Temuan audit menunjukkan adanya persediaan kayu milik pihak ketiga di TPK Paduraksa yang telah melewati batas waktu penyimpanan 120 hari dan belum dibukukan sebagai persediaan Perhutani. Audit merekomendasikan untuk menginventarisasi dan memberitahukan kepada pembeli, serta mengubah status menjadi persediaan Perhutani sesuai ketentuan. KPH Pemalang telah menindaklanjuti dengan menginventarisasi, memberitahuk

1. PERUM PERHUTANI
(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
PEMANTAUAN TEMUAN MDP
DI KPH PEMALANG
Hasil Pemeriksaan Rutin Tahun : 2017
Dasar : Surat Tugas Kepala SPI
Nomor : 60/028.6/Rhs/SPI/Dir
Tanggal : 16-09-2019
Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019
Pemalang, 01-10-2019
SSPA 37

2. PERUM PERHUTANI
(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
Satuan Pengawasan Intern (SPI)
#Error
NOTA DINAS :
Lampiran : Rincian Hasil Pemantauan Temuan MDP
Kepada Yth.
Perihal : Pemantauan Tindak Lanjut di KPH
Pemalang
Pemalang, 01-10-2019
Kepala Satuan Pengawas Intern
di.-
Jakarta
Catatan : Perincian tiap tahun terlampir
ASAL JADI
3
Jumlah
Demikian untuk menjadi periksa
Cecep Hidayat
Ketua Tim,
PHT.19680113199302100
SSPA 23
MDP 75 3 Tuntas 100 1
MDP 75 2
Jumlah Semua : 3 3
Asal MDP 3, menjadi :
- MDP 75 2
- Tuntas 100 1
Berdasarkan Surat Tugas dari Kepala SPI Nomor: 60/028.6/Rhs/SPI/Dir Tanggal: 16-09-2019
Perihal: Pemantauan Tindak Lanjut maka kami telah melaksanakannya di KPH Pemalang
mulai tanggal 18-09-2019 sampai dengan tanggal 01-10-2019, dengan hasil sebagai
berikut:
Tembusan : Disampaikan kepada
Yth. Administratur/KKPH Pemalang

3. KPH Pemalang
REKAPITULASI PEMANTAUAN TEMUAN MDP ~ TAHUN 2017
Nomor
Urut
Pada
LHP
BIDANG & JUDUL TEMUAN Ket.
NO
Urut
MENJADI
ASAL
PRODUKSI
Terdapat Persediaan Kayu Milik Pihak III Sejumlah 33,483000 M3 Di TPK Paduraksa Melebihi
Batas Waktu 120 Hari Tidak Dibuku Sebagai Persediaan Perhutani
6
1 MDP:75
C MDP : 75
KEUANGAN
Terdapat Kewajiban Yang Harus di Bayar Oleh CV Dita Karya Mandiri Dan PT Kubu Akbar
Sebesar Rp.223.319.500,-
2
2 MDP:75
E MDP : 75
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Terdapat Selisih Rp66.982.611,- Antara Tagihan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Dari
BPJS Dengan Potongan JKN Karyawan Perhutani Yang Tidak Dapat Disetor
1
3 MDP:75
F Tuntas : 100
ASAL
3
MDP 75 =
JADI
2
MDP 75 =
1
Tuntas 100 =
Jumlah : 3 3
Hal. 1
SSPA 38

4. Di KPH PEMALANG ( PEMERIKSAAN RUTIN Tgl.04-04-2017 sd. 13-04-2017)
Surat Tugas Kepala SPI Nomor : 0/028.6/Rhs/SPI/Dir Tanggal : 16-9-2019
HASIL PEMANTAUAN TEMUAN MDP TAHUN 2017
SATUAN PENGAWASAN INTERN
BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
PRODUKSI
C
6 Terdapat Persediaan Kayu M ilik Pihak III Sejumlah
33,483000 M3 Di TPK Paduraksa Melebihi Batas Waktu 120
H a r i T i d a k D i b u k u S e b a g a i P e r s e d i a a n
P e r h u t a n i `
Asal : MDP = 75
Kondisi :
Berdasarkan uji petik pemeriksaan di TPK Paduraksa terdapat
Persediaan Kayu Milik Pihak Ketiga yang telah melebihi
batas waktu 120 hari Tidak di angkut dan di bayar biaya
letaknya :
A.Kayu Jati A.I
1.No.Kapling151250105477,Tanggal Kapling 05-08-2015,
Blok E1, P.1.00-1.90, Lokal, Mutu T, Volume : 0,766000
m3, Penjualan : PL1512500025, Tanggal 05-08-2015
2.No.Kapling151250105479,Tanggal Kapling 05-08-2015,
Blok E1, P.2.00-2.70, Lokal, Mutu M, Volume : 0,424000
m3, Penjualan : PL1512500026, Tanggal 05-08-2015
3.No.Kapling151250107296,Tanggal Kapling 29-09-2015,
Blok F2, P.1.00-1.90, Lokal, Mutu M, Volume : 0,435000
m3, Penjualan : PL1512501367, Tanggal 14-12-2015
4.No.Kapling151250107307,Tanggal Kapling 29-09-2015,
Blok F2, P.1.00-1.80, Lokal, Mutu M, Volume : 0,499000
m3, Penjualan : PL1512501367, Tanggal 14-12-2015

Administratur/KKPH Pemalang
agar :
1.Segera menginventarisir
persediaan kayu milik pihak
ketiga yang melebihi batas waktu
2.Memberitahukan/menginformasi
kan secara tertulis kepada pihak
pembeli sesuai ketentuan
3.Melakukan uji dan ukur ulang (
Herkir ) untuk kayu kayu yang
akan dikembalikan menjadi
persediaan Perhutani.

Terhadap kayu pihak ke III
yang melebihi batas waktu
penyimpanan TPK sudah di
inventarisir dan sudah
diinformasikan / diberitahukan
kepada pembeli, (lampiran
Surat Tugas No: 60 - 16-09-2019
Menjadi : MDP = 75
Terdapat Surat Kadivre No.:
236/054.1/PSDH PIA/Divre
Jateng, tgl 25 Agustus 2017
perihal Mekanisme Pemrosesan
sisa persediaan Pihak ke III yang
kembali menjadi milik Perum
Perhutani dalam Implementasi
PUHH On Line menjadi
kewenangan Direksi dan
Kementrerian LHK berkaitan
dengan SIPUHH-LHK.

Hal. 1 dari 13
SSPA 20

5. BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
5.No.Kapling151250108730,Tanggal Kapling 17-10-2015,
Blok B2, P.2.00-2.40, Lokal, Mutu T, Volume : 0,815000
m3, Penjualan : PL1512500657, Tanggal 20-10-2015
6.No.Kapling151250112964,Tanggal Kapling 03-12-2015,
Blok B3, P.0.80-1.60, Lokal, Mutu M, Volume : 0,047000
m3, Penjualan : PL1512501367, Tanggal 11-01-2016.
B.Kayu Jati A.II
1.No.Kapling151250105386,Tanggal Kapling 30-07-2015,
Blok F1, P.1.10-1.80, Lokal, Mutu T, Volume : 0,924000
m3, Penjualan : PL1512500021, Tanggal 05-08-2015
2.No.Kapling151250105401,Tanggal Kapling 31-07-2015,
Blok F1, P.2.00-2.40, Lokal, Mutu T, Volume : 1,677000
m3, Penjualan : PL1512500021, Tanggal 05-08-2015
3.No.Kapling161250110506,Tanggal Kapling 07-12-2016,
Blok B2, P.1.60-1.80, Lokal, Mutu M, Volume : 0,205000
m3, Penjualan : ECR230812080621, Tanggal 08-12-2016
4.No.Kapling1512501011293,Tanggal Kapling 19-11-2015,
Blok C3, P.1.40-1.40, Lokal, Mutu T, Volume : 0,061000
m3, Penjualan : PL1612500657, Tanggal 06-04-2016.

C.3.a).
Terhadap kayu pihak ke III
yang melebihi batas waktu
penyimpanan TPK sudah di
inventarisir dan sudah
diinformasikan / diberitahukan
kepada pembeli, (lampiran
C.3.a).
Terhadap kayu pihak ke III
yang melebihi batas waktu
penyimpanan TPK sudah di
inventarisir dan sudah
diinformasikan / diberitahukan
kepada pembeli, (lampiran
C.3.a).
Sampai dengan Pantauan
Tindak Lanjut (PTL) tanggal 20
Desember 2017 kayu pihak ke
III tersebut dalam proses
pemindahan menjadi milik
Perhutani.
Sampai dengan Pantauan
Tindak Lanjut (PTL) tanggal 20
Desember 2017 kayu pihak ke
III tersebut dalam proses
pemindahan menjadi milik
Perhutani.
Hal. 2 dari 13
SSPA 20

6. BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
C.Kayu Jati A.III
1.No.Kapling1501928,Tanggal Kapling 29-05-2015, Blok
E1, P.1.10-1.70, Hara, Mutu T, Volume : 0,360000 m3,
Penjualan : LLS151250093, Tanggal 03-12-2015
2.No.Kapling1504217,Tanggal Kapling 09-07-2015, Blok
A1, P.1.30-1.90, Hara, Mutu T, Volume : 0,720000 m3,
Penjualan : LLS151250094, Tanggal 03-12-2015
3.No.Kapling151250105785,Tanggal Kapling 21-08-2015,
Blok AI, P.1.30-1.90, Industri, Mutu T, Volume : 0,930000
m3, Penjualan : LL1512500078, Tanggal 01-12-2015
4.No.Kapling151250105819,Tanggal Kapling 26-08-2015,
Blok AI, P.1.10-1.70, Lokal, Mutu T, Volume : 0,780000 m3,
Penjualan : LL1512500079, Tanggal 01-12-2015
5.No.Kapling151250105854,Tanggal Kapling 26-08-2015,
Blok AI, P.2.10-2.30, Industri, Mutu T, Volume : 1,900000
m3, Penjualan : LL1512500078, Tanggal 01-12-2015
6.No.Kapling151250105861,Tanggal Kapling 26-08-2015,
Blok AI, P.2.20-2.60, Lokal, Mutu T, Volume : 1,380000 m3,
Penjualan : LL1512500079, Tanggal 01-12-2015
7.No.Kapling151250105863,Tanggal Kapling 26-08-2015,
Blok AI, P.1.20-1.70, Industri, Mutu T, Volume : 0,930000
m3, Penjualan : LL1512500078, Tanggal 01-12-2015
8.No.Kapling151250106202,Tanggal Kapling 03-09-2015,
Blok D2, P.2.10-2.20, Industri, Mutu M, Volume : 0,800000
m3, Penjualan : PL1512501447, Tanggal 16-12-2015
9.No.Kapling151250106218,Tanggal Kapling 03-09-2015,
Blok D2, P.2.30-2.30, Hara, Mutu M, Volume : 0,430000
m3, Penjualan : PL1512501447, Tanggal 16-12-2015
10.No.Kapling151250106220,Tanggal Kapling 03-09-2015,
Blok D2, P.2.10-2.50, Industri, Mutu T, Volume : 1,190000
m3, Penjualan : PL1512501484, Tanggal 17-12-2015
 Sampai dengan Pantauan
Tindak Lanjut (PTL) tanggal 20
Desember 2017 kayu pihak ke
III tersebut dalam proses
pemindahan menjadi milik
Perhutani.
Hal. 3 dari 13
SSPA 20

7. BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
11.No.Kapling151250106276,Tanggal Kapling 04-09-2015,
Blok F2, P.2.20-2.30, Industri, Mutu M, Volume : 0,540000
m3, Penjualan : PL1512501447, Tanggal 16-12-2015
12.No.Kapling151250106327,Tanggal Kapling 08-09-2015,
Blok D1, P.2.00-2.20, Industri, Mutu T, Volume : 0,730000
m3, Penjualan : PL1512501484, Tanggal 17-12-2015
13.No.Kapling151250106347,Tanggal Kapling 08-09-2015,
Blok F1, P.2.30-2.70, Industri, Mutu T, Volume : 1,490000
m3, Penjualan : PL1512501484, Tanggal 17-12-2015
14.No.Kapling151250106665,Tanggal Kapling 17-09-2015,
Blok A3, P.2.20-2.50, Industri, Mutu T, Volume : 1,450000
m3, Penjualan : PL1512501484, Tanggal 17-12-2015
15.No.Kapling151250106669,Tanggal Kapling 17-09-2015,
Blok A3, P.2.20-2.30, Industri, Mutu T, Volume : 0,480000
m3, Penjualan : PL1512501484, Tanggal 17-12-2015
16.No.Kapling151250106810,Tanggal Kapling 19-09-2015,
Blok C3, P.2.20-2.40, Industri, Mutu M, Volume : 0,820000
m3, Penjualan : PL1512501447, Tanggal 16-12-2015
17.No.Kapling151250106829,Tanggal Kapling 21-09-2015,
Blok E3, P.2.10-2.40, Industri, Mutu T, Volume : 1,390000
m3, Penjualan : PL1512501484, Tanggal 17-12-2015
18.No.Kapling151250106915,Tanggal Kapling 19-09-2015,
Blok F1, P.2.10-2.30, Industri, Mutu T, Volume : 0,920000
m3, Penjualan : PL1512501484, Tanggal 17-12-2015
Dst.
Total Persediaan Kayu Pihak Ketiga yang di TPK Paduraksa
melebihi 120 hari : 33,483000 m3.
Kriteria :
-Surat Keputusan Direksi No.668/Kpts/Dir/2013, Tanggal 22
Mei 2013, tentang Tarif Biaya Letak Kayu Bundar Jati Dan
Hasil Hutan Lainnya
Hal. 4 dari 13
SSPA 20

8. BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
Ketentuan ketentuan tentang biaya uang letak :
1……..
2.Bilamana sampai dengan 120 hari terhitung mulai hari
tanggal terjadinya transaksi penjualan ternyata belum
diangkut, dianggap pemilik melepaskan haknya atas hasil
hutan tsb. Dan Kembali menjadi milik Perhutani, yang
sebenarnya diberitahukan secara tertulis kepada pihak
pembeli sebanyak 22 kali.
3…..
KEUANGAN
E
2 Terdapat Kewajiban Yang Harus di Bayar Oleh CV Dita
K a r y a M a n d i r i D a n P T K u b u A k b a r S e b e s a r
R p . 2 2 3 . 3 1 9 . 5 0 0 , - `
Asal : MDP = 75
Kondisi :
Uji petik pemeriksaan pelaksanaan kerjasama Bangun Guna
Serah (build, operate And Tranfer) atas tanah perusahaan Eks
TPK Pemalang antara antra Perum Perhutani dengan :
1.CV Dita Karya Mandiri
2.PT Kubu Akbar Jaya.

Administratur/KKPH Pemalang
agar memerintahkan bagian
terkait untuk :
a.Koordinasi dengan CV Dita
Karya Mandiri dan PT Kubu
Akbar tentang kepastian
pelunasan kewajibannya.
b.Proaktif melakukan penagihan
kekurangan pembayaran kepada
CV Dita Karya Mandiri dan PT
Kubu Akbar.

Telah ditindaklanjuti dengan
surat ADM
No.277/044.2/Tek/Pml/Drive
Jateng tanggal 20 April 2017
Surat Tugas No: 60 - 16-09-2019
Menjadi : MDP = 75
Telah ditindaklanjuti surat
Administratur
No.662/044.2/Bisnis/PML/Divre
Jateng, perihal Penyelesaian
Kewajiban BOT Tanah
Perusahaan Perum Perhutani,
Tgl 26 September 2019.

Hal. 5 dari 13
SSPA 20

9. BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
Obyek kerjasama adalah tanah perusahaan yang dikuasai
Perhutani seluas 880 m2 yang terletak di dalam lahan eks
TPK Pemalang di Jl. Sudirman Timur kelurahan Mulyo Harjo
Kec. Pemalang Kab. Pemalang
Sesuai pasal 4 perjanjian disepakati Nilai royalty setiap 5
(lima) tahun kenaikan 10% dengan perhitungan :
CV Dita Karya Mandiri :
•Lima tahun pertama (2008-2013) nilai Rp. 13.000.000 (A)
x 5 tahun = Rp. 65.000.000,-
•Lima tahun kedua (20014-2018) nilai Rp. 14.300.000 (B)
x 5 tahun = Rp. 71.500.000,-
•Lima tahun ketiga (2019-2023) nilai Rp. 15.730.000 (C) x
5 tahun = Rp. 78.650.000,-

Sstem pelunasan Royaliti ditetapkan paling lambat setiap
Nopember dengan besaran
•Tahun 2008 pelunasan 1 tahun royaliti sebesar Rp.
13.000.000,-
•Tahun 2009 pelunasan 7 tahun royaliti ((A) x 4) + ((B) x 3)
= Rp. 94.900.000,-
•Tahun 2010 pelunasan 1 tahun royaliti ((B) x 2 + (C) x 5 =
Rp. 107.250.000,-
PT Kubu Akbar Jaya :
•Lima tahun pertama (2008-2013) nilai Rp. 20.000.000 (A)
x 5 tahun = Rp. 100.000.000,-
•Lima tahun kedua (20014-2018) nilai Rp. 22.000.000 (B)
x 5 tahun = Rp. 110.000.000,-
•Lima tahun ketiga (2019-2023) nilai Rp. 24.200.000 (C) x
5 tahun = Rp. 121.000.000,-

perihal Penyelesaian Kewajiban
BOT Tanah Perusahaan Perum
Perhutani.
Telah ditindaklanjuti dengan
surat ADM
No.277/044.2/Tek/Pml/Drive
Jateng tanggal 20 April 2017
perihal Penyelesaian Kewajiban
BOT Tanah Perusahaan Perum
Perhutani.
Telah ditindaklanjuti dengan
surat ADM
No.277/044.2/Tek/Pml/Drive
Jateng tanggal 20 April 2017
perihal Penyelesaian Kewajiban
BOT Tanah Perusahaan Perum
Perhutani.
Selanjutnya tanggal 15
Desember 2017, Adminsitratur/
KKPH Pemalang kembali
menyurati Sdr H.M Agus
Sukoco SE, MM, MSi (PT.
Kubu Akbar Jaya dan CV. Dita
Karya Mandiri) tersebut surat
nomor
936/044.2/Bisnis/Pml/Divre
Jateng perihal Penyelesaian
Kewajiban BOT Tanah
Perusahaan Perhutani. (lampiran
E.2).
Hal. 6 dari 13
SSPA 20

10. BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
Sistem pelunasan Royaliti ditetapkan paling lambat setiap
Nopember dengan besaran
•Tahun 2008 pelunasan 1 tahun royaliti sebesar Rp.
20.000.000,-
•Tahun 2009 pelunasan 7 tahun royaliti ((A) x 4) + ((B) x 3)
= Rp. 146.900.000,-
•Tahun 2010 pelunasan 1 tahun royaliti ((B) x 2 + (C) x 5 =
Rp. 165.000.000,-

Apabila terjadi keterlambat pembayaran royaliti akan
dikenakan denda sebesar 1/1.000 per hari dari keajiban yang
harus dibayar
Apabila keterlambatan melebihi 30 hari kalender maka
pengelolaan akan diambil alih oleh Perhutani.
Dari hasil pengamatan data penerimaan pembayaran royaliti
kerjasama BOT Tanah Perusahaan Eks TPK Pemalang
dijempai masih terdapat kewajiban yang belum terpenuhi oleh
CV Dita Karya Mandiri dan PT Kubu Akbar Jaya dengan
rincian sebagai berikut :

Selanjutnya tanggal 15
Desember 2017, Adminsitratur/
KKPH Pemalang kembali
menyurati Sdr H.M Agus
Sukoco SE, MM, MSi (PT.
Kubu Akbar Jaya dan CV. Dita
Karya Mandiri) tersebut surat
nomor
936/044.2/Bisnis/Pml/Divre
Jateng perihal Penyelesaian
Kewajiban BOT Tanah
Perusahaan Perhutani. (lampiran
E.2).
Selanjutnya tanggal 15
Desember 2017, Adminsitratur/
KKPH Pemalang kembali
menyurati Sdr H.M Agus
Sukoco SE, MM, MSi (PT.
Kubu Akbar Jaya dan CV. Dita
Karya Mandiri) tersebut surat
nomor
936/044.2/Bisnis/Pml/Divre
Jateng perihal Penyelesaian
Kewajiban BOT Tanah
Perusahaan Perhutani. (lampiran
E.2).
Hal. 7 dari 13
SSPA 20

11. BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
1.CV Dita Karya Mandiri
Kewajiban
•Royaliti 2008, 2009, 2010 sebesar Rp. 215.150.000,-
•Denda s/d Desember 2014 sebesar Rp.6.064.500,-
•Jumlah Rp. 221.214.500,-
Pembayaran :
•S/d 2014 = Rp.100.750.000,-
•2015 = Rp. 10.000.000,-
•2016 = Rp. 12.750.000,-
Sisa kewajiban yang masih harus dibayar sebesar Rp.
97.714.500,-
2.PT Kubu Akbar
Kewajiban
•Royaliti 2008, 2009, 2010 sebesar Rp. 331.000.000,-
•Denda s/d Desember 2014 sebesar Rp.9.330.000,-
•Jumlah Rp. 340.330.000,-
Pembayaran :
•S/d 2014 = Rp.141.975.000,-
•2015 = Rp. 60.000.000,-
•2016 = Rp. 12.750.000,-
Sisa kewajiban yang masih harus dibayar sebesar Rp.
125.605.000,-
Total jumlah kewajiban yang belum dibayar oleh CV Dita
Karya Mandiri dan PT Kubu Akbar sebesar Rp. 223.319.500,-
Kriteria :
a.Surat Keputusan Direksi No. 3188/KPTS/Dir/2014,
tanggal 9 Desember 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan
Aset Tetap Perum Perhutani
b.Perjanjian kerjasama pengelolaa Bangun Guna Serah
(build, operate And Tranfer) atas tanah perusahaan Eks TPK
Pemalang antara CV Dita Karya Mandiri dan PT Kubu

Hal. 8 dari 13
SSPA 20

12. BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
Akbar.
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
F
1 Terdapat Selisih Rp66.982.611,- Antara Tagihan Iuran
Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Dari BPJS Dengan
Potongan JKN Karyawan Perhutani Yang Tidak Dapat
D i s e t o r `
Asal : MDP = 75
Kondisi :
Berdasarkan uji petik pemeriksaan bidang SDM di KPH
Pemalang menemukan kondisi sebagai berikut :
1.Potongan gaji Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )
bulan Desember 2016 :
-Tersebut surat dari BPJS No.1872/VI-02/1216, Tanggal 02
Desember 2016, Perihal Tagihan Iuran JKN Bulan Desember
2016, Rp34.309.515,-
-Potongan Gaji Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )
bulan Desember 2016, Rp36.488.197,-
-Terdapat selisih lebih Rp2.178.682,-

Administratur/KKPH Pemalang
agar berkoordinasi dengan BPJS
untuk sinkronisasi data dan
meminta yuridis formal ke kantor
Divre untuk perlakuan saldo
potongan Jaminan Kesehatan
Nasional ( JKN ) yang tidak dapat
disetor.

Telah ditindaklanjuti oleh Surat
Kepala Departemen Keuangan
Divre Jateng kepada Segenap
Administratur Divre Jateng
Nomor : 0003/025.5/Keu-Divre
Jateng/Divre Jateng/2019
Tanggal 14 Maret 2019 Perihal
Perlakuan Akuntansi Selisih
Pungutan dan Setoran BPJS
Kesehatan.

Surat Tugas No: 60 - 16-09-2019
Menjadi : Tuntas = 100
Selisih lebih atas pungutan BPJS
Kesehatan dibuku kepenghasilan
lain-lain Rekening 711 dasar
surat Divre Jateng
No.003/025.5/KEU-DIVRE
JATENG/2019 tgl 14 Maret
2019 perihal perlakuan
akuntansi selisih pungutan dan
setoran BPJS Kesehatan.

Daftar Jurnal per 31 Maret 2019.

Hal. 9 dari 13
SSPA 20

13. BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
2.Potongan gaji Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )
bulan Januari 2017 :
-Tersebut surat dari BPJS No.01/VI-02/0117, Tanggal 02
Januari 2017, Perihal Tagihan Iuran JKN Bulan Januari 2017,
Rp34.265.445,-
-Potongan Gaji Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )
bulan Januari 2017, Rp37.137.863,-
-Terdapat selisih lebih Rp2.872.418,-
3.Potongan gaji Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )
bulan Februari 2017 :
-Tersebut surat dari BPJS No.108/VI-02/0217, Tanggal 01
Februari 2017, Perihal Tagihan Iuran JKN Bulan Februari
2017, Rp34.573.120,-
-Potongan Gaji Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )
bulan Februari 2017, Rp36.853.197,-
-Terdapat selisih lebih Rp2.280.077,-
Telah ditindaklanjuti dengan
surat ADM
No.248/011.7/SDM/Pml/Divre
Jateng tanggal 15 April 2017,
perihal Sinkronisasi Data
Kepesertaan & Iuran JKN BPJS
Kesehatan kepada Pimpinan
BPJS Kesehatan Kantor Cabang
Pekalongan. (Lampiran F.1.a).
Telah ditindaklanjuti dengan
surat ADM
No.248/011.7/SDM/Pml/Divre
Jateng tanggal 15 April 2017,
perihal Sinkronisasi Data
Kepesertaan & Iuran JKN BPJS
Kesehatan kepada Pimpinan
BPJS Kesehatan Kantor Cabang
Pekalongan. (Lampiran F.1.a).
Telah ditindaklanjuti dengan
surat ADM
No.248/011.7/SDM/Pml/Divre
Jateng tanggal 15 April 2017,
perihal Sinkronisasi Data
Kepesertaan & Iuran JKN BPJS
Kesehatan kepada Pimpinan
BPJS Kesehatan Kantor Cabang
Pekalongan. (Lampiran F.1.a).
Hal. 10 dari 13
SSPA 20

14. BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
4.Potongan gaji Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )
bulan Maret 2017 :
-Tersebut surat dari BPJS No.221/VI-02/0317, Tanggal 01
Maret 2017, Perihal Tagihan Iuran JKN Bulan Maret 2017,
Rp34.719.697,-
-Potongan Gaji Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )
bulan Maret 2017, Rp37.013.678,-
-Terdapat selisih lebih Rp2.293.981,-
5.Potongan gaji Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )
bulan April 2017 :
-Tersebut surat dari BPJS No.1872/VI-02/1216, Tanggal 01
April 2017, Perihal Tagihan Iuran JKN Bulan Desember
2016, Rp34.809.652,-
-Potongan Gaji Iuran Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN )
bulan April 2017, Rp37.013.678,-
-Terdapat selisih lebih Rp2.204.026,-
Terdapat Saldo Kredit Rp66.982.611,- Tidak dapat
disetor/tidak sesuai Tagihan Iuaran JKN dari BPJS.
Kriteria :
1.SK Direksi No.2772/KPTS/DIR/2014, Tanggal 21 Mei
2014, Tentang Sistem Penggajian Berbasis Kompetensi
Dengan Menggunakan Aplikasi.
a.Pasal 10, ( Subsidi dan lain lain )
f. BPJS Kesehatan ( 4 % ) :
Telah ditindaklanjuti dengan
surat ADM
No.1062/011.7/SDM/Pml/Divre
Jateng, tanggal 15 April 2017,
perihal Perlakuan Saldo
Potongan BPJS Kesehatan yang
tidak disetor kepada Kepala
Divisi Regional Jawa Tengah.
(Lampiran F.1.b).
Telah ditindaklanjuti dengan
surat ADM
No.1062/011.7/SDM/Pml/Divre
Jateng, tanggal 15 April 2017,
perihal Perlakuan Saldo
Potongan BPJS Kesehatan yang
tidak disetor kepada Kepala
Divisi Regional Jawa Tengah.
(Lampiran F.1.b).
Telah ditindaklanjuti dengan
surat ADM
No.1062/011.7/SDM/Pml/Divre
Jateng, tanggal 15 April 2017,
perihal Perlakuan Saldo
Potongan BPJS Kesehatan yang
tidak disetor kepada Kepala
Divisi Regional Jawa Tengah.
(Lampiran F.1.b).
Hal. 11 dari 13
SSPA 20

15. BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
-Pekerja pelaksana diberikan tunjangan iuran BPJS
Kesehatan sebesar 4% dari penghasilan bersih dengan dasar
penghasilan tidak lebih besar dari 2 X PTKP ( Penghasilan
tidak kena pajak ) (K/1)
b.Pasal 11 ( Potongan )
(5) Potongan BPJS Kesehatan ( 4,5% )
-Pekerja pelaksana sebesar 4,5% dari penghasilan bersih
terdiri 4% ditanggung perusahaan dan 0,5% ditanggung
pekerja pelaksana
2.Print Out Gaji Online
3.Neraca ERP Modul Keuangan.
Hal. 12 dari 13
SSPA 20

16. BIDANG & JUDUL TEMUAN
KONDISI & KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKLANJUT AWAL
PEMANTAUAN ULANG
NO.
ASAL
PTL : KPH PEMALANG Pemantauan Tanggal : 18-09-2019 s/d 01-10-2019 Hasil Pemeriksaan Tahun : 2017
Pemalang, Tgl. 01-10-2019
Auditee :
Akhmad Taufik S.Hut, Msi
Nip/Npp.PHT 196806041997041
Administratur/KKPH Pemalang,
Dadang K Rizal
PHT. 19691027 199410 1
Pengawas :
1. Ketua Tim :
Cecep Hidayat
PHT. 19680113199302100
2. Anggota :
Cecep Mahmudin
PHT.
3. Anggota :
Asep Holik
PHT. 19700622200612100
4. Anggota :
Hadianta M.A
PHT. 19750306 200807 1
5. Anggota :
Willy Tanjung Saputro
PHT. 1980 0204 200912 1
Hal. 13 dari 13
SSPA 20