SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
16 Program Prioritas PRESISI
> Source
1. Penataan Kelembagaan
a. Penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan.
b. Penguatan struktur organisasi Polri.
2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi
a. Penyempurnaan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur kepolisian yang PRESISI berbasis
data dan teknologi informasi.
3. Menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0.
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri.
b. Peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja.
c. Perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri.
d. Pengelolaan SDM unggul yang humanis.
e. Peningkatan kesejahteraan pegawai Polri.
4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern Police 4.0.
a. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi.
b. Pemenuhan sarana dan prasarana Polri.
c. Menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi kepolisian
5. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
a. Daya dukung Polri terhadap upaya mengembalikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kemampuan daya beli masyarakat.
b. Menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai dampak terjadinya Covid-19.
6. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional
a. Mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia Polri yang dapat mendukung program
prioritas nasional.
b. Melaksanakan pengamanan program prioritas nasional.
c. Melakukan evaluasi sistem pengamanan yang dapat menjamin program prioritas nasional.
d. Penanganan bencana alam.
7. Penguatan Penanganan Konflik Sosial
a. Penanganan konflik perebutan sumber daya (ekonomi).
b. Penanganan konflik unsur SARA, sosial, budaya dan ideologi.
c. Penanganan konflik perebutan pengaruh (politik).
d. Penanganan konflik berlatar belakang lainnya.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri
a. Modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik.
b. Penguatan standarisasi sistem manajemen mutu dan kontrol di semua sentra pelayanan
publik.
c. Peningkatan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) pada seluruh sentra pelayanan publik.
d. Pembuatan pelayanan online dan delivery service system layanan kepolisian.
9. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Terintegrasi
a. Peningkatan pelayanan publik Polri yang terintegrasi berbasis Big Data.
b. Peningkatan integrasi teknologi dan komunikasi dengan media untuk akses layanan, informasi,
pengaduan, dan partisipasi masyarakat.
10. Pemantapan Komunikasi Publik
a. Penguatan sistem komunikasi publik.
b. Layanan hubungan media.
c. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
d. Kemitraan dengan berbagai pihak
11. Pengawasan Pimpinan Terhadap Setiap Kegiatan
a) Penguatan peran pimpinan
12. Penguatan Fungsi Pengawasan
a) Sistem pengawasan internal
b) Sistem pengawasan eksternal
c) Sistem pengaduan online terintegrasi dengan fungsi pengawasan lainnya.
d) Pembentukan sistem pengawasan oleh masyarakat yang cepat dan mudah.
13. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas
a. Pemeliharaan Kamtibmas dengan mengedepankan pemolisian prediktif.
b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam skema masyarakat informasi di ruang siber (society
5.0)
c. Penguatan Bhabinkamtibmas dengan penerapan “personal smart tools”.
d. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pengarusutamaan moderasi
beragama dalam memperkokoh NKRI.
e. Pemeliharaan kamtibmas dari bahaya terorisme.
f. Pemeliharaan kamtibmas dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
g. Menjamin keamanan agenda nasional dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia.
h. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi dengan TNI.
i. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi antar lembaga.
j. Peningkatan peran pamswakarsa.
k. Pengembangan kerja sama internasional.
❏ WILL YOU READ THE 16 PRIORITY PROGRAMS?
❏ DO YOU FIND THEM EASY TO UNDERSTAND?
❏ IS JOKOWI’S CONCERN VALID?
My answers to the above questions would be: no, no, and yes.
Now, think of yours and share them with me.
14. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum
a. Proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
b. Pengembangan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).
15. Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19 (PC)
a. Meningkatkan kegiatan kepolisian dalam penanganan Covid-19.
b. Menguatkan peran Polri dalam satuan tugas Penanganan Covid-19.
16. Pengawasan oleh Masyarakat pencari keadilan (Public Complaint)

More Related Content

Similar to Polri's PRESISI Complexity.pptx

Kerangka Acuan Kerja : E-Sapawarga
Kerangka Acuan Kerja : E-SapawargaKerangka Acuan Kerja : E-Sapawarga
Kerangka Acuan Kerja : E-SapawargaHendraRamadani
 
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptxAdenTeknologiPerkasa
 
SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...
SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...
SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...Yolanda Putri Pratiwi
 
SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...
SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...
SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...Yolanda Putri Pratiwi
 
Modul 7 penanggulangan cyber crime
Modul  7 penanggulangan cyber crimeModul  7 penanggulangan cyber crime
Modul 7 penanggulangan cyber crimesulaiman yunus
 
Presentasi program mtsn depok
Presentasi program mtsn depokPresentasi program mtsn depok
Presentasi program mtsn depokAsep Saepullah
 
Modul 7-penanggulangan-cyber-crime
Modul 7-penanggulangan-cyber-crimeModul 7-penanggulangan-cyber-crime
Modul 7-penanggulangan-cyber-crimesulaiman yunus
 
Perpres Nomor 38 Tahun 2015.pdf
Perpres Nomor 38 Tahun 2015.pdfPerpres Nomor 38 Tahun 2015.pdf
Perpres Nomor 38 Tahun 2015.pdfBilherSihombing2
 
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptx
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptxLOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptx
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptxAbizianMuah
 
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptx
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptxPertemuan 8 strategi reformasi.pptx
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptxUmmuFaizah7
 
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI Elisa Lumintang
 
3 form perjanjian_18
3  form perjanjian_183  form perjanjian_18
3 form perjanjian_18Imam Pirdaus
 
Kerangka Strategis Indonesia National Cybersecurity
Kerangka Strategis Indonesia National CybersecurityKerangka Strategis Indonesia National Cybersecurity
Kerangka Strategis Indonesia National CybersecurityAlbaar Rubhasy
 
Panduan k1-2007
Panduan k1-2007Panduan k1-2007
Panduan k1-2007biday
 

Similar to Polri's PRESISI Complexity.pptx (15)

Kerangka Acuan Kerja : E-Sapawarga
Kerangka Acuan Kerja : E-SapawargaKerangka Acuan Kerja : E-Sapawarga
Kerangka Acuan Kerja : E-Sapawarga
 
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
613436618784a_Grand-Design-SPBE-EDIT.pptx
 
SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...
SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...
SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...
 
SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...
SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...
SIM, Yolanda Putri Pratiwi, Hapzi Ali, Implementasi Sistem Informasi Pada SD ...
 
Modul 7 penanggulangan cyber crime
Modul  7 penanggulangan cyber crimeModul  7 penanggulangan cyber crime
Modul 7 penanggulangan cyber crime
 
Presentasi program mtsn depok
Presentasi program mtsn depokPresentasi program mtsn depok
Presentasi program mtsn depok
 
Modul 7-penanggulangan-cyber-crime
Modul 7-penanggulangan-cyber-crimeModul 7-penanggulangan-cyber-crime
Modul 7-penanggulangan-cyber-crime
 
Perpres Nomor 38 Tahun 2015.pdf
Perpres Nomor 38 Tahun 2015.pdfPerpres Nomor 38 Tahun 2015.pdf
Perpres Nomor 38 Tahun 2015.pdf
 
Perpres nomor 38_tahun_2015
Perpres nomor 38_tahun_2015Perpres nomor 38_tahun_2015
Perpres nomor 38_tahun_2015
 
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptx
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptxLOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptx
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptx
 
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptx
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptxPertemuan 8 strategi reformasi.pptx
Pertemuan 8 strategi reformasi.pptx
 
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
MASTER PLAN TATA KELOLA TI KABUPATEN KERINCI
 
3 form perjanjian_18
3  form perjanjian_183  form perjanjian_18
3 form perjanjian_18
 
Kerangka Strategis Indonesia National Cybersecurity
Kerangka Strategis Indonesia National CybersecurityKerangka Strategis Indonesia National Cybersecurity
Kerangka Strategis Indonesia National Cybersecurity
 
Panduan k1-2007
Panduan k1-2007Panduan k1-2007
Panduan k1-2007
 

Polri's PRESISI Complexity.pptx

  • 1. 16 Program Prioritas PRESISI > Source 1. Penataan Kelembagaan a. Penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan. b. Penguatan struktur organisasi Polri. 2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi a. Penyempurnaan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur kepolisian yang PRESISI berbasis data dan teknologi informasi. 3. Menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Polri. b. Peningkatan sistem manajemen karir berbasis kinerja. c. Perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri. d. Pengelolaan SDM unggul yang humanis. e. Peningkatan kesejahteraan pegawai Polri. 4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern Police 4.0. a. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi. b. Pemenuhan sarana dan prasarana Polri. c. Menjadikan Puslitbang Polri sebagai pusat riset teknologi kepolisian
  • 2. 5. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) a. Daya dukung Polri terhadap upaya mengembalikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. b. Menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai dampak terjadinya Covid-19. 6. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional a. Mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia Polri yang dapat mendukung program prioritas nasional. b. Melaksanakan pengamanan program prioritas nasional. c. Melakukan evaluasi sistem pengamanan yang dapat menjamin program prioritas nasional. d. Penanganan bencana alam. 7. Penguatan Penanganan Konflik Sosial a. Penanganan konflik perebutan sumber daya (ekonomi). b. Penanganan konflik unsur SARA, sosial, budaya dan ideologi. c. Penanganan konflik perebutan pengaruh (politik). d. Penanganan konflik berlatar belakang lainnya.
  • 3. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri a. Modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik. b. Penguatan standarisasi sistem manajemen mutu dan kontrol di semua sentra pelayanan publik. c. Peningkatan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh sentra pelayanan publik. d. Pembuatan pelayanan online dan delivery service system layanan kepolisian. 9. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Terintegrasi a. Peningkatan pelayanan publik Polri yang terintegrasi berbasis Big Data. b. Peningkatan integrasi teknologi dan komunikasi dengan media untuk akses layanan, informasi, pengaduan, dan partisipasi masyarakat. 10. Pemantapan Komunikasi Publik a. Penguatan sistem komunikasi publik. b. Layanan hubungan media. c. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. d. Kemitraan dengan berbagai pihak
  • 4. 11. Pengawasan Pimpinan Terhadap Setiap Kegiatan a) Penguatan peran pimpinan 12. Penguatan Fungsi Pengawasan a) Sistem pengawasan internal b) Sistem pengawasan eksternal c) Sistem pengaduan online terintegrasi dengan fungsi pengawasan lainnya. d) Pembentukan sistem pengawasan oleh masyarakat yang cepat dan mudah. 13. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas a. Pemeliharaan Kamtibmas dengan mengedepankan pemolisian prediktif. b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam skema masyarakat informasi di ruang siber (society 5.0) c. Penguatan Bhabinkamtibmas dengan penerapan “personal smart tools”. d. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pengarusutamaan moderasi beragama dalam memperkokoh NKRI. e. Pemeliharaan kamtibmas dari bahaya terorisme. f. Pemeliharaan kamtibmas dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB). g. Menjamin keamanan agenda nasional dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. h. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi dengan TNI. i. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi antar lembaga. j. Peningkatan peran pamswakarsa. k. Pengembangan kerja sama internasional.
  • 5. ❏ WILL YOU READ THE 16 PRIORITY PROGRAMS? ❏ DO YOU FIND THEM EASY TO UNDERSTAND? ❏ IS JOKOWI’S CONCERN VALID? My answers to the above questions would be: no, no, and yes. Now, think of yours and share them with me. 14. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum a. Proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. b. Pengembangan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas). 15. Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19 (PC) a. Meningkatkan kegiatan kepolisian dalam penanganan Covid-19. b. Menguatkan peran Polri dalam satuan tugas Penanganan Covid-19. 16. Pengawasan oleh Masyarakat pencari keadilan (Public Complaint)