2. UU Kesehatan jiwa no 18 tahun 2014
UU Disabilitas no 8 tahun 2016
Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,
dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
kemungkinan untuk mengamankan, mendapatkan dan meningkatkan kondisi pekerjaan
yang terlihat”.
Istilah
• Kementerian Kesehatan
ODMK ODGJ
• Kementerian Sosial
Penyandang Disabilitas Mental
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
• Konvensi ILO 159 menjabarkan penyandang disabilitas sebagai “seseorang yang
mereka secara substansial terkurangi sebagai akibat dari keterbatasan fisik atau mental
3. orang, diantaranya terdapat sebanyak 22.563.392 orang adalah penduduk usia produktif
12.229.586 orang.
terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia.
emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15
Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000
Penyandang gangguan jiwa berat umumnya tidak dapat bekerja atau bahkan mengalami
Masalah
• Dari Data BPS, Agustus 2016, Penduduk Usia Kerja Indonesia mencapai 189.096.722 juta
yang memiliki gangguan (disabilitas).Terdiri laki-laki 10.333.806 orang dan perempuan
• Menurut dataWHO (2016), terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang
• Dari data Riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan 2013 prevalensi gangguan mental
tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia.
orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk.
• Penderita gangguan depresi dapat terganggu produktifitasnya dalam bekerja. Sementara
disabilitas yang berat.
4. • Menurut lembaga PBB International Labor Organizations,
Delapan puluh persen dari penyandang disabilitas hidup di bawah garis
kemiskinan. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan dimana akses
terhadap pelayanan sangat terbatas.
Bank Dunia memperkirakan 20 persen dari kaum miskin dunia merupakan
penyandang disabilitas.
Ketika mereka dipekerjakan, seringkali mereka bekerja untuk pekerjaan yang
dibayar rendah dengan kemungkinan promosi yang sangat kecil serta kondisi
kerja yang buruk.
Penyandang disabilitas memiliki kemungkinan kecil untuk dipekerjakan
dibandingkan dengan mereka yang tidak cacat. (ILO Reader Kit)
5. pasal 27 (2) UUD 1945.
The Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi atas Hak Orang
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditujukan untuk melindungi hak dan martabat Orang
ditandatangani oleh 187 negara dan diratifikasi oleh 177 negara(terikat secara hukum).
terkecuali memiliki hak hidup dan berpartisipasi dalam masyarakat.
Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (Konvensi Mengenai
Dengan Disabilitas
Hak Penyandang Disabilitas Mental
• Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,
• Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
Dengan Disabilitas adalah traktat hak asasi manusia yang diakui secara internasional melalui
Dengan Disabilitas. Konvensi ini berlaku efektif diseluruh dunia sejak 3 May 2008 dan telah
Bagian penting CRPD yaitu Article 19 , yang menyatakan bahwa orang dengan disabilitas tanpa
• Pemerintah Indonesia telah meratifikasiCRPD melaluiUU no 19 tahun 2011 tentang
Hak-Hak Penyandang Disabilitas) sehingga wajib untuk melaksanakan pemenuhan hak Orang
6. • Kewajiban Negara Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam
Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan
administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-
undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang
disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang
disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan,
pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi,
informasi dan komunikasi. (UU no 19 tahun 2011)
7. • Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:
a. Penghormatan terhadap martabat;
b. otonomi individu;
c. tanpa Diskriminasi;
d. partisipasi penuh;
e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
f. Kesamaan Kesempatan;
g. kesetaraan;
h. Aksesibilitas;
i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j. inklusif; dan
k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih
8. Hak Penyandang Disabilitas
PenyandangDisabilitas memiliki hak: i. keagamaan;
a. hidup; j. keolahragaan;
b. bebas dari stigma; k. kebudayaandan pariwisata;
c. privasi; l. kesejahteraan sosial;
d. keadilan dan perlindungan hukum; m.Aksesibilitas;
e. pendidikan; n. Pelayanan Publik;
f. pekerjaan, kewirausahaan, dan o. Pelindungan dari bencana;
koperasi; p. habilitasi dan rehabilitasi;
g. kesehatan; q. Konsesi;
h. politik;
9. kemanusiaan, pasal 27 (2) UUD 1945.
Cacat, adalah:
(2). Pemerintah dan swasta wajib mempekerjakan penyandang cacat minimal 1 % dari
(3).Tidak ada insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat.
Penyandang Disabilitas, Pasal 53 ayat (1) dan (2) adalah:
(2). Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan
(3). Swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 1 % dari total pegawai atau
(4).Terdapat insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
HakAtas Pekerjaan
• Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
• Pengaturan bidang ketenagakerjaan dalam UU no 4Tahun 1997Tentang Penyandang
(1). Didasarkan pada belas kasih (charity);
total pegawai atau pekerja;
• Direvisi dalam UU no 8Tahun 2016 Pengaturan bidang ketenagakerjaan tentang
(1). Didasarkan pada hak (human right);
penyandang disabilitas 2 % dari total pegawai atau pekerja;
pekerja;
10. kesempatan dan perlakuan terkait dengan akses terhadap, mempertahankan dan
mempertanggungjawabkan kesesuaian mereka terhadap pekerjaan itu.
tergantung pada kesediaan seseorang, membuka kesempatannya bagi para orang
Agar dapat mendorong kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas,
melibatkan ‘bantuan pemerintah yang tepat agar bisa dilakukan berbagai jenis
mengakses jenis pekerjaan biasa” (ditambahkan penekanan).
• Rekomendasi ILO No.168, para penyandang disabilitas harus dapat menikmati
peningkatan karir yang bila dimungkinkan sesuai dengan pilihan mereka dan
Pekerjaan itu termasuk pekerjaan yang tersedia di pasar kerja yang sangat yang
bukan penyandang disabilitas.
• Sheltered Employment
Rekomendasi ILO No. 168 menyatakan bahwa tindakantindakan itu harus
sheltered employment bagi para penyandang disabilitas yang tidak dapat
11. Hak untuk Bekerja dan Berusaha Mandiri
• UU no 8Tahun 2016 mengatur bahwa: "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan jaminan, perlindungan dan pendampingan kepada penyandang
disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan
peraturan per undang undangan (pasal 56).
• Masih minim peran pemerintah dalam mendukung kewirausahaan disabilitas.
12. Pelaksanaan, Penghormatan, Perlindungan
dan Pemenuhan Hak PDM - Pekerjaan
• Berdasarkan keterangan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan,
berdasarkan dataWajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan per Oktober 2018, terdapat
440 perusahaan dengan tenaga kerja secara keseluruhan sebanyak 237.613 orang. Dari
angka ini, sebanyak 2.851 orang merupakan penyandang disabilitas, atau secara
prosentase sebesar 1,2 persen. (Liputan 6.comOktober 2018)
• Menurut Kemenaker Hanif Dakhiri saat ini sudah ada 19 tempat Balai Latihan Kerja (BLK),
yang sudah bisa menyediakan tempat bagi penyandang disabilitas. "Kami memiliki 19
balai, untuk semakin perkuat penyandang disabilitas seperti di balai Bekasi yang di mana
ada tempat untuk mereka dalam bidang film dan animasi," jelasnya.
• Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial sepakat melakukan kerja sama untuk
meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas agar siap bekerja di sektor industri.
Pada 2019, pemerintah menargetkan 72 ribu penyandang disabilitas bisa ikut serta dalam
program tersebut. (Pikiran Rakyat 27 Des 2018)
13. • Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Menimbang: “perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak
dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.”
Pasal 6 UUK sebagai berikut:
“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha.”
PenyandangCacat
Pasal 67
(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan
perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. • Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Pasal 153
(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan
j.pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau
sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka
waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
Pasal 172
Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat
kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui
batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan
diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang
pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).
15. • Dalam Penjelasan UUK
Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar
pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan,
dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak,
dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan
jaminan sosial tenaga kerja;
Penjelasan Pasal 5
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan
tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para
penyandang cacat.
16. • Konvensi ILO No. 111 Mengenai Diskriminasi Dalam Hal Pekerjaan dan Jabatan
yang telah disahkan dengan UU No. 21Tahun 1999. Dalam Konvensi tersebut
istilah diskriminasi meliputi:
a. Setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna
kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial
yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau
perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan;
b. Perbedaan, pengecualian atau pengutamaan lainnya yang berakibat
meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam
pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh anggota yang bersangkutan
setelah berkonsultasi dengan wakil organisasi pengusaha dan pekerja jika ada,
dan dengan badan lain yang sesuai.
17. • UU Disabilitas Pasal 128
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas
untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas
bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual
18. http://www.infokerja.kemnaker.go.id,
www.kerjabilitas.com
atau melaluiOrganisasi Sosial Disabilitas masing-masing.
PPKD Jaktim
PPKD Jakbar
PPKD Jakpus
PPKD Jaksel
PPKD Jakut
Peluang KebijakanYang Dapat
Dimanfaatkan
• Memanfaatkan situs kemnaker di
https://e-bursakerja.kemnaker.go.id/
www.dnetwork.net
• Balai latihan kerja Kemnaker di http://lemsar.net/index-menulpkp.php
• Pusat Pelatihan Kerja Daerah DKI
http://www.ppkdjaktim.co.id/index.php/program-pelatihan
http://ppkdjakbar.com/
http://ppkdjakpus.com/
http://ppkdjakartaselatan.com/
http://ppkdjakartautara.kios3in1.net/
19. • Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI) Pasar Rebo
http://ppkpi.com/
• Balai Besar RehabilitasiVokasional Bina Daksa (NationalVocational Rehabilitation
Center) https://bbrvbd.kemsos.go.id/
• Program Diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja) kerjasama
Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM.
Saat ini diutamakan wanita karena akan disalurkan ke Industri garmen dan alas
kaki. http://bdijakarta.kemenperin.go.id/
20. Sanksi
• Pasal 144 Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada
bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas
tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
• Pasal 145 SetiapOrang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang
Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
21. pemerintah masih sangat kurang. Saat ini masih terfokus pada disabilitas fisik.
Disabilitas sesuai ketentuan UU Disabilitas.
Diklat 3in1. Peluang ini harus segera dimanfaatkan oleh para penyandang disabilitas
penyediaan kredit mikro atau koperasi sangat dibutuhkan. Mengingat keterbatasan
disabilitas mental yang sulit bekerja di pabrik biasa.
Kesimpulan
• Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Mental terkait pekerjaan dan usaha mandiri oleh
• Namun sudah ada upaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan pada Penyandang
• Pemerintah tengah berupaya menyediakan lapangan kerja buat 72.000 disabilitas melalui
mental.
• Dukungan untuk kewirausahaan berupa pelatihan dan pendampingan kewirausahaan,
penyandang disabilitas mental untuk bekerja secara ajeg di lapangan kerja umum.
• Sangat dibutuhkan sheltered workshop atau pabrik khusus disabilitas bagi penyandang
