Bendahara memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara dengan tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana. Meskipun berada di bawah pejabat perbendaharaan lain, bendahara memiliki kewenangan untuk menolak tagihan yang tidak sesuai aturan untuk melindungi keuangan negara. Bendahara perlu dipahami peran independennya ini agar dapat bekerja tanpa intervens

1. 14/05/13 KPPN KPPN Jakarta I : Ada Apa Dengan Bendahara ???
www.kppn-jktsatu.web.id/cetak.php?id=94 1/3
KPPN KPPN Jakarta I | Kepuasan Anda Reputasi Kami
Rubrik : Berita Terkini
Ada Apa Dengan Bendahara ???
Publikasi: Rabu, 20 Maret 2013
Salah satu pejabat perbendaharaan yang
kerap dijadikan objek pemeriksaan adalah
Bendahara. Banyak orang yang mengaku
takut untuk menjadi bendahara, kenapa?
Sebenarnya siapa bendahara itu? Selaku
pejabat pastinya dia memiliki kewenangan,
dan anehnya banyak bendahara tidak
“bisa” atau tidak “mampu” menggunakan
kewenangannya itu. Padahal satu-satunya
pejabat perbendaharaan yang tidak boleh dirangkap oleh pejabat
perbendaharaan manapun adalah bendahara. Seistimewa apa sih
bendahara?
Secara umum bendahara terdiri dari bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran. Keberadaannya begitu istimewa betapa tidak
dalam setiap organisasi pemerintah ataupun non pemerintah
bendahara nyaris wajib ada kecuali organisasi yang tidak
membutuhkan fungsi bendahara. Bendahara identik dengan istilah
“tempat basah”, banyak orang yang ditunjuk jadi bendahara dan
berakhir di sel tahanan. Ironi ini terjadi kemungkinan bendaharawan
itu tidak paham dan atau mungkin tidak mampu menggunakan
kewenangannya. Seolah-olah bendaharawan adalah orang yang
mampu “dikendalikan” oleh pemilik kepentingan. Sejatinya para
bendaharawan adalah orang-orang terpilih yang memiliki
independensi dalam menatausahakan keuangan yang dikelolanya.
Dalam konteks APBN bendahara penerimaan identik dengan PNBP
(Penerimaan Negara Bukan Pajak) sedangkan bendahara pengeluaran
identik dengan UP (Uang Persediaan). Dalam bahasan kali ini, akan
lebih banyak membahas bendahara pengeluaran.
Dalam PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, yang dimaksud dengan bendahara pengeluaran adalah orang
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

2. 14/05/13 KPPN KPPN Jakarta I : Ada Apa Dengan Bendahara ???
www.kppn-jktsatu.web.id/cetak.php?id=94 2/3
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor / Satker
Kementerian Negara / Lembaga. Ada lima tupoksi seorang bendahara
pengeluaran yaitu menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan. Menerima,
menyimpan mungkin hal yang sudah umum dan tidak perlu banyak
pembahasan disini. Pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan
dilakukan setelah menguji tagihan-tagihan yang diajukan, dan berhak
menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan. Pengujian yang dilakukan oleh bendaharawan
meliputi kelengkapan berkas yang disertakan dalam permintaan
pembayaran, kebenaran atas hak tagih meliputi pihak penerima
pembayaran, nilai tagihan, kapan tagihan itu dibayarkan, dan menguji
ketersediaan dana. Bahkan bendahara melakukan pemeriksaan teknis
(uji fisik) antara yang disebutkan oleh penerima barang dan jasa
dengan dokumen perjanjian.
Pengujian fisik ini tidak diatur begitu detail dalam Peraturan
dimaksud, apakah bendaharawan turun kelapangan atau hanya sebatas
dokumennya. Namun jika boleh saya berpendapat disinilah salah satu
kewenangan bendahara. Salah satu tugas penting para pejabat
perbendaharaan adalah penyelamatan keuangan Negara. Jika
bendaharawan merasa perlu untuk melakukan pengecekan ke lapangan
dan tidak mengganggu kegiatannya sebagai bendahara maka sah-sah
saja. Pihak PPK dan penerima barang dan jasa harus mendukung
keinginan bendahara tersebut. Ragam pengujian yang dilakukan
bendahara semata-mata adalah untuk penyelamatan keuangan Negara
atas dasar itulah dia berhak menolak tagihan jika tidak memenuhi
persyaratan.
Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau
PPSPM, hal ini memberikan ruang independensi bagi seorang
bendaharawan. Pengujian yang dilakukan tidak boleh ada intervensi
dari pejabat manapun atau pihak manapun. Hal ini akan sangat
berbeda jika pengajuan tagihan sarat akan berbagai kepentingan akan
salah satu pihak. Pada kondisi seperti ini bendaharawan
diperbolehkan menunjukkan independensinya atau kewenangannya.
Seharusnya setiap pejabat perbendaharaan menjunjung tinggi
integeritas dan selalu berusaha melakukan penyelamatan keuangan

3. 14/05/13 KPPN KPPN Jakarta I : Ada Apa Dengan Bendahara ???
www.kppn-jktsatu.web.id/cetak.php?id=94 3/3
Negara, dengan membayar kepada pihak yang seharusnya berhak
sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Tugas menatausahakan mengandung pengertian seluruh kegiatan
Bendahara (fungsi kebendaharaan yang telah disebutkan diatas) harus
diadministrasikan dengan menggunakan prosedur sesuai kaidah
pengendalian internal.
Tugas mempertanggungjawabkan mengandung pengertian bahwa
bendahara baik sebagai pemberi tugas atau penerima tugas, dapat
memastikan bahwa tugas yang diberikan terlaksana dengan baik dan
mengkomunikasikan pelaksanaan tugasnya sebagai bentuk dari
pertanggungjawabannya. Adapun sarana pertanggungjawaban yang
digunakan adalah berupa Laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada
Kuasa BUN karena pada hakekatnya uang yang dikelola merupakan
bagian dari APBN. Walaupun seorang bendaharawan memiliki
keistimewaan tetap saja dia adalah pejabat perbendaharaan yang
wajib mempertanggungjawabkan semua kewenangannya juga semua
tugas yang telah dilaksanakannya. Secara struktural mungkin seorang
bendaharawan memiliki jabatan atau pangkat dibawah pejabat
perbendaharaan, namun sebagai sesama pejabat perbendaharaan yang
memiliki fungsi “check and balance” seorang bendaharawan dapat
menolak pengajuan tagihan dari PPK bila tidak memenuhi
persyaratan. Sinergi adalah jawaban dari semua “kesenjangan” yang
mungkin terjadi diantara pejabat perbendaharaan, juga solusi untuk
saling menghargai independensi seorang bendaharawan. (Tyx)
KPPN KPPN Jakarta I : http://www.kppn-jktsatu.web.id
Versi Online : http://www.kppn-jktsatu.web.id/?pilih=lihat&id=94