Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)

2,063 views

Published on

Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)

Published in: Internet
  • Be the first to comment

Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2015)

  1. 1. Disinformasi di Internet Indonesia Perkuat Tata Kelola Internet demi Pembangunan Berkelanjutan Pendekatan multistakeholder (pemangku kepentingan majemuk) telah menjadi hal yang mengemuka dalam diskusi kebijakan Internet oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Setidaknya pada World Summit on the Information Society (WSIS) 2005 di Tunisia, ASEAN Telecommunication and IT Minister (TELMIN) menyatakan bahwa, “any approach to Internet Governance must be done in a multistakeholder environment with the full, inclusive and appropriate participation of all stakeholders; government, private sector and civil society”. ASEAN TELMIN juga mengingatkan, WSIS bukan saja tentang tata kelola Internet, tetapi juga tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai target pembangunan global kala itu, yaitu Millennium Development Goals (MDGs). Kesempatan yang berharga diperoleh Indonesia ketika menjadi tuan rumah Global Internet Governance Forum (IGF) ke-8 di Bali, pada Oktober 2015. Dikutip dari dokumen Best Practice Forum: Indonesia in IGF 2013 and The Wa y Fo r w a r d , I n d o n e s i a b e r u p a y a menyeimbangkan tiga pilar penting dalam multistakeholder, yaitu: kualitas partisipasi pemangku kepentingan, legitimasi proses pengambilan keputusan dan kesegeraan tersedianya regulasi yang memadai. Indonesia perlu terus memperkuat fungsi dan peran multistakeholder, khususnya dalam konteks tata kelola Internet. Seperti tertulis dalam dokumen Road to WSIS+10: Key Country Perspectives in the Ten-Year Review of the WSIS yang dipublikasikan Global Partners Digital, dijelaskan bahwa pada WSIS+10 High Level Forum di Jenewa, Juni 2014, Indonesia kembali m e n e g a s k a n p e n t i n g n y a p e n d e k a t a n multistakeholder sebagai bagian dari ekosistem pembangunan TIK. Juga dalam Global Conference on Cyberspace (GCCS) di The Hague, April 2015, Indonesia menyatakan bahwa “an inclusive, effective, and clear objective global architecture forum participated by governments, private sectors, and civil society in the framework of the United Nations World Summit of Information Society (WSIS) is essential.” Corak ekosistem TIK Indonesia, yang mendorong pendekatan multistakeholder dalam kerangka WSIS diharapkan dapat memberikan kontribusi atas pencapaian target pembangunan global pasca 2015 yang termaktub dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs). Mari bekerja! foto:mencariaksesinternetditengahsawah.diambildarilmlinimassa2. kiniN E T I Z E N INDONESIAVolume 3, Oktober - Desember 2015 Raspberry Pi Perintis Menarik Perhatian Tangkal Radikalisme di Internet ICT Watch Indonesia Jl. Tebet Barat Dalam 6H No. 16A Jakarta Selatan +6221-98495770 info@ictwatch.id | www.ictwatch.id Netizen Indonesia Kini diterbitkan oleh: Hasil oprekan komunitas Pegiat Raspberry Pi untuk Indonesia (Perintis) sebagai teknologi tepat guna bagi masyarakat, mampu menarik perhatian masyarakat. Setidaknya hal ini tampak dari membludaknya pengunjung meja Perintis pada ajang Hari Komunitas Nasional, 28 September 2015 di Kota Kasablanka Mal dan Compfest-7, 3-4 Oktober 2015 di Balairung UI - Depok. Tampak pada foto sebelah kiri, Andri Johandri dari Perintis tengah menjelaskan manfaat Raspberry Pi kepada pengunjung. Indonesian Center for Deradicalization and Wisdom (ICDW) pada 7 Agustus 2015 menggelar diskusi tentang antisipasi maraknya disinformasi, diskriminasi dan radikalisme di Internet. Peserta dari kalangan pegiat pluralisme dan Internet. (Foto atas). Kemudian pada 28 Agustus 2015, Matahari Timoer dari ICDW memaparkan hasil diskusi tersebut kepada tim Panel Terorisme, SARA dan Hate Speech di kantor Kemkominfo. (Foto bawah) Transparansi dan akuntabilitas tata kelola Internet di Indonesia adalah keharusan. Demikian salah satu poin yang mengemuka dalam acara diskusi yang dipandu dan diselenggarakan oleh CNN Indonesia, 1 Oktober 2015. Hadir dalam diskusi tersebut adalah Menkominfo Rudiantara, Heru Sutadi (Indonesia ICT Institute) dan Donny B.U. (ICT Watch). Dalam diskusi tersebut, ICT Watch juga menekankan pentingnya tata kelola yang berbasiskan fakta dan kebutuhan di lapangan (evidence based policy) serta pelibatan multistakeholder secara inklusif. Diskusi di CNN Indonesia: Tata Kelola Internet Perlu Transparan dan Akuntabel
  2. 2. Demikianlah salah satu poin dari Pattaya Key Messages on the WSIS+10 Review: Voices from the Asia-Pacic Region. Isu perlindungan data pribadi (privasi) sedang mengemuka di Indonesia, salah satunya karena dipicu terjadinya pelanggaran p r i v a s i o l e h o k n u m pengendara ojek berbasiskan aplikasi (ojek digital) yang mengirimkan SMS iseng tengah malam ke ex- penumpangnya, hingga terror / ancaman karena penumpang memberikan “bad review”. Dalam konteks layanan ojek digital, ada tiga pihak yang terkait dengan privasi, yaitu p e n g g u n a l a y a n a n (penumpang), penyedia layanan (pengelola aplikasi digital) dan mitra layanan (pihak ketiga dalam hal ini p e m i l i k m o t o r a t a u pengendara ojek). Penyedia l a y a n a n s e p a t u t n y a melindungi pemilik data pribadi (calon pengguna l a y a n a n ) , s e h i n g g a i a memahami konsekuensi atas pengalihan data pribadinya kepada pihak ketiga sebelum memutuskan menggunakan layanan yang ditawarkan Selaras dengan poin dari Pattaya Key Message di atas, Indonesia memang perlu Kita dan Keselamatan Anak di Internet Regulasi tentang Perlindungan Data Pribadi (Privasi) Perlu Segera Ada! segera memiliki Undang- undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Draft UU PDP dijadwalkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Sementara itu, Kementerian Komunikasi d a n I n f o r m a t i k a (Kemkominfo) baru saja melakukan uji publik atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Secara berjejaring, ICT Watch terlibat dalam pembahasan isu privasi ini. Misal pada September 2015 ICT Watch turut serta dalam Asian Regional Consultation on the WSIS+10 Review yang didukung oleh Global Partners Digital di Thailand yang menghasilkan Pattaya Key Message. Kemudian di bulan yang sama, ICT Watch juga aktif dalam Privacy and Surveillance Workshop di Jordan yang diselengarakan oleh Citizen Lab, Universitas Toronto dan turut mendukung Southeast Asia Freedom of E x p r e s s i o n N e t w o r k (SAFEnet) yang bersama EnggageMedia melakukan workshop tentang Keamanan Privasi Netizen di Jakarta, k e d u a n y a j u g a p a d a September 2015. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan dinamis, memungkinkan lebih dari 80% pengguna Internet di Indonesia saat ini adalah digital native (lahir setelah tahun 1980). Internet pun semakin menjadi keseharian bagi anak dan remaja. Walhasil, keselamatan dan kenyamanan anak ketika berselancar di dunia maya tidak dapat dianggap hal yang sepele. Untuk itulah sejumlah organisasi menginisiasi Indonesia Child Online Protection ( yangwww.idcop.id) membuka help desk setiap hari Kamis selama jam kerja di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Menteng – Jakarta. Organisasi yang menginisiasi ID-COP pada awalnya adalah KPAI, Nawala Indonesia, Sejiwa, ECPAT Indonesia, Relawan TIK Indonesia dan ICT Watch. Perlindungan anak di Internet telah menjadi kepedulian komunitas global. Untuk itulah maka pada Global Internet Governance Forum (IGF) ke 10 di Joao Pessoa – Brazil, 10-13 November 2015, salah satu workshop yang digelar bertajuk “ C h i l d O n l i n e P r o t e c t i o n t h r o u g h Multistakeholder Engagement”, inisiatif proposal dari ICT Watch. Pengampu workshop tersebut yang dari Indonesia adalah Mariam F. Barata (Kemkominfo), M Yamien (Yayasan Nawala) dengan fasilitator Shita Laksmi (HIVOS) dan rapporteur Sherly Haristya (ID-Cong). foto: Siswa SD di Tangerang mengikuti sosialisasi Internet Sehat oleh ICT Watch, Agustus 2015 “Governments must ensure the right to privacy and data protection. They should also protect people from the violation of these rights by companies, including where necessary through the formulation of regulation. The right to control and manage one's identity online, including the right to anonymity, must be recognized.” foto: Asian Regional Consultation on the WSIS+10 Review, 3-5 September 2015 Internet semakin menjadi keseharian bagi anak dan remaja. Walhasil, keselamatan dan kenyamanan anak ketika berselancar di dunia maya tidak dapat dianggap hal yang sepele. “ “foto: beberapa inisiator ID-COP

×