Konferensi pers menyampaikan ringkasan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2016-2019, meliputi pencapaian penyelamatan sumber daya alam senilai Rp16,17 triliun, penagihan piutang daerah sebesar Rp29 triliun, penanganan kasus korupsi dengan 327 operasi tangkap tangan dan pengembalian uang negara Rp1,74 triliun. Namun, pekerjaan masih berlanjut untuk memberantas korupsi.
17. KONFERENSI PERSKINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2016-2019
Aksi Taktis Rencanaaksi taktis dilakukan untukmenjadi katalis dalammengurai dan menyesuaikanpersoalan PSDA yang
aktual dalam jangka pendek
Membangun sisteminformasiyang
terintegritassebagai instrumenpengendalian
Rekonsiliasiinformasi dandata Auditkepatuhan dankoordinasi penaatan
kewajiban
KEHUTANAN Pengembangan SIPUHHdanSIPHPL, pangkas
biayainformal
PenegakanhukumpenggunaanKHtidaksah
PERKEBUNAN PembangunanSIPERIBUN Rekonsiliasiperizinandi daerah,pemetaan
tutupankebun
Integrasi izinkebundi ProvinsiKalteng,
review CnCkebun
PERTAMBANGAN PembangunanMOMI dan MODI, ePerizinan
dan ePNBP
Penyelesaian CnCIUP tambang Blokirizin
KELAUTAN DAN PERIKANAN SIMKADA,VMS, perizinanonline Pengukuran ulangkapal Penegakan hukum,penenggelamankapal
PERTANAHAN
18. KONFERENSI PERSKINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2016-2019
Aksi Strategis dan Sistematis Aksistrategis diarahkan untuk membangun sistem pengedalian korupsi, sementara
sistematis secata komprehensif membenahitata kelola SDA
Perbaikan standar layanan publik terhadap pemberian izin
1. Revisi perkappenerbitan HGU,keterbukaaninformasi.
2. Standarwaktudan biayapenerbitanizinkehutanan.
Membanguntersusun dan terbangunnyakerangka
penyelesaiankonflik
1. Peta alokasi pencadangan untk hutan berbasis
masyarakat.
2. Inkuiri Nasional.
Harmonisasi regulasi terhadap 26 undang-
undang sektorSDA
1. Menemukan kelemahan prinsip keadilan sosial
dan keberlanjutan.
2. Perlunya harmonisasi regulasi berdasarkan
putusan MK-perlindungan hak, pengutamaan
hak rakyat, batasan fungsi kewenangan
pemerintah
Penerbitan regulasi yang mengatur perlindungan LH dan hak masyarakat
dalam alokasi pemanfaatan SDA
1. Rancangan PP PerencanaanHutan.
2. Perpres88/2017.
3. PP KLHS.
