Moratorium Pengiriman TKI

Jakarta
December 2022
Advanced Advocacy Plus
Moratorium Pengiriman TKI
Liputan Media
Mei 2011 - Des. 2022

Moratorium
2011
20110518 Menakertrans: Moratorium TKI ke Lima Negara Masih Berlaku
2022-12-28 09:46:33 AM
https://www.antaranews.com/berita/259080/menakertrans-moratorium-tki-ke-lima
-negara-masih-berlaku
Menakertrans: Moratorium TKI ke Lima Negara Masih Berlaku - ANTARA News
Rabu, 18 Mei 2011 15:44 WIB
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar. (ANTARA)
Mataram, Nusa Tenggara Barat (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia masih
memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke lima
negara yakni Malaysia, Yordania, Kuwait, Syria, dan Yaman.
"Pengiriman TKI yang masih dibekukan adalah ke Malaysia, Yordania, Kuwait,
Syria, dan Yaman," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans),
Muhaimin Iskandar, usai melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Rabu.
Menteri Muhaimin mengatakan, Syria merupakan negara terakhir dari kelima
negara yang belum diizinkan sebagai negara tujuan TKI.
Kebijakan penghentian sementara pengiriman TKI ke lima negara itu, kata Menteri
Muhaimin, didasarkan kepada jaminan perlindungan memadai yang belum
diwujudkan negara-negara tersebut.
"Alasan moratorium adalah karena belum adanya jaminan perlindungan TKI yang
memadai. Khusus untuk Malaysia akan segera ditandatangani MoU, tinggal tunggu
waktu saja," ujarnya.
Ketika disinggung minat ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia untuk menjadi TKI
yang sulit dibendung, Muhamin mengatakan, para TKI akan diarahkan ke
negara-negara yang tidak terkena kebijakan moratorium.
"TKI yang mau ke Saudi Arabia, masih bisa. Malaysia tingga MoU saja.
Moratorium itu tidak untuk semua negara, hanya beberapa saja," ujarnya.
Namun, Muhaimin enggan menjelaskan upaya pemerintah dalam membendung
minat kerja para caloin TKI ke negara-negara yang terkena kebijakan moratorium,
yang kemudian berdampak pada pengiriman TKI secara ilegal.
Sejauh ini, pengiriman TKI secara ilegal masih berlangsung termasuk ke lima
negara yang terkena kebijakan moratorium Pemerintah Indonesia.
(ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2011
<hr>
20110621 Pemerintah Pertimbangkan Kebijakan Moratorium TKI
2022-12-28 10:30:46 AM
https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-pertimbangkan-kebijakan-mor
atorium-tki-lt4e007dda49cb6
Pemerintah Pertimbangkan Kebijakan Moratorium TKI
21 Juni 2011
Oleh: M Agus Yozami
Moratorium TKI tidak akan mempengaruhi perekonomian.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.<br> Foto: SGP
Kasus TKW asal Bekasi, Ruyati binti Satubi, sepertinya membuka mata pemerintah
betapa pentingnya melakukan moratorium (penghentian sementara) penempatan
TKI di Timur Tengah. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar
mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melakukan
moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini.
Muhaimin mengatakan sampai saat ini pemerintah masih mempertimbangkan dan
mempersiapkan secara matang tahapan-tahapan kebijakan sebelum menentukan
moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi.
Pemerintah sendiri telah melakukan pengetatan total menuju moratorium terhadap
penempatan TKI ke negara itu. Pengetatan ini dilakukan untuk memperbaiki sistem
dan mekanisme penempatan TKI secara keseluruhan.
Politisi asal PKB ini menjelaskan, pengetatan total telah dilaksananakan selama tiga
bulan ini untuk memperbaiki sistem dan mekanisme penempatan TKI. “Ini
merupakan soft moratorium penempatan TKI ke Arab saudi,” kata Muhaimin dalam
siaran pers, Selasa (21/6).
Pemerintah sudah melakukan pengetatan total dengan melakukan seleksi ketat
terhadap majikan atau pengguna jasa TKI. Menurut Muhaimin, pengetatan total
atau soft moratorium ini bisa diubah statusnya menjadi moratorium. “Namun kita
harus benar-benar mempersiapkannya. kalau sdh matang siap dilaksanakan,”
ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan moratorium TKI
tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia mengingat saat ini TKI
merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Kendati bukan
wewenangnya, Agus mengakui perlu adanya moratorium pengiriman TKI, terutama
berjenis kelamin wanita.
“Apakah tidak mungkin kita memoratorium membatasi untuk kalau-kalau kita
mengirim tenaga kerja cukup tenaga kerja Indonesia yang bukan wanita,” katanya.
Diungkapkan Agus, kebijakan serupa banyak diberlakukan negara-negara lain
seperti di India, Bangladesh, dan Pakistan. Ia menilai, selagi pihak Indonesia
memperbaiki sistem pengiriman dan kualitas TKI, maka keberadaan moratorium
tersebut tidak akan merugikan bangsa.
DPR sendiri menegaskan perlunya moratorium bagi TKI. Dalam sidang paripurna,
Selasa (20/6), pimpinan sidang Priyo budi Santoso meminta pemerintah agar
menghentikan sementara pengiriman TKI. Menurutnya, harkat dan martabat para
TKI di luar negeri sering dilecehkan.
Ia menegaskan, penghentian sementara pengiriman TKI dan TKW ke luar negeri
terutama kepada negara-negara yang tidak mau menandatangani nota kesepahaman
yang isinya melindungi TKI dan TKW Indonesia. Sikap DPR akan berubah dan
moratorium dicabut bila sudah ada perbaikan dan pembenahan, yang sistematis
terhadap berbagai tata aturan dan penjelasan pengiriman TKI ke luar negeri.
“Termasuk jika negara yang bersangkutan, sudah mau duduk untuk meneken secara
bersama-sama nota kesepahaman untuk melakukan perlindungan kepada TKI kita,”
tandas politisi partai Golkar ini.
Pernyataan Priyo ini tak terlepas dari apa yang direkomendasikan Tim Khusus DPR
pemantau TKI. Laporan Tim Khusus yang dibacakan oleh politisi PDIP, Eva
Kusuma Sundari. Tim mendesak pemerintah agar melakukan moratorium TKI ke
seluruh negara Timur Tengah, terutama yang belum ada perjanjian kerjasama
sebagaimana tercantum dalam UU tentang Penempatan TKI di Luar Negeri dan
mekanisme perlindungan hukum.
“Bila ingin mengakhiri moratorium, hanya bila telah menandatangani perjanjian
tadi dan harus dibenahi dulu seluruhnya berdasarkan rekomendasi KPK dan BPK
serta memperbaiki UU 39/2004,” katanya.
Pemerintah juga diminta untuk melakukan koordinasi antara Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dan Menteri Agama untuk menangani TKI ilegal, termasuk yang
berasal dari jemaah umroh dan haji. Menurut Eva, selama kunjungan lapangan,
pemerintah sudah memulangkan 2.072 TKI yang overstay.
Di lapangan juga banyak ditemukan kasus kekerasan dan pelecehan seksual
terhadap para TKI, termasuk yang menggelandang di kolong jembatan di Arab
Saudi.
<hr>
20110622 Moratorium TKI Saudi berlaku Agustus 2011
2022-12-28 09:59:50 AM
https://nasional.kontan.co.id/news/moratorium-tki-saudi-berlaku-agustus-2011-1
Moratorium TKI Saudi berlaku Agustus 2011
Rabu, 22 Juni 2011 / 22:49 WIB
Reporter: Irma Yani | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk melaksanakan
penundaan atau moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.
Pemerintah berencana akan mulai memberlakukan moratorium TKI ke Arab Saudi
secara efektif Agustus 2011.
"Setelah mempertimbangkan berbagai hal dan mempelajari berbagai dampak dari
langkah pengetatan total ini yang bertujuan untuk memberikan perlindungan
maksimal kepada TKI yang bekerja di luar negeri, khususnya Arab Saudi
pemerintah memutuskan untuk memberlakukan moratorium penempatan TKI non
formal ke Arab Saudi 1 Agustus 2011 hingga MoU Indonesia-Arab ditandatangani
dan terbentuknya joint task force antar kedua negara," terang rilis yang disampaikan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rabu (22/6).
Rilis tersebut menyebutkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya

pembenahan baik dalam proses permintaan tenaga kerja, rekrutmen, keterampilan
kerja dan pelatihan bahasa, uji kesehatan, pembekalan, jaminan asuransi,
pemberangkatan dan perlindungan selama bekerja di luar negeri. Selain itu,
pemerintah juga telah menyelesaikan sejumlah masalah yang dihadapi TKI
bermasalah baik yang menghadapi kasus hukum maupun yang harus dipulangkan
segera ke tanah air karena overstayers.
Setahun terakhir ini, pemerintah telah memulangkan kurang lebih 7.000 orang TKI
bermasalah. Khusus untuk penempatan TKI di Arab Saudi, sejumlah upaya
pembenahan sudah dilakukan.
Sejak awal Januari, pemerintah mengaku telah melakukan semi moratorium
(pengetatan total) yang dilaksanakan dalam dua langkah yaitu regulasi dan
sosialisasi. Regulasi diterbitkan dengan membuat kebijakan terkait sistem
rekrutmen antara lain dengan melakukan pengendalian job order secara ekstra ketat,
yaitu menambah syarat-syarat agar majikan yang mempekerjakan TKI dalam
terseleksi dengan lebih baik.
Selain itu, calon majikan pun harus melengkapi diri dengan surat kelakuan baik,
gaji minimum 11.000 riyal, peta rumah, jumlah dan foto keluarga dan pernyataan
kesediaan membuka akses komunikasi. Sementara itu, regulasi kedua dibuat untuk
melakukan pengawasan dalam proses rekrutmen di dalam negeri dan titik-titik
keberangkatan TKI.
Langkah semi moratorium ini yang sudah dijalankan secara bersama-sama antar
kementerian memperlihatkan dampaknya yang, nyata baik positif maupun negatif.
Akibat pengetatan ini terjadi penurunan drastis apply job order dari 1.000
permintaan setiap hari jadi tinggal 5 permintaan sepanjang Januari–Juni. Selain itu
juga terjadi kelangkaan TKI karena penurunan drastis keberangkatan ke Arab Saudi
dari 30 ribuan per bulan menjadi 12 – 15 ribu-an per bulan. Pemerintah Arab Saudi
yang selama 40 tahun tidak pernah mau melakukan diplomasi perundingan untuk
perlindungan TKI akhirnya bersedia duduk melakukan perundingan.
Ada dua pertemuan penting yaitu pertemuan tingkat menteri yang dilaksanakan dan
Senior Officer Meeting (SOM) putaran I di Arab Saudi, dan akhirnya menghasilkan
penandatanganan Nota Awal Kesepahaman Menuju MoU oleh Menteri Perburuhan
Arab Saudi dan Kepala BNP2TKI, Mei lalu.
Sementara itu, dampak negatifnya ialah membeludaknya TI ilegal dan
berkurangnya majikan yang mau mempekerjakan TKI. Dalam 3 bulan terakhir
terdapat kurang lebih 180 ribu TKI yang habis kontrak kerjanya dan kelihatannya
akan lebih memilih untuk tidak pulang untuk memperpanjang kontrak dan menjadi
ilegal (overstayer).
Berkaitan dengan keputusan moratorium ini, pemerintah sudah menyiapkan
langkah-langkah teknis dari semua aspek sebagai konsekuensi pelaksanaan
keputusan moratorium ini. Keputusan ini dibuat oleh pemerintah dengan komitmen
untuk terus memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada warga negara
Indonesia yang bekerja dan hendak bekerja ke luar negeri.
<hr>
20110624 Moratorium TKI, Siapa Merugi
2022-12-28 10:37:42 AM
https://www.viva.co.id/indepth/sorot/229103-siapa-rugi-moratorium-tki
Moratorium TKI, Siapa Merugi
Jumat, 24 Juni 2011 - 22:06 WIB
SBY gelar konferensi pers terkait kasus Ruyati
Sumber : Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki
VIVAnews - Sejumlah petinggi pemerintahan berkumpul di Istana Presiden. Rabu
itu, 22 Juni 2011, rapat kabinet terbatas digelar dipimpin langsung Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Hadir Wakil Presiden Boediono, dua menteri koordinator,
dan empat menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Di rapat penting ini pemerintah mengambil keputusan drastis: memberlakukan
moratorium atau menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI)
ke Arab Saudi. Kebijakan itu berlaku efektif mulai 1 Agustus 2011, hingga Saudi
menandatangani kesepakatan perlindungan TKI.
"Pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah teknis dari semua aspek sebagai
konsekuensi pelaksanaan keputusan moratorium," kata Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.
Keputusan itu diambil setelah muncul gelombang amarah publik atas pemancungan
Ruyati binti Satubi, TKI asal Bekasi, di Arab Saudi.
Moratorium serupa pernah diberlakukan terhadap Malaysia, Kuwait, dan Yordania.
Bahkan, untuk dua negara terakhir, kebijakan itu mengarah pada penghentian
pengiriman TKI secara permanen. Moratorium untuk Malaysia berakhir Juni
kemarin.
Nasib buruh migran kita memang memilukan. Data Bank Indonesia mencatat 30
persen TKI pernah menerima perlakuan buruk saat mencari nafkah di negara lain.
Dari jumlah itu, 39 persen kasus dialami pekerja pria. Selebihnya menimpa TKW.
Laporan BI yang dibuat bekerja sama dengan Badan Nasional Perlindungan dan
Penempatan TKI (BNP2TKI) itu menyebutkan perlakuan buruk yang diterima TKI
juga terkait gaji. Jumlah kasus ini mencapai 40 persen. Rata-rata mengalami
pemotongan gaji. Pada kasus lain, gaji mereka telat dibayar, ditahan, tak sesuai
kontrak, bahkan diambil.
Padahal, tak terbantahkan lagi, gaji para TKI itu adalah penopang penting devisa
negara. Laporan Survei Nasional Pola Remitansi TKI tahun 2008 menyebutkan
nilai transaksi pengiriman uang TKI setiap tahun cenderung meningkat. Nilai
transaksi remitansi pada 2005 mencapai US$5,5 miliar atau sekitar Rp49,5 triliun.
Lima tahun kemudian, nilainya melonjak menjadi US$6,73 miliar atau sekitar Rp61
triliun.
Bahkan, data transaksi remitansi yang dirilis Bank Dunia pada 2010 mencatat
jumlahnya mencapai US$7 miliar.
Tahun ini, untuk periode tiga bulan pertama, transaksi remitansi telah mencapai
US$1,6 miliar. Per April 2011, sudah tercatat US$2,22 miliar. Rata-rata TKI
mengirimkan uang US$500 juta atau sekitar Rp4,5 triliun per bulan ke Tanah Air.
Negara kawasan Asia mendominasi pengiriman uang terbesar, yaitu 64 persen.
Malaysia tercatat sebesar US$2,6 miliar (68 persen), diikuti Hong Kong US$417
juta (11 persen), dan Taiwan US$358 juta (9,4 persen).
Dari kawasan Timur Tengah dan Afrika tercatat 35 persen dari total transaksi
remitansi. Arab Saudi merupakan penyumbang dengan nilai US$1,7 miliar (83
persen), disusul Uni Emirat Arab sebesar US$145 juta (7 persen), dan Yordania
serta Suriah masing-masing US$84 juta (4 persen).
BI mencatat, dampak ekonomi maupun sosial dari remitansi TKI sangat tergantung
pada penggunaan akhir uang tersebut. Untuk kasus Indonesia, berdasarkan survei
BI, 57 persen responden menjawab bahwa uang yang dikirim digunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau konsumsi.
Selain itu, 30 persen responden menggunakan uang remitansi untuk
membangun atau memperbaiki rumah, dan membiayai sekolah anak atau saudara
(26 persen). Sementara itu, untuk penggunaan uang terhadap hal-hal yang bersifat
investasi pada umumnya dilakukan dalam bentuk modal usaha (10 persen) dan
pembelian tanah atau pekarangan (10 persen). Jadi, secara umum, survei
menyimpulkan remitansi TKI mendorong peningkatan taraf hidup dan mengurangi
tingkat kemiskinan.
Menurut BI, jumlah TKI yang mencari nafkah di luar negeri selama kuartal I 2011
mencapai 48 ribu orang lebih. Jumlah terbanyak di Arab Saudi sebanyak 17.890
orang, disusul Malaysia 9.000 orang. Tapi, LSM Migrant Care menyatakan saat ini
jumlah TKI di Arab Saudi ada 1,2 juta orang, Malaysia 2,3 juta, Hong Kong 130
ribu, dan Singapura 80 ribu.
Lantas, bagaimana dampak ekonomi moratorium TKI ini?
Meski nilai transaksi remitansi bakal menciut dan berpotensi memangkas devisa,
pemerintah meyakini moratorium tidak akan berdampak pada anggaran pemerintah.
"Pengurangan devisa sama sekali tidak terkait dengan anggaran, tapi lebih ke neraca
pembayaran," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan, Bambang Brodjonegoro, kepada VIVAnews.com, Kamis, 23 Juni 2011.
Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, menilai, meski moratorium akan
menurunkan jumlah pengiriman uang, kondisi itu menurut dia bisa dijadikan
momentum untuk penguatan ekonomi domestik. Caranya, antara lain dengan
mendorong para TKI menjadi wirausaha melalui usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM).
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pun menilai ada beberapa cara
yang bisa ditempuh pemerintah untuk memberdayakan TKI, salah satunya melalui
gerakan kewirausahaan dan peningkatan daya saing industri. "Kalau dua hal itu
digalakkan, masalah lapangan kerja bagi TKI bisa terselesaikan," ujar Ketua Umum
HIPMI, Erwin Aksa.
Namun, Kepala Badan Pusat Statistik, Rusman Heriawan, tak seoptimistis itu. Dia
mengingatkan, karena moratorium itu, angkatan kerja Indonesia bisa tidak
tertampung. Akibatnya, angka pengangguran tentu bakal melonjak. Kendati begitu,
Rusman menilai jumlahnya tidak akan signifikan. "Kalau 1,5 juta TKI yang ada di
Arab Saudi kembali ke Indonesia dan tidak dapat pekerjaan, itu relatif kecil
dibandingkan angkatan kerja sebanyak 120 juta jiwa," katanya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar juga mengakui

dampak moratorium ini berpotensi memicu pengangguran hingga 36 ribu orang.
Untuk itu, pemerintah telah mengantisipasi dampaknya dengan mengupayakan
membuka 2,5 juta lapangan kerja baru dalam satu tahun. "Itu solusinya," ujarnya.
Yang menarik, meski data BPS menyebutkan pengangguran terbuka di Indonesia
pada Februari 2011 ada di level 6,8 persen, data BI tentang penempatan TKI keluar
negeri menunjukkan tren penurunan. Per April 2011, jumlah pengiriman TKI baru
mencapai 168 ribu orang. Angka tersebut turun 8,72 persen dibanding periode yang
sama tahun lalu sebanyak 184 ribu orang.
"Penurunan itu masih disebabkan kebijakan moratorium penempatan TKI ke
Malaysia, Kuwait, dan Yordania yang masih berlaku" ujar Kepala Biro Humas
Bank Indonesia, Difi A. Johansyah.
Angka penempatan TKI di Malaysia dalam tiga tahun terakhir pun menunjukkan
penurunan signifikan--dari 255,6 ribu orang pada 2008 menjadi 125,9 ribu pada
2009. Setahun kemudian, angkanya merosot lagi menjadi 115,6 ribu orang.
"Penurunan masih akan dialami tahun ini. Terlihat dari angka hingga April 2011
baru sebanyak 33,4 ribu orang," katanya. (kd)
<hr>
20110627 Menag: Moratorium TKI Tak Pengaruhi Haji
2022-12-28 09:40:59 AM
https://kemenag.go.id/read/menag-moratorium-tki-tak-pengaruhi-haji-yama7
Menag: Moratorium TKI Tak Pengaruhi Haji
Senin, 27 Juni 2011 09:00 WIB
Bandung (Pinmas)--Kementerian Agama (Kemenag) menjamin bahwa adanya
moratorium penghentikan sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi
tidak akan menggangu urusan pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah haji dari
Indonesia. "Pascamoratorium itu ya, TKI memang ada persoalan tetapi haji
alhamdulillah tidak," kata Menteri Agama Suryadharma Ali di Gedung Sate
Bandung, Senin (27/6). Menteri Agama meminta agar urusan haji dan persoalan
moratorium TKI ke Arab Saudi dipisahkan. "Saya minta dipisahkan soal TKI dan
haji. Jadi, jangan sampai kita membawa persoalan ke suatu tempat terus kita tarik ke
tempat lain persoalan tersebut," imbuh Suryadharma Ali. Ia menegaskan, hingga
saat ini hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi untuk urusan
ibadah haji sangat baik. "Sangat baik untuk urusan haji, sangat baik itu bisa dilihat
dari pembuatan visa. 235 ribu jamaah haji tahun lalu, visanya selesai dalam satu
bulan," katanya. Bahkan, kata Suryadharma Ali, untuk tahun ini ada peningkatan
kualitas pelayanan haji yang diberikan kepada pemerintah Indonesia. "Tahun 2009,
untuk di Mekah di Ring I yang jaraknya 2 kilometer dari Masjidilharam baru 27
persen pada tahun 2010 sudah 63 persen. Sedangkan di Ring II yang 2000 meter
sampai 7,5 kilometer jadi 4 kilometer," bebernya. Ia menambahkan, hubungan
Kementerian Agama dengan pemerintah Arab Saudi juga masih terjalin dengan
baik hingga saat ini seperti di bidang pendidikan dan pengembangan Alquran.(ant)
<hr>
20111026 Pemerintah Cabut Moratorium TKI ke Malaysia 1 Desember
Mendatang
2022-12-28 10:35:10 AM
https://www.voaindonesia.com/a/moratorium-tki-ke-malaysia-dicabut-1-desember
-132637553/99955.html
Pemerintah Cabut Moratorium TKI ke Malaysia 1 Desember Mendatang
26/10/2011
Fathiyah Wardah
Seorang perempuan muda membaca iklan lowongan kerja menjadi PRT di sebuah
pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur (foto:dok).
Mulai bulan Desember tahun ini, pemerintah akan mencabut pengentian sementara
pengiriman PRT ke Malaysia yang berlaku sejak Juni 2009.
Setelah hampir dua setengah tahun memberlakukan pengiriman pembantu rumah
tangga (PRT) ke Malaysia, pemerintah Indonesia memutuskan akan mencabut
kebijakan moratorium tersebut pada 1 Desember tahun ini.
Juru Bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, kepada
VOA di Jakarta, Rabu (26/10) menjelaskan pencabutan moratorium ini dilakukan
karena pemerintah Malaysia dan Indonesia telah menandatangani nota
kesepahaman (MOU).
MOU tersebut mengesahkan pemberian hak libur seminggu sekali, gaji minimal
700 ringgit atau sekitar 1,9 juta rupiah yang ditransfer melalui bank dan TKI akan
berhak memegang paspornya sendiri dan tidak disimpan majikan seperti yang
selama ini terjadi.
Lebih lanjut, Dita mengungkapkan dalam kesepakatan tersebut juga mengatur soal
potongan gaji TKI yang tidak boleh melebihi 1.800 ringgit selama bekerja di
Malaysia dan juga biaya penempatan TKI yang tidak boleh melebihi 4.400 ringgit.
Selain itu, MOU tersebut, kata Dita, juga mengatur mekanisme pengawasan
bersama antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia. "Salah satu tugas satgas
bersama ini adalah melakukan verfikasi permohonan permintaan kerja yang
diajukan oleh agen di sana, memastikan kualifikasi majikannya, rekam jejak
majikannya," ujar Dita. "Yang kedua, adalah melakukan verfikasi agen. Jadi sudah
bikin aturan bahwa seorang agen di Malaysia hanya boleh bekerjasama dengan
PPTKIS (Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta) di Indonesia. Tidak boleh
lebih. Kalau lebih, nanti dikhawatirkan menjadi trafficking (perdagangan manusia).
Selain telah menandatangani kesepakatan bersama, pencabutan moratorium ini,
menurut Dita, juga disebabkan karena selama moratorium diberlakukan, banyak
masyarakat Indonesia yang mencoba bekerja ke Malaysia melalui jalur ilegal.
Menurut Dita, pihaknya juga akan memberikan pengawasan yang ketat di dalam
negeri terkait pengiriman TKI.
Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan diperlukan tim
monitoring untuk memantau pelaksanaan isi Mou tersebut. "Saya kira dibutuhkan
tim pemantau baik dari Indonesia maupun Malaysia. Bukan hanya dari pihak
pemerintah tetapi juga dari pihak masyarakat sipil. Kalau diperlukan, juga
pihak-pihak lembaga internasional misalnya seperti IOM, ILO atau pun Badan
HAM PBB untuk urusan perlindungan buruh migran."
Sementara itu peneliti bidang sosial dari The Indonesian Forum, Lola Amalia,
menilai moratorium pengiriman pembantu rumah tangga ke Malaysia seharusnya
jangan dicabut terlebih dahulu. Karena, menurutnya, pemerintah Indonesia belum
maksimal dalam melakukan perbaikan perlindungan terhadap tenaga kerja
Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.
"Moratorium itu dibuka setelah revisi Undang-undang tahun tahun 2004 yaitu
tentang penempatan dan perlindungan TKI, karena sebenarnya itu payung hukum
yang sangat strategis untuk kita melindungi TKI kita," ujar Lola. "Masalahnya, di
dalam UU itu lebih dari separuh pasalnya adalah tentang penempatan, tapi bukan
tentang perlindungan. Undang-undang payung hukum yang tertinggi, selama itu
tidak ada. Saya rasa itu juga masih perlu dipertanyakan, kenapa itu harus dibuka
dulu."
Indonesia telah menghentikan pengiriman pembantu rumah tangga ke Malaysia
untuk sementara waktu sejak Juni 2009. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya
kasus-kasus penyiksaan pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia.
<hr>
2012
20120425 Pemerintah Diminta Kembali Berlakukan Moratorium TKI ke
Malaysia
2022-12-28 10:01:32 AM
https://www.beritasatu.com/nasional/44577/pemerintah-diminta-kembali-berlakuk
an-moratorium-tki-ke-malaysia/amp
Pemerintah Diminta Kembali Berlakukan Moratorium TKI ke Malaysia
Rabu, 25 April 2012 | 14:48 WIB
Oleh : B1
Keluarga TKI korban penembakan kecewa karena laporannya ke kepolisian belum
bisa ditindaklanjuti karena terganjal syarat administrasi.
Kami serikat buruh dengan tegas menyatakan pencabutan moratorium itu haram
karena kami sudah merasa sangat terhina
Serikat Buruh Seluruh Indonesia menuntut pemerintah membatalkan pencabutan
moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia menyusul tewasnya
tiga buruh migran akibat ditembak polisi negara tersebut.
"Kami serikat buruh dengan tegas menyatakan pencabutan moratorium itu haram
karena kami sudah merasa sangat terhina," ujar Nisma Abdullah, Ketua Umum
SBSI, dalam konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hari ini.
Tiga buruh migran yaitu Herman (34 tahun), Abdur Kadir Jaelani (25 tahun) dan
Mad Nur (28) tahun tewas ditembak polisi diraja Malaysia tiga minggu lalu dengan
alasan ketiganya terlibat perampokan dan berniat melarikan diri.
"Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan tegas terhadap penistaan yang
dilakukan oleh pemerintah Malaysia karena sebenarnya tindakan polisi diraja
Malaysia ini bukan yang pertama kalinya," ujar Nisma.
Nisma juga mengatakan pemerintah harus menyelidiki secara tuntas dugaan bahwa
ketiganya menjadi korban perdagangan rgan tubuh.
"Keluarga mereka curiga karena di rubuhnya banyak jahitan di mata, dada dan
kepala," katanya.

Sultoni, Koordinator Sekretariat Bersama Kongres Serikat Buruh Indonesa
(KASBI) mengatakan bahwa selama ini penyelesaian permasalah buruh migran
yang dilakukan pemerintah bersifat kasuistik dan sporadis, tidak menyentuh esensi
dan tidak memberi penyelesaian secara keseluruhan.
Pratiwi Febry dari LBH Jakarta mengatakan pemerintah harus segera melakukan
otopsi ulang atas jenazah ketiga buruh migran tersebut untuk menjernihkan dugaan
ketiganya telah menjadi korban perdagangan organ tubuh.
Ia mengatakan Kemenlu dan Mabes Polri terkesan saling menunggu dan saling
melempar tanggung jawab.
"Kalau pemerintah bilang masih menunggu ijin keluarga itu cuma alasan, otopsi
dalam kasus kriminal atau mediko legal bisa dilakukan hanya dengan perintah dari
penyidik, tidak perlu menunggu ijin keluarga korban," katanya.
<hr>
2013
20131118 Moratorium TKI ke Arab Saudi segera Dicabut
2022-12-28 10:40:59 AM
https://www.solopos.com/moratorium-tki-ke-arab-saudi-segera-dicabut-466405
Moratorium TKI ke Arab Saudi segera Dicabut - Solopos.com | Panduan Informasi
dan Inspirasi
18 November 2013 17:03:51 WIB
Penulis: Ashari Purwo | Jibi | Bisnis | Editor: Anik Sulistyawati
Solopos.com, JAKARTA—Pemerintah RI mempercepat realisasi pembukaan
moratorium penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi sebagai
imbalan perlakuan khusus bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) overstay
meski program amnesti telah berakhir 3 November 2013.
Diketahui dalam pertemuan bilateral disela acara puncak International Congress
Public Policies for Employment and Social Protection yang diadakan di Meksiko,
pemerintah Arab Saudi meminta kepada Indonesia untuk segera membuka
moratorium penempatan TKI yang diberlakukan sejak 11 Agustus 2011 dengan
alasan banyaknya kasus ketenagakerjaan hingga pelanggaran HAM.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans Reyna
Usman mengatakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi segera dibuka
menyusul pembicaraan bilateral antara pemerintah RI dengan Arab Saudi.
Permintaan pencabutan moratorium tersebut disampaikan langsung oleh Menteri
Tenaga Kerja Arab Saudi Adel M. Fakeih kepada Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar.
Dalam pembicaraan bilateral yang tercatat dalam record of discussion tersebut,
jelasnya, tertuang dua kesepakatan dari masing-masing pemerintah. Arab Saudi
menjamin TKI dan WNI overstay dengan memberikan perlakuan khusus,
sedangkan Indonesia sepakat membuka kembali pengiriman TKI ke Arab Saudi.
“Record of discussion tersebut akan ditindaklanjuti secepatnya dengan mengadakan
perjanian secara tertulis antara kedua belah pihak,” katanya kepada Bisnis, Senin
(18/7). Sayangnya, pemerintah Indonesia belum memberikan target kapan
moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah tersebut akan dibuka. Reyna hanya
mengatakan, lebih cepat lebih baik.
Lebih lanjut, Reyna mengatakan, pembukaan moratorium TKI ke Arab Saudi
tersebut sangat mendesak menyusul nasib TKI dan WNI yang berstatus overstayer
di negara tersebut. “Secepatnya agreement pembukaan moratorium pengiriman TKI
dan perlakuan khusus kepada TKI dan WNI dari pemerintah Arab Saudi akan
ditandatangani kedua belah pihak.”
Saat ini, jelasnya, Kemenakertrans dan Kementerian Luar Negeri RI tengah
merumuskan peraturan untuk melindungi TKI dan WNI. “Kemenakertrans sudah
setuju. Adapun kemlu masih on progress.”
Sebagai langkah perbaikan pengiriman TKI ke Arab Saudi, kata Reyna,
kemenakertrans menerapkan sistem pengiriman TKI langsung dari daerah asal.
Adapun untuk pemantauan kejelasan dokumen, kemenakertrans telah berkoordinasi
dengan Direktorat Keimigrasian dan perusahaan pengerah TKI di masing-masing
daerah.
Kejelasan dokumen calon TKI yang akan diberangkatkan meliputi sistem
perekrutan, kontrak kerja, nama majikan atau sponsor serta asuransi. Untuk
penjaminan TKI dengan suransi akan diperketat dengan meminta perusahaan
asuransi mempunyai kantor cabang di lokasi TKI ditempatkan. “Untuk kedepan,
setelah TKI tersebut pulang tidak ada lagi asuransi yang harus dibayarkan. Semua
klaim harus dibayar di tempat kerja.”
Menanggapi segera dibukanya moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah,
sejumlah kalangan mendesak pemerintah lebih serius menangani sejumlah
permasalahan yang saat ini menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Wakil Ketua Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI
Poempida Hidayatulloh mendesak Pemerintah harus lebih serius dalam
menyelesaikan permasalahan TKI di luar negeri.
“Hingga saat ini tim pengawas belum melihat keseriusan pemerintah,” tegas
Poempida. Amanat Konstitusi secara tegas mengamanatkan bahwa negara
berkewajiban melindungi warga negara tanpa pandang bulu.
<hr>
2014
20140717 BNP2TKI akan akhiri moratorium TKI Arab Saudi
2022-12-28 09:45:24 AM
https://jambi.antaranews.com/berita/304292/bnp2tki-akan-akhiri-moratorium-tki-a
rab-saudi?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=relate
d_news
BNP2TKI akan akhiri moratorium TKI Arab Saudi - ANTARA News Jambi
Kamis, 17 Juli 2014 17:19 WIB
.....Secara operasional kami sementara melakukan perbaikan penyiapan TKI agar
ketika dikirimkan berkualitas. Kami pun sementara mempersiapkan instrumen
perlindungan bagi TKI informal yang akan bekerja di sana.....
Jakarta (ANTARA Jambi) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada akhir 2014 akan menyelesaikan moratorium atau
penghentian sementara penempatan TKI informal di Arab Saudi, setelah
ditandatanganinya nota kesepahaman oleh kedua negara.
"Secara operasional kami sementara melakukan perbaikan penyiapan TKI agar
ketika dikirimkan berkualitas. Kami pun sementara mempersiapkan instrumen
perlindungan bagi TKI informal yang akan bekerja di sana," kata Deputi
Penempatan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro, di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, moratorium TKI informal ini terjadi sejak 2011 karena belum ada
perjanjian antara Indonesia dan Arab Saudi sehingga ketika terjadi masalah, sulit
diselesaikan karena tidak diatur dalam kesepakatan.
Dia mencontohkan, pemerintah setempat memandang seorang pekerja rumah
tangga tidak dilindungi hukum Arab Saudi, padahal hukum di sana mengharuskan
setiap pekerja menyesuaikan dengan hukum yang berlaku.
"Tetapi formal legalnya TKI informal tidak dilindungi oleh hukum setempat.
Karena itu kami mendorong kerja sama adanya hukum formal yang diturunkan
dalam sebuah perjanjian kerja penempatan, perjanjian penempatan serta perjanjian
kerja antara TKI dengan majikan. Ini sudah ditandatangani," katanya.
Dia menambahkan, BNP2TKI sementara mempersiapkan mekanisme perjanjian
kerja yang akan mengikat antara TKI dengan majikan berkaitan dengan hak dan
kewajiban dua pihak.
Beberapa butir yang sudah disepakati pemerintah setempat antara lain, waktu libur
TKI namun tetap bekerja akan diganti dengan uang, bisa berkomunikasi, membayar
upah melalui perbankan, adanya unsur perlindungan serta upah yang lebih baik lagi,
kata dia.
"Kalau persiapannya sudah matang secepatnya ditindaklanjuti. Perkiraan akhir
tahun ini sudah bisa terealisasi," katanya. (Ant)
Pewarta: Karel A Polakitan
COPYRIGHT © ANTARA 2022
<hr>
20140725 Moratorium dan Kondisi Negara Penempatan TKI di Suriah
2022-12-28 09:54:24 AM
https://buruhmigran.or.id/2014/07/25/moratorium-dan-kondisi-negara-penempatan
-tki-di-suriah/
Moratorium dan Kondisi Negara Penempatan TKI di Suriah - Pusat Sumber Daya
Buruh Migran
Nisrina Muthahari
25 Juli 2014
Suriah atau Syria adalah negara yang berbatasan langsung dengan Turki, Irak, dan
Yordania. Suriah merupakan salah satu negara penempatan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) di luar negeri. Sejak Agustus 2011, Suriah ialah negara yang masuk daftar
moratorium TKI. Penghentian sementara pemberangkatan TKI atau moratorium ke
Suriah dilakukan karena negara tersebut sedang dalam kondisi tidak aman akibat

konflik.
Moratorium itu berarti bahwa Buruh Migran Indonesia (BMI) atau TKI untuk
sementara tidak diperbolehkan bekerja ke negara tersebut. Jika calon TKI/BMI
ditawari untuk bekerja ke Suriah oleh calo, tekong, atau PJTKI, segara saja tolak
karena pemerintah melarang tenaga kerjanya untuk bekerja di sana. Selain tidak
aman, pemerintah Indonesia-Suriah pun belum memiliki kerja sama untuk
melindungi hak dan kewajiban antara pihak pekerja dan yang mempekerjakan.
Menurut data Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), lewat jawaban permintaan
informasi publik, belum ada Memorandum of Understanding (MoU)
ketenagakerjaan antara Indonesia-Suriah. MoU sejauh ini baru pada tahap
penyusunan yang masih berbentuk working draft. Berdasarkan trafficking in report
tahun 2010, Suriah juga dikategorikan sebagai negara yang tidak sepenuhnya
memenuhi standar minimum trafficking victims protections act.
Merujuk pada data Kemenlu, beberpa kondisi umum TKI yang bekerja di Suriah
adalah sebagai berikut :
1. Data WNI yang ada di KBRI tercatat 13.615 dimana 13.329 adalah PLRT.
2. Jumlah kasus yang ditangani KBRI Damaskus selama 2010 mencapai 652 kasus.
Selama periode Januari-April 2011 tercatat sebanyak 250 kasus, hampir semua
kasus dialami oleh TKI Informal.
3. Secara umum kasus yang dilaporkan adalah gaji tidak dibayar, pelanggaran izin
tinggal (iqomah) dan beberapa kasus trafficking yang melibatkan anak di bawah
umur.
4. Dari total kasus selama tahun 2010 sebanyak 652 kasus, 230 TKI (13%) telah
dikembalikan ke Indonesia, 161 (15%) dikembalikan ke majikan, sementara 177
lainnya (14,5%) dikembalikan ke agen. Total penyelesaian kasus periode
Januari-April 2011, dikembalikan ke Indonesia sebanyak 73 TKI (29,2%),
dikembalikan ke majikan sebanyak 70 TKI (28%) dan dikembalikan ke agen
sebanyak 76 TKI (30,4%).
5. Berdasarkan pengamatan, penegakan hukum terhadap warga negara Suriah
terkait kasus-kasus dimana TKI menjadi korban cenderung lemah. Ini terlihat dari
diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap TKA, khususnya tenaga kerja
sektor informal.
Hukum nasional yang secara khusus mengatur ketenagakerjaan di Suriah antara
lain, UU perburuhan atau Labour of Law No 17/2010, Dekrit No 3 tahun 2010 yang
menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan hukum bagi pelaku dan menghindari
korban trafficking, dan rencana nasional untuk melawan praktik-praktik trafficking
di awal tahun 2010. Namun kesemua regulasi tersebut masih belum secara khusus
mengatur hak-hak migrants workers dan belum memberi hukuman sepadan pada
pelaku trafficking.
<hr>
2015
20150419 Moratorium Pengiriman TKI secara Permanen
2022-12-28 10:36:33 AM
https://mediaindonesia.com/humaniora/2700/moratorium-pengiriman-tki-secara-p
ermanen
Moratorium Pengiriman TKI secara Permanen
Minggu 19 April 2015, 00:00 WIB
JI/Ant/N-4 | Humaniora
ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Migrant Care melnggelar aksi di depan
Kantor Kedubes Arab Saudi, Jakarta.
BANYAKNYA tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dihukum mati di Arab Saudi
memunculkan desakan dari sejumlah kalangan agar pengiriman TKI ke negara
tersebut dihentikan.
Direktur Eksekutif Migrant Institute Adi Candra Utama, salah satunya, mendesak
pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi.
"Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus melakukan tindakan dan langkah
diplomatik yang tegas. Pemerintah Indonesia harus segera menghentikan secara
permanen pengiriman buruh migran sektor domestik ke Arab Saudi," kata Adi
melalui siaran persnya, kemarin.
Menurut dia, hal itu perlu ditempuh pemerintah karena kasus eksekusi mati
terhadap buruh migran Indonesia di Arab Saudi sering terjadi.
Dia juga mengharapkan pemerintah perlu mempertimbangkan penempatan buruh
migran Indonesia yang kurang instrumen perlindungan.
"Pemerintah tidak selayaknya menempatkan buruh migran ke negara yang minim
instrumen perlindungan kepada pekerja migran," tegasnya.
Apalagi, Arab Saudi termasuk negara yang sampai saat ini tidak meratifikasi
Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya.
Kasus Karni binti Merdi dan Siti Zaenab merupakan contoh tidak menguntungkan
terkait dengan hukum di Arab Saudi bagi buruh migran Indonesia.
Desakan serupa juga dikemukakan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan
Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Banten.
Dalam keterangan tertulisnya, Direktur LBH APIK Banten Mumtahanah meminta
Presiden melayangkan protes keras dan terus melakukan upaya pencegahan dan
pembebasan buruh migran dari hukuman mati.
"Presiden harus membuat langkah-langkah lebih komprehensif, strategis, dan
berkelanjutan," tegasnya.
Setelah Siti Zaenab, warga Bangkalan, Jawa Timur, yang dieksekusi mati pada
Selasa (14/4) siang, menyusul Karni warga Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes,
Jawa Tengah, dieksekusi pada Kamis (16/4).
Keluarga korban pun baru mengetahui kematian mereka lewat media massa. Merdi
dan Tarsi, kakek dan nenek Karni, mengaku hanya bisa pasrah saat mengetahui
cucu mereka sudah dieksekusi mati.
Darmin, suami Karni, hanya membisu dan air matanya menetes saat mendengar
kabar kematian Karni yang disampaikan M Sadri, staf Kemenlu, yang
memberitahukan kabar buruk itu di kediamannya, Jumat (17/4).
Rasti, kakak Karni, menyebut adiknya tulang punggung keluarga dalam mencari
nafkah.
"Ya mau apa lagi? Kami hanya bisa pasrah," ujarnya.
<hr>
20151021 MK: Moratorium Pengiriman TKI Kebijakan Hukum Terbuka
2022-12-28 08:52:07 AM
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12306
MK: Moratorium Pengiriman TKI Kebijakan Hukum Terbuka | Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia
Rabu, 21 Oktober 2015 | 07:17 WIBprint this page Cetak Dibaca:
9723341Image
Ketua MK Arief Hidayat.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI) yang diajukan oleh PT Gayung Mulya Ikif
dan dua orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
“Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk
seluruhnya,” ucap Ketua MK Arief Hidayat membacakan amar putusan nomor
61/PUU-XIII/2015, Selasa (20/10), di Ruang Sidang Pleno MK.
Menurut Mahkamah, larangan atau penghentian TKI domestik (domestic worker)
sebagaimana termuat dalam Pasal 81 ayat (1) UU PPTKI merupakan kewenangan
Pemerintah Indonesia. Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja untuk menghentikan
sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja domestik ke luar negeri bertujuan
agar semua pihak yang terkait melakukan evaluasi dan pembenahan sistem
penempatan dan perlindungan TKI informal/domestik.
“Demikian juga mengenai penetapan negara-negara tertentu tertutup bagi
penempatan TKI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UU PPTKI,
merupakan kewenangan Pemerintah, in casu Kemenaker. Kewenangan tersebut
dalam rangka mengimplemetasikan kedua pasal a quo sehingga menurut
Mahkamah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas,” papar Hakim
Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pendapat Mahkamah.
Sedangkan mengenai keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), menurut Mahkamah merupakan penjabaran
dari semangat keterpaduan yang dianut dalam UU PPTKI sebagaimana terdapat
pada bagian “Menimbang” huruf f UU PPTKI. Bagian “Menimbang” huruf f UU
PPTKI menyatakan bahwa penempatan TKI di luar negeri perlu dilakukan secara
terpadu antara instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta
masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi TKI yang ditempatkan di
luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, lanjut Palguna, pembentuk Undang-Undang
mengamanatkan pembentukan BNP2TKI yang berfungsi untuk melaksanakan
kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara
terkoordinasi dan terintegrasi. “Dengan demikian, keberadaan BNP2TKI
merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk
Undang-Undang yang telah ternyata selama ini berdampak positif dalam hal
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri,” terangnya.

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat, karena keberadaan, cakupan tugas, dan
keanggotaan BNP2TKI telah ditentukan dalam UU PPTKI, maka tidak
menimbulkan diskriminasi karena baik TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI
maupun Pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) memiliki hak dan kewajiban
yang sama. Adapun mengenai dalil para Pemohon yang menyatakan BNP2TKI
menimbulkan inefisiensi anggaran, menurut Mahkamah, hal ini tidak relevan untuk
dipertimbangkan karena menyangkut anggaran, sehingga bukanlah kewenangan
Mahkamah untuk menilainya. “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian
pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak
beralasan menurut hukum,” tandas Palguna.
Dalam permohonannya, Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan
adanya ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI.
Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI. Menurut para
Pemohon, pasal-pasal yang mengatur tentang keberadaan, fungsi dan wewenang
BNP2TKI tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara yuridis, lanjut
Pemohon, yang memberikan perlindungan kepada TKI untuk bekerja di luar negeri
(masa penempatan) baik TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI maupun oleh
PPTKIS, yakni Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler. Untuk itu,
keberadaan BNP2TKI menimbulkan ketidakpastian hukum dan berakibat
timbulnya penyalahgunaan kekuasaan.
Para Pemohon juga mendalilkan, ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1)
UU PPTKI telah melarang PT. Gayung Mulya Ikif (Pemohon I) untuk
menempatkan TKI Informal/TKI Domistik/PLRT. Kemudian berdasarkan pasal
tersebut, Nurbayanti Binti Abdul Hamid Acen (Pemohon II) dan Abdussalam
(Pemohon III) sebagai TKI Informal/Domistik/PLRT juga dilarang untuk bekerja
dan mencari nafkah di wilayah Timur Tengah, yakni negara Saudi Arabia, Kuwait,
Yordania, Uni Emirates Arab, Oman dan Qatar. Untuk itu, dalam petitumnya,
Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 11 ayat (1), Pasal 94 ayat (1)
dan ayat (2), serta pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU PPTKI bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan untuk
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) UU PPTKI, pra Pemohon meminta agar
dinyatakan konstitusional secara bersyarat. (Lulu Anjarsari/IR)
<hr>
2016
20160315 Dubes RI di Timteng Diminta Kawal Kebijakan Moratorium TKI
2022-12-28 10:56:59 AM
https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/148707/dubes-ri-di-timteng-d
iminta-kawal-kebijakan-moratorium-tki
InfoPublik - Dubes RI di Timteng Diminta Kawal Kebijakan Moratorium TKI
Selasa, 15 Maret 2016 | 07:02 WIB |
Penulis : H. A. Azwar, Redaktur : R. Mustakim
Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri
menegaskan, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja
Indonesia (TKI) sektor informal, pemerintah telah menghentikan penempatan ke 21
negara Timur Tengah sejak tahun lalu.
Atas kebijakan pemerintah tersebut, Hanif meminta kepada para Duta Besar RI
(Dubes) di Negara-negara Timur Tengah untuk turut mengawal kebijakan
moratorium tersebut.
Dubes RI di Negara Timur Tengah agar mengawal kebijakan moratorium TKI
informal, kata Hanif saat mengadakan pertemuan dengan Dubes Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh RI (LBBP) untuk Uni Emirat Arab (UEA), Husin Bagis di kantor
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Jakarta, Senin (14/3).
Pertemuan dengan Dubes LBBP UEA Husin, membahas beberapa langkah untuk
meningkatkan perlindungan TKI di negara penempatan di Timur Tengah.
Selain membahas persoalan keamanan penempatan TKI, pada kesempatan tersebut
Hanif meminta Dubes RI di Negara-negara Timur Tengah untuk turut
memperhatikan kondisi pemenuhan hak-hak TKI di Timur Tengah yang selama ini
kerap terabaikan. Seperti hak libur, cuti dan sebagainya.
Memberikan pelayanan kepada TKI yang cuti dan melakukan perpanjangan kontrak
kerja dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak TKI, pinta
Hanif.
Hanif mengungkapkan, sejak dilakukan moratorium pada tahun 2015 hingga saat
ini, masih ada oknum Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
(PPTKIS) yang nekat menempatkan TKI pada sektor informal atau Penata Laksana
Rumah Tangga (PLRT) di Timur Tengah.
Salah satu modus yang digunakan PPTKIS nakal tersebut adalah pelanggaran
terhadap perjanjian kerja/kontrak kerja, dimana dalam kontrak kerja TKI dijanjikan
untuk bekerja di sektor formal namun kenyataanya mereka bekerja pada sektor
informal.
Saya minta agar dilakukan pengetatan pemberian endorsement demand letter/job
order kepda PPTKIS yang akan melakukan penempatan TKI di kawasan Timur
Tengah.
Selain itu, menginvestasikan upaya membuka peluang pada pengguna berbadan
hukum (formal) di setiap negara Timur Tengah, terang Hanif.
Hanif pun meminta kepada Dubes RI di Timur Tengah untuk saling berkoordinasi
dengan instansi/lembaga yang berkaitan dengan penempatan TKI, agar upaya
perlindungan TKI berjalan maksimal.
Koordinasi antara perwakilan RI di negara penempatan TKI dengan Kementerian
terkait perlu ditingkatkan guna menguatkan perlindungan TKI, kata Hanif.
Moratorium tentang pelarangan penempatan TKI informal, diberlakukan untuk 21
negara Timur Tengah yakni Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait,
Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar,
Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman dan Yordania.
Pernyataan senada juga disampaikan Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, bahwa
sampai saat ini masih terjadi migrasi ilegal, dengan berkedok TKI bekerja pada
perusahaan.
Banyak TKI diberi visa sebagai woman cleaner, di Job order tertulis akan bekerja di
perusahaan. Namun sampai di Timur Tengah, malah dipekerjakan di rumah tangga,
kata Dita.
Pihak Kemnaker juga menyesalkan sejumlah kedutaan Timur Tengah yang masih
saja mengeluarkan visa House Maid untuk majikan perorangan. “Nama-nama TKI
yang berangkat sudah kami pegang. Juga perusahaan pengerahnya,” ungkap Dita.
Menurutnya, ada sekitar 3000 TKI dari 57 PPTKIS yang nama-nama TKI nya telah
terdaftar di Sisko TKLN milik BNP2TKI. Mayoritas berdomisili Jakarta. TKI-nya
saat ini ada di penampungan milik PPTKIS menunggu diberangkatkan.
Meskipun saat ini sistem online sudah dikunci untuk TKI perempuan ke Timur
Tengah, namun kami yakin masih saja ada yang lolos. Apalagi visanya diobral
begitu. Keberangkatan terbanyak dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, juga
dari Bandara Juanda di Surabaya, ujarnya.
Kemnaker, lanjut Dita, akan bertindak secara adil terhadap masalah ini, dengan
mengedepankan kepentingan TKI dan memberi sanksi tegas kepada pihak-pihak
yang melakukan pelanggaran.
Semua jajaran akan kami panggil untuk selesaikan persoalan ini, terutama pihak
swastanya. 3000 TKI yang sudah terdata ini akan diputuskan. Jika mau dipulangkan
ke kampungnya, harus dipikirkan bagaimana caranya. Sanksi bagi oknum
pemerintah dan swasta juga akan diputuskan setelah pertemuan. Terpenting, para
pihak, termasuk calon TKI, agar bersabar mengikuti langkah-langkah yang sedang
dikerjakan Kemnaker, tukas Dita.
<hr>
20160905 PJTKI Cuekin Larangan Bapak Menteri Ketenagakerjaan
2022-12-28 10:15:18 AM
https://sbmi.or.id/pjtki-cuekin-larangan-bapak-menteri-ketenagakerjaan/
PJTKI CUEKIN LARANGAN BAPAK MENTERI KETENAGAKERJAAN
published_time 2016-09-05T05:58:42+00:00
modified_time 2016-09-05T06:00:29+00:00
Meski ada kebijakan penghentian dan larangan penempatan TKI pada pengguna
perseorangan, dengan jurus job TKI Formal, PJTKI tetap memberangkatkan TKI.
Meski ada aturan penghentian dan larangan penempatan TKI ke 19 negara Timur
Tengah, penempatan TKI PRT yang dilakukan oleh PJTKI tetap jalan terus. Untuk
memuluskan bisnisnya, PJTKI menggunakan jurus penempatan TKI Formal yaitu
bekerja di perusahaan.
Demikian disampaikan oleh Hariyanto Ketua Umum Serikat Buruh Migran
Indonesia (SBMI) pada saat Konferensi pers di Jalan Pengadegan Utara I No 1B
Pancoran Jakarta Selatan .
Konpres ini dilakukan usai menjemput Nurhalimah dari Terminal 2 Bandara
Soekarno-Hatta pada Minggu siang (4/9/2016). Ia adalah TKI PRT yang kabur
dari majikannya di Jeddah Arab Saudi karena dipekerjakan tidak sesuai dengan
yang dijanjikan oleh PJTKI. Sebelumnya PJTKI menjanjikan akan
menempatkannya disektor perhotelan.
Menyikapi hal tersebut, Hari menjelaskan bahwa mulusnya penempatan TKI PRT
ke Timur Tengah karena terjadi karena banyak faktor antara lain pemerintah tidak

serius dengan kebijakan yang telah diterbitkannya melalui Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan No 260/2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan
TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.
nurhalimahKetidakseriusan tersebut kata Hariyanto, bisa dilihat dari masih
minimnya informasi kebawah, sehingga calon TKI di kampung-kampung tidak
mengetahui adanya kebijakan penghentian.
Faktor lainnya adalah lemahnya pengawasan di lapangan terutama di
bandara-bandara yang menjadi pintu masuk TKI PRT ke luar negeri.
“Jika serius, sejak awal penerbitan kebijakan ini, seharusnya Kementerian
Ketenagakerjaan membentuk Satuan Tugas Penghentian TKI pada pengguna
perseorangan, tapi kan tidak” Jelas Hari.
Diteruskan, faktor lainnya adalah minimnya pengawasan kepada instansi teknis
yang diberi kewenangan untuk menerbitkan surat-surat yang menjadi persaratan
penempatan TKI.
“Untuk bisa menempatkan calon TKI, prosesnya harus ada Job Order yang
disahkan oleh KBRI atau KJRI, kemudian pengesahan Surat Ijin Pengerahan (SIP)
oleh BNP2TKI, dan Surat Pengantar Rekrut dari Dinas Ketenagakerjaa di
Kabupaten/Provinsi, baru kemudian bisa merekrut calon TKI” jelasnya.
Dari sini bisa ditemukan adanya dugaan keterlibatan oknun instansi pelaksa teknis
sehingga proses penempatan TKI PRT bisa berjalan mulus.
Selain itu tidak adanya mekanisme layanan pelaporan di Kementerian
Ketenagakerjaan yang bisa menjadi petunjuk awal untuk tindakan selanjutnya dari
sidak, pengumpulan barang bukti sampai ke penjatuhan sanksi.
Menurut Nurhalimah, ia direkrut dan ditempatkan oleh PT HKN yang beralamat di
Jl Hankam (Swadaya 2) RT 04/08 Kelurahan Jati Ranggon Kecamatan Jati
Sampurna Bekasi. Ia diproses sejak Pebruari-April 206. Pada saat diproses ia
ditampung disebuah penampungan yang beralamat di Kranggan Jatisampura Kota
Bekasi.
Refferensi
Berdasarkan dokumen Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 260/2015 Tentang
Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di
Negara-negara Kawasan Timur Tengah, di dasari karena pertimbangan sebagai
berikut :
Banyaknya permasalahan yang menimpa TKI pada pengguna perseorangan dan
lemahnya jaminan perlindungan di kawasan negara-negara Timur Tengah
Pelaksanaan dari Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 3/2013 Tentang
Perlindungan TKI di Luar Ngeri.
Atas pertimbangan tersebut Menteri Ketenagakerjaan memutuskan :
Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di
Negara-negara Kawasan Timur Tengah
TKI yang telah bekerja pada kawasan negara-negara Timur Tengah, pada saat
keputusan ini ini diberlakukan tetap dapat bekerja sampai berakhirnya perjanjian
kerja
TKI yang perjanjian kerjanya sudah berakhir masa berlakunya, tetap dapat
diperpanjang.
Semua kebijakan penghentian dan pelarangan TKI ke negara tujuan penempatan
masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya keputusan Menteri ini
Dengan diberlakukannya keputusan Menteri ini, maka mencabut Keputusan
Menteri nomor 221/2015 Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada
Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah
Keputusan ini berlaku sejak 1 Juli 2015, ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2015.
Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 260/2015 Tentang Penghentian
dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara
Kawasan Timur Tengah.
Negara-negara Kawasan Timur Tengah yang dimaksud adalah:
Arab Suadi
Al Jazair
Bahrain
Irak
Kuwait
Libanon
Libya
Maroko
Mauritania
Mesir
Oman
Palestina
Qatar
Sudan
Suriah
Tunisia
Uni Emirat Arab
Yaman
Yordania
<hr>
20160905 PJTKI Cuekin Larangan Bapak Menteri Ketenagakerjaan (3)
2022-12-28 10:11:04 AM
https://sbmi.or.id/pjtki-cuekin-larangan-bapak-menteri-ketenagakerjaan-3/
PJTKI CUEKIN LARANGAN BAPAK MENTERI KETENAGAKERJAAN (3)
published_time 2016-09-05T12:51:20+00:00
modified_time 2016-09-05T12:51:20+00:00
Praktik penempatan TKI Formal: Job Order dari perusahaan, ditampung di Agency,
didagangkan via online, ada paket kontrak kerja (3, 6, 12 dan 24 bulan) seusia
kemampuan ekonomi majikan
Meskipun sudah ada aturan yang melarang penempatan TKI PRT (Informal) ke 19
negara kawasan Timur Tengah sejak tanggal 1 Juli 2015, bisnis tersebut rupanya
tetap dilakukan oleh PJTKI. Untuk mengelabui korbannya pihak PJTKI
menjanjikan bekerja di sektor formal yaitu diperusahaan.
Berikut kesaksian Nurhalimah TKI asal Karawang yang dipulangkan oleh KBRI
Riyadh dan sampai di Bandara Soetta pada Minggu (4/9/2016).
Januari 2016
Ia mendapat informasi dari sponsor ada lowongan kerja Cleaning Service di Rumah
Sakit Riyadh Arab Saudi. Tertarik dengan tawaran tersebut ia menyetujui ajakan
sponsor. Besoknya dibawa ke Penampungan PT HKN yang beralamat di Ujung
Aspal Kranggan Jati Sampurna Kota Bekasi. Kemudian pihak perusahaan
memfaslitasi tes kesehatan. Setelah itu diperbolehkan pulang pulang ke rumah
masing-masing.
Dua minggu kemudian dapat informasi hasil kesehatannya fit. Setelah itu disuruh
ke penampungan lagi. Setelah 3 hari di penampungan kemudian difasilitasi
pembuatan paspor di Imigrasi Sukabumi. Ia bersama puluhan calon TKI lainnya
yang diangkut dengan tiga mobil Elf.
Pulang dari Sukabumi, PT HKN menawari job baru di perhotelan, kemudian
menseleksi kurang lebih 100 calon TKI yang ada. Ia salah satu dari 10 orang yang
terpilih.
10 orang yang terpilih harus belajar bahasa inggris dan perhotelan selama 3 bulan di
kelas khusus di lokasi penampungan. Trainernya adalah calon TKI juga, yang
punya pengalaman bekerja di hotel.
Maret 2016
Razia TKI di Bandara Soetta 4
Razia TKI di Bandara Soetta 4. Sumber: Tempo.co
Setelah selesai belajar, Abu Suud Direktur Agency ARCO Arab Saudi langsung
menginterview 10 orang tersebut. Ia juga merekam proses interview tersebut. Usai
interview, dia menjanjikan akan mempekerjakannya di hotel sebagai.
Ia bersama calon TKI lainnya dibawa ke Bandara Soetta untuk penerbangan ke
Arab Saudi, tanpa ada Pembekalan Akhir Penempatan (PAP). Sesampai di bandara
ada razia oleh Ditpamwas BNP2TKI, kemudian diamankan disalah satu kantor di
Tangerang, untuk menunggu giliran dipulangkan. Sekitar pukul 22;00 malam ia
bersama puluhan Calon TKI lainnya dipulangkan menggunakan mobil elf.
Dua hari kemudian, ia ditelpon dan dibujuk oleh staf PT HKN bernama Aceng
untuk melanjutkan proses penempatan ke Arab Saudi. Kemudian dibawa oleh
Wawa bersama kurang lebih 5 orang lainnya dengan menggunakan Avanza ke
Penamppugan PT HKN.
April 2016
Razia TKI di Bandara Soetta 5Setelah 12 hari menunggu di penampungan, Senin
(25 april 2016) sekitar pukul 04:00 pagi dibawa ke Bandara Soetta bersama 15
orang lainnya. Jalurnya penerbangan melalui Dubai dan dilanjut ke Riyadh rab
Saudi.
Sesampai di Riyadh semua calon TKI ditampung di perumahan berlantai 3, satu plat
ada 4 kamar, 1 kamar dihuni 5 orang. Fasilitasnya ada ranjang tingkat dua untuk
tidur, sarapan pagi dan makan malam, dan ada pengarah dari perwakilan PT HKN
bernama Marjuki. Ia berada di penampungan Agency selama 2 minggu.
Pilihan Paket Kontrak Kerja

Pada saat di penampungan, ia mengetahui cara kerja pemasaran Agency ARCO,
calon majikan diberikan tawaran dalam bentuk paket kontrak sesuai dengan
kemampuannya. Ada paket 3 bulan, 6 bulan, 1 dan 2 tahun. Penawaran disampaikan
melalui media online kepada calon majikan. Besaran gaji TKI yaitu 3000 Riyal,
separuh untuk TKI separuhnya untuk Agency.
Ia kemudian dijemput oleh majikan bernama Hasan, sesampai dirumahnya, ternyata
dipekerjakan sebagai PRT. Ia sangat terpukul karena telah ditipu. Setiap hari ia
harus bekerja dari jam 8 sampai jam 12 malam, kalau ada tamu sampai jam 2 atau
jam 3 dini hari. Hampir semua pekerjaan rumah tangga dikerjakannya seperti
ngepel, nyapu, bersih-bersih perabotan dapur, mencuci pakaian, nyetrika,
membuatkan minuman dan membantu masak.
Tidak kuat dengan kondisi kerja itu, ia sempat bertanya dan protes kepada Hasan,
kenapa tidak mempekerjakannya di perhotelan sebagaimana dijanjikan oleh PJTKI.
Lalu Hasan menghubungi Agency Arco untuk klarifikasi. Tetapi Agency Arco
mengatakan tidak ada job untuk perhotelan.
Menjatuhkan Diri Dari Lantai II.
Agustus 2016.
nurhalimah2Di Shelter Ruhama, ia baru merasakan kakinya sangat sakit akibat
menjatuhkan dari lantai II. Berikutnya pada tanggal 29/8/2016 dimediasi Atase
Ketenagakerjaan dengan kesepakatan Agency Arco harus memulangkan, sementara
biaya ditanggung Nurhalimah sebesar 1500 Riyal, sisanya dari Arco.
3 September 2016.
Ia dipulangkan dari Riyadh, transit di Jeddah, delay selama 2 jam, kemudian tiba di
Bandara Soetta pada tanggal 4 September 2016 sekitar pukul 12 siang.
Dugaan Pelanggaran
Serikat Buruh Migran Indonesia menilai ada banyak dugaan pelanggaran yang di
lakukan oleh PT HKN dalam proses penempatan TKI yang diberangkatkannya,
antara lain:
Direkrut oleh calo
Tidak menandatangani perjanjian penempatan di Disnaker Kabupaten Karawang
Tidak memfasilitasi Uji Kompetensi Kerja
Tidak memfasilitasi Pembekalan Akhir Penempatan
PPTKIS tidak melaporkan kepada Perwakilan RI di negara tujuan
Pekerjaan tidak sesuai dengan yang dijanjikan
Melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260/2015, dengan modus
penempatan formal.
<hr>
2017
20170123 Moratorium TKI Bukan Solusi Perlindungan
2022-12-28 11:00:40 AM
https://migrantcare.net/2017/01/moratorium-tki-bukan-solusi-perlindungan/
Moratorium TKI Bukan Solusi Perlindungan - Migrant CARE
Penulis Mike Verawati -23 Januari 2017
Indonesia sampai kini masih terus berkubang dalam masalah Tenaga Kerja
Indonesia (TKI), khususnya pekerja migran sektor domestik atau Pekerja Rumah
Tangga (PRT) migran. Data yang dihimpun Migrant CARE dari berbagai sumber,
pada akhir Tahun 2014 ada sekitar 1.503 kasus pelanggaran Hak yang dialami oleh
PRT migran diluar negeri, seperti upah yang tidak dibayarkan, eksploitasi,
kekerasan fisik, psikis sampai dengan seksual. Bentuk-bentuk pelanggaran ini kerap
dialami PRT migran terutama negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi.
Permasalahan yang jauh lebih pelik lagi di negara-negara Timur Tengah ini cukup
besar jumlah PRT migran yang dihukum mati. Tahun 2015 tercatat 281 orang
terancam hukuman mati, 59 sudah dijatuhi hukuman mati, dan 219 sedang dalam
proses dan 2 orang dieksekusi mati, yaitu Siti Zaenab dan Karni.
Peristiwa eksekusi mati dua PRT migran di Arab Saudi akhirnya membuat
Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan moratorium penghentian
pengiriman TKI khususnya PRT migran ke 21 negara di Timur Tengah yang mulai
diberlakukan pada 1 Juli 2015 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260
Tahun 2015. Sebelumnya Pemerintah juga telah mengeluarkan moratorium yang
sama untuk Malaysia (2009) dan Saudi Arabia (2011) atas pertimbangan yang
sama, dikarenakan banyaknya jumlah kasus kekerasan yang dialami TKI di negara
penempatan, Sehingga moratorium dikeluarkan untuk tujuan melakukan
perlindungan TKI di negara-negara yang kerap bermasalah, merendahkan
kemanusiaan dan martabat Indonesia di dunia Internasional.
Namun dalam implementasinya moratorium ini “sebatas pernyataan di atas kertas
saja”. Tim peneliti Migrant CARE dalam riset akses komunikasi perempuan PRT
migran, menemukan fakta bahwa sejak moratorium diberlakukan ternyata masih
cukup banyak PRT migran yang berangkat ke negara-negara Timur Tengah untuk
bekerja. Sejak Maret 2015 sampai dengan Mei 206 tim peneliti melakukan proses
wawancara di Bandara Soekarno Hatta. Jumlah sementara 2.644 PRT migran yang
diwawancara ditemukan 1.020 PRT migran statusnya berangkat baru dan 1.624
adalah PRT migran dengan status Re-Entry atau bekerja kembali setelah cuti.
Negara tujuan mereka yang paling besar ke Saudi Arabia, Uni Emirat Arab,
Bahrain, Oman, Qatar ,Kuwait, dan sejumlah lainnya tujuan ke Malaysia.
Hasil temuan sementara Migrant CARE juga telah dilaunching di Jakarta pada
Kamis, 16 Juni 2016 yang lalu bertepatan dengan Memperingati Hari Pekerja
Rumah Tangga Internasional juga menemukan fakta-fakta yang menunjukkan
bahwa kebijakan ini lemah dalam hal pengawasan dan komitmen awal Pemerintah
yang bertujuan untuk melindungi dan memperbaiki nasib TKI. Dalam proses-proses
mengumpulan data di Soekarno Hatta tim peneliti juga menemu-kenali modus
keberangkatan PRT migran tersebut melalui agen atau Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang mendampingi PRT migran yang
akan berangkat ke negara-negara Timur Tengah dengan dalih perjalanan umroh,
ziarah, mengunjungi saudara, transit, menyamarkan penampilan. Walaupun dalam
konfirmasi agen atau PPTKIS juga mengakui sudah mengetahui bahwa moratorium
telah diberlakukan dengan mengemukakan alasan karena tingginya permintaan dari
negara-negara Timur Tengah akan PRT migran asal Indonesia.
Berdasarkan jumlah yang diperoleh tim peneliti, maka muncul dugaan bahwa
jumlah ini bisa jadi jauh lebih besar dari temuan Migrant CARE, karena
keberangkatan PRT migran juga dilakukan di Bandara-Bandara Internasional
lainnya selain Bandara Soekarno Hatta seperti; Medan, Surabaya, Yogyakarta,
Batam, Lombok, dan lainnya. Dalam dokumentasi visual Migrant CARE juga
menguat bahwa moratorium ini bukan merupakan upaya serius pemerintah untuk
benar-benar melakukan upaya pembenahan migrasi yang standart, karena prosedur
keberangkatan yang dikelola oleh agen atau PPTKIS juga banyak menabrak
prosedur pemberangkatan keluar negeri seperti tidak dilakukannya pemeriksaan
passport, dan dokumen-dokumen sebagaimana syarat atau prosedur baku
melakukan perjalanan keluar negeri.
Sulitnya akses komunikasi yang dialami PRT migran juga menjadi isu krusial yang
ditemukan dan dikaji oleh Migrant CARE. PRT Migran Indonesia rata-rata
mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi baik dengan keluarga di
kampung maupun rekan-rekan sesama PRT migran. Melalui program advokasi
berbasis teknologi yang didukung oleh HIVOS telah terhimpun beberapa nomor
telepon selular PRT migran yang didaftarkan juga melalui persetujuan/consent dari
PRT migran yang akan berangkat bekerja. Program ini menggunakan sistem
komunikasi dengan menggunakan Short Message Service (SMS) dengan
pengiriman pesan seperti informasi-informasi penting terkait proses bermigrasi, dan
media pengaduan jika mereka mengalami permasalahan ditempat kerja.
Tetapi metode sistem komunikasi ini tidak cukup efektif, dikarenakan PRT migran
yang telah memberikan nomor kontak terkendala dengan waktu kerja yang sangat
ketat, kebanyakan majikan tidak mengijinkan mereka membawa telepon. Dari 248
nomor telepon yang sudah terdaftar sampai dengan Bulan Februari 2016, 23 nomor
merespon, 40 nomor dijawab langsung oleh majikan, dan sisanya tidak aktif atau
tidak merespon. Situasi ini membuat Migrant CARE berefleksi bahwa sistem di
negara-negara Timur Tengah yang sangat tertutup juga mempengaruhi secara
langsung terhadap sistem komunikasi ini. Hal ini menyebabkan PRT migran
terisolasi, sehingga mereka tidak bisa segera mendapatkan pertolongan jika mereka
mengalami kekerasan, penyiksaan, dan berbagai hal buruk yang terjadi
dirumah-rumah majikan mereka. Ini senada dengan jenis pengaduan yang kerap
dilaporkan oleh keluarga buruh migran kepada Migrant CARE yaitu kehilangan
kontak dengan PRT migran.
Untuk itu Migrant CARE kembali mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi
menyeluruh mengenai pemberlakukan moratorium ini, dimulai dari dasar
pertimbangan moratorium penghentian pengiriman PRT migran agar tidak menjadi
kebijakan “pemadam kebakaran” semata. Sebelum kebijakan moratorium ini
dikeluarkan baiknya pemerintah juga mempunyai strategi alternatif penyediaan
lapangan pekerjaan dan program-program penguatan ekonomi rakyat kecil di desa,
ketika bekerja keluar negeri dilarang. Karena kebijakan penghentian ini juga
sejatinya melangggar melanggar hak warga negara untuk memperoleh kehidupan
yang layak dan berkualitas. Moratorium ini tidak akan menjawab permasalahan
pekerja migran Indonesia selama pemerintah tidak benar-benar meletakkan tujuan
perlindungan yang berpihak pada pekerja sektor domestik. Selama kebijakan
perlindungan pekerja migran masih lebih berat pada tujuan keuntungan dan bisnis,
maka selamanya nasib PRT migran akan terus terpuruk.
Ketimbang mengeluarkan kebijakan moratorium, alangkah baiknya pemerintah
Indonesia mulai membuat peta jalan untuk membangun mekanisme bermigrasi
yang aman bagi siapa saja, sehingga bekerja di luar negeri sebagai hak setiap orang
bukanlah lagi menjadi problem yang selalu menghantui negara ini. Jika negara ini
malu karena warganya yang miskin banyak memutuskan keluar negeri untuk
bekerja sebagai PRT, maka negara harusnya mulai melakukan kerja-kerja
pengentasan kemiskinan serius dan berpihak pada masyarakat yang lemah dan

miskin. Moratorium juga jangan hanya sebatas gertak sambal yang diberikan
kepada negara-negara yang selama ini membutuhkan pekerja migran Indonesia,
tetapi perlu dibarengi dengan upaya politik diplomasi yang kuat agar negara-negara
penempatan juga memiliki tanggungjawab yang setara untuk bertanggungjawab
melindungi pekerja Indonesia.
<hr>
20170405 TKI disekap di Arab Saudi, kebijakan moratorium 'kebobolan'
2022-12-28 10:20:05 AM
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39487767
TKI disekap di Arab Saudi, kebijakan moratorium 'kebobolan' - BBC News
Indonesia
5 April 2017
PACIFIC PRESS
Tenaga kerja wanita tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada November 2015. Lebih
dari 450 TKI dipulangkan akibat tak terdaftar di Arab Saudi kala itu.
Terungkapnya dugaan kasus penyekapan sekitar 300 orang TKI di Arab Saudi
membuktikan bahwa kebijakan moratorium penempatan TKI sektor informal ke
negara itu tidak dibarengi pengawasan yang ketat, kata LSM Migrant Care.
Akibatnya, pengiriman tenaga kerja sektor informal tetap mengalir secara ilegal ke
Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.
"Kadang-kadang kita bilang moratorium (penghentian sementara penempatan TKI),
tapi kita kemudian tidak mempunyai alat agar moratorium itu jalan. Tidak ada
monitoring terhadap PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) atau semua
pihak yang terlibat proses penempatan ini," kata Direktur Eksekutif Migrant Care,
Wahyu Susilo kepada BBC Indonesia, Selasa (04/04).
Selain keterlibatan sejumlah PPTKIS yang melanggar peraturan, Wahyu menyebut
kelemahan pengawasan itu berada di jajaran Keimigrasian, yaitu saat pembuatan
paspor dan di bandar udara.
"Karena mereka merupakan palang pintu terakhir warga negara Indonesia yang mau
keluar indonesia," kata Wahyu.
Survei Migrant Care mengungkapkan, sekitar 2.000 orang pekerja informal telah
berangkat ke Timur Tengah selama 2015-2016, walaupun pemerintah Indonesia
telah mengeluarkan moratorium ke negara-negara Teluk.
Survei dilakukan di Bandar udara Soekarno Hatta selama jam kerja, antara pukul
delapan pagi hingga lima sore.
Moratorium penempatan TKI migran ke Arab Saudi dan sejumlah negara di Timur
Tengah diambil oleh pemerintah Indonesia sejak 2015 setelah muncul protes
masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa TKI di Arab Saudi dan
negara tersebut tidak bisa memberikan jaminan keselamatan mereka.
Kemenlu: Residu persoalan TKI yang unprocedural
Sementara, Kementerian Luar negeri Indonesia telah membenarkan adanya kasus
dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap sekitar 300 TKI dan saat ini berupaya
memulangkannya secara bergiliran.
"Yang jelas KJRI sudah lakukan action baik pada pemerintah ataupun otoritas
setempat dengan perusahaannya," kata Menteri Luar Negeri Reto Marsudi, Senin
(03/04)
BBC INDONESIA
Menlu Retno Marsudi membenarkan adanya kasus penyekapan dan penyiksaan
terhadap sekitar 300 TKI dan saat ini berupaya memulangkannya secara bergiliran
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, para
TKI yang diduga disekap dan sebagian disiksa itu adalah TKI yang berangkat ke
Arab Saudi dengan tidak melalui prosedur resmi.
"Ini adalah residu persoalan TKI yang unprocedural (tidak melalui prosedur resmi)
yang muncul belakangan ini sehingga kita tidak bisa pantau keberadaan mereka,"
kata Lalu Muhammad Iqbal kepada wartawan, Jumat lalu.
"Kita tahu keberadaan mereka setelah ada permasalahan," tambahnya.
Di mana disekap?
Sejauh ini tidak diungkapkan siapa yang melakukan penyekapan, tetapi Kemenlu
menyatakan telah bekerja sama dengan aparat hukum Arab Saudi yang menjanjikan
untuk mengusutnya.
"Upaya kita untuk menyelesaikan masalah ini mendapat dukungan penuh dari
aparat keamanan dari Arab Saudi," ungkap Iqbal.
Ditanya di mana di mana para TKI itu disekap, Iqbal mengatakan, "Sudah kita
ketahui perusahaannya, tapi di mana tempat pembuangan dan sebagainya, detailnya
belum kita ketahui."
PACIFIC PRESS
Survei Migrant Care mengungkapkan, sekitar 2,000 orang pekerja informal telah
berangkat ke Timur Tengah selama 2015-2016, walaupun ada moratorium.
"Lokasi penampungan resminya kita sudah tahu, tapi belum tentu sama dengan
penampungan tidak resminya ini," jelasnya lebih lanjut. Sebagian besar TKI yang
disekap diketahui berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Selain kelemahan di jajaran keimigrasian dan pengawasan yang lemah terhadap
PPTKIS, Direktur eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, faktor lain
yang menyebabkan moratorium 'kebobolan' adalah lantaran kebijakan itu hanya
berjalan sepihak.
Indonesia memang telah menunda pengiriman TKI informal ke Arab Saudi dan
beberapa negara Timur Tengah, tetapi negara-negara tujuan itu masih dapat
mengeluarkan visa kerja.
"Harusnya moratorium itu diperjuangkan oleh kedua belah pihak. Artinya dua pihak
tidak melayani untuk mengeluarkan visa kerja," kata Wahyu.
<hr>
20170922 Moratorium TKI Dianggap Belum Pantas Dicabut
2022-12-28 10:07:54 AM
https://nasional.republika.co.id/berita/owodqc359/moratorium-tki-dianggap-belum
-pantas-dicabut
Moratorium TKI Dianggap Belum Pantas Dicabut | Republika Online
Jumat 22 Sep 2017 16:44 WIB
Rep: Amri Amrullah/ Red: Winda Destiana Putri
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pencabutan moratorium tenaga kerja
Indonesia (TKI) ke Timur Tengah oleh Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dinilai percuma. Sebab,
pengelolaannya masih berantakan.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, selama ini program
yang dilakukan BNP2TKI untuk membenahi tata kelola TKI belum berhasil. "Harus
ada evaluasi menyeluruh dari tata kelola penempatan TKI di Timur Tengah. Audit
kinerja terhadap BNP2TKI," kata Wahyu dalam keterangannya, Jumat (22/9).
Apalagi, Wahyu menambahkan, selama ini BNP2TKI masih setengah hati
mengevaluasi perusahaan penyalur TKI alias Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Swasta (PPTKIS). Padahal, menurut catatannya, banyak perusahaan
tersebut yang masih melanggar aturan tentang penempatan TKI.
"Harus tegas mengaudit kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta (PPTKIS). Selama ini belum ada pernyataan resmi BNP2TKI tentang
PPTKIS," ujar Wahyu. Selain itu, Wahyu juga menyoroti masalah perlindungan
TKI di luar negeri.
Kekuatan diplomasi yang dilakukan pemerintah belum cukup kuat memberikan
perlindungan bagi TKI. Menurut dia, kinerja kualitas diplomasi perlindungan TKI
juga harus diaudit.
Wahyu mengakui memang moratorium tersebut harus dibuka. Namun, akan lebih
baik pengelolaannya diperbaiki terlebih dahulu. Pada 2015, Bank Dunia mencatat
sumbangan remintasi TKI mencapai 10,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 140
triliun.
Sebelumnya, BNP2TKI memperkirakan ada 30 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI)
ilegal yang berhasil lolos ke luar negeri tiap tahun. Akibatnya, banyak masalah yang
ditimbulkan TKI ilegal itu.
"Pasca-moratorium terbuka, ternyata impact-nya malah banyak TKI ilegal yang
terkirim dan menimbulkan masalah. Data imigrasi yang terkirim sampai saat ini
sekitar 2.600 tenaga kerja per bulan. Jadi diperkirakan 30 ribu orang yang tidak
tercatat oleh negara alias ilegal per tahunnya," kata Kepala BNP2TKI Nusron
Wahid.
<hr>
20171222 Menimbang Moratorium Pengiriman TKI
2022-12-28 09:48:15 AM
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/menimbang-moratorium-pengiriman-tki/
Menimbang Moratorium Pengiriman TKI - PinterPolitik.com
Written by H33

Friday, December 22, 2017 11:05
Unjuk rasa TKI. (Foto: metrotvnews.com)
Pemerintah berencana melakukan uji coba pengiriman TKI ke Arab Saudi. Langkah
ini bisa jadi awal pencabutan moratorium pengiriman TKI.
[dropcap]P[/dropcap]emerintah dikabarkan berencana untuk melakukan uji coba
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi kembali. Pemerintah
melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tengah memantau kemungkinan
ini untuk dilakukan tahun depan.
Jika terlaksana, maka kebijakan tersebut bisa saja menjadi penanda berakhirnya
moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Sebagaimana diketahui, pemerintah
telah menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi sejak tahun 2011. Moratorium
ini berlaku bagi TKI yang bekerja di sektor domestik atau sebagai asisten rumah
tangga (ART).
Rencana pemerintah ini menimbulkan tanda tanya, sebab Arab Saudi selama ini
kerapkali menjadi “neraka” bagi TKI yang bekerja di sektor domestik. Jika
pemerintah benar-benar akan mencabut moratorium tersebut, maka di masa datang,
konsekuensinya kemungkinan akan kembali berhadapan dengan kasus TKI yang
disiksa di negeri orang.
Meski para TKI kerap mengalami penganiayaan dan penderitaan, namun Arab
Saudi nampaknya masih menjadi destinasi favorit bagi para pencari kerja di negeri
orang. Perlu diakui pula, kalau ada keuntungan yang diraup negara apabila kembali
mengirimkan TKI ke negeri tersebut. Jadi, masih perlukah moratorium pengiriman
TKI itu dipertahankan?
Rencana Uji Coba
Duta besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah
Al-Shuaibi dalam suatu kesempatan, pernah meminta pada pemerintah agar
moratorium pengiriman TKI dicabut. Ia menyebut kebijakan tersebut merugikan
bagi kedua negara.
Sejalan dengan permintaan tersebut, Kemenaker kini juga dikabarkan tengah
mempertimbangkan untuk melakukan uji coba pengiriman TKI ke Arab Saudi pada
2018 mendatang. Pemerintah memperkirakan, uji coba tersebut dapat dilaksanakan
antara Maret atau Agustus tahun depan.
Kementerian Ketenagakerjaan RI
@KemnakerRI
Menaker @hanifdhakiri menerima Dubes RI u/ Saudi Arabia membahas ttg TKI &
persiapan kunjungan Raja Saudi di sektor ketenagakerjaan (24/2).
3:37 PM · Feb 24, 2017
Pemerintah menyebut bahwa uji coba tersebut tidak melanggar Permenaker tahun
2015 tentang moratorium pengiriman tenaga domestik ke Arab Saudi dan negara
Timur Tengah lainnya. Ada sejumlah perbedaan antara pengiriman TKI di era
sebelumnya dengan uji coba tersebut, karena Pemerintah akan menerapkan
berbagai batasan dalam pengiriman TKI nantinya.
Kabarnya, jumlah pekerja yang dikirim akan dibatasi, yaitu berkisar 200 sampai
300 orang saja. Pemerintah juga akan menyeleksi ketat para pekerja tersebut. Selain
itu, jenis pekerjaan para TKI juga akan dibatasi. Nantinya, pekerja Indonesia tidak
diperbolehkan melakukan banyak pekerjaan, walau dalam sektor domestik
sekalipun. Batasan ini untuk mencegah terjadinya perbudakan.
Kota tujuan pengiriman TKI pun dibatasi, yaitu hanya boleh disalurkan ke
daerah-daerah yang sudah dianggap modern saja. Sehingga, nantinya uji coba
pengiriman akan lebih difokuskan pada Kota Jeddah dan Riyadh, karena
masyarakatnya dianggap sudah berpikiran lebih modern.
Nantinya, Kemenaker juga akan memberlakukan sistem baru yang diharapkan
dapat meningkatkan perlindungan TKI di Arab Saudi, yaitu One Channel System
dengan bekerjasama dengan Kemenaker Arab Saudi.
Melalui sistem ini, calon TKI dapat mengetahui latar belakang calon pemberi kerja
nantinya. Sistem ini juga memungkinkan Pemerintah melakukan evaluasi. Jika ada
tanda-tanda penyiksaan atau gaji yang ditahan, maka TKI dapat segera ditarik
pulang ke tanah air.
Pelaksanaan Moratorium
Gagasan moratorium pengiriman TKI terjadi ketika kasus kekerasan terhadap
pahlawan devisa tersebut menyeruak. Moratorium pertama kali dilakukan pada
tahun 2011. Negeri padang pasir tersebut memang dikenal kerap melakukan
kekerasan pada pekerja domestik asal Indonesia.
Pasca moratorium berlaku, jumlah TKI yang terdaftar mengalami penyusutan
signifikan. Pada tahun 2011, jumlah pengiriman mencapai 137 ribu orang. Pada
tahun 2017 angka ini susut hingga hanya 2000-an saja.
https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2017/12/Pasca-Moratorium-Pe
ngiriman-TKI-ke-Timur-Tengah.jpg
Menimbang Moratorium Pengiriman TKI
Jika dilihat dari data, Arab Saudi memang mulai ditinggalkan sebagai destinasi bagi
TKI. Posisi nomor satu ditempati Malaysia dengan 31.779 orang terdaftar sebagai
TKI. Arab Saudi sendiri hanya menduduki posisi keenam di bawah Taiwan, Hong
Kong, Singapura, dan Brunei Darusssalam.
TKI merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Pendapatan
dari sektor ini menduduki nomor dua di bawah sektor Migas. Diketahui bahwa
sebelum moratorium, sumbangan devisa dari TKI berjumlah Rp 100 triliun.
Apabila Indonesia mengirim kembali TKI-nya ke Arab Saudi, maka ada potensi
penambahan devisa dari sektor ini. Diketahui bahwa remitansi yang berasal dari
Arab Saudi tergolong tinggi. Total remitansi dari negeri padang pasir ini mencapai
Rp 36,9 triliun dari total remitansi TKI. Jumlah ini adalah yang tertinggi dan
mengalahkan remitansi dari negara-negara lain seperti Malaysia, Taiwan, atau
Hong Kong.
Meski begitu, perlu diakui bahwa sumbangan devisa dari TKI pasca moratorium
tidak mengalami penurunan. Dari segi jumlah, angka tersebut justru mengalami
pertumbuhan. Pada tahun 2011, devisa dari TKI mencapai Rp 92,3 triliun. Angka
ini mengalami pertumbuhan hingga mencapai Rp 152 triliun di tahun 2016.
BP2MI
@bp2mi_ri
4. Negara penempatan TKI dgn pengaduan masuk terbesar kedua adl Saudi Arabia
yaitu sebanyak 836, dan terbesar di bulan Mei sebanyak 128,
8:26 AM · Oct 23, 2016
Saat moratorium berlaku, banyak agen penyalur tenaga kerja yang berusaha
mengakali peraturan pengiriman TKI tersebut. Banyak agen yang tetap nekat
mengirim TKI melalui beragam modus. Hal ini membuat negara sulit melakukan
perlindungan terhadap TKI di negeri lain.
Berdasarkan survei Migrant Care, sepanjang 2015-2016, ada sekitar 2.000 pekerja
informal yang berangkat ke negara Timur Tengah. Angka ini baru dari survei yang
dilakukan oleh Migrant Care di Bandara Soekarno-Hatta. Ada kemungkinan besar
terdapat lebih banyak TKI ilegal yang luput dari survei tersebut.
Pada tahun April 2017 lalu, terungkap kasus penyekapan 300 TKI di Arab Saudi.
TKI yang disekap dan disiksa tersebut adalah TKI ilegal. Status ilegal ini membuat
pemerintah kesulitan melakukan perlindungan. Kondisi ini menjadi bukti bahwa
moratorium ternyata tidak mencegah terjadinya pengiriman TKI secara ilegal.
Pencabutan Moratorium
Berdasarkan data jumlah devisa dan adanya korban penyiksaan, dapat dikatakan
bahwa moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi dan negara-negara Timur
Tengah lainnya berjalan tidak efektif. Nyatanya devisa Indonesia dari TKI tetap
mengalami pertumbuhan semasa moratorium. Penyiksaan terhadap TKI juga masih
belum dapat dihentikan sepenuhnya.
Dapat dikatakan bahwa dengan atau tanpa moratorium, perlindungan TKI di luar
negeri tidak mengalami perubahan. Sangat wajar jika banyak pihak mengatakan
kebijakan moratorium adalah kebijakan emosional pemerintah dalam menghadapi
krisis perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Jika memang uji coba pengiriman
TKI ke Arab Saudi berujung pencabutan moratorium, maka ada solusi lain yang
dapat menjadi alternatif daripada sekedar melarang pengiriman TKI.
Migrant CARE
@migrantcare
Simak tulisan menarik ini yang coba menjelaskan bahwa kebijakan moratorium
TKI, bukanlah sebuah solusi perlindungan.
https://goo.gl/Cm4W46
6:15 PM · Jan 23, 2017
Negara pada dasarnya tidak memiliki hak untuk membatasi warga negaranya untuk
mendapat penghidupan yang lebih baik. Jika penghidupan yang baik tersebut harus
ditempuh dengan merantau ke Timur Tengah, maka negara tidak berhak melarang
warganya dan justru harus melindungi mereka.

Saat ini, pergi ke Arab Saudi atau Timur Tengah bagi sebagian orang adalah hal
yang tidak terhindarkan. Problem kemiskinan di daerah asal dan minimnya
lapangan kerja, menjadi akar dari kondisi ini. Bak gayung bersambut, permintaan
dari negara-negara di daerah Asia Barat tersebut juga tergolong sangat tinggi.
Idealnya, pengiriman TKI dilakukan secara langsung antara pemerintah dengan
pemerintah (government to government). Saat ini pengiriman TKI ke negara-negara
Teluk masih didominasi agen atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta (PPTKIS). Jika ini terus dilakukan, maka perlindungan pemerintah terhadap
TKI tergolong minim.
Anis Hidayah
@anishidayah
Migrasi tenaga kerja sjak orde baru tlh mnjd industri & mnempatkan TKI sbg
komoditi dmn swasta monopoli. Yuuk jdkn #pptkissbgmantan
11:01 AM · Mar 26, 2016
Agen-agen ini kerap mengirim TKI ilegal dengan berbagai siasat. Ada yang
memalsukan visa kerja dengan visa umroh atau visa kunjungan, memalsukan
identitas, dan beragam siasat lain.
Sistem government to government dapat memberi jaminan perlindungan TKI yang
lebih baik. Sistem ini melibatkan perjanjian langsung antara Menaker Indonesia
dengan Menaker negara tujuan. Saat ini, sistem tersebut telah berjalan untuk
pengiriman TKI ke negara seperti Jepang dan Korea Selatan.
Jika rencana pemerintah untuk menganut one channel system nanti berjalan dengan
baik, maka sistem government to government ini sudah dapat diwujudkan.
Pemerintah tinggal melanjutkannya jika moratorium benar-benar dihapus.
Strategi jangka panjang dari krisis TKI tentu adalah dengan mengentaskan
kemiskinan. Pembangunan yang tidak sentralistik amat penting agar lapangan kerja
dapat meluas hingga ke pelosok negeri. (H33)
<hr>
2018
20180208 Menaker Berlakukan Moratorium Penempatan TKI di 19 Negara
Timur Tengah
2022-12-28 10:26:21 AM
https://kumparan.com/kumparannews/menaker-berlakukan-moratorium-penempat
an-tki-di-19-negara-timur-tengah/full
Menaker Berlakukan Moratorium Penempatan TKI di 19 Negara Timur Tengah |
kumparan.com
8 Februari 2018 0:02
Raker Kebijakan Moratorium Penempatan TKI (Foto: Kementerian
Ketenagakerjaan RI)
Komisi IX DPR menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan
Hanif Dhakiri. Raker kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul
Bachri.
Dalam raker ini, Menteri Hanif menyampaikan dua hal terkait masalah Tenaga
Kerja Indonesia (TKI). Dua masalah tersebut adalah moratorium penempatan TKI
di luar negeri dan perpanjangan MoU penempatan TKI yang telah habis masa
berlakunya.
Hanif menjelaskan, moratorium dilakukan karena mempertimbangkan beberapa
hal. Pertama, belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan
TKI di negara penempatan.
"Kedua, belum adanya mekanisme penyelesaian masalah TKI di negara
penempatan. Ketiga, semakin banyak kasus TKI yang terjadi di negara
penempatan," kata Hanif dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/2).
Hanif menjelaskan pemberlakukan moratorium TKI sesuai amanat Pasal 31 UU
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Dalam pasal tersebut disebutkan,
penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke negara tujuan penempatan yang telah
memiliki peraturan perundangan yang melindungi tenaga kerja asing, perjanjian
bilateral, dan jaminan sosial.
Hanif mengatakan ada 19 negara yang terkena moratorium TKI merupakan negara
Timur Tengah. Yakni Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Libya,
Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, Palestina, Suriah, Tunisia, Uni
Emirat Arab (UEA), Yaman, dan Yordania.
"Tujuan pemberlakukan moratorium adalah perbaikan tata kelola perlindungan
TKI, mendorong negara tujuan seperti di Timur Tengah untuk memperbaiki aturan
atau tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja asing dan memiliki
mekanisme penyelesaian masalah TKI,” pungkas Hanif.
<hr>
20180208 Menaker Jelaskan Moratorium Penempatan TKI ke Timur Tengah
2022-12-28 09:23:56 AM
https://www.liputan6.com/news/read/3268392/menaker-jelaskan-moratorium-pene
mpatan-tki-ke-timur-tengah
Menaker Jelaskan Moratorium Penempatan TKI ke Timur Tengah - News
Liputan6.com
Cahyu
08 Feb 2018, 13:27 WIB
Ini Penjelasan Menaker Tentang Moratorium Penempatan Pekerja Migran Informal
ke Timur Tengah
Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, mengatakan,
kebijakan moratorium penempatan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia
sektor informal (pembantu rumah tangga) ke seluruh negara kawasan Timur
Tengah, merupakan bagian dari perlindungan pekerja migran dan perbaikan tata
kelola perlindungan pekerja migran. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja
dengan Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR,
Syamsul Bachri, Rabu (7/2/2018).
“Moratorium adalah bentuk dari melindungi pekerja migran Indonesia dari risiko di
negara tujuan,” ujar Hanif.
Ia menjelaskan, latar belakang dibuatnya moratorium adalah karena belum adanya
regulasi mengenai perlindungan pekerja migran di negara penempatan. Negara di
kawasan Timur Tengah belum memiliki mekanisme penyelesaian masalah pekerja
migran. Pemerintah Indonesia belum melihat adanya komitmen kuat dari
pemerintah negara–negara di Timur Tengah dalam memberikan perlindungan
kepada pekerja migran.
Merujuk pada tingginya kasus yang menimpa pekerja Indonesia di kawasan
tersebut, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Peratuan Menteri Nomor
260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
pada Pengguna Perseorangan. Inti dari peraturan tersebut adalah menghentikan
pengiriman pekerja migran, khususnya sektor pembantu rumah tangga di seluruh
negara Timur Tengah.
Negara yang dimaksud adalah Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak,
Lebanon, Libia, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, Palestina, Suriah,
Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.
Selama moratorium, pemerintah Indonesia terus mendorong negara di kawasan
tersebut untuk memperbaiki aturan/tata kelola penempatan dan perlindungan
pekerja migran, serta memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas jika terjadi
masalah yang menimpa pekerja migran Indonesia. Pemerintah juga melakukan
peninjauan nota kesepahaman (MoU) dengan negara tujuan penempatan.
Dalam rangka memperbaiki tata kelola perlindungan pekerja migran, pemerintah
Indonesia mengajak negara tujuan untuk membangun sistem penempatan dan
perlindungan melalui one channel system antara Indonesia dengan negara tujuan.
Indonesia juga menambah jumlah Atase Ketenagakerjaan di negara-negara yang
banyak menerima pekerja asal Indonesia. Semula hanya ada lima Atase
Ketenagakerjaan, kini menjadi 11.
Hanif mengatakan, pemberlakuan moratorium juga sesuai amanat pasal 31 UU
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang menyaatakan, penempatan
pekerja migran Indonesia hanya dapat dilakukan ke negara tujuan penempatan yang
telah memiliki peraturan perundangan yang melindungi tenaga kerja asing,
perjanjian bilateral, dan jaminan sosial.
<hr>
20180221 Malaysia Berharap Indonesia Tidak Moratorium TKI
2022-12-28 10:06:11 AM
https://tirto.id/malaysia-berharap-indonesia-tidak-moratorium-tki-cE9Y
Malaysia Berharap Indonesia Tidak Moratorium TKI
Penulis: Yantina Debora, tirto.id - 21 Feb 2018 20:01 WIB
(Ilustrasi) Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia berkumpul saat tiba di Kantor Dinas
Sosial Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu (13/12/2017) ANTARA FOTO/Reza
Novriandi
Menurut pemerintah Malaysia, moratorium bukanlah sebuah solusi yang tepat
untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan terhadap TKI.
tirto.id - Malaysia berharap pemerintah Indonesia tidak memberlakukan

moratorium pengiriman TKI ke negara tersebut menyusul kematian tragis pekerja
migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Adelina Jemira Sau (26).
Hal itu disampaikan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Seri Zahrain
Mohamed Hashim kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/2/2018). Dia menilai
moratorium bukanlah sebuah solusi yang tepat untuk mencegah terulangnya kasus
kekerasan terhadap TKI, tetapi akan menimbulkan masalah baru bagi kedua negara.
"Tanpa moratorium saja ada pekerja ilegal yang masuk ke Malaysia. Bisa
dibayangkan jika diberlakukan moratorium maka akan semakin banyak orang yang
masuk ke Malaysia lewat jalur-jalur ilegal," tuturnya.
Moratorium juga dinilai akan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara-negara
asal 1,7 juta pekerja asing di Malaysia, di mana 124.664 orang di antaranya adalah
pekerja rumah tangga yang berasal dari Indonesia.
"Kita harus realistis. Malaysia butuh pekerja asing, sementara Indonesia bisa
menyuplai tenaga kerja tersebut," ucap Dubes Zahrain.
Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi telah mengundang Menteri
Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk berkunjung ke Malaysia dan membahas
secara spesifik mengenai prosedur standar operasional (SOP) pengambilan,
penggajian, dan perlindungan pekerja migran Indonesia agar memiliki pekerjaan
yang aman, profesional, dan terhormat di Malaysia.
Kementerian ketenagakerjaan kedua negara juga akan mengadakan pertemuan di
Kuala Lumpur pada April mendatang, untuk mendiskusikan secara teknis rangka
mekanisme (MoU) baru terkait kerja sama pengambilan dan penggajian pekerja
migran Indonesia setelah MoU yang lama berakhir masa berlakunya pada 2016.
Dubes Zahrain menyatakan bahwa MoU baru tersebut harus bisa memberikan
perlindungan terhadap keselamatan dan hak-hak pekerja migran Indonesia, namun
di sisi lain juga harus menjaga kepentingan majikan yang seringkali tertipu oleh
pekerja migran.
"Dalam pertemuan terakhir antara kementerian tenaga kerja kedua negara pada
September 2017 sudah disepakati bahwa Malaysia dan Indonesia harus punya MoU
yang secara spesifik mengatur isu-isu tentang pekerja rumah tangga," tutur dia.
Berkaitan dengan kasus penyiksaan yang berujung pada kematian Adelina, Dubes
Zahrain memandangnya sebagai isu kemanusiaan, bukan isu kenegaraan sehingga
tidak tepat jika disikapi dengan tindakan unilateral seperti pemberlakuan
moratorium pengiriman TKI.
Di sisi lain, Menaker RI Hanif Dhakiri melihat kasus Adelina sebagai momentum
bagi pemerintah Malaysia untuk memperbaiki perlindungan terhadap pekerja
migran.
Pemerintah Malaysia, menurut Hanif, harus menunjukkan komitmen melakukan
perbaikan perlindungan terhadap pekerja migran secara menyeluruh.
Komitmen tersebut akan memperbaiki citra Malaysia dalam perlindungan pekerja
migran di mata internasional, khususnya ASEAN. Pasalnya, pada November 2017
seluruh pemimpin negara ASEAN telah menandatangani Kesepakatan
Perlindungan Buruh Migran (ASEAN Consensus on the Protection and Promotion
of the Rights of Migrant Workers).
Hanif menyatakan bahwa langkah moratorium baru akan dipertimbangkan
Indonesia jika Malaysia tidak segera memperbarui MoU penempatan pekerja
migran Indonesia.
(tirto.id - Sosial Budaya)
Sumber: antara
Penulis: Yantina Debora
Editor: Yantina Debora
<hr>
20180222 Malaysia minta Indonesia tidak lakukan moratorium TKI
2022-12-28 10:17:32 AM
https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/malaysia-minta-indonesia-tidak-lakukan-m
oratorium-tki-/1070203
Malaysia minta Indonesia tidak lakukan moratorium TKI
Dandy Koswaraputra |
22.02.2018
Dia menilai jika Indonesia memberlakukan moratorium atau memberhentikan
sementara pengiriman TKI maka akan menimbulkan banyak permasalahan.
Ilustrasi - TKI ilegal dari Malaysia tiba di bandara militer Halim Perdanakusuma di
Jakarta, pada 23 Desember 2014. (Jeftri Tarigan - Anadolu Agency)
Erric Permana
JAKARTA
Pemerintah Malaysia meminta Indonesia untuk membahas mekanisme atau aturan
baru untuk melindungi pekerja migran srta majikan agar mencegah kasus seperti
TKI Adelina kembali terjadi.
Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim
mengaku akan mengundang Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri ke Malaysia
untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia.
"Pertemuan itu untuk membahas lebih khusus terkait SOP untuk pengambilan,
penggajian, dan perlindungan pekerja," ujar Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim di
Kedubes Malaysia, Jakarta.
Menurut dia saat ini ada sekutar 126 ribu pekerja rumah tangga asal Indonesia di
Malaysia dan dia pun menginginkan adanya kesepakatan baru untuk melindungi
pekerja serta majikan.
"Kasus Adelina ini adalah kasus terpecil dan bukan mewakili keadaan Malaysia,"
tambah dia.
Dia menilai jika Indonesia memberlakukan moratorium atau memberhentikan
sementara pengiriman TKI maka akan menimbulkan banyak permasalahan.
"Dikhawatirkan moratorium akan menyebabkan maraknya praktik
memberangkatkan pekerja ilegal atau non prosedural," jelas dia.
Dia mengakui Malaysia masih membutuhkan pekerja Indonesia. Sementara
Indonesia masih membutuhkan Malaysia untuk menyalurkan tenaga kerjanya.
Sebelumnya, Adelina, 21 tahun, asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia,
ditemukan tak berdaya di emperan rumah majikannya pada Minggu, 11 Februari
2018.
Dia dipaksa tidur di emperan rumah majikan bersama anjing piaraan selama sebulan
belakangan dan tak diberi makan.Adelina sempat dirawat di RS Bukit Mertajam
hingga nyawanya tak tertolong.
Menanggapi hal itu Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana mengaku
akan meminta Presiden Joko Widodo memberlakukan moratorium pengiriman TKI.
Ini dilakukan untuk memanfaatkan perlindungan pekerja Indonesia.
<hr>
20180223 Polemik moratorium TKI antara Indonesia dan Malaysia
2022-12-28 09:17:35 AM
https://www.merdeka.com/dunia/polemik-moratorium-tki-antara-indonesia-dan-m
alaysia.html
Polemik moratorium TKI antara Indonesia dan Malaysia | merdeka.com
Polemik moratorium TKI antara Indonesia dan Malaysia
Jumat, 23 Februari 2018 07:11
Reporter : Pandasurya Wijaya, Ira Astiana, Fellyanda Suci Agiesta
Aksi lilin warga terkait moratorium TKI. ©2018 Merdeka.com
Merdeka.com - Kasus kematian tenaga kerja Indonesia asal Nusa Tenggara Timur
Adelina Lisao, di Malaysia menyulut kembali isu moratorium atau penghentian
pengiriman buruh migran.
Adelina, 21 tahun, meninggal setelah diperlakukan tidak manusiawi oleh
majikannya saat bekerja sebagai asisten rumah tangga. Adelina dipaksa tidur di
teras rumah bersama anjing dan mengalami penyiksaan hingga meninggal di
Rumah Sakit Bukit Mertajam 11 Februari lalu.
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana mengatakan harus ada yang
memutus mata rantai agar kejadian seperti dialami tenaga kerja asal Nusa Tenggara
Timur, Adelina, tak terjadi lagi. Terutama masalah yang terkait agen TKI di
Malaysia maupun di Indonesia.
"Mengenai Adelina, saya sudah ngomong sama pak presiden waktu itu, untuk
moratorium, presiden juga ingin moratorium, karena presiden juga sampaikan
kepada perdana menteri Malaysia. Saya juga ngomong sama wakil PM Malaysia
moratorium harus dijalankan. Kita hentikan tenaga kerja yang tidak (berizin)
terutama asisten rumah tangga, karena di Malaysia banyak TKI ilegal," kata Rusdi,
di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (15/2).
Rusdi juga menyampaikan beberapa hal untuk menghentikan kasus seperti yang
menimpa Adelina ini. Dia meminta majikan yang merekrut TKW ilegal juga ikut
dihukum.

Moratorium Pengiriman TKI

Recommended

Recommended

More Related Content

More from The1 Uploader

More from The1 Uploader (15)

Moratorium Pengiriman TKI