SIBAKUL JOGJA merupakan platform digitalisasi layanan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM; yang melingkupi : Pendataan dan Klasterisasi UKM, Pembinaan KUKM, dan Inovasi Fasilitasi Penguatan KUKM
SIBAKUL JOGJA merupakan platform digitalisasi layanan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM; yang melingkupi : Pendataan dan Klasterisasi UKM, Pembinaan KUKM, dan Inovasi Fasilitasi Penguatan KUKM
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxRickhiAlanSaputra
Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mencakup berbagai hal seperti:
1. Pengurangan biaya dan hambatan usaha, misalnya dengan memberikan insentif pajak atau pembebasan biaya perijinan.
2. Penyediaan akses keuangan yang mudah bagi UMKM, seperti memberikan kredit dengan bunga rendah atau program pembiayaan khusus.
3. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha UMKM.
4. Mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar, seperti program kemitraan dan integrasi rantai pasok.
5. Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk UMKM, seperti pameran, platform penjualan online, atau program branding.
6. Perlindungan hukum dan dukungan dalam hal hak kekayaan intelektual untuk produk UMKM.
Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, sehingga dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negara.
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxRickhiAlanSaputra
Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat mencakup berbagai hal seperti:
1. Pengurangan biaya dan hambatan usaha, misalnya dengan memberikan insentif pajak atau pembebasan biaya perijinan.
2. Penyediaan akses keuangan yang mudah bagi UMKM, seperti memberikan kredit dengan bunga rendah atau program pembiayaan khusus.
3. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha UMKM.
4. Mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar, seperti program kemitraan dan integrasi rantai pasok.
5. Memfasilitasi pemasaran dan promosi produk UMKM, seperti pameran, platform penjualan online, atau program branding.
6. Perlindungan hukum dan dukungan dalam hal hak kekayaan intelektual untuk produk UMKM.
Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, sehingga dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negara.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Konflik menurut Robbins, adalah suatu proses yang dimulai apabila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif pihak lain
Teori Profetik Kuntowijoyo (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)LabibAqilFawaizElB
Istilah profetik mempunyai makna kenabian, profetik menurut Kuntowijoyo adalah suatu tujuan yang ingin di capai untuk menjadi manusia kebebasan dan dekat dengan robnya. Terdapat 3 poin utama dari pembahasan teori profetik menurut Kuntowijoyo, terdiri dari nilai humanisasi, liberasi dan transendensi.
1. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
PENDAFTARAN
MERCHANT
QRIS PAYMENT
DIVISI TEKNOLOGI & SISTEM INFORMASI
25 AGUSTUS 2021
2. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
PENGERTIAN QRIS
2
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)
adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari
Bank Indonesia agar transaksi dengan QR Code lebih mudah, cepat,
dan aman. Sudah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2020.
3. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
PEMBAYARAN MENGGUNAKAN QRIS
3
BRK Mobile
BRK QRIS
Merchant
Management
Merchant
Web QRIS
5. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
JENIS TRANSAKSI QRIS
5
On Us
(BRK Mobile – Merchant BRK)
Bank as Issuer Only
(BRK Mobile – Merchant Lain)
Bank as Acquirer Only
(PJSP Lain – Merchant BRK)
6. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
JENIS QRIS
QR Code merupakan kode matriks 2 dimensi yang terdiri dari penanda tiga
bola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas dan sudut kanan atas.
Terdiri dari 2 jenis yaitu:
6
MPM
CPM
merchant presented mode
customer presented mode
8. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
JENIS QRIS
8
QRIS STATIC
Bedanya:
1. QRIS yang diprint-out dan dapat
digunakan beberapa kali
2. Digenerate oleh Management
Merchant
QRIS DYNAMIC
Bedanya:
1. QRIS hanya dapat digunakan 1
kali transaksi
2. QRIS yang dihasilkan dari WEB
QRIS dan APK MERCHANT BRK
9. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
CONTOH QRIS BRK
9
QRIS STATIC QRIS DYNAMIC
12. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
KOMPONEN
PENTING QRIS
SOSIALISASI QRIS BANK RIAU KEPRI
12
13. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
PRIMARY KEY
13
National Merchant ID (NMID)
Merchant ID (MID)
Merchant Personal Account Number (MPAN)
Unik disisi PTEN
Unik disisi Bank
Unik disisi BV
14. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
MANAGEMENT
MERCHANT
SOSIALISASI QRIS BANK RIAU KEPRI
14
25. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
SIMULASI PENDAFTARAN MERCHANT
25
Jika input merchant
berhasil, Merchant
menerima email
2.
26. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
SIMULASI PENDAFTARAN MERCHANT
26
Merchant Officer
Cek NMID
dari PTEN
Via Management
Merchant
3.
CEK NMID HANYA PADA JAM KERJA :
08.00 – 16.45
27. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
SIMULASI PENDAFTARAN MERCHANT
27
Merchant Officer
Cek NMID
dari PTEN
Via Management
Merchant
3.
Jika Gagal
28. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
SIMULASI PENDAFTARAN MERCHANT
28
Merchant Officer
Cek NMID
dari PTEN
Via Management
Merchant
Merchant terima
Email bukti
Pendaftaran
Sukses
3.
4.
qr.pdf
Link download apk
29. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
AKTIVASI APLIKASI – Permintaan Kode Aktivasi
29
Merchant Aktivasi
via Aplikasi BRK
QRIS
5.
30. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
AKTIVASI APLIKASI – Permintaan Kode Aktivasi
30
Masukan Informasi berikut
dan Kode Aktivasi
36. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
SETTLEMENT
SOSIALISASI QRIS BANK RIAU KEPRI
36
37. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR)
37
Jenis Merchant Kategori % MDR
Reguler Usaha Mikro (UMI) 0
Usaha Kecil(UKE), Usaha Menengah (UME) dan Usaha Besar (UBE) 0,7
Khusus Pendidikan 0,6
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Badan Layanan Umum (BLU),
Public Service Obligation (PSO)
0,4
Goverment to People (G2P) seperti Bantuan Sosial (Bansos), People to
Goverment (P2G) antara lain pajak, paspor dan donasi sosial (nirlaba)
0
No Pihak Distribusi
1. Issuer 37%
2. Acquirer 39%
3. Lembaga Switching 18%
4. Lembaga Services 4%
5. Lembaga Standar 2%
38. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
SIMULASI MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR)
38
MDR
(Rp.700,-)
Issuer
Rp. 259
Switching
Rp. 126
Acquirer
Rp. 273
Service
Rp. 28
Standar
Rp. 14
Nominal Transaksi :
Rp. 100.000,-
