1. PROSEDUR MUTASI PTK
Yang dimaksud mutasi adalah jika PTK yang sudah selesai mengikuti verval atau sudah berbintang
empat berpindah sekolah induknya ke sekolah lain baik itu dalam satu kabupaten/kota, berbeda
kabupaten/kota atau berbeda provinsi. Dasar dari mutasi adalah SK penempatan di sekolah yang
baru atau sekolah tujuan. Mutasi juga berarti jika terjadi perubahan jabatan dari Guru menjadi
pengawasatausebaliknyayangmengakibatkaninstansi induknyaberubah. SKjabatanmenjadidasar
perubahan jabatan di sistem padamu untuk perubahan guru jadi pengawas atau sebaliknya. Selain
mutasi PTK perubahan di Sekolah juga akan berdampak langsung dengan PTK didalamnya yang
mengakibatkan adanya prosedur tambahan. Selengkapnya sebagai berikut:
Jenis-jenisMutasi
1. Mutasi antar sekolahdalamsatukab/kota
2. Mutasi antar sekolah berbedakabupaten/kotaatauberbedaProvinsi
3. Mutasi antar sekolahNaungankemdikbudke naungankemenag
4. Mutasi PTKsekolahKemdikbudke SekolahNaunganKemenag
5. Mutasi dari guru menjadi pengawas atausebaliknya
6. Mutasi dari Staf menjadi guruatausebaliknya.
7. Sekolahberubahnaungandari Kemenagmenjadi kemdikbud .
8. Sekolahberubahstatusdari swastamenjadi Negeri dibawahnaunganKemdikbud.
Prosedur Mutasi dibedakan menjadi dua yaitu
1. PTK ber NUPTK
2. PTK ber PegID
1. Prosedur mutasi untuk PTK ber PegID
Untuk prosedur mutasi PTK ber PegID hanyalah SK penempatan PTK di Sekolah Induk.
2. Prosedur mutasi NUPTK
Prosedurnormal berlakuuntukmutasi gurudari satusekolahke sekolahlainnya.
Persyaratan Umummutasi:
Persyaratanumummutasi adalahSKpenempatanPTKdi instansi baruatau instansi tujuan.
Mekanisme mutasi
Adapunmekanisme mutasinyaadalahsebagai berikut:
1. PTK mencetak form mutasi melalui login PTK di sistem Padamu Negeri serta membawa
dokumen SK penempatan Sekolah Tujuan ke operator dinas Kab/kota asal.
2. Admin kabupaten/kota memproses pengajuan mutasi dan mengeluarkan formulir mutasi
yang berisi nomor tiket mutasi yang ditanda tangani pejabat di dinas kab/kota.
3. PTK menyerahkan formulirtersebutke dinaskab/kotatujuanuntukditempatkandatanya ke
sekolah tujuan.
4. AdminKab/kotamemprosesdokumenyangditerima dan menempatkan Sekolah Induk PTK
ke Sekolah tujuan.
5. Admin Kab/Kota mengeluarkan formulir bukti transaksi mutasi ke PTK
6. PTK menyerahkanformulirpersetujuanmutasi ke Operatorsekolah setelah ditanda tangani
kepala sekolah Tujuan.
7. Operator sekolah mengeluarkan bukti transaksi mutasi untuk diserahkan ke PTK.

2. Persyaratan Tambahan Mutasi NUPTK:
Untuk beberapakondisi mutasi,persyaratantambahanharusdipenuhi,kondisi tertentu ini berlaku
untukPTK NonPNS sebagai berikut:
1. Mutasi NUPTK dengan status Non PNS dari Sekolah swasta ke Sekolah Negeri dibawah
naunganKemdikbud, Mutasi dari sekolah swasta ke negeri terdapat persyaratan tambahan
yang berlaku untuk PTK Non PNS yang ber NUPTK generasi 3 (era padamu) yaitu harus
menunjukkan SK Bupati/Walikota, jika tidak punya, NUPTK dibatalkan dan mendapatkan
PegId;
2. Mutasi NUPTK dari sekolahkemenagke sekolahNegeridibawahkemdikbudjikastatusPTK
NonPNSmaka harus menyertakan SKBupati /WalikotajikatidakNUPTKdibatalkandan
diberikan PegID;
3. Mutasi NUPTK PTK NonPNS naungan Kemdikbud ke Sekolah Naungan Kemenag. Jika suatu
sekolahberubahnaunganmakaotomatis berdampak dengan PTK di sekolah tersebut, oleh
karena itu persyaratannya harus sesuai dengan kondisi yang sepadan yaitu: Jika Sekolah
tersebutmenjadi negeri naungan Kemdikbud maka PTK Non PNS di sekolah tersebut harus
memiliki SK Bupati/Walikota jika tidak NUPTK diganti dengan PegID;
4. Untuk Sekolahnaungankemdikbudyangberubahdari SwastamenjadiNegeri juga
berdampaklangsungke PTKdi dalamnyasehinggapersyaratantambahannyaadalahjikaPTK
nonPNS di sekolahtersebutinginmengindukdi sekolahtersebutmakaharusmemilikiSK
Bupati/Walikota.