SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
Go
Susunan Putusan
Rachmatullah Tiflen
KONSENTRASI PERADILAN AGAMA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
Hukum Acara Peradilan Agama
Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian,
yaitu:
1. Kepala putusan
2. Identitas para pihak
3. Pertimbangan
4. Amar/ Diktum
Menu
Ketentuan-ketentuan yang
terdapat didalam Putusan
Didalam HIR, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang
bagaimana putusan hakim harus dibuat.
Hanya mengenai apa yang harus dimuat didalam
putusan. Sebagaimana di atur dalam pasal 183, 184, 187 HIR
(ps 194, 195, 198 Rbg), 4 ayat 1, 23 UU 14/1970, 27 RO, 61
Rv.
Cuplikan
Menu
Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian
atas putusan yang berbunyi:
“Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa”
(ps. 435 Rv).
Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan.
Apabila kepala putusan ini tidak dibutuhkan pada suatu putusan
pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut
(ps. 224 HIR, 258 Rbg).
Menu
Identitas Para Pihak
Sebagaimana suatu putusan atau gugatan, hal ini juga sama
didalamnya mempunyai sekurang-kurangnya 2 pihak, maka
didalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak:
Nama
Umur
Alamat
Dan nama dari pengacaranya kalau ada.
1
2
3
4
Menu
Pertimbangan (considerans)
Merupakan dasar dari putusan Pertimbangan dibagi menjadi
dua (2), yaitu:
1. Pertimbangan mengenai duduknya perkara atau
peristiwanya.
2. Pertimbangan mengenai Hukumannya.
Apa yang dimuat dalam putusan tidak lain adalah
alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban
kepada msyarakat mengapa ia sampai mengambil
putusan demikian, sehingga oleh karenanya
mempunyai nilai objektif
Next
Menu
Alasan dan dasar putusan
harus dimuat dalam
pertimbangan putusan , yaitu
terdapat didalam :
1. Pasal 184 HIR;
2. Pasal 195 Rbg;
3. Pasal 23 UU 14/1970
Next
Menu
AMAR ATAU DICTUM
Ialah jawaban atau tanggapan terhadap petitum
daripada gugatan.
Dasar Hukum
Terdapat didalam pasal :
a) 178 ayat 2 dan 3 HIR
b) 189 ayat 2 dan 3 Rbg.
MenuSelesai

More Related Content

What's hot

Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiOvienMardiana
 
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanperpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...AndamAnnisa
 
Perpres nomor 3 tahun 2019
Perpres nomor 3 tahun 2019Perpres nomor 3 tahun 2019
Perpres nomor 3 tahun 2019HilmanAbdulAziz
 
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014Bang Cerrol
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan IndonesiaAbrar Bilisanimar
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (10)

Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawai
 
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanperpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
 
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
Pengadilan Tata Usaha Negara: Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekua...
 
Murad65
Murad65Murad65
Murad65
 
Peraturanpresiden
PeraturanpresidenPeraturanpresiden
Peraturanpresiden
 
Perpres nomor 3 tahun 2019
Perpres nomor 3 tahun 2019Perpres nomor 3 tahun 2019
Perpres nomor 3 tahun 2019
 
Kwn kelompk
Kwn kelompkKwn kelompk
Kwn kelompk
 
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
Sentra Gakkumdu Polres Asahan pada Pileg 2014
 
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesiaproses pembuatan perundang-undangan Indonesia
proses pembuatan perundang-undangan Indonesia
 
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
 

Susunan putusan

  • 1. Go Susunan Putusan Rachmatullah Tiflen KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Hukum Acara Peradilan Agama
  • 2. Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1. Kepala putusan 2. Identitas para pihak 3. Pertimbangan 4. Amar/ Diktum
  • 3. Menu Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Putusan Didalam HIR, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Hanya mengenai apa yang harus dimuat didalam putusan. Sebagaimana di atur dalam pasal 183, 184, 187 HIR (ps 194, 195, 198 Rbg), 4 ayat 1, 23 UU 14/1970, 27 RO, 61 Rv. Cuplikan
  • 4. Menu Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: “Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa” (ps. 435 Rv). Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibutuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (ps. 224 HIR, 258 Rbg).
  • 5. Menu Identitas Para Pihak Sebagaimana suatu putusan atau gugatan, hal ini juga sama didalamnya mempunyai sekurang-kurangnya 2 pihak, maka didalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak: Nama Umur Alamat Dan nama dari pengacaranya kalau ada. 1 2 3 4
  • 6. Menu Pertimbangan (considerans) Merupakan dasar dari putusan Pertimbangan dibagi menjadi dua (2), yaitu: 1. Pertimbangan mengenai duduknya perkara atau peristiwanya. 2. Pertimbangan mengenai Hukumannya. Apa yang dimuat dalam putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada msyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif Next
  • 7. Menu Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan , yaitu terdapat didalam : 1. Pasal 184 HIR; 2. Pasal 195 Rbg; 3. Pasal 23 UU 14/1970 Next
  • 8. Menu AMAR ATAU DICTUM Ialah jawaban atau tanggapan terhadap petitum daripada gugatan. Dasar Hukum Terdapat didalam pasal : a) 178 ayat 2 dan 3 HIR b) 189 ayat 2 dan 3 Rbg.