otonomi daerah diterapkan pada tahun 1999, salah satu harapanyang disematkan bagi setiap daerah adalah semakin membaiknya kondisidan kualitas kesejahteraan masyarakat. Walaupun kita tahu, bahwa upayauntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah merupakansuatu upaya semudah membalik telapak tangan. Penanggulangankemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak didalamnya baikyang berasal dari pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil,tidak terkecuali adalah masyarakat miskin itu sendiri. Pemikiran yangmasih membebankan upaya penanggulangan kemiskinan pada satu pihaksudah saatnya ditinggalkan, karena persoalan kemiskinan yang dihadapibukan hanya sekedar persoalan kurangnya pendapatan, pekerjaan yangbersifat informal, ataupun keterbatasan sarana infrastruktur dasar, akantetapi juga menyangkut persoalan kerawanan, keterisolasian, sertakerentanan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh berbagaidaerah di Indonesia memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, sertamembutuhkan strategi yang berbeda dalam merespon dan menyelesaikanpersoalan tersebut. Dalam otonomi daerah, kondisi tersebut memberikanpeluang yang seluas-luasnya kepada pimpinan didaerah untuk melakukanterobosan dan inovasi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, danpada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas kesejahteraan denganmemperbaiki sistem layanan publik bagi masyarakat secara luas. Walaupundemikian, upaya untuk membangun kerjasama multipihak tersebut,bukanlah sesuatu yang mudah. Setidaknya dibutuhkan keterbukaan, sikapuntuk berbagi, serta kerelaan dari berbagai pihak untuk menerima kritikdan input tentang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinanyang dilakukan selama ini.
  7. 7. 2 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 3 Terkait dengan hal tersebut, maka sejak tahun 2007, Kementrian mudah, hal ini disebabkan oleh beberapa pandangan dan penilaianKoordinator Kesejahteraan Rakyat bersama 15 pemerintah kabupaten/ yang dimiliki oleh berbagai pihak. Misalnya pandangan bahwa dengankota dan berbagai kelompok organisasi masyarakat sipil ditingkat pusat bekerjasama tersebut akan membuka borok yang dilakukan oleh birokrasidan daerah mengikatkan diri dalam Program SAPA Indonesia. Program dan unsur non pemerintah akan mempermalukan mereka didepan publikSAPA Indonesia bertujuan untuk mengembangkan berbagai inovasi dalam masih ada sampai saat ini. Walaupun demikian, terdapat juga beberapapenanggulangan kemiskinan, memberdayakan masyarakat miskin dan daerah yang bahkan memberikan peran yang lebih kepada unsur nonperempuan, mensinergikan database dan mengintegrasikannya dalam pemerintah dalam struktur TKPKD, seperti yang dilakukan di Kotaperencanaan dan penganggaran, serta melakukan advokasi terhadap Surakarta, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Kebumen, Kabupatenperubahan kebijakan dan program pembangunan untuk berpihak pada Gunungkidul, serta Kota Makassar. Peran lebih yang dimaksudkan disinimasyarakat miskin baik pada tingkat nasional maupun daerah. Disamping tidak hanya pada posisi struktural dalam kelembagaan TKPKD akan tetapiitu, Program SAPA sendiri merupakan suatu model kerjasama multipihak juga dalam membangun sinergisitas antar pihak.yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Walaupun TKPKD di 15 kabupaten/kota telah menunjukkan dinamikaorganisasi masyarakat sipil. yang lebih baik dari TKPKD lainnya, namun upaya untuk meningkatkan Dalam mengimplementasikan programnya, mitra-mitra yang peran dalam mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan,tergabung dalam Program SAPA memanfaatkan instrumen Tim khususnya yang terkait dengan kemiskinan masih menghadapi kendalaKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibentuk yang cukup besar. Beberapa persoalan penting yang dihadapi olehmelalui peraturan presiden. TKPKD dipilih sebagai wadah untuk TKPKD dan sekaligus juga merupakan tantangan dalam model kerjasamamengkonsolidasikan gagasan, kebijakan, serta program bukan hanya multipihak ini meliputi membangun koordinasi yang efektif, pengendaliankarena aspek legalitas kelembagaannya, melainkan kelembagaan ini kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, sinkronisasi datadapat mengakomodasi keterlibatan unsur lain selain pemerintah dalam dan target penanggulangan kemiskinan, keterbatasan anggaran, sertaforum tersebut. Saat ini di 15 kabupaten/kota yang menjadi daerah memastikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangansasaran Program SAPA telah memiliki TKPKD dengan kondisi kelembagaan kemiskinan memiliki kaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya danyang berbeda-beda. memberikan pengaruh yang besar dalam penurunan jumlah penduduk Perbedaan kelembagaan tersebut menjadi dinamika tersendiri dalam miskin.pelaksanaan program, serta menentukan bagaimana relasi dan kedudukan Ditengah tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan kerjasamaantara berbagai pihak yang terlibat dalam membangun kerjasama multipihak dalam pengurangan jumlah penduduk miskin melalui TKPKD,multipihak. Setidaknya ada beberapa aspek yang membedakan TKPKD beberapa inovasi dan terobosan berhasil dilakukan oleh pemerintahyang berada di daerah sasaran Program SAPA, misalnya keterwakilan daerah.Terobosan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahunsur non pemerintah, pembagian peran dari masing-masing pihak, serta daerah tersebut dalam kurun waktu 3 tahun telah memperlihatkan hasilperan TKPKD dalam mempengaruhi penyusunan kebijakan dan program dengan menurunnya jumlah penduduk miskin. Berikut ini adalah datapenanggulangan kemiskinan di daerah. mengenai perkembangan penurunan jumlah penduduk miskin di 15 Aspek keterwakilan merupakan satu spirit penting yang dijamin regulasi, kabupaten/ kota.untuk memastikan keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangankemiskinan. Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang
  8. 8. 4 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 5 dalam akses pelayanan dasar serta rendahnya kepemilikan asset produktif Grafik 1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Sasaran Program SAPA Indonesia dapat dijumpai di Kota Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Surakarta, Kabupaten Jembrana, Kota Kupang, dan Kota Makassar. Disamping melihat penurunan persentase jumlah penduduk miskin, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan adalah perbaikan kesenjangan pada masyarakat miskin. Berikut ini adalah gambaran mengenai indeks keparahan kemiskinan di 15 Kabupaten/kota yang menjadi sasaran Program SAPA Indonesia. Grafik 2.Grafik Keparahan Kemiskinan di 15 Kabupaten Sasaran Program SAPA Indonesia. Sumber Data : Data & Informasi Kemiskinan BPS Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa persentase pendudukmiskin di 15 kabupaten /kota yang menjadi daerah sasaran ProgramSAPA mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun. Walaupunmenunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dalam beberapa tahun,namun masih ada kabupaten/kota yang memiliki angka kemiskinan yangcukup tinggi (diatas 20 %). Misalnya di Kota Tasikmalaya, KabupatenKebumen, Kabupaten Gunungkidul, serta Kabupaten Lombok Tengah. Sumber Data : Data & Informasi Kemiskinan BPSSedangkan angka kemiskinan yang relatif lebih rendah berada di KotaBanda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indeks keparahan kemiskinan merupakan suatu instrumen untukJembrana, serta Kota Makasssar. melihat tingkat kedalaman kemiskinan yang terjadi disuatu daerah Sebagaimana telah dijelaskan diatas, kondisi kemiskinan di berbagai dengan melihat kesenjangan atau gap pendapatan masyarakat miskindaerah sasaran Program SAPA berbeda-beda. Misalnya kondisi kemiskinan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan disuatu daerah. Berdasarkanyang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dasar dan keterisolasian data diatas, secara umum terlihat bahwa indeks keparahan kemiskinanyang disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau dapat mengalami penurunan diseluruh daerah, kecuali di Kota Tasikmalaya yangdijumpai di Kabupaten Kebumen, Gunungkidul, Sukabumi, dan Lombok mengalami peningkatan. Informasi ini juga menggambarkan bahwa upayaTengah. Sedangkan kondisi kemiskinan lainnya seperti ketidakmampuan yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya terkonsentrasi dalam
  9. 9. 6 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 7penurunan jumlah penduduk miskin, akan tetapi juga perlu berkonsetrasi pembangunan manusia pada setiap daerah dapat dikatakan masihdalam memperbaiki dan menjaga kualitas kesejahteraannya sehingga sangat lambat, jika dibandingkan dengan kebijakan, program, sertatidak terdapat kesenjangan yang terlalu besar ditingkat masyarakat. anggaran yang dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalanBeberapa daerah yang memiliki indeks keperahan tertinggi terdapat di pemenuhan hak dasar di masyarakat. Hal ini menunjukkan juga bahwaKota Tasikmalaya, Kabupaten Kebumen, serta Kabupaten Lombok Tengah. upaya peanggulangan kemiskinan yang dilakukan harus memiliki fokusSedangkan, daerah yang memiliki indeks keparahan yang kecil terdapat yang jelas dengan kebijakan, program, dan pendekatan yang lebih sesuaidi Kabupaten Jembrana & Kota Makassar. dengan kondisi masyarakat untuk mencapai target yang diinginkan. Walaupun memiliki indeks pembangunan yang tinggi, akan tetapi Grafik. 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Sasaran Program SAPA perkembangan setiap indikator indeks pembangunan manusia yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Misalnya dalam angka harapan hidup yang disajikan dibawah ini. Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2009 di 15 Kabupaten / Kota Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia BPS Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu instrumenyang digunakan untuk melihat kondisi dan kualitas kesejahteraan suatubangsa secara lebih komprehensif. Indikator yang diukur dalam indeks Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia BPSpembangunan manusia terdiri dari 3 indikator utama yaitu kesehatan(harapan hidup), pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), Indikator harapan hidup merupakan suatu indikator yang memilikiserta ekonomi (daya beli). Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa keterkaitan dengan berbagai aspek dalam bidang kesehatan sepertiindeks pembangunan manusia di hampir seluruh daerah program SAPA kesehatan lingkungan, tingkat kesakitan, serta kualitas asupan gizimengalami peningkatan yakni diatas 70, kecuali di Lombok Tengah yaitu yang sangat menentukan dalam usia seseorang. Dengan mengetahuisebesar 60,26. Walaupun demikian, percepatan peningkatan indeks prasyarat mendasar dalam suatu indikator yang memiliki keterkaitan
  10. 10. 8 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 9dengan indikator lain, maka pemerintah daerah dapat menyusun menghasilkan pelayanan publik yang baik, dalam berbagai kasus justrukebijakan dan program yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ditemukan angka kemiskinan yang cukup besar pada daerah daerah tersebut.tersebut. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Berikut ini adalah gambaran mengenai profil anggaran kabupaten / kota yangwilayah sasaran SAPA masih berkutat pada penyelesaian dampak dengan menjadi daerah sasaran Program SAPA.memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, akan tetapibelum melakukan terobosan agar masyarakat tidak sakit. Oleh sebab Grafik.Perkembangan APBD 15 Kabupaten/ Kota Tahun 2008-2009 ( Dalam Juta Rupiah).itu, ukuran keberhasilan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya jumlahorang yang ditangani atau mendapat pelayanan akan tetapi juga semakinmenurunnya orang yang mengajukan klaim untuk mendapatkan pelayanankesehatan gratis tersebut. Data pada grafik angka harapan hidup pada tahun 2009, menunjukkanbahwa pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi disuatu daerahbelum tentu menandai bahwa indikator-indikator yang menyertainya jugasecara otomatis baik. Pada contoh diatas, meskipun Kabupaten Gunungkiduldan Kabupaten Garut memiliki angka indeks pembangunan manusia yanghampir sama, akan tetapi jika dilihat secara mendalam pada indikatorharapan hidupnya, usia harapan hidup pada kabupaten Gunungkidul lebihtinggi dibandingkan dengan Kabupaten Garut. Selain memahami akar masalah yang menyebabkan kemiskinan,pengambil kebijakan juga harus memiliki komitmen yang kuat dalam Sumber Data : Statistik Keuangan Daerah BPSpenanggulangan kemiskinan. Salah satu indikator yang seringkali digunakanuntuk melihat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat miskin Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa peningkatan anggaranadalah alokasi anggaran pembangunan. Saat inikondisi penganggaran di pembangunan atau APBD diseluruh daerah sebenarnya sangat kecil setiapIndonesia dihadapkan pada dilemma untuk mendanai program-program tahunnya, hanya beberapa daerah saja yang mengalami peningkatanpenanggulangan kemiskinan ditengah keterbatasan anggaran. Walaupun anggaran yang cukup tinggi yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai,dihadapkan pada kondisi demikian, beberapa daerah yang menjadi sasaran Bandung, Sukabumi, Ciamis, Subang, serta Kota Kupang. WalaupunProgram SAPA mampu melakukan inovasi program penanggulangan demikian, jika dilihat dari sumber pendapatan, kontribusi pemerintahkemiskinan dengan memberikan layanan pendidikan, kesehatan, serta pusat masih sangat tinggi dibandingkan dengan kemampuan daerahpelayanan publik lainnya secara maksimal pada masyarakat miskin. Sehingga dalam membiayai pembangunan didaerahnya. Sistem transfer keuangansampai pada suatu titik kesimpulan, bahwa pengaturan anggaran merupakan yang masih mendasarkan pada input base yang dianut oleh Indonesiakunci utama, dan bukan tergantung pada besar-kecilnya anggaran pada satu sisi menjamin bahwa setiap daerah akan mendapatkan alokasipembangunan. Banyak contoh yang dikemukakan dalam penelitian otonomi anggaran dengan menggunakan sejumlah formulasi pembagian anggaran,daerah yang dilakukan oleh berbagai institusi menunjukkan bahwa tidak akan tetapi pada aspek lain belum memperhitungkan aspek kinerja darisemua daerah yang memiliki anggaran pembangunan yang besar dapat anggaran yang diberikan kepada daerah. Hal ini menyebabkan antara
  11. 11. 10 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 11daerah yang melakukan inovasi dan daerah yang tidak melakukan inovasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untukakan mendapatkan perlakuan yang sama. Oleh sebab itu, dimasa depan melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.sistem transfer daerah yang berbasis pada input perlu dirubah dengan Pada data yang ditampilkan pada grafiks menunjukkan bahwa belanjamekanisme transfer yang berbasis pada kinerja. Berikut ini adalah tidak langsung di semua daerah meningkat, kecuali di Kabupaten Serdangprofil mengenai perbandingan alokasi anggaran pembangunan di 15 Bedagai. Beberapa daerah menunjukkan perimbangan antara belanjakabupaten/kota yang menjadi daerah sasaran Program SAPA. langsung dan tidak langsung seperti di Kota Makassar dan Kupang. Tetapi ada juga daerah yang memiliki kesenjangan alokasi antara anggaran belanja Grafik. 5 Perbandingan Penerimaan APBD dengan Belanja Tidak Langsung Pada Tahun 2009 di tidak langsung dan belanja langsung yang cukup tinggi seperti yang terjadi15 Kabupaten / Kota di Kabupaten Bandung, Ciamis, Subang, Garut, Sukabumi, serta Kota Banda Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meninjau kembali kebijakan penganggaran, termasuk didalamnya adalah melakukan efisiensi terhadap pengelolaan anggaran, serta mengintegrasikan perencanaan antar sektor agar dapat mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia dalam penanggulangan kemiskinan. Apresiasi lebih pantas diberikan kepada daerah sasaran Program SAPA, walaupun berada pada kondisi “keterbatasan anggaran”, namun TKPKD dan pemerintah daerah mampu melakukan terobosan dalam kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, terutama yang terkait dengan pemenuhan hak dasar kepada masyarakat yang secara detil akan dikupas dalam buku ini. Beberapa inovasi dan terobosan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah justru ketika dihadapkan pada kondisi daerah yang sangat terbatas baik secara keuangan, sumberdaya, Sumber Data : Statistik Keuangan Daerah BPS infrastruktur, maupun dibayangi dengan resiko kegagalan. Inovasi dan terobosan yang dihasilkan memang belum sempurna dan masih memiliki Jika disederhanakan ada dua komponen terbesar dalam APBD yaitu berbagai kekurangan, akan tetapi hal ini telah menginspirasi berbagaibelanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung pemerintah daerah di Indonesia bahwa hal tersebut dapat diwujudkanadalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan ditengah kondisi keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari belanjapegawai berupa gaji dan tunjangan yang ditetapkan dengan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanjabagi hasil kepada propinsi, /kabupaten /kota dan pemerintah desa,belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Sedangkan, belanjalangsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang terkait langsungdengan pelaksanaan program. Komponen belanja langsung terdiri dari
  12. 12. 12 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 13DaRI tanaH KeMBaLI Ke tanaH dibumi parahiyangan, ungkapan itu bukanlah merupakan suatu ucapan yang bermakna kematian, tetapi merupakan suatu upaya nyata yang coba dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan Mang Usep buruh tani di Desa Paranggong, Mang Diding petani penyewa kemiskinan.tanah Desa Kertasari, dan Nyi Ntis buruh tani palawija Desa Cipelah pada Kita semua tahu bahwa tanah bagi Petani adalah aset utama danhari itu seperti mendapatkan “durian runtuh” ketika aparat Pemerintah menjadi simbol seorang petani. Jika sekarang masih banyak Petani yangKabupaten Bandung memberikan sebidang tanah untuk dikelola sebagai masuk kategori miskin itu disebabkan oleh ketidak-adilan Negara dalamlahan produksi pertanian yang selama ini mereka hanya menggarap melindungi dan memenuhi hak atas tanah bagi kaum tani. Itu artinyadan atau menyewa tanah terlantar milik perusahaan perkebunan dan sebab kemiskinan di negeri yang sangat subur sumber daya alamnyatuan tanah. Sebuah asa telah lama ditunggu akhirnya datang juga, “sim (tanah) bukan hanya disebabkan oleh penyebab tunggal sebagaimanakuring mah sangat bersyukur antaran Bapak Bupati ges mereka lahan ka yang selama ini dibayangkan oleh banyak perencana pembangunan, tetapikuring, hatur nuhun bapak bupati”. Itulah ungkapan perasaan para petani dapat disebabkan oleh banyak faktor yang membutuhkan pemahamanyang telah mendapatkan tanah dari Pemerintah Kabupaten Bandung se dan langkah yang konkrit dalam menyelesaikan akar masalah kemiskinan.bagai wujud dari kebijakan reforma agraria (RA). Pemerintah Kabupaten Bagi kaum tani, penyebab mereka tetap miskin adalah ketiadaanBandung menyebutnya “dari tanah kembali ketanah”. Ungkapan tersebut kepemilikan asset yang dapat digunakan sebagai faktor produksi dalamjuga dipahami oleh kaum tani di kawasan perkebunan yang terhampar peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Berdasarkan kondisi geografi dan topografi yang dimiliki, Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi dalam agrobisnis dan pertanian. Hal ini disebabkan kondisi tanah dan iklim yang sangat mendukung dalam pengembangan produk pertanian unggulan dalam skala yang cukup besar seperti teh, cokelat, dan lain-lain. Potensi pengembangan pertanian dan perkebunan dalam skala besar inilah yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam (tanah) antara masyarakat dan dunia usaha. Menurut Bapak Yayan Agustian dari Bappeda Kabupaten Bandung, setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi sumber dalam konflik agraria di Kabupaten Bandung : 1. Perusahaan tidak mengusahakan usaha agribisnis perkebunan dengan benar. 2. Perusahaan terlibat kredit macet dan pengusaha sudah sulit dihubungi. 3. Terdapat garapan lahan HGU (hak guna usaha) oleh masyarakat dengan tidak terkendali dan liar. 4. Konflik internal dalam perusahaan perkebunan.
  13. 13. 14 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 15 5. pengalihan HGU kepada pihak lain melalui proses pencabutan HGU oleh yang berwenang mengalami banyak permasalahan. 6. Perusahaan perkebunan akan mengalihkan HGU menjadi HGB (hak guna bangunan). 7. Pengaruh harga komoditi perkebunan yang fluktuatif serta biaya produksi meningkat. 8. Belum terdapat jaminan regulasi baru yang merangsang investasi di bidang perkebunan. Salah satu permasalahan adalah penguasaan lahan/tanah dalamjumlah yang cukup besar namun tidak dikelola dengan baik. Penguasaantanah dalam jumlah cukup besar oleh pihak-pihak tertentu di KabupatenBandung disinyalir telah memberikan kontribusi yang cukup besarterhadap kemiskinan masyarakat. Setidaknya ada 2 persoalan mendasardalam pengelolaan tanah perkebunan yang memiliki dampak langsungpada kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bandung yaitu upah buruhperkebunan / tani yang sangat rendah di lokasi perkebunan, baik Seorang Buruh Tani rela menyewa lahan gersang berukuran kurang dari setengah hektar untuk memperbaiki hidup, Meski demikian, usahanya itu tidak membuat keadaannya lebih baik.yang dimiliki oleh badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta, sertapengelolaan tanah terlantar yang dimiliki oleh pemegang hak guna usahauntuk perkebunan. Berbeda dengan Desa Kertasari, permasalahan tanah di Desa Menyadari kondisi tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan Paranggong lebih didominasi oleh konflik dalam pengelolaan tanahorganisasi masyarakat sipil melakukan upaya reforma agraria sebagai terlantar antara masyarakat miskin dengan pemegang HGU yang berasalbagian penting dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di dari pihak swasta. Tanah yang dikuasai oleh pemegang HGU tidak dikelolaKabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan 3 sebagaimana mestinya dan cenderung dibiarkan menjadi terlantar selamadesa sebagai percontohan dalam upaya tersebut, yaitu Desa Paranggong, bertahun tahun. Melihat kondisi ini, masyarakat miskin berupaya untukDesaKertasari, serta Desa Cipelah. Ketiga desa tersebut memiliki mengelola tanah pertanian tersebut. Namun pemilik HGU melarangpersoalan yang berbeda dalam pelaksanaan reforma agraria. Pada Desa masyarakat miskin dan buruh tani yang bekerja di lahan yang dikuasai.Kertasari upaya yang dilakukan adalah melakukan redistribusi tanah yang Terkait dengan beberapa konflik dalam pengelolaan tanah diatas,dimiliki PTPN VIII kepada masyarakat miskin. Tanah yang diredistribusi menunjukkan bahwa upaya dalam reforma agraria bukanlah merupakanmerupakan tanah-tanah yang disinyalir merupakan tanah terlantar yang suatu hal yang mudah dilakukan dan melibatkan berbagai kebijakantidak dikelola oleh PTPN VII. Bersamaan dengan habisnya HGU (hak guna dan kepentingan berbagai pihak didalamnya. Redistribusi lahan padausaha) yang dimiliki oleh PTPN VIII pada tahun 1987 dan sampai saat masyarakat miskin, barulah sebuah langkah awal dalam penyelesaianini belum diperpanjang, dijadikan sebagai momentum untuk melakukan kemiskinan. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalahreforma agraria di Desa Kertasari. memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki kemampuan dalam
  14. 14. 16 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 17mengelola dan menjadikan tanah tersebut sebagai basis produksi dalam MeRetaS aSa LeWat GeRBanGpeningkatan pendapatan keluarga. Selain itu, dibutuhkan keberanian dari pemerintah daerah dalam SWaRa: RuanG nYata PaRtISIPaSImelakukan reforma agraria sesuai dengan kewenangan yang diberikan MaSYaRaKat DaLaM PeMBanGunanundang-undang atau peraturan pemerintah. Mahalnya biaya untuk DaeRaHmengurus pengalihan hak penggunaan tanah menjadi satu tantangantersendiri, pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah untukmembiayai proses administrasi dalam pengalihan hak pengelolaan tanah Serdang Bedagai merupakan kabupaten pemekaran dari Deli Serdangterlantar kepada masyarakat miskin. Biaya pengurusan administrasi yang didasarkan pada Undang-undang nomor: 36 tahun 2003 tanggal 18dalam pengalihan hak pengelolaan tanah yang cukup mahal serta ketidak Desember 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 7 Januarijelasan kebijakan pemerintah pusat pada pengelolaan lahan terlantar 2004 (yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Serdang Bedagai).dituding sebagai salah satu masalah yang menyebabkan reforma agraria Dengan potensi luas wilayah 1.900 km2 dengan panjang garis pantai 95sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan tidak dapat berjalan Km, terdiri dari 17 kecamatan dan 237desa dan 6 kelurahan yang dihunisecara optimal. sekitar 594.383 jiwa (data BPS tahun 2011). Terkait dengan status tanah yang diberikan kepada masyarakat miskin, Visi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalahmerupakan hak pakai dan bukan merupakan hak milik. Hal ini dilakukan menjadikan Serdang Bedagai sebagai salah satu kabupaten terbaik diagar tanah yang sudah diberikan tidak diperjual-belikan dikemudian hari Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasilais, modern, religius dandan menyebabkan masyarakat miskin terjebak kembali dalam perangkap kompetitif.kemiskinan. Besaran atau luas tanah yang diberikan kepada masyarakatmiskin berbeda-beda dan diberikan dengan mempertimbangkan kebiasaandan sejarah pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnyauntuk Desa Paranggong, luasan tanah yang diberikan kepada masyarakatberdasarkan luasan tanah yang dikelola oleh masyarakat miskin sebelumredistribusi tanah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah KabupatenBandung adalah mengkonsolidasikan SKPD yang terkait untukmeningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dalam pengelolaan tanahuntuk pertanian dalam skala kecil. Upaya yang dilakukan mulai daripemberiaan modal usaha, pemberian bibit tanaman, dan sarana produksi,hingga upaya untuk memperbaiki infrastruktur pertanian. Upaya inidiharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendisain kebijakanreforma agraria sebagai instrumen dalam penanggulangan kemiskinanyang efektif diKabupaten Bandung. “tenaga kerja sebagai sumbangsih masyarakat dalam pembangunan”
  15. 15. 18 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 19 Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang prinsip: Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOM).Bedagai menyadari bahwa mereka tidak dapat bekerja sendiri, tetapi Sejak diluncurkan, hingga tahun 2009, sebanyak 3.945 kegiatan telahharus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. dilakukan dengan nilai Rp.45.5 miliar. Meliputi pembangunan irigasi,Berangkat pada pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang jalan, gorong-gorong dan rumah ibadah. Semua aktivitas pembangunanBedagai mencanangkan strategi pembangunan yang melibatkan tersebut sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat yang didasarkanpartisipasi masyarakat yang diberi nama “Gerakan Pembangunan Swadaya pada kebutuhan mereka. Di bidang pertanian, kabupaten ini surplus berasMasyarakat” atau yang lebih dikenal dengan “Gerbang Swara”. 125 ribu ton per tahun dan menjadi lumbung bagi Sumut. Keberhasilan di bidang ketahanan pangan ini telah meraih penghargaan Ketahanan PanganGerbang Swara (Gerakan Pembangunan Swadaya Masyarakat) tingkat nasional tiga tahun berturut-turut, 2008, 2009 dan 2010. Gerbang Swara yang merupakan gerakan kolaborasi antara masyarakat Dalam konteks pembangunan pendidikan di Serdang Bedagai,dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan mulai diluncurkan pada partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk hibah bagi pendirian/tahun 2005. pembangunan gedung sekolah. Hibah tersebut berupa pemberian lahan Tujuan Gerbang Swara adalah menggerakkan seluruh potensi bagi pendirian gedung sekolah. Beberapa lahan sekolah yang merupakandan prakarsa masyarakat Serdang Bedagai untuk berpartisipasi hibah masyarakat secara perseorangan maupun kelompok di ataranya:dalam pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan secara TK Pembinaan Negeri Kecamatan Teluk Mengkudu, SMP Negeri 2 Telukberkelanjutan. Melalui “Gerbang Swara” masyarakat bukan sekadar menjadi Mengkudu, SMA Negeri 1 Teluk Mengkudu, TK Pembina Negeri Kecamatanobjek pembangunan, tetapi menjadi pelaku (subyek) pembangunan. SeiRampah, SMP Negeri 3 Sei Rampah dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)Dengan kata lain, pembangunan diterapkan dengan menggunakan Serdang Bedagai. Selain masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, dunia usaha dan perkebunan juga memberikan partisipasinya. Dunia usaha dan perkebunan berpartisipasi dalam pembangunan sekolah, diantaranya: SMA Negeri 1 Pantai Cermin, SMA Negeri 2 Perbaungan, SMA Negeri 1 Bintang Bayu, SMA Negeri 1 Dolok Merawan, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kecamatan Pegajahan. Pembelajaran yang dapat ditarik dari gerakan “Gerbang Swara” yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah bahwa pembangunan akan lebih berhasil dan berkelanjutan apabila: bertumpu kepada pemberdayaan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah hanya menjadi dinamisator dan fasilitator, sedangkan masyarakat menjadi aktor dari semua kegiatan pembangunan yang dilakukan. Dengan kata lain pembangunan yang dilakukan dengan berpegang pada prinsip “Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOM)”.“wujud nyata kemitraan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan: Bupati dan Wakil Bupati bergotong royong denganmasyarakat”
  16. 16. 20 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 21JaMInan KeSeHatan SeBaGaI WuJuDPeMenuHan HaK ataS KeSeHatanYanG LaYaK BaGI WaRGa MISKIn DIKaBuPaten JeMBRana Membicarakan Kabupaten Jembrana, terlepas dari permasalahan yangdihadapi saat ini, selalu dikaitkan dengan inovasi yang dilakukan padamata kepemimpinan Bupati I Gede Winasa dengan jaminan kesehatangratis-nya. Dengan gagasan jaminan kesehatan gratis-nya, KabupatenJembrana menjadi pelopor pemberian jaminan kesehatan gratis padamasanya. Walaupun pada masa pasca kepemimpinan Bupati I GedeWinasa jaminan kesehatan yang dikenal dengan nama Jaminan Kesehatan Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, DR Adang Setiana Pantau Langsung Program JKJJembrana ini menemui kendala terkait dengan keberlanjutannya, tetapigagasan tentang pemberian jaminan kesehatan gratis yang dimotori olehpemerintah kabupaten/kota dapat dijadikan sebuah pembelajaran bagi 2) Peserta JKJkabupaten/kota lainnya. Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Peserta JKJ adalah seluruh masyarakat Jembrana terutama keluargaJembrana, bagaimana memulai dan mengelolanya? miskin (Gakin) dan masyarakat umum yang belum terbiayai oleh sistem pelayanan asuransi kesehatan (ASKES untuk masyarakat PNS, JamsostekApakah Program Jaminan Kesehatan Jembrana? untuk karyawan perusahan swasta dan asuransi swadana lainnya). Semua Program Jaminan Kesehatan Jembrana dirintis sejak Februari 2002, masyarakat mempunyai hak atas premi yang disubsidi oleh pemerintahdan mulai beroperasi pada Februari 2003. Program ini berupa pemberian Kabupaten Jembrana pada Lembaga JKJ untuk pelayanan kesehatanasuransi kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana, tingkat I (PPK-1) pada Puskesmas dan Praktek Dokter/Bidan Swasta yangdan ini bertujuan: 1) meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan menerima JKJkesehatan; 2) memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baikkepada masyarakat; dan 3) menciptakan kompetisi pelayanan yang sehat 3) PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan)antara pemberi pelayanan kesehatan (PPK) baik negeri maupun swasta. Pemberi pelayanan kesehatan yang mengadakan kontrak dengan lembaga JKJ yaitu : Puskesmas, Praktek Dokter Swasta, Praktek BidanProgram JKJ terdiri atas beberapa komponen, yakni: Antara PPK JKJ dengan Lembaga JKJ mempunyai hubungan kontrak dimana 1) Lembaga JKJ kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Apabila PPK JKJ tidak Lembaga JKJ adalah lembaga asuransi kesehatan masyarakat Jembrana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimanayang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : pada kontrak maka pihak Lembaga JKJ dapat memberikan sanksi berupa572 Tahun 2002, tanggal 18 Desember 2002 skorsing selama beberapa bulan, apabila sanksi tetap dilanggar maka
  17. 17. 22 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 23 Bank Pembangunan Daerah Cabang Negara di Jembrana (BPD Negara). e Transaksi pembayaran menggunakan sistem klaim, tidak menggunakan sistem kapitasi seperti aturan JPKM. Dokter umum mengklaim per pasien sebesar Rp 27.000,- dan Dokter Gigi mengklaim per pasien sebesar Rp 30.000,-. e Pembayaran klaim dilakukan oleh Badan Pelaksana JKJ atas dasar pengajuan klaim oleh PPK. Pengajuan klaim diverifikasi oleh Tim Verifikasi JKJ, setelah disetujui baru dibayar oleh kasir. e Ketentuan administrasi bagi seluruh PPK telah tertuang dalam kontrak, dan diadakan sosialisasi pada pertemuan rutin masing- masing PPK. e PPK wajib mengirim laporan data pasien, dan data kesehatan lainnya sebagai bahan pemantauan kesehatan wilayah oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sosial Kabupaten Jembrana. e Diberlakukan demokratisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat memilih PPK yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik tanpa dibatasi wilayah, serta“layanan kesehatan JKJ” bisa di PPK negeri maupun swasta.pihak Lembaga JKJ dapat melakukan pemutusan hubungan kontrak Peran Serta ASKES di Kabupaten Jembrana Peran Serta ASKES :Sumber Pembiayaan e Untuk rawat jalan tingkat pertama (PPK-1) kapitasi Puskesmas Pembiayaan JKJ dilakukan melalui pengalihan subsidi yang semula disetorkan ke JKJ untuk tambahan pembiayaan PPK-1 untuk programdiberikan kepada puskesmas dan rumah sakit, kini dialihkan kepada JKJ. Peserta ASKES juga mendapatkan kartu JKJ, yang dapat dimasyarakat langsung dalam bentuk premi biaya rawat jalan tingkat pergunakan untuk pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertamapertama melalui lembaga Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Selain dari (PPK-1) pada praktek dokter swasta atau puskesmas.APBD pembiayaan juga berasal dari dana-dana Gakin, yang sebelumnya e Untuk pelayanan kesehatan lanjutan PPK-2 dan PPK-3, peserta ASKESdiberikan ke Puskesmas kemudian dialihkan ke JKJ. tetap mendapat pelayanan pada Rumah Sakit sesuai dengan aturan pada PT. ASKES. Manajemen Pengelolaan JKJ Manajemen/pengelolaan JKJ menggunakan prinsip-prinsip JPKM yang Monitoring Program JKJtelah disempurnakan sesuai dengan program JKJ yaitu : Monitoring program JKJ di lakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana dan Badan Pengawas Daerahe Semua dana untuk pelayanan kesehatan disetor ke rekening JKJ pada Kabupaten Jembrana.
  18. 18. 24 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 25Keberlanjutan KeBuMen PeLoPoR KeDauLatan RaKYat Setelah berjalan selama lebih dari lima tahun, Program JKJ mendapatkankendala berupa keberlanjutan program. Selama masa kepemimpinan ataS PeMBanGunan MeLaLuI KuotaBupati Winasa kendala tersebut tidak muncul ke permukaan. Setelah anGGaRan KeCaMatanBapak I Gede Winasa tidak lagi menjabat sebagai Bupati Jembrana,program JKJ mulai menghadapi kendala terkait dengan keberlanjutannya.Ketika berlangsung proses transisi ke pemerintahan baru (yang tidak lagi Secara politik kedaulatan rakyat hanya terjadi saat setiap wargadipimpin oleh Bapak Winasa), peserta JKJ menghadapi masalah ketidak negara menentukan pilihan politiknya di bilik suara Pemilu Legislatif,jelasan pelayanan. Hal ini dikarenakan belum jelasnya pembiayaan JKJ Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala daerah, setelah itu kedaulatanapakah akan terus dibiayai dari APBD Kabupaten, atau hanya dari APBD rakyat dijalankan oleh wakilnya di gedung Dewan Perakilan Rakyat.propinsi. Informasi yang kami peroleh, pembiayaan JKJ akan dibiayai dari Berbeda dengan Kabupaten Kebumen, sebuah terobosan dimulai denganAPBD propinsi, yakni melalui mekanisme jaminan kesehatan propinsi. melembagakan kedaulatan rakyat melalui jalur perencanaan pembangunan Belajar dari pengalaman Kabupaten Jembrana dengan Progran JKJ- yakni perencanaan partisipatif dan kuota anggaran kecamatan.nya, ketika pemerintah daerah membuat sebuah inovasi, jaminan akan Perencanaan merupakan kunci dari keberhasilan yang diraih, tidakkeberlanjutan menjadi hal yang penting. terkecuali dengan perencanaan pembangunan atau musyawarah perencanaan pembangunan yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya. Salah satu kunci keberhasilan dalam perencanaan pembangunan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam menyusun usulan kegiatan yang menjadi rencana kerja pemerintah dalam waktu satu tahun. Dalam Undang-Undang perencanaan pembangunan No 25 Tahun 2004 disebutkan dengan tegas bahwa masyarakat berhak diikutsertakan dalam seluruh proses yang terkait dengan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tersebut. Walaupun demikian, dalam prakteknya masyarakat seringkali tidak dilibatkan, bahkan hanya menjadi pelengkap dalam tahapan perencanaan pembangunan tersebut. Tidak dilibatkannya masyarakat ditingkat desa dalam pelaksanaan musrenbang dilatarbelakangi oleh sejumlah pandangan yang dimiliki oleh birokrasi pemerintah, bahwa masyarakat desa tidak mampu memahami proses teknokrasi tersebut, masyarakat seringkali mengusulkan sesuatu yang tidak dapat didanai, dan sejumlah alasan lainnya. Fakta lainnya adalah penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan juga disebabkan usulan dalam kegiatan musrenbang tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah daerah, hal inilah yang menyebabkan ketidakpedulian
  19. 19. 26 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 27 Kuota kecamatan merupakan instrumen yang efektif, bukan hanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam forum perencanaan pembangunan, akan tetapi juga meningkatkan percepatan pembangunan ditingkat kecamatan. Pelaksanaan mekanisme kuota kecamatan mengalami beberapa tahapan penyempurnaan, terutama yang terkait dengan perluasan penerapan kuota kecamatan di Kabupaten Kebumen. Salah satu aspek penting yang disorot dalam kuota kecamatan adalah kriteria atau indikator yang digunakan dalam pemberian kuota kecamatan. Saat ini pemberian indikator kecamatan masih menggunakan indikator kewilayahan dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar pemberian kuota kecamatan, akan tetapi pemerintah daerah juga mulai memikirkan untuk memasukkan kinerja camat sebagai salah satu indikator dalam pemberian kuota kecamatan. Indikator kinerja kecamatan yang diusulkan sangat terkait dengan indikator pemenuhan hak dasar seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, jumlah angka putus sekolah, pertumbuhan penduduk miskin, serta indikator pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya para camat setuju dengan penerapan indikator tersebut, akan tetapi setelah dievaluasi oleh tim, banyak camat yang“proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif tercermin dalam pembahasan anggaran yang melibatkanseluruh stakeholder” memiliki kinerja yang rendah. Kinerja camat yang rendah menyebabkan suatu kecamatan memperoleh alokasi anggaran kuota kecamatan yangmasyarakat jika diundang dalam musrenbang ditingkat desa. rendah. Pada sisi ini para camat memang dituntut untuk memperbaiki Berkaca pada kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan kinerjanya secara kolektif baik pada tingkat kecamatan maupun ditingkatsejumlah terobosan dan perbaikan terhadap mekanisme pelaksanaan desa. Penurunan alokasi anggaran kuota kecamatan ini sempat membuatmusrenbang di tingkat desa, kecamatan, bahkan juga di tingkat kabupaten. ketegangan antara pemerintah kabupaten (dalam hal ini Bappeda), paraLangkah pertama yang dilakukan adalah memastikan hak masyarakat camat, serta DPRD. Namun setelah dilakukan dialog dengan melibatkanuntuk terlibat dalam setiap perencanaan musrenbang mau pun penyusunan berbagai pemangku kepentingan, akhirnya semua pihak dapat memahamikebijakan pembangunan lainnya melalui penetapan peraturan daerah tentang proses tersebut.partisipasi masyarakat. Langkah kedua yang dilakukan adalah dengan Sisi positif lain dari pelaksanaan kuota kecamatan adalah kualitasmenetapkan kuota kecamatan yang merupakan kebijakan daerah untuk usulan masyarakat dalam musrenbang semakin meningkat. Masyarakatmenyediakan alokasi anggaran pada tingkat kecamatan untuk memberikan tidak lagi hanya mengusulkan kegiatan-kegiatan yang terkait denganjaminan terhadap pelaksanaan usulan masarakat dalam musrenbang tingkat pembangunan sarana fisik semata, akan tetapi juga mulai memikirkandesa. Alokasi anggaran yang disediakan untuk kuota kecamatan tersebut usulan yang terkait dengan pembangunan manusia ditingkat perdesaan.sebesar 30 %. Langkah ketiga adalah mensinergikan dokumen RPJM Desa Partisipasi dalam musrenbang juga mulai melibatkan perempuan dalamdengan dokumen RKP Desa serta dengan perencanaan program lainnya. setiap proses, bahkan keterwakilan perempuan dalam setiap proses
  20. 20. 28 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 29 kegiatan dari SKPD yang bersangkutan, maka alokasi anggaran untuk SKPD tersebut akan ditingkatkan. Hal ini dirasakan cukup efektif untuk mensiasati keterbatasan anggaran serta keinginan pemerintah daerah untuk tetap mendukung pelaksanaan kuota kecamatan. Sehingga walaupun persentase kuota kecamatan diturunkan, akan tetapi pada saat bersamaan ditingkatkan alokasi anggarannya pada kegiatan SKPD. Selain tantangan dari minimnya alokasi anggaran ditingkat desa, tantangan lainnya adalah komitmen pemerintah daerah dalam hal ini SKPD agar meningkatkan porsi kegiatan yang menjadi usulan masyarakat dibandingkan dengan kegiatan rutin, pengawalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati dalam musrenbang, serta perlu adanya fokus yang jelas dalam mengembangkan potensi ke wilayahan yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Terkait dengan pengawalan pelaksanaan kegiatan ditingkat masyarakat, pemerintah daerah juga membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil. Peran organisasi masyarakat sipil sangat efektif tidak hanya dalam melakukan“pembahasan kuota kecamatan dalam rapat pembahasan anggaran” pengawalan pelaksanaan kegiatan, akan tetapi juga melakukan pemberdayaan dan pendampingan secara langsung pada pemerintah ditingkat desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kuota kecamatan.perencanaan pembangunan diberikan afirmasi dalam pengiriman delegasiuntuk mengikuti musrenbang ditingkat kecamatan dan kabupaten. Selainitu, desa–desa yang dapat memanfaatkan anggaran kuota kecamatandiwajibkan untuk menyusun atau telah memiliki dokumen RPJMDes danRPKDes. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan kuota kecamatan ini adalahketersediaan anggaran pada APBD. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlahanggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat cenderung menurun,hal ini menyebabkan pemerintah kabupaten melakukan rasionalisasiterhadapalokasi anggaran pada kuota kecamatan, serta melakukanperubahan pada mekanisme penganggarannya. Anggaran kuota kecamatankemudian diintegrasikan dengan tupoksi dari SKPD. Hal ini menyebabkanSKPD harus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang kebijakan,program, serta kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu 1 tahun denganmasyarakat. Jika semakin banyak usulan masyarakat yang terkait dengan
  21. 21. 30 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 31KetIKa RaKYat Dan PeMeRIntaH permasalahan dan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Kelompok masyarakat sipil mengambil posisi oposisi terhadap pemerintah.BeRSatu MeLaWan PeMISKInan Tetapi kondisi ini mulai berubah sekitar tahun 2006. Kehadiran pejabat pemerintah daerah yang berpikiran “terbuka” akan kehadiran kelompok masyarakat sipil, membuka peluang bagi kelompok masyarakat sipil Kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat sipil untuk dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Beberapadi level desa pada awalnya bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan. kelompok masyarakat sipil yang kemudian menggabungkan diri dalamPerbedaan pandangan tentang masing-masing menjadi salah satu sebuah wadah yang diberi nama “konsorsium lombok tengah” yangkendala. Perbedaan persepsi tersebut semakin diperparah dengan adanya pada awalnya berada dalam posisi yang selalu “berkonfrontasi” denganperbedaan dalam memandang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah karena tidak adanya ruang dialog damai, akhirnya menjaditerutama masyarakat miskin. Pemerintah yang masih dipengaruhi mitra sejajar pemerintah dalam proses perumusan kebijakan di Lombokpemikiran bahwa merekalah yang paling tahu kebutuhan masyarakat Tengah. Hal ini dimungkinkan karena kehadiran orang-orang di jajarankarena mereka pengayom masyarakat, melakukan perencanaan program pemerintah Lombok Tengah yang memberi ruang bagi adanya perantanpa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Sedangkan kelompok masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan.kelompok masyarakat sipil yang dipengaruhi pemikiran bahwa pemerintahselalu salah, semakin tidak terlibat dalam proses perencanaan. Akibatnya, Konsorsium Lombok Tengah dan Perubahan yang terjadikebijakan dan program yang dihasilkan oleh pemerintah tidak menjawab Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Konsorsium OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Lombok Tengah telah banyak melakukan kegiatan- kegiatan pendampingan fasilitasi maupun program yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat sipil. Konsorsium juga senantiasa berupaya untuk mendorong supaya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama orang miskin dan perempuan. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: diskusi, hearing dan audensi dengan Pemda (eksekutif dan legislatif) tentang berbagai persoalan yang menyangkut publik, membuat media informasi (Tabloid) sebagai sarana komunikasi di tengah masyarakat, melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan, terutama yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, seperti Dinas/Instansi yang ada, DPRD, program-program kemiskinan, program-program pemerintah pusat lainnya, bersama masyarakat desa mengawal hasil perencanaan dan pembangunan, bersama dengan Pemda dan stakeholder lainnya menyusun indikator kemiskinan Lombok Tengah sebagai indikator lokal. Bersama dengan Dinas Kesehatan, melaksanakan verifikasi data kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2008.“musrenbang kecamatan” : “pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan”
  22. 22. 32 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 33 Bagaimana Mewujudkan Kolaborasi Pemda dan Kelompok Masyarakat Sipil Kolaborasi antara Pemerinta Daerah dan kelompok masyarakat sipil dimungkinkan terjadi apabila kedua belah pihak melepaskan ego masing- masing demi mencapai tujuan yang sama. Sesungguhnya, kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, dimana terjadi kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Konsorsium OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Lombok Tengah. Konsorsium OMS Lombok Tengah yang sekarang berpusat di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada awalnya merupakan gabungan atau kumpulan dari 24 Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil. Lembaga ini terbentuk pada awal tahun 2006, yang waktu pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yakni Bappeda, dengan kegiatan pertama mengawal dan memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Desa seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah (dulu, 124 desa). Selanjutnya, kerjasama tersebut terus dibina dan berjalan tidak hanya dalam memfasilitasi penyusunan Renstra Desa, tetapi juga dalam“musrenbang kecamatan” : “pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan” setiap proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Melalui kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lombok PenutupTengah dengan konsorsium OMS Lombok Tengah telah dicapai beberapa Catatan penting yang dapat ditarik dari pengalaman Pemerintahperubahan penting, diantaranya: 1) tersusunnya Renstra Desa di 124 Kabupaten Lombok Tengah adalah bahwa pelibatan OMS dalam prosesDesa di seluruh Lombok Tengah yang difasilitasi secara partisipatif oleh perencanaan pembangunan daerah dan juga proses-proses perumusanKonsorsium Lombok Tengah dan Program-Program Penanggulangan kebijakan lainnya, menghasilkan program dan kebijakan yang lebihKemiskinan (P2KP, PPK, SCBD dll); 2) terbukanya ruang partisipasi bagi sensitif atas kebutuhan masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Untukmasyarakat sipil dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mewujudkan kolaborasi yang baik antara OMS dan Pemerintah DaerahDaerah (TKPKD), sehingga TKPKD menjadi lebih partisipatif; 3) adanya dibutuhkan komitmen dan perubahan cara pandang dari masing-masingpeta program-program penanggulangan kemiskinan di seluruh desa (perlu pihak agar tercipta kesamaan cara pandang dan tujuan. Sikap “anti”update sesuai kondisi terkini); 4) ada monev untuk program-program pemerintah dalam diri OMS, dan sebaliknya, sikap “anti” OMS, harusPenanggulangan Kemiskinan (khususnya jamkesmas dan raskin); 5) dihilangkan demi mencapai tujuan bersama, memajukan masyarakat.ada kompilasi indikator kemiskinan lokal sebagai upaya mendefinisikan Walaupun proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang, tetapipostur dan kemiskinan yang lebih faktual sebagai dasar delivery program- dengan adanya komitmen masing-masing pihak, hal tersebut dapatprogram kemiskinan di Lombok Tengah. dicapai, dan terbukti di Kabupaten Lombok Tengah.
  23. 23. 34 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 35RaKYat MISKIn DI MaKaSSaR, Menyadari posisi sebagai pusat pelayanan di KTI, Pemerintah Kota Makasar selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik diSeJaK LaHIR HInGGa aKHIR daerahnya, terutama terkait dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan.HaYat HIDuPnYa BeBaS! Upaya ini dilakukan pula oleh Pemimpin Daerah Kota Makasar dibawah kepemimpinan Walikota Ilham Arief Sirajuddin melalui program “unggulan” IASMO Bebas. (Bebas biaya bersalin, bebas biaya antar jenazah dan pemakaman, bebas biaya Program IASMO Bebaskesehatan, bebas biaya pendidikan dan bebas pendampingan hukum bagi warga miskin) IASMOadalah akronim dari “Ilham Arief Sirajuddin dan Soepomo ”tidak hanya sebagai aikon kampanye pilkada walikota dan wakil walikota Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan Makassar, melainkan juga sebagai program unggulan yang di “jual”terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas areal 175,79 kepada rakyat Kota Makassar. Ketika pasangan ini memenangkan pilkadakm2 dengan penduduk 1.112.688, sehingga kota ini sudah menjadi kota dan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Makasar, aikon kampanyeMetropolitan. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Indonesia Timur (KTI), tersebut menjadi Kebijakan utama pemerintah Kota Makasar.Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat Program ini memberikan jaminan pemenuhan hak kaum miskin ataskegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan biaya persalinan, akte kelahiran, KK, dan KTP; bebas biaya sekolah danbarang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pengobatan; bebas biaya bantuan hukum; dan bebas biaya pengantaranpelayanan pendidikan dan kesehatan. jenazah dan pemakaman. Di bidang pendidikan, IASMO Bebas mencakup sekolah gratis (sekolah bersubsidi penuh) dan menetapkan bahwa sekolah gratis (sekolah bersubsidi penuh) adalah sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makasar berupa SD dan SLTP dalam wilayah Kota Makasar, yang melakukan proses belajar-mengajar dengan tidak memungut biaya apa pun dari siswa. Siswa benar-benar digratiskan dari semua bentuk pembayaran, baik biaya sekolah maupun seluruh biaya proses belajar mengajar lainnya, kecuali seragam sekolah. Sasaran program ini 70% siswa tidak mampu atau orang tua miskin SD, SMP, SMA. Selain sekolah gratis, program IASMO Bebas di bidang pendidikan juga memberikan pendidikan gratis, yakni: membebaskan biaya sekolah pada jenjang pendidikan dasar bagi seluruh siswa baik miskin atau kaya, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar SD dan SLTP. Sasaran program pendidikan gratis adalahsemua siswa SD dan SMP. Sedangkan yang menjadi pelaksana adalah Dinas Pendidikan dan Sekolah.“partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan”
  24. 24. 36 Mereka Berani Melawan Pemiskinan Mereka Berani Melawan Pemiskinan 37Dinas Pendidikan berfungsi sebagai pengendali program, sedangkansekolah mendistribusikan berbagai kebutuhan dan operasional prosespembelajaran. Untuk mendapatkan pelayanan gratis ini, calon siswa harus melengkapibeberapa persyaratan, diantaranya: ijasah, kartu keluarga, dan aktekelahiran. Sedangkan persyaratan yang dibutuhkan untuk memperolehbeasiswa adalah: fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP, dan fotocopyraport yang telah dilegalisir. Melalui kebijakan tersebut, hal positif yang dirasakan adalahkeringanan pembiayaan sekolah, namun belum serta merta meningkatkanangka partisipasi sekolah secara signifikan mengingat daya tampungsekolah yang sangat terbatas dibandingkan dengan calon siswa yanghendak melanjutkan ke sekolah, baik SD atau sederajat, maupun SMPatau sederajat. Di bidang kesehatan, IASMO Bebas memberikan program pelayanankesehatan gratis, yang mencakup: (i) pelayanan kesehatan dasar diPuskesmas dan jaringannnya; dan (ii) pelayanan kesehatan lanjutan di RSUmum Daya. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas meliputi: (1) pemeriksaandokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan; (2) pelayanan laboratorium;(3) tindakan medik dasar (umum & gigi dan mulut); (4) pelayanan kesehatanIbu dan Anak (KIA) dan KB; (5) surat keterangan lahir; (6) surat keterangansakit; (7) pelayanan tindak medik khusus; (8) persalinan anak; dan (9) rawatinap (Puskesmas perawatan). Sedangkan pelayanan kesehatan lanjutan diRSU Daya meliputi: (1) pelayanan lanjutan KIA dan KB; (2) pelayanan suratketerangan; (3) pelayanan pemeriksaan laboratorium tingkat lanjutan;dan (4) pelayanan rawat inap kelas III. Guna menunjang program ini, Pemerintah Kota Makasar dan PemerintahPropinsi Sulwesia Selatan mengalokasikan anggaran pelayanan gratis diPuskesmas pada tahun 2010 sebesar RP.18,108 miliar (APBD Kota sebesarRp.10,865 miliar (60%); dan APBD Propinsi sebesar Rp.6,189 (40%)), daritotal dana kesehaan sebesar Rp. 37,161 miliar. Alokasi anggaran untukRSU Daya sebesar Rp.4,829 miliar (APBD Propinsi sebesar Rp.1,975 miliar(40%) dan APBD Kota Rp.2,854 miliar (60%)). “dialog dengan pengguna layanan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan”

×