2. Kata Pengantar
Puji Syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita diberikan kesehatan dan kekuatan
dalam melaksanakan tugas sebagai insan profesi maupun melakukan aktifitas sehari-hari di
masyarakat. Sebagai Organisasi Profesi,Ikatan Dokter Indonesia berperan menghasilkan kebijakan
dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat. Peran dokter sebagai Profesi
tidak terlepas dari Sistem yang berlaku di Indonesia.
Pemerintah telah menerbitkan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
yang mengamanatkan bahwa setiap orang atau warga negara berhak atas jaminan sosial untuk
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju
terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Program jaminan sosial
menurut Undang-Undang tersebut meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
Sehubungan dengan jaminan kesehatan, Dokter sebagai salah satu pemberi pelayanan kesehatan,
mempunyai arti penting dalam pelaksanaan SJSN. Kinerja dan perilaku dokter berpengaruh besar
pada seluruh biaya pelayanan kesehatan. Terkait hal ini Ikatan Dokter Indonesia telah Menyusun
Acuan (Tarif) Jasa Medis Dokter. Acuan ini diharapkan menjadi salah satu dasar perhitungan dalam
menetapkan tarif keseluruhan jasa pelayanan sebagaimana yang dirancang dalam pembiayaan BPJS
– Ina CBG’s. Acuan ini merupakan dasar perhitungan dalam mencapai kesepakatan besaran jasa
medis yang akan diterima dan atau diberikan antara Para Dokter dengan Direksi Rumah Sakit; di
masing-masing Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Kami menyadari bahwa acuan (tarif) jasa medis ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami
mengharapkan kritik dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara untuk perbaikan yang akan datang.
Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga tersusunnya Acuan (Tarif) Jasa
Medis Ini. Semoga acuan (tarif) ini memberikan bermanfaat demi peningkatan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat.
Ketua Tim Pokja Harmonisasi Tarif Jasa Medis
Dr. H. N Nazar, Sp.B, M.H.Kes
3. Kata Sambutan
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
Salam Sehat Indonesia,
Dalam mewujudkan sistem kesehatan yang baik tidak lepas dari dua sistem yaitu sistem pelayanan dan
sistem pembiayaan kesehatan. Dalam sistem pelayanan, selain sarana prasarana pelayanan, standar
pelayanan dari tenaga kesehatan harus tetap diperhatikan. Standar pelayanan merupakan bagian dari
standar profesi yang merupakan kewenangan organisasi profesi untuk menyusunnya. Begitupun dengan
standar pembiayaan, diperlukan suatu kendali agar masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan
yang bermutu.
Kedua sistem di atas, yaitu sistem pelayanan dan sistem pembiayaan mengharuskan IDI sebagai
organisasi profesi kedokteran untuk terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan IDI memiliki peran yang
diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu Kendali
Mutu dan Kendali Biaya. Atas amanah ini, IDI diharuskan mengeluarkan aturan dan kebijakan organisasi
yang dijadikan acuan bagi seluruh dokter yang melakukan praktik di Indonesia agar tercipta sistem
kesehatan yang baik.
Terkait dengan kendali biaya, selain fokus pada pembiayaan di layanan primer, IDI dengan segenap
Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) bersama menyusun acuan tarif dokter spesialis, dimana
diharapkan menjadi acuan bagi penetapan standar tarif dalam pelayanan kesehatan di masa
mendatang. Apalagi, menjelang pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan,
permasalahan terkait pembiayaan harus tuntas berdasarkan usulan IDI. Hal ini untuk menjaga agar tidak
terjadi disharmoni antar spesialisasi, serta dapat meminimalisir potensi moral hazard di dalam
pembiayaan.
Semoga dengan buku acuan (tarif) jasa dokter spesialis ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap
perbaikan mutu pelayanan dokter Indonesia pada khususnya serta sistem kesehatan di Indonesia pada
umumnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun dan segenap pengurus
perhimpunan yang terlibat dalam penyusunan acuan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi
upaya kita semua. Amin
Billahit Taufiq Walhidayah,
Ketua Umum
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
Dr.Zaenal Abidin,M.H.
4. DAFTAR ISI
Kata Sambutan……………………………………………………………………………………………………………………………..i
Kata Pengantar................................................................................................................................. ii
Daftar Isi........................................................................................................................................... iii-iv
Pendahuluan.................................................................................................................................... v-viii
Lingkup Bedah.................................................................................................................................. 1
Tarif Jasa Medis Tindakan Pembedahan Dokter Spesialis Bedah Umum......................................... 2-13
Tarif Jasa Medis Tindakan Pembedahan Dokter Spesialis Bedah Anak............................................ 14-18
Tarif Jasa Medis Tindakan Pembedahan Dokter Spesialis BedahOrthopaedi&Traumatologi…..... 19-27
Tarif Jasa Medis Tindakan Pembedahan Dokter Spesialis Bedah PlastikRekonstruksi&Estetik..... 28-40
Tarif Jasa Medis Tindakan Pembedahan Dokter Spesialis Bedah Saraf............................................ 41-45
Tarif Jasa Medis Tindakan Pembedahan Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular................ 46-52
Tarif Jasa Medis Tindakan Pembedahan Dokter Spesialis BedahUrologi........................................ 53-58
Tarif Jasa Medis Tindakan Pembedahan Dokter Spesialis Obstetri&Ginekologi............................ 59-63
Tarif Jasa Medis Tindakan Pembedahan Dokter Spesialis THT…..……………………………...................... 64-71
Tarif Jasa Medis Tindakan Pembedahan Dokter Spesialis Mata...................................................... 72-77
Lingkup Non-Bedah.......................................................................................................................... 78
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Penyakit Dalam........................................................... 79-84
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Jantung&PembuluhDarah........................................ 85-88
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Anak............................................................................ 89-90
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Saraf (Neurologi)......................................................... 91-95
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Kulit&Kelamin............................................................ 96-98
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis KedokteranJiwa.......................................................... 99-100
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis OnkologiRadiasi......................................................... 101-102
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis KedokteranNuklir....................................................... 103-106
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga.................................................. 107
5. Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Okupasi…………….......................................................... 108-110
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Akupuntur.................................................................... 111-115
Lingkup Penunjang Medis................................................................................................................ 116
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis FarmakologiKlinik….................................................... 117
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Gizi Klinis..................................................................... 118
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik....................................................... 119-121
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik........................................................ 122
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Patologi Anatomi......................................................... 123-124
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Patologi Klinik.............................................................. 125
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Radiologi...................................................................... 126-159
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik....................................................... 160-164
Lingkup Anestesi,Terapi Intensif di ICU, dan Pengelolaan Nyeri...................................................... 165
Tarif Jasa Medis Tindakan Dokter Spesialis Anestesi....................................................................... 166-243
Lampiran……………………………………………………………………………………………………………………………………….244-246
Referensi.......................................................................................................................................... 247-249
6. v
Pendahuluan
Perkembangan sosio kultural dan kemajuan Ilmu Kedokteran saat ini menuntut hubungan
dokter – pasien bukan lagi merupakan hubungan yang bersifat paternalistik tetapi menjadi
hubungan yang didasari pada kedudukan yang seimbang. Ketika dalam hubungan itu disertai dengan
hak dokter untuk mendapatkan imbalan jasa dari pasien dan pasien bersedia memenuhinya maka
hubungan itu menjadi hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual terjadi karena para pihak yaitu
dokter dan pasien masing-masing diyakini mempunyai kebebasan dan mempunyai kedudukan yang
setara. Kedua belah pihak mengadakan suatu perikatan atau perjanjian di mana masing-masing
pihak harus melaksanakan peranan atau fungsinya satu terhadap yang lain. Peranan tersebut bisa
berupa hak dan kewajiban. Seluruh proses tersebut diatas berlangsung dan berlaku dalam lingkup
Rumah Sakit.
Hubungan dokter-pasien sangat dipengaruhi oleh etika profesi kedokteran, sebagai bentuk
konsekuensi kewajiban profesi yang merupakan batasan atau rambu-rambu hubungan tersebut.
Kewajiban tersebut tertuang di dalam prinsip moral profesi, yaitu autonomy (menghormati hak-hak
pasien), beneficence (berorientasi kepada kebaikan pasien), non maleficence (tidak mencelakakan
atau memperburuk keadaan pasien) dan justice (keadilan distribusi, meniadakan diskriminasi)
sebagai prinsip utama profesionalisme seorang dokter.
Sebagai salah satu konsekuensi dari hubungan profesionalisme tersebut maka secara tidak
langsung menyangkut masalah pembiayaan Jasa Medis, merupakan hal yang sangat sensitif.
Dengan adanya perkembangan aturan pemerintah tentang pelaksanaan BPJS, ditenggarai
bahwa perhitungan komponen jasa medis yang tidak proporsional berpotensi terjadinya
kecenderungan penurunan profesionalisme seorang dokter hingga kemungkinan menimbulkan
“moral hazard”.
Mengingat penting dan sangat mendasarnya hal tersebut di atas, maka PB-IDI kembali membentuk
Pokja Harmonisasi (Tarif) Jasa Medis Dokter (SK No 474/PB/A.4/06/2013 tanggal 19 Juni 2013)
tentang Tim Kelompok Kerja Harmonisasi Tarif Jasa Medis Ikatan Dokter Indonesia .Tugas utama
Pokja adalah menyusun Acuan (Tarif) Jasa Medis Dokter untuk semua tingkat pelayanan (primer,
sekunder & tertier). Acuan Jasa Medis ini diharapkan menjadi salah satu dasar perhitungan dalam
menetapkan tarif keseluruhan jasa pelayanan sebagaimana yang dirancang dalam pembiayaan BPJS
– Ina CBG’s. Tidak kurang pentingnya pula bahwa Acuan Jasa Medis ini merupakan dasar
perhitungan dalam mencapai kesepakatan besaran jasa medis yang akan diterima dan atau
diberikan antara Para Dokter dengan Direksi Rumah Sakit; di masing-masing Rumah Sakit.
7. vi
Esensi dari acuan jasa medis ini adalah pernyataan sikap para dokter anggota IDI bagaimana
selayaknya penghargaan terhadap tindak profesi yang dikonversi dalam bentuk nominal, sekaligus
menunjukan bagaimana besarnya kontribusi profesi dokter untuk program BPJS ini.
Oleh karena itu sebagai representative dari seluruh dokter Indonesia, IDI telah membuat
suatu ketetapan bersama tentang tata cara pembiayaan imbalan jasa (dikenal dengan jasa medis)
yang bersumber dari masukan seluruh Perhimpunan Dokter-Dokter dilingkungan IDI, MPPK;
narasumber dari bidang terkait; seluruhnya terhimpun dalam Pokja Harmonisasi Acuan Tarif Jasa
Medis. Sebagai perbandingan kami juga melakukan bench marking jasa medis / take home pay para
dokter di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Australia, dan
Jerman.
Setelah melalui proses interaktif dan sangat partisipatif dari seluruh peserta pokja dihasilkan
tarif jasa medis yang cukup berkeadilan, bukan hanya bagi dokter atau tenaga medis tetapi juga bagi
semua pihak terkait; termasuk Rumah Sakit.
Disepakati dan ditetapkan bahwa Acuan Tarif Jasa Medis menyesuaikan dan selaras dengan
masa transisi periode awal era BPJS - Ina CBG’s, yaitu berdasarkan:
1. Kinerja atau upaya yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa sampai tindakan/prosedur
medis yang diperlukan termasuk rehabilitasi. ini diformulasikan dalam scoring system.
2. Nilai nominal aplikatif yang merupakan bagian dari komponen tarif pelayanan yaitu Relative
Value Unit.
Scoring system merupakan kumpulan dari 5 (lima) variabel, yang bersifat konstan, yaitu:
1. Kualifikasi SDM ( F.1 )
2. Pencapaian Kompetensi ( F.2.1 )
3. Tindakan atau prosedur yang memerlukan bantuan, misalnya anestesi ( F.2.2 )
4. Faktor tanggung jawab atau risiko ( F.3 )
5. Faktor waktu, yang diperlukan melakukan tindakan (F.4 )
Relative Value Unit merupakan komponen harga satuan setiap tindakan; bersifat fleksibel
baik terhadap masing-masing spesialisasi, maupun terhadap sebagian/sekelompok spesialis yang
akan mengalami penyesuaian mengikuti kesepakatan dan kondisi masing-masing pemangku
kepentingan di masing-masing Rumah Sakit.
Oleh karena itu sangat penting bahwa terteranya dengan jelas posisi Jasa Medis setiap
dokter / setiap tindakan dalam hal ini Regulasi dari Kemenkes sebagai “pengadil” sangat dibutuhkan,
8. vii
untuk menghindari sak-wasangka terhadap Direksi Rumah Sakit sebagai pembagi Jasa Medis
tersebut.
Berdasarkan kesepakatan dan wacana selama pembahasan dalam Pokja Harmonisasi Acuan
Tarif Jasa Medis melalui pertemuan diskusi berkelanjutan yang komprehensif, diyakini bahwa cara
pembayaran-penghasilan profesi yang paling ideal adalah sistem remunerasi. Namun untuk
menyusun sistem remunerasi tersebut memerlukan referensi dan penelaahan akademis yang lebih
sempurna serta dibutuhkan waktu yang cukup panjang; sehingga disepakati dalam masa transisi ini
cara pembayaran-penghasilan profesi dokter mengacu pada:
1. Penghasilan jasa tetap ( basic salary )
2. Penghasilan jasa Profesi ( fee for service )
Penghasilan jasa tetap yang selanjutnya disebut sebagai basic salary merupakan penghasilan
dasar setiap dokter yang besarannya bersifat tetap dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan
kesepakatan bersama antara dokter dan Rumah Sakit. Penghasilan dasar ini meliputi / terdiri dari
antara lain: gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan natura, dan lain-lain
sejenisnya selain penghasilan dari Jasa Medis. Dikenal juga sebagai fee for position.
Acuan Basic salary yang ideal antara lain :
1. Acuan basic salary Dokter Pelayanan Primer : Rp 12.500.000,00 sampai Rp 15.000.000,00 / bulan
2. Acuan basic salary Dokter Spesialis : Rp 22.500.000,00 sampai Rp 42.500.000,00 / bulan
Penghasilan jasa Profesi yang selanjutnya disebut sebagai fee for service besarannya
tergantung dari kinerja / produktivitas dokter yang bersangkutan; merupakan tambahan penghasilan
positif terhadap basic salary. Diperhitungkan dari hasil kinerja, performance, atau produktifitas
dokter yang bersangkutan yang telah melebihi nilai nominal basic salary. dikenal juga sebagai Fee for
performance dan fee for person.
Khusus mengenai basic salary Dokter Pelayanan Primer, acuan tersebut di atas diajukan
kalau Panduan Cara Pembayaran Dokter Pelayanan Primer belum terformulasi.
Selain kedua hal di atas dinilai perlu “keseragaman” tarif konsultasi di poliklinik, ruang rawat,
perawatan khusus, emergensi/UGD, dll. Sebagai berikut:
Untuk BPJS/PBI/Kelas III:
a. Konsultasi poliklinik dokter umum : Rp 25.000,00 - Rp 50.000,00
b. Konsultasi poliklinik dokter spesialis/ : Rp 75.000,00 - Rp 100.000,00
UGD dan perawatan khusus
c. Visite/ruang rawat inap : Rp 50.000,00 - Rp 75.000,00
9. viii
Acuan Tarif Jasa Medis tersebut di atas merupakan tarif dasar ( tarif sosial ) bagi perawatan
kelas III; untuk perhitungan tarif profesional dianjurkan menggunakan faktor pengali yang
ditetapkan berdasarkan gradasi kelas perawatan, yaitu:
Kelas II - Faktor pengali (1.10 - 1.15)
Kelas I - Faktor pengali (1.20 - 1.25)
VIP - Faktor pengali (1.30 - 1.40)
Seyogyanya komponen tarif jasa medis wajib tertabulasi atau tertulis dengan jelas disamping
tarif pelayanan yang ditentukan oleh setiap Rumah Sakit.
Pokja Harmonisasi Acuan Tarif Jasa Medis akan terus bekerja, tidak saja hanya memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan acuan tarif jasa medis ini; namun yang lebih penting lagi adalah
realisasi tarif lanjutan (dengan melakukan survey, study banding, perhitungan real cost) sehingga
terwujud tarif rasional, berkeadilan dengan referensi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan;
serta kesepahaman implementasi clinical pathway yang mempengaruhi biaya pelayanan secara
keseluruhan.
Kami menyadari bahwa acuan (tarif) jasa medis ini masih belum sempurna, masih belum
sesuai benar dengan apa yang kita harapkan, namun ini adalah tahap awal dari salah satu
pernyataan eksistensi para dokter anggota IDI. Koreksi, kritik dan saran para sejawat akan sangat
bermakna bagi perbaikan-perbaikan dikemudian hari.
Terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman sejawat yang sejak
semula dikeluarkannya SK Pokja ini yaitu dari MPPK, unsur pimpinan PB IDI, perwakilan-perwakilan
seluruh perhimpunan, para konsultan dan tim ahli serta seluruh anggota Pokja; yang hampir tidak
pernah absen dalam setiap rapat pembahasan sampai tahap akhir rapat pleno dengan penuh
semangat dan keikhlasan berkontribusi demi terwujudnya acuan (tarif) jasa medis ini. Kiranya Yang
Maha Kuasa jualah yang akan membalas semuanya ini.
Kepada institusi pembuat regulasi dan pemangku kebijakan di negeri ini, kami nyatakan
inilah kontribusi IDI dalam menyokong program “Universal Health Coverage” dengan tetap
mengutamakan “Patient Safety”.