Rangkuman dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas pentingnya hak publik untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat melalui media massa yang independen. 2. Ada kekhawatiran terhadap konstelasi media di Indonesia dan perlunya regulasi baru untuk mempertahankan peran LPP sebagai penyedia hak publik. 3. Dokumen tersebut menyerukan kepedulian publik terhadap isu-isu kunci dalam Rancangan

1. SAVE LPP, SAVE PUBLIC
RIGHTS
Masduki, M.Si, MA
Rumah Perubahan LPP

2. Hak-Hak Publik
Berekspresi & Menyampaikan pendapat
Sehingga diperlukan media massa terluas yang
independen, mencerahkan publik
Konstelasi media tahun 2013-2014
mengkhawatirkan
RRI-TVRI sebagai LPP berpeluang mengambil
peran pemenuhan hak-hak publik
DIPERLUKAN REGULASI UNTUK ITU!

3. RUU PENYIARAN BARU




Telah menjadi Prolegnas dan inisiatif DPR
untuk dibahas sepanjang 2013
Telah ada draft versi DPR dan Pemerintah
beserta daftar inventarisasi masalah
Posisi draft DPR-Pemerintah bertentangan:
terkait eksistensi LPP dan perlunya RUU RTRI
Draft versi publik soal LPP belum ada!

4. Ancaman Serius!



LPP kembali ke masa lalu: sebagai Lembaga
Penyiaran PEMERINTAH, bukan Publik,
tampak dalam draft RUU Penyiaran
pemerintah.
Jika publik tidak peduli, maka LPP kembali
melangkah mundur ke rezim Orde Baru
LPP dalam 10 tahun pasca 2002 telah mulai
mengalami transformasi, tetapi perlu agenda
percepatan melalui payung REGULASI UU

5. Urgensi Sikap Publik





Bentuk partisipasi dan kepedulian (s a ve )
Alternatif diantara kedua draft: pemerintah dan
DPR: menjadi solusi konstruktif
Dukungan terhadap draft & DIM yang pro
kepentingan publik: tetap menjadi LPP
Pintu masuk percepatan transformasi menuju
LPP yang independen, kuat, profesional
Lokakarya ini harus menghasilkan SIKAP!

6. Isu-isu Krusial RUU Penyiaran



Bentuk Kelembagaan: (1) lembaga negara
dibawah presiden-dipilih DPR seperti
sekarang, (2) badan layanan umum dibawah
kementerian, (3) perseroan terbatas dibawah
kementerian BUMN
Prinsip independensi: (1) struktur organisasi
dan editorial diserahkan ke publik, (2) editorial
saja, organisasi dipilih oleh kementerian.
Ruang lingkup regulasi: (1) LPP nasional saja,
(2) LPP nasional dan LPP lokal.

7. Isu-isu Krusial RUU Penyiaran



Urgensi UU khusus: RUU RTRI selain RUU
Penyiaran: (1) urgen karena lebih mendetail,
diatur dibawah UU bukan PP yang rawan
reduksi-intervensi, (2) cukup dalam UU
Penyiaran, selanjutnya diatur PP
Sumber Keuangan: (1) APBN dan APBD, (2)
Iuran, (3) mix: APBN, APBD, Iuran penyiaran,
sumbangan
Akses Publik: (1) model 1 kamar: Dewan
Penyiaran Publik sebagai representasi publik,
(2) model 2 kamar: Dewan Pengawas &

8. Konten, SDM, Infrastruktur